Ditemukan 3432 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tidakan tidakã tidak tindak tidaknya tindaka tiaka tidakm tidaak
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 24 September 2014 — EKO SUNARYO Pgl EKO
93 — 73
  • Pekerjan tidaka selesai dimanapekerjan hanya mencapai bobot 25, 956 %.Ir.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
84 — 81
  • saksi berkonsultasi dengan Direktorat Jendral Bina AdministrasiHim 163 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta dan saat itubertemu dengan salah seorang Kepala Bidang direktorat tersebutBapak Reydonizar Moenek dan beliau berpendapat bahwa terhadapdana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) itu tidak dapat diberikanupah punggut karena merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP), bukan penerimaan atas pajak daerah karena PNBP tidakada pemunggutan dan tidaka
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 2 Februari 2016 — - SOPIAN NAULI, S.Sos. M.AP
98 — 37
  • Bakir, selain itu saksi juga menandatangani danmembubuhkan stempel perusahaan saksi pada kwitansi pembayaran ataspembelian makanan dan minuman dari perusahaan saksi;Bahwa saksi mau menandatangani kwitansi tersebut karena terdakwa Bakirtelah banyak belanja kepada saksi dan pada saat saksi akan menandatangikwitansi tersebut terdakwa Bakir mengatakan hanya untuk kelengkapanadminstrasi pertanggungjawaban saja sehingga saksi menandatanganinya.Bahwa pada saat saksi menandatangani kwitansi tersebut saksi tidaka
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-09-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 2 Februari 2016 — - BAKIR
99 — 23
  • Mdn Bahwa pada saat saksi menandatangani kwitansi tersebut saksi tidaka adamembaca isi dari kwitansi tersebut dan pada saat saksimenandatanganinya kwitansi tersebut dalam keadaan kosong dan tidakada jumlah nominalnya.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 87PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 4 Mei 2017 — Ir. POPO SUPARMA Bin (alm) WIGANA
115 — 39
  • Mukomuko tidaka ada melakukanpemeriksaan pekerjaan infrastruktur dan kelengakapan bangunanyang terdiri dari :a. Pekerjaan Cut & Fill lahanb. Pembangunan daya PLN 500 KVAc. Panel LVMDPd. Elektrikal Outdoore. Penangkal petirf. PJU (penerangan jalan umum)g. Genset 100 KVAh. Pekerjaan instalasi air kotor dan kotorani. Pekerjaan instalasi air bersihj. Drainase keliling bangunank. Rabat beton keliling bangunan. Jalan lingkungan dan tiang benderam.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
293 — 203
  • KdiToshida Indonesia, justru hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran hukum danmelampaui kewenangan karena PNBP PKH bukan menjadi hal yang dievaluasidalam rapat evaluasi persetujuaan RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenangan yakni
    Toshida Indonesia tidak ataupun belummembayar kewajiban hutang PNBP PKH kemudian dijadikan sebagai alasan DinasESDM Provinsi Sulawesi Tenggara menolak Persetujuan RKAB tahun 2020 PT.Toshida Indonesia, justru hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran hukum danmelampaui kewenangan karena PNBP PKH bukan menjadi hal yang dievaluasidalam rapat evaluasi persetujuaan RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
311 — 211
  • KdiToshida Indonesia, justru hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran hukum danmelampaui kewenangan karena PNBP PKH bukan menjadi hal yang dievaluasidalam rapat evaluasi persetujuaan RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenangan yakni
    Toshida Indonesia tidak ataupun belummembayar kewajiban hutang PNBP PKH kemudian dijadikan sebagai alasan DinasESDM Provinsi Sulawesi Tenggara menolak Persetujuan RKAB tahun 2020 PT.Toshida Indonesia, justru hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran hukum danmelampaui kewenangan karena PNBP PKH bukan menjadi hal yang dievaluasidalam rapat evaluasi persetujuaan RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1218 — 1609
  • Toshida Indonesia tidak ataupun belummembayar kewajiban hutang PNBP PKH kemudian dijadikan sebagai alasan DinasESDM Provinsi Sulawesi Tenggara menolak Persetujuan RKAB tahun 2020 PT.Toshida Indonesia, justru hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran hukum danmelampaui kewenangan karena PNBP PKH bukan menjadi hal yang dievaluasidalam rapat evaluasi persetujuaan RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan
    KdiV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenangan yakni dasaradalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaiInstansi pengelola PNBP PKH di bidang kehutanan, oleh karenanya Jika DinasESDM menjadikan PNBP PKH sebagai sayarat persetujuan RKAB maka telahterjadi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-07-2014 — Putus : 01-12-2014 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 1 Desember 2014 — - Ir. BESRI NAZIR
90 — 30
  • IrsanDarwin dan penyerahannya dilakukan di kantor.Bahwa saksi tidaka ada menerima keuntungan apapun dari sdr.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
266 — 166
  • KdiToshida Indonesia, justru hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran hukum danmelampaui kewenangan karena PNBP PKH bukan menjadi hal yang dievaluasidalam rapat evaluasi persetujuaan RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenangan yakni
    Toshida Indonesia tidak ataupun belummembayar kewajiban hutang PNBP PKH kemudian dijadikan sebagai alasan DinasESDM Provinsi Sulawesi Tenggara menolak Persetujuan RKAB tahun 2020 PT.Toshida Indonesia, justru hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran hukum danmelampaui kewenangan karena PNBP PKH bukan menjadi hal yang dievaluasidalam rapat evaluasi persetujuaan RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
177 — 50
  • alias KA YUDI sehingga timbul kerugian negara berupa kelebihan pembayaran yang dilakukan bersama sama dengan para Fasilitator adalah perbuatan yang memenuhi kualifikasisebagai orang yang turut serta melakukan (mededaderschap);Menimbang bahwa meskipun telah dipertimbangkan diatas mengenaiperbuatan Terdakwa namun mengingat penyaluran dana bantuan Program Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sumber dananya dari APBN maka penyalurannya haruslah tepat sasaran karena tujuannya untuk membantu masyarakat tidaka
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 84/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 4 Mei 2017 — YOSETIA PERSADA, ST.MT Bin IMMADA
102 — 48
  • Mukomuko tidaka ada melakukanpemeriksaan pekerjaan infrastruktur dan kelengakapan bangunanyang terdiri dari :a. Pekerjaan Cut & Fill lahanb. Pembangunan daya PLN 500 KVAc. Panel LVMDPd. Elektrikal Outdoore. Penangkal petirf. PJU (penerangan jalan umum)g. Genset 100 KVAHal 130 dari 233 Halaman. Perkara No.84/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bglh. Pekerjaan instalasi air kotor dan kotorani. Pekerjaan instalasi air bersihj. Drainase keliling bangunank. Rabat beton keliling bangunan.
Pengadilan PN JAMBI
Register : 04-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 7 Maret 2016 —
123 — 59
  • P10T5R 500 LP Kelas 25,0 221 25410 Tidak .A Memenuhi6. 17 + TidakPHOTEL nog ACBC 50) 36 5204 07.Tidak pore 1" ACBC 50) 41 5204 cr800 LP Kelas 25,0 169 25410 TidakA Memenuhi404 ACBC 5,0 46 5+0,4 Memenuhi8. P10T8L 800 a Noes 25,0 244 25410 Memenuhi9. pyoT9R on ACBC 50 64 5204 Memenuhi10. prot to. rn ACBC 50 7,21 5404 Memenuhi b.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
ARFAN
369 — 160
  • saksi pada tahun 2017 pernah meminjam uang kepada PAUTSYAKARIN sekitar Rp50 jutaan untuk kepentingan proyek yang saksi kerjakan; Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi melalui telepon;PAUT SYAKARIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan pekerjaan maupunkeluarga; Bahwa pekerjaan saksi sebagai swasta yaitu sebagai salah satu direktur di PT.Surya Putra Bhakti yang bergerak di bidang jual beli tiket pesawat; Bahwa saksi tidaka
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
124 — 62
  • tersebut; Bahwa tim dari Kementrian Pendidikan R.I sudah melihat tanah lokasipembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMK IT ArsitekBerbasis Enterpreneur Kota Bengkulu tahun 2016 dan layak untukdibangun gedung sekolah; Bahwa mengenai bangunan yang tidak masuk kedalam RAB adalahseharusnya kalau ada perubahan bangunan harus dilaporkan terlebihdahulu kepada Kementrian Pendidikan R.I mengenai perubahantersebut harus dialaporkan dipertanggung jawaban tentang bangunankarena asset kalau tidak dilaporkan tidaka
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-01-2017 — Upload : 10-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2017 — - Ir. ABDURRAHMAN KANO MOHAMAD, M.Si
121 — 53
  • Saksi IRFAN ABDUL ; Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidaka ada hubungan keluarga ; Bahwa saksi menjabat sebagai Sekertaris Pokja Pelelangan berdasarkanKeputusan Bupati Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 ; Bahwa susunan Personil Pokja adalah : No. Nama/Nip Jabatan Dalam KeteranganPanitia1. RITO NASIBU, ST, M. Ketua Unsur Dinas PUEng2. IRFAN ABDUL, S.IP Sekertaris Unsur Dikes3. STEVEN DJOU, ST Anggota Unsur Dinas PU4. Ir. AMARUN PODUNGE Anggota Unsur DP2KP5.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 0/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl
Tanggal 5 September 2016 — Hj. rosna binti syahidan
124 — 50
  • Dijasma Warni.Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidaka keberatan.33. MUJIBAH Binti HASANUDDINBahwa saksi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Badan Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana danPemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kab. Mukomuko sejak tanggal 13bulan Januari 2014 berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 821.2323Tentang Mutasi Pejabat Eselon IIl Di Lingkungan Pemerintah KabupatenMukomuko.Bahwa Untuk Tahun 2014 pada Kantor BKKBPP Kab.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 20 Oktober 2016 — KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK ; SUPARDI BIN GUMBREK ;
70 — 17
  • Tahun 2010: Rp330.367.460,00;2) Kerugian keuangan negara Tahun 2011: Rp364.429.000,00;3) Kerugian keuangan negara Tahun 2012: Rp454.203.500,00;4) Kerugian keuangan negara Tahun 2013: Rp546.641.975.88;Bahwa besarnya kerugian Keuangan Negara tersebut dengan rincian sebagaiberikut : Alokasi Beras Distribu Distribu Distribus Raskin Distribu Nilai Nilai KerugianDistribu diterim si si i kepada yang si Subsis Keuangansi a dari Raskin Raskin pemanfa dijual Raskin di NegaraBulo kepada kepada at tidak K tidaka
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 13 Februari 2014 — IDA ROYANTI Binti ZAKARIA YAHYA
114 — 25
  • 1.500.0000 ada4 Wash Basin Set 1.500.000 1 /1.500.00 0 Tidak 1.500.0000 ada5 Tempat Tidur Set 3.250.000 1 /3.250.001 Sesuai 0 kontrak6 TempatTidur Set 3.250.000 4 13.000.0 0 Tidak 13.000.00000 ada7 Kasur, Bantal, Set 1.995.000 )9 /17.955.0 oO Tidak 17.955.000Seprei & 00 adaSarung Bantal8 Toilet Jongkok Buah 1.500.000 1 /1.500.00 0 Tidak 1.500.0000 ada9 Lemari Dapur Set 1.700.000 1 /1.700.00 0 Tidak 1.700.0000 ada10 Wajan Buah 120.000 1 120.000 0 Tidak 120.000ada11 Panci Masak Buah 240.000 1 240.000 0 Tidaka
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 25-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 17 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.WAHYU DWI OKTAFIANTO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.DODY SUKMONO
Terdakwa:
ANDI TEJO SUKMONO
159 — 40
  • HTT namun saksi tidaka meengetahui maksudkedatangannya;e PT. Handam Sari adalah anak perusahaan PT. HTT yangbergerak dalam bidang kontraktor dan suplier. DirekturnyaSUJATNO dan ASIH LARAS;e PT. Samudera Tahta adalah anak perusahaan PT. HTT yangbergerak dalam bidang pelayaran dan perkapalan. DirekturnyaHalaman 116 dari 422 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN SmrIWAN SETIAWAN yang merupakan adik dari LIS ISYANA/IsteriHARTOYO;e PT.