Ditemukan 5034 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teus teko teos tes tek teki teka teke
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3283 — 1301
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Bunyi Pasal 15 UU Tipikor dan Penjekasannyamengandung kontradiksi dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP dan Pasal 88KUHP, karena menurut teks Pasal 15 setiap orang melakaukan perbuatanpercobaan, pembantuan, ada pengurangan hukuman tanpa ada pengurangandalam perbuatan yang merupakan pemufakatan jahat.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 623/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : SUMATRA PARTNERS LLC Diwakili Oleh : YUNILLA NURHALIM SH LL M
Terbanding/Tergugat I : MARDJONO REKSODIPUTRO
Terbanding/Tergugat II : Ricky S Nazir
Terbanding/Tergugat III : EMIR NURMANSYAH
Terbanding/Tergugat IV : NAFIS ADWANI
Terbanding/Tergugat V : RITA TYASTUTI TAUFIK
Terbanding/Tergugat VI : AGUS AHADI DERADJAT
Terbanding/Tergugat VII : WOODY PANANTO
Terbanding/Tergugat VIII : CHANDRAWATI DEWI
Terbanding/Tergugat IX : LUKY I WALALANGI
Terbanding/Tergugat X : SAHAT M SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XI : HERRY NURYANTO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat XII : Nurdin Adiwibowo
Terbanding/Tergugat XIII : FREDDY KARYADI
Terbanding/Tergugat XIV : Yanny M. Suryaretina
Terbanding/Tergugat XV : Ayik Chandrawulan Gunadi
Terbanding/Tergugat XVI : KEVIN OMAR SIDHARTA
Terbanding/Tergugat XVII : Indra Setiawan
Terbanding/Tergugat XVIII : Miriam Andreta
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bangun Karya Pratama Lestari BKPL
Terbanding/Turut Tergugat II
828 — 2613
  • Untuk Jaminan Pribadi, tidak ada persyaratan untukpendaftaran;Klausul 14Halaman 42 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKIKami percaya bahwa teks baru akan menimbulkan kewajibankontraktual BKPL kepada Pemberi Pinjaman. Jika BKPL menggunakanargumen Woeker Ordonantie dalam hal perselisihan dengan PemberiPinjaman, dan Pengadilan mempertimbangkan bahwa penerapanWoeker Ordonantie tidak dapat diabaikan oleh para pihak, pengabaiansemacam itu tidak akan efektif.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 15-09-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4764/Pdt.G/2020/PA.Tgrs
Tanggal 22 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 11
  • Seharusnya Penggugatmenyampaikan teks asli dari ayat AlQuran yang dimaksud sebagai sumberPutusan nomor 4764/Pdt.G/2020/PA. Tgrs. Page 59 of 132aslinya (Sumber primer). Terjemahan alQuran yang dikutip Penggugat jugatidak relevan dan tidak berkorelasi dengan perkara aquo.18.Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat pada angka nomor 14halaman 14. Penggugat tidak konsisten dan saling bertentangan antara Replikdan dalildalil gugatannya Penggugat sendiri.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 11 Mei 2016 — MOCHAMMAD TABI'IN Bin DALLAL
135 — 41
  • dituju dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana,sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksaternyata bukan yang dituju oleh norma delik (addresat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 6 Januari 2016 — GUNAWAN ,S.Pd.I,M.M Bin ENGKOS SUPRIATMAN(alm)
109 — 30
  • dituju dari norma (addressat norm)suatu delik/ tindak pidana , sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatudelik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik (addresat norm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN BONDOWOSO Perdata
Putus : 14-12-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 08/PDT.G/2011/PN.BDW
Tanggal 14 Desember 2011 — Dr. H. ALWAN SRI KUSTONO, SE, MS
171 — 76
  • Foto copy teks orasi Mahasiswa sewaktu melakukandemo di DPRD Bondowoso tanggal 31 Maret 2011, diberitanda P XIV.A ;15. Foto copy Kliping Radar Bondowoso tanggal 1 April2011 sewaktu Demo di DPRD Bondowoso, diberi tanda P XIVB;16. Foto copy 4 (empat) foto sewaktu Mahasiswa demo diDPRD Bondowoso, diberi tanda P XIVC ;17. Foto copy klipping Radar Bondowoso tanggal 02 April2011, diberi tanda P XIVD;18. Foto copy surat Nomor : 201/Q/PTSUNIBO/X/2011tanggal 25 Oktober 2011, diberi tanda P XV;19.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-05-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
RIZAL RAMDHANI, SH.
Terdakwa:
MOH. IMAM ZARKASI, SH Bin Alm H. A. DJANJI
264 — 91
  • dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
    secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Hal 259 dari 360 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
    secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Hal 306 dari 360 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-12-2020 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penggugat PT GUNUNG GARUDA Tergugat DR. CHAIRUDDIN FIHAHATI TANIWAN SULIANA TANIWAN SITI HUMAYAH Turut Tergugat LIMIWATY KAMARUDDIN
411 — 203
  • Dan untuk mewujudkan keadilanadalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindaksecara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual,tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnyahukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkanoleh masyarakat.MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT47.48.49.Bahwa berdasarkan tindakan perobuatan melawan hukum yangdilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana pembahasan diatas, PENGGUGAT telah mengalami kerugiankerugian
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum: IRMAYANI TAHIR, SH Terdakwa: ABDUL AZHAR OLLONG
179 — 100
  • Namun, apabilamendasarkan pada teks yang tertulis dalam penjelasan umum UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksudkeuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah; b. berada dalam =penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 18-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
129 — 87
  • Filosofi yang kedua kenapa Official assesment, ketikayang merumuskan teks formulanya adalah otoritas pajak, karena yangtahu resourche datanya dia. Jadi spektrumnya luas. Terkait denganself assessment terus kemudian ada surat ketetapan tagihan makaharus mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi kalau untuk SuratKetetapan bisa dua macam yang pertama Kalau memang dia hasilpemantauan dia bisa langsung tapi yang menetapkan itu harus K/Lyang bersangkutan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 21 Agustus 2019 — Asep Gunawan Bin Endang Suryaman
103 — 35
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum :jika teks atau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, makatidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakatayang jelas berarti penghancuran hukum (interpretation cessat in Claris,interpretation est perversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman197).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 22-03-2010 — Putus : 06-01-2011 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Januari 2011 — PT SUPRA INDODRILL >< PT BABAT KUKUI ENERGI, Dkk
205 — 42
  • ii) surat kabarsurat kabar yangmemnilikiperedaran nasional, serta (iii) media elektronik, sebagai berikutMajalah Tempo, Majalah Forum Keadilan, Majalah Gatra, MajalahTrust Surat Kabar Harian: Kompas, Suara Pembaharuan, Media Indonesia,dan The Jakarta Post ;Media Elektronik RCTI, SCIV, METRO TV, TRANS TV dan TV ONE;dan lainlain yang dianggap perlu oleh Penggugat dalam KonvensilTergugatdalam Rekonvensi nantinya, untuk media cetak pemuatannya harus denganukuran 1 (satu) halaman secara penuh, dengan teks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 K/PID.SUS/2016
Tanggal 26 September 2016 — KORBIANUS TOPAI, S.E., M.Si
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Teks aslinya merumuskan sebagai om zich of een anderwederrechtelijk te bevooordeelen. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatanmemaksa (368, 369) atau melakukan perbuatan menggerakkan (378) ditujukanuntuk menguntungkan diri (Sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum.Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Pengertian memperkayadiri dalam Pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaknimemperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatukorporasi.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 6/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 11 Maret 2015 — TARSALIM BIN MIUN
90 — 36
  • raskin yang dialokasikan kepada aparat desa(lainnya), tokoh masyarakat, Ketua LPM dan Ketua BPD, dan pihak lain yangtidak terdaftar sebagai penerima raskin, maka karena tidak diterima olehTerdakwa, melainkan diterima dan/atau dinikmati oleh orang lain, makasewajarnya tidak dibebankan kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidaksependapat dengan pertimbangan hukum judex factie pengadilan tingkatpertama sedemikian dengan pertimbangan :Menimbang, bahwa meskipun teks
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Umum Penganiayaan
Register : 02-02-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 20-12-2017
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 27-K/PM III-16/AD/III/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — Terdakwa : Abdul Azis Budi Hasbullah Serka, NRP 21050225580685, Cs. 1 Orang, Oditur Militer : Sulaiman, S.H., Mayor Chk. NRP. 540598
127 — 43
  • TubunMakassar.Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira pukul 11.00Wita, Serka Abdul Azis Budi (Terdakwa1) melihat berita dirunning teks TV One, tentang penyerangan terhadap 3 (tiga)Orang anggota Polisi di Pos Polisi dekat bundaran Samatayang dilakukan orang tak dikenal yang mengakibatkan 1 (satu)orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang mengalami lukaluka.5019.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-07-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.SMG
Tanggal 13 Juli 2016 — JASMAN Bin NGARIJAN
66 — 35
  • suatu delik/ tindak pidana, sehinggasecara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksaternyata bukan yang dituju oleh norma delik (addresat norm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHalaman 65 dari 102 hal Put No.50/Pid.SusTPK/2016/PN Smg66Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 03-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
MUCHAMMAD NUR ALIMMUDIN Als ALI Als NUNU Bin KOMAR
151 — 57
  • Tim.Bahwa terdakwa sudah melakukan BAIAT kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI dengan cara mengucapkan teks baiat sendiri dirumahterdakwa.Bahwa terdakwa mengetahui, RIZAL, ALE dan WAHYU bertemu denganASEP RONI di Taman Regol Bandung.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - TEDDY RENYUT
173 — 61
  • pukul 19 : 24 : 58 WIBadalah benar ;Bahwa rekaman percakapan Tanggal 14 Juni 2014, Waktu: 11:04:35WIB, antara saksi nomor telepon 6285218077000 dengan Terdakwanomor telepon 6281248814848 adalah benar.Bahwa rekaman percakapan Tanggal 16 Juni 2014, Waktu: 16:54:57WIB, antara saksi nomor telepon 6285218077000 dengan Terdakwanomor telepon 6281248814848 adalah benar.Bahwa SMS dari nomor 085218077000 milik saksi kepada nomor082239267299 milik Yesaya Sombuk pada tanggal 16 Juni 2014 pukul18.44 WIB dengan teks
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 23-07-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN SERANG Nomor 388/Pid.B/2021/PN Srg
Tanggal 6 Juli 2021 — Pidana SUPRIYADI BIN EKO PURWANTO
52 — 0
  • J5 No. 05 09 Rt 004/018 Kel Gali Gandu Kc Serang;1 (satu) lembar bukti slip Transferan Bank Banten pembayaran sebesar Rp16.466.100,00 tertanggal 14 Juni 2019 dengan Kop surat atas nama CV Sarana Abadi Mandiri Abadi Edukasi yang beralamat Taman Mutiara Indah Blok J5 No. 05 09 Rt 004/018 Kel Gali Gandu Kc Serang;1 (satu) lembar Surat Perintah membayar No. 900/ 76 SMAN 4 Kota serang dengan menggunakan dana bos sebesar Rp. 16,466,100, tertanggal 14 Juni 2019;1 (satu) lembar Surat Penawaran buku Teks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1912 K/PID.SUS/2012
Tanggal 21 Nopember 2012 — H. BUSRA, SH. ;
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang dalam putusan in casu telah kacau dalampenyebutan Terdakwa antara lain Terdakwa Il di depanhalaman di teks Drs. Agus Akhirul, akan tetapi pada bagianbagian yang lain dalam putusan antara lain halaman 145 bariske6 dari atas, halaman 146 baris ke7 dari atas, dan halaman173 baris ke5 dari bawah sengaja di tulis Drs.