Ditemukan 5038 data
Terbanding/Terdakwa : Vinsensius Gidu Awi Alias Vinsensius Gidu
181 — 88
ditujudari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukumtidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yangdituju oleh norma delik (addressat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
RICKY MAKADO, SH
Terdakwa:
MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD
134 — 57
ditujudari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukumtidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yangdituju oleh norma delik (addresat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
82 — 25
dituju darinorma (addressat norm) suatu delik/ tindak pidana , sehingga secara hukum tidakterpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju olehnorma delik ( addresat norm ) tersebut; Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi; Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
72 — 16
Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
223 — 153
warga negara asing(WNA), dan saksi ketahui jika tamu yang dimaksud Terdakwa adalah warganegara asing (WNA) setelah saksi menonton televisi di TV ONE yangmemberitakan penangkapan ke ke 4 (empat) orang warga negara asing (WNA)tersebut.Bahwa sekitar pukul 21.00 wita pada saat saksi berada dirumah, ADI TOWUAmenghubungi saksi melalui SMS dan mengatakan teman kemarin sudag diangkat lalu saksi jawab oke setelah itu saksi langsung menonto Telefisi disaluran TV ONE dimana saat itu saksi melihat di Raning Teks
- Tentang : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
syariah.Pasal 46Suatu akad hanya berlaku antara pihakpihak yang mengadakan akad.Pasal 47Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukanperbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.Bagian KedelapanPenafsiran AkadPasal 48Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada katadan kalimat.Pasal 49(1) Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya.(2) Apabila teks
126 — 84
Filosofi yang kedua kenapa Official assesment, ketikayang merumuskan teks formulanya adalah otoritas pajak, karena yangtahu resourche datanya dia. Jadi spektrumnya luas. Terkait denganself assessment terus kemudian ada surat ketetapan tagihan makaharus mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi kalau untuk SuratKetetapan bisa dua macam yang pertama Kalau memang dia hasilpemantauan dia bisa langsung tapi yang menetapkan itu harus K/Lyang bersangkutan.
76 — 32
TubunMakassar.Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira pukul 11.00Wita, Saksi melihat berita tentang penyerangan terhadap 3(tiga) orang anggota Polisi di Pos Polisi dekat BundaranSamata tersebut di running teks TV One, dimana berita tersebutmenjelaskan adanya penyerangan terhadap 3 (tiga) orangPolisi di Gowa oleh orang tak dikenal yang mengakibatkan 1(satu) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang mengalamilukaluka.Bahwa Saksi merasa menyesal telah ikut menggerakkananggota Yonif Linud 431/
Terbanding/Tergugat I : MARDJONO REKSODIPUTRO
Terbanding/Tergugat II : Ricky S Nazir
Terbanding/Tergugat III : EMIR NURMANSYAH
Terbanding/Tergugat IV : NAFIS ADWANI
Terbanding/Tergugat V : RITA TYASTUTI TAUFIK
Terbanding/Tergugat VI : AGUS AHADI DERADJAT
Terbanding/Tergugat VII : WOODY PANANTO
Terbanding/Tergugat VIII : CHANDRAWATI DEWI
Terbanding/Tergugat IX : LUKY I WALALANGI
Terbanding/Tergugat X : SAHAT M SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XI : HERRY NURYANTO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat XII : Nurdin Adiwibowo
Terbanding/Tergugat XIII : FREDDY KARYADI
Terbanding/Tergugat XIV : Yanny M. Suryaretina
Terbanding/Tergugat XV : Ayik Chandrawulan Gunadi
Terbanding/Tergugat XVI : KEVIN OMAR SIDHARTA
Terbanding/Tergugat XVII : Indra Setiawan
Terbanding/Tergugat XVIII : Miriam Andreta
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bangun Karya Pratama Lestari BKPL
Terbanding/Turut Tergugat II
804 — 2490
Untuk Jaminan Pribadi, tidak ada persyaratan untukpendaftaran;Klausul 14Halaman 42 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKIKami percaya bahwa teks baru akan menimbulkan kewajibankontraktual BKPL kepada Pemberi Pinjaman. Jika BKPL menggunakanargumen Woeker Ordonantie dalam hal perselisihan dengan PemberiPinjaman, dan Pengadilan mempertimbangkan bahwa penerapanWoeker Ordonantie tidak dapat diabaikan oleh para pihak, pengabaiansemacam itu tidak akan efektif.
68 — 97
dituju dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehinggasecara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyatabukan yang dituju oleh norma delik (addresat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
170 — 93
Namun, apabilamendasarkan pada teks yang tertulis dalam penjelasan umum UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksudkeuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah; b. berada dalam =penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban
395 — 197
Dan untuk mewujudkan keadilanadalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindaksecara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual,tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnyahukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkanoleh masyarakat.MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT47.48.49.Bahwa berdasarkan tindakan perobuatan melawan hukum yangdilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana pembahasan diatas, PENGGUGAT telah mengalami kerugiankerugian
RIZAL RAMDHANI, SH.
Terdakwa:
MOH. IMAM ZARKASI, SH Bin Alm H. A. DJANJI
260 — 91
dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Hal 259 dari 360 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Hal 306 dari 360 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
1.Sarjum Bin Madrais
2.Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
1295 — 1177
Sebagaipenyelenggara administrasi pemerintahan, TERGUGAT seharusnyamenyadari bahwa teks telah memperoleh Izin Lingkungan dimaksudkanPutusan Nomor :148/G/LH/2017 Halaman 84 Dari 350 halaman252.253.bagi izin yang masih memiliki legalitas, dan KTUN yang diterbitkan dalamrangka perubahan Izin Lingkungan tidak terlepas dari legalitas dankeabsahan KTUN asli yang mendasarinya.
49 — 0
J5 No. 05 09 Rt 004/018 Kel Gali Gandu Kc Serang;1 (satu) lembar bukti slip Transferan Bank Banten pembayaran sebesar Rp16.466.100,00 tertanggal 14 Juni 2019 dengan Kop surat atas nama CV Sarana Abadi Mandiri Abadi Edukasi yang beralamat Taman Mutiara Indah Blok J5 No. 05 09 Rt 004/018 Kel Gali Gandu Kc Serang;1 (satu) lembar Surat Perintah membayar No. 900/ 76 SMAN 4 Kota serang dengan menggunakan dana bos sebesar Rp. 16,466,100, tertanggal 14 Juni 2019;1 (satu) lembar Surat Penawaran buku Teks
124 — 36
TubunMakassar.Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira pukul 11.00Wita, Serka Abdul Azis Budi (Terdakwa1) melihat berita dirunning teks TV One, tentang penyerangan terhadap 3 (tiga)Orang anggota Polisi di Pos Polisi dekat bundaran Samatayang dilakukan orang tak dikenal yang mengakibatkan 1 (satu)orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang mengalami lukaluka.5019.
80 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Teks aslinya merumuskan sebagai om zich of een anderwederrechtelijk te bevooordeelen. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatanmemaksa (368, 369) atau melakukan perbuatan menggerakkan (378) ditujukanuntuk menguntungkan diri (Sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum.Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Pengertian memperkayadiri dalam Pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaknimemperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatukorporasi.
82 — 30
raskin yang dialokasikan kepada aparat desa(lainnya), tokoh masyarakat, Ketua LPM dan Ketua BPD, dan pihak lain yangtidak terdaftar sebagai penerima raskin, maka karena tidak diterima olehTerdakwa, melainkan diterima dan/atau dinikmati oleh orang lain, makasewajarnya tidak dibebankan kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidaksependapat dengan pertimbangan hukum judex factie pengadilan tingkatpertama sedemikian dengan pertimbangan :Menimbang, bahwa meskipun teks
AJI RAHMADI, SH.
Terdakwa:
SRIYONO, S.Sos bin SUGIMAN TARNOTIYOSO Alm
134 — 205
SusTPK/2019/PNSmgMenimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsitersebut, maka Majelis berpendapatbahwa yang dituju oleh norma (addressat norm) dari unsur setiap orang dalamdelik pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana
68 — 48
sosialisasi pada bulan Oktober 2010 disampaikan yakni sekolah saksimendapat paket 2 ; e Bahwa saksi pernah ikut sosialisasi sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Juni, Oktober,dan Januari 2011 ; e Bahwa pada saat sosialisasi ke3 dijelaskan buku akan diterima dalam waktu dekat dansekolah disuruh segera membentuk Panitia Pemeriksa barang, sedangkan kepalasekolah tidak dilibatkan dalam panitia pemeriksa barang tersebut ; e Bahwa saat sosialisasi dijelaskan buku yang diterima oleh sekolah saksi adalah bukunon teks
kekurangan pengiriman buku, saksi melaporkan ke Diknas dengancara Mengirim surat yang ditujukan kepada tim DAK 2010 yang ada di Diknas ; Bahwa sekolah saksi tidak pernah mengajukan usulan judul buku ke Diknas ; Bahwa saksi berpendapat, buku yang diterima oleh sekolah saksi merupakan bukuuntuk penunjang pendidikan anak, sehingga apabila datangnya terlambat ke sekolah,maka bukubuku tersebut tidak dapat dipergunakan oleh siswa ; Bahwa menurut saksi, buku yang diterima sekolah saksi memang bukan buku teks