Ditemukan 27824 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-06-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KDC INDONESIA
2119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat diyakini kebenarannya karena menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan penelitianterhadap Berita Acara penghitungan fisik persediaan diketahui bahwa : penghitungan tersebut dilakukan oleh pihak internal TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada pihak independen yang terlibat dalam penghitungan tersebut, penandatanganan dokumen tersebut juga hanya disebut sebagaipetugas gudang
    akhir, terbukti pelaporan persediaanakhir hanya sebesar 1.408.182 pcs.13Bahwa diketahui jumlah stok persediaan akhir inventory adalah hanya sebesar1.408.182 pcs, dengan demikian, apabila seandainya pernyataan Majelis Hakimdalam pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas adalah benar, maka selisihbarang jadi sejumlah 8.391.636 pcs (Rp1.911.163.256,00) tersebut seharusnyatelah masuk ke dalam stock persediaan inventory dan tidak perlu terjadi selisihdi persediaan akhir atau masuk ke komponen perhitungan
    Namun, fakta membuktikan bahwa nilai persediaan akhir hanyasebesar 1.408.182 pcs, sehingga nilai barang jadi sebesar 8.391.636 pcs tersebuttidak diketahui kepastiannya dan keberadaannya tidak ada lagi di inventory(tidak termasuk dalam 1.408.182 pcs) maupun perhitungan biaya atau kerugiandi unsur Harga Pokok Penjualan.Bahwa berdasarkan surat keberatannya, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) mengakui adanya barang rusak sebesar 8,742.770pes.
    yang usang/tidak dapat digunakan dalam proses produksi/rusak sehingga tidak disediakancadangan kerugian karena keusangan.3) Bahwa faktanya pula, dalam uji bukti di persidangan, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumendokumen terkait pencatatan atas barang rusak tersebut seperti Kartu Persediaan,Buku Besar Persediaan dan sebagainya yang dapat menunjukkan prosespencatatan atas timbulnya persediaan barang rusak.4) Bahwa faktanya pula, berdasarkan penelitian
    Namun faktanya,tidak diperoleh bukti yang meyakinkan akan terjadinya pemusnahan Barangtersebut dan tidak ada dokumen Berita Acara Pemusnahan Barang.Bahwa di sisi lain, faktanya, terdapat laporan auditor tentang keyakinanmanajemen bahwa tidak terdapat persediaan yang usang/tidak dapat digunakandalam proses produksi/rusak sehingga tidak disediakan cadangan kerugiankarena keusangan.
Register : 20-03-2012 — Putus : 11-07-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 17/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 11 Juli 2012 — 0P0M ADAM
7214
  • beras yang menjaditanggung jawab terdakwa OPOM ADAM dengan metodeperhitungan Timbang Bens dan disalurkan sampai habis denganhasil pemeriksaan, yaitu persediaan beras Per 18 Maret 2011menurut stok administrasi persediaan gudang/GD Lapsebanyak 14.809 kolli dengan berat bruto 742.224 kg, netto740.446 kg, sedangkan fisik beras di gudang 0 (nol) denganperincian sebagai berikut :Rekonsiliasi Persediaan barang Beras Vietnam 15% KgnettoURAIAN GDILAP Operasional Persediaan Per 28 Februari 1.287.026 2011
    Timbang Beras dan disalurkan sampai habis denganhasil pemeriksaan, yaitu persediaan beras Per 18 Maret 2011menurut stok administrasi persediaan gudang/GD1 Lapsebanyak 14.809 kolli dengan berat bruto 742.224 kg, netto740.446 kg, sedangkan fisik beras di gudang 0 (nol) denganperincian sebagai berikut :Rekonsiliasi Persediaan barang URAIAN Beras Vietnam 15% KgnettoGDILAP OperasionalPersediaan Per 28 Februari 1.287.0262011Mutasi 1/32011 sd = 18/32011 Penambahan Pengurangan 546.580 546.580 Persediaan
    Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala seksi persediaan danangkutan Divre Jabar adalah Merencanakan, mengkoordinasikanmemonitor dan mengevaluasi, serta melakukan kegiatanpengolahan laporan posisi persediaan dan penyebaran persediaan,penghitungan kebutuhan biaya penyimpanan/ sewa gudang,penyusunan prognosa pelayanan publikonal pengadaan,persediaan dan penyaluran serta agkutan, pembongkaran danpemuatan barang serta administrasinya.
    , yaitu persediaan beras Per 18 Maret 2011menurut stok administrasi persediaan gudang/ GD1 Lapsebanyak 14.809 kolli dengan berat bruto 742.224 kg, netto740.446 kg, sedangkan fisik beras di gudang 0 (nol) denganperincian sebagai berikut : Rekonsiliasi Persediaan barang URAIAN Beras Vietnam 15% Kgnetto GDILAP Operasional Persediaan Per 28 Februari 1.287.026 2011Mutasi 1/32011 s.d 18/32011PenambahanPengurangan 546.580 546.580Persediaan Per 18 Maret 2011 740.446 0 Bahwa adanya selisih atau kekurangan
    Berita Acara Pemeriksaan Persediaan beras tertanggal 02 Maret2011.2.
Register : 12-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA
Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ridwan, BBA Bin Abdullah Ibrahim
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Umar Assegaf, SH
4520
  • SPP GU dapat diajukanapabila Uang Persediaan telah digunakan sekurangkurangnya 50% darijumlah Uang Persediaan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaandilakukan dengan pengajuan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) denganbesaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkanpada periode waktu tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengankebutuhan yang ada dengan pembebanan pada kode rekeninng belanjaterkait kegiatan tersebut.
    SPP GU dapat diajukan apabila UangPersediaan telah digunakan sekurangkurangnya 50% dari jumlah UangPersediaan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dilakukan denganpengajuan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) dengan besaran sejumlah SPJpenggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentuatau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada denganpembebanan pada kode rekeninng belanja terkait kegiatan tersebut;Bahwa Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan Uang Persediaansecara
    Bendahara pengeluaran secara administratif wajibmempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan kepada kepala SKPAmelalui! PPKSKPA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
    Bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengelolaanUang Persediaan (UP) sebagaimana diatur dalam ketentuan, yaitu :a.
Putus : 31-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 924/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV MONTA PERKASA
2010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulai daripersediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, Majelis dapat melinat bahwa:a. Beberapa jenis barang tertentu Pemohon Banding melakukanpembelian barang terus menerus tetapi tidak ada penjualan selama 2tahun;b.
    Hargapemakaian ini bukan harga pembelian tetapi nilai barang yang keluardari persediaan;c.
    Terdapat pencatatan notul yang mengurangkan nilai persediaan tetapitidak dilaporkan sebagai penjualan;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis telan memeriksa rekapitulasiPerhitungan Persediaan Barang, Pemakaian dan Penjualan Bulan Oktober2009 dan menghitung penyerahan dalam negeri yang terutang PPNberdasarkan data persediaan dengan koreksi sebagai berikut:Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2016 5 JumiahUratian(Rp) KeteranganAatuator 20/10/2009 B005 Actuators 21.830,290,24 Iselama
    Dokumen yang diserahkan pada waktupemeriksaan tidak dapat digunakan untuk menguji jumlahpersediaan akhir yang ada, disamping itu Termohon PeninjauanKembali juga tidak menyerahkan kartu persediaan;.
    Dari perhitungan persediaan tersebut memudahkanMajelis untuk mengetahui alur penjualan per jenis barang, per unit,dan customernya;. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulaidari persediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;.
Register : 01-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1074 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. MONTA PERKASA;
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (utang dagang, lainlain, no. acct, nama acct), dankredit (kas, bank, lainlain, no acct, nama acct);e. buku persediaan pembelian barang yang merinci nomor,tanggal PIB/faktur pajak, nomor PIB/faktur pajak, nama bankdevisa/NPWP penjual, nama barang, kuantum, keterangan;f. buku persediaan penjualan barang yang merinci nomor,tanggai faktur pajak, nomor seri faktur pajak, NPWP pembell,nama barang, kuantum, keterangan;2. berdasarkan bukubuku yang diberikan Pemohon Banding,Majelis tidak dapat mentrasir
    Dari perhitunganpersediaan tersebut memudahkan Majelis untuk mengetahui alurpenjualan per jenis barang, per unit, dan customernya5. dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaiandan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barangmulai dari persediaan awal, pembelian, pemakaian danpenjualan;6. dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaiandan Penjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa:a. beberapa jenis barang tertentu Pemohon Banding melakukanpembelian barang
    terus menerus tetapi tidak ada penjualanselama 2 tahun;b. beberapa jenis barang tertentu Pemohon Banding melakukanpenjualan yang lebih rendah dibandingkan harga pemakaian.Harga pemakaian ini bukan harga pembelian tetapi nilaibarang yang keluar dari persediaan;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis telah memeriksarekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan bulan Januari 2008 dan menghitung penyerahan dalamnegeri yang terutang PPN berdasarkan data persediaan dengankoreksi
    telan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku, yaitu bahwadokumen yang diserahkan pada saat keberatan berupabuku persediaan tidak diserahkan pada saat pemeriksaan;3.2.
    Dari perhitunganpersediaan tersebut memudahkan Majelis untuk mengetahuialur penjualan per jenis barang, per unit, dan customemya;dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaiandan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unitbarang mulai dari persediaan awal, pembelian, pemakaian danpenjualan;Halaman 11 dari 16 halaman.
Register : 08-04-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 23-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 B/PK/PJK/2011
Tanggal 25 Juli 2011 — PT. MOHTRA AGUNG PERSADA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan PermohonanBahwa penetapan pajak hanya berdasarkan analisis dan asumsi yang tidakmempunyai dasar dan bukti yang kuat;Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah selisih persediaan sebesar10.116,96. Penggugat telah memberikan bukti bahwa persediaan tersebut masihada sampai dengan laporan mutasi kayu bulat bukan Januari 1997.
    Jadi analisisdan asumsi adanya penjualan yang belum dilaporkan sangatlah keliru, karenaPemeriksa tidak dapat membuktikan persediaan mana yang dijual dan belumdilaporkan;Bahwa persediaan yang dipersengketakan bukan milik Penggugat, tidakmungkin Penggugat melakukan penjualan;Bahwa penetapan ketetapan pajak tidak memperhatikan bahwa Penggugatselaku operator (sub kontraktor), hasil penjualan kayu dibagi antara PT.
    No. 205/B/PK/PJK/2011Vill.WPJ.04/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Penolakan atas PermohonanKoreksi Penghasilan berdasarkan asumsi Wajib Pajak melakukan penjualan kayuyang belum dilaporkan hanya dari adanya perbedaan catatan persediaan awal danakhir;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak No.
    MAP;Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah selisih persediaan sebesar Rp.10.116,96 (sesuai ayat 2 perjanjian kerjasama operasi tugas membuatlaporan/dokumen yang berkaitan dengan pemungutan hasil hutan adalahHal. 7 dari 10 hal. Put. No. 205/B/PK/PJK/2011pada pihak Inhutani). Jadi analisis dan asumsi adanya penjualan kayu yangbelum dilaporkan sangatlah keliru, karena pemeriksa pajak tidak dapatmembuktikan persediaan mana yang dijual dan belum dilaporkan.
    Kamitelah memberikan bukti bahwa persediaan tersebut masih ada sampai denganlaporan mutasi kayu bulat bulan Januari 1997 (Laporan Mutasi Kayu Bulatterlampir);Bahwa secara formal berdasarkan perjanjian kerjasama operasi antara PT.Mohtra Agung Persada dengan PT. Inhutani I No. 2121/V/ 7/Inh/95 dan No.2409/V/7/Inhutani/96 Pasal 5 tentang Pembagian Tugas Pekerjaan dapatkami jelaskan sebagai berikut:Ayat 2.
Register : 20-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY
Tanggal 7 Nopember 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGITA TRI MOERTJAHJANTO, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir.H.PRAYITNO
7434
  • Foto copy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan:

    - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;

    - Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh

    ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan / Pejabat Lama ) KADIONO (yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub Divre Madura, Tim Stock Opname / Inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;

    - Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang

    NANANG SETYAWAN, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, BROTO YUANA dan dilampiri dengan:

    - Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol);

    - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kurolon tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;

    14. 2 (dua) Odner Dokumen pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre Madura

    pembayaran cicilan tanggung renteng tahap III;

    22. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas;

    23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014, tanggal 07 Nopember 2014;

    24. 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan

    Selisih kurang persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar879.685,07 kg netto adalah akibat dari kelalaian saya sebagai KepalaGudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura karena tidak pernahmelakukan kontrol terhadap kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang digudang;2. Selisih kurang persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar879.685,07 kg netto tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya;Halaman 8 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUSTPK/2016/PT SBY3.
    Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP);2. Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP) / Laporan AkhirPenyimpanan;3. Laporan Akhir Penyimpanan;4.
    Laporan Insidentil;Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian Insidentil yang terjadisesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yang mengakibatkanperubahan posisi persediaan, seperti kebakaran, bencana alam, kegiatan perawatanbarang (pemenuhan kembali kemasan tidak utuh / kemps / robek dan penyelamatanbarang rusak);Bahwa Sdr.
    PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura.Dimana dari hasil stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut tidak adaselisih terhadap persediaan (Stock) jumlah beras dan jumlah gabah yang ada di gudangBeras Bulog Larangan Tokol. Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terimatersebut dilampiri dengan:a.
    Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah tanggal 24 Juli 2014:Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg netto 281.000 Kg;Halaman 12 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUSTPK/2016/PT SBYb. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kuralon: Posisi Akhir Karung692.000 Benang 692.000;c.
Register : 19-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO S.H.
Terdakwa:
HUSNOL HOTIMAH
7925
  • Persediaan (UP) pada Bagian Persidangan danPerundangundangan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo, yaitu:1.
    Situbondo Nomor: 02 Tahun 2017 tanggal 3 Januari2017 tentang Besaran Uang Persediaan Dan Batas MinimalPengajuaan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan UangPersediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah DilingkunganPemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017: Pasal 3Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan denganmengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan(SPPGU) setelah uang persediaan sebelumyadipertanggungjawabkan.
    Situbondo Nomor: 02 Tahun 2017 tanggal 3 Januari2017 tentang Besaran Uang Persediaan Dan Batas MinimalPengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan UangPersediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah DilingkunganPemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017: Pasal 3Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan denganmengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan(SPPGU) setelah uang persediaan sebelumyadipertanggungjawabkan.
    (GU) kepada Bendahara Umum Daerah ataspenggunaan dana Uang Persediaan (UP) tersebut.=" Bahwa boleh saja bendahara tidak meminta Ganti Uang (GU) kepadaBendahara Umum Daerah atas penggunaan dana Uang Persediaan (UP),selama Bendahara menganggap sisa dana Uang Persediaan (UP) masihcukup digunakan untuk periode selanjutnya.=" Bahwa GUNIHIL yang artinya Bendahara tidak meminta Ganti Uang (GU)atas penggunaan Uang Persediaan (UP) tersebut.
    Bahwa untuk Sekertariat DPRD kabupaten Situbondomendapatkan UP sebesar Rp 500.000.000, sesuai dengan PeraturanBupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang besaran uang persediaan danbatas minimal pengajuan surat permintaan pembayaran tambahanuang persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di LingkunganPemerintah Kabupaten Situbondo TA 2017.Bahwa uang persediaan sebesar Rp. 500.000.000,00 diterimadisekretariat DPRD Dalam bentuk uang yang ditransfer pada rekeningbendahara di bank Jatim.Bahwa uang persediaan
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.MH
10140
  • 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang Persediaan Pembentukan Sanggar Kerajinan Peruntukan 4 Sanggar APBD T.A 2016. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 028/9528/SPK/DKUKM/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang telah dilegalisir.
  • 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan UKM T.A 2016.
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Makassar Nomor : 900/965/BPKA/X/2016 tentang Pengadaan Barang Persediaan Pembentukan Sanggar Kerajinan Tanggal 19 Oktober 2016.
  • 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pembayaran beserta Lampiran, Surat Perintah Membayar Nomor : 00069/SPM/KUKM/LS/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 senilai Rp 23.684.773 kepada CV.
    /LS/V/2016 2016 Persediaan Sanggar 26.450.000 2.404.545 360.682 23.684.773. REZKYTAMKerajinan Lorong Kota APUTRAMakassar2 02976/SP2D 04 Mei Pengadaan Barang Rp Rp. Rp. Rp. CV./LS/V/2016 2016 Persediaan Sanggar 112.900.000 10.263.636 1.539.545. 101.096.819. IREZKYTAMKerajinan Lorong Kota APUTRAMakassar3 03064/SP2D 10 Mei Pengadaan Barang Rp Rp. Rp. Rp. CV. JAZ/LS/V/2016 2016 Persediaan Sanggar 139.350.000 12.668.182 1.900.227. 124.781.591.
    /LSINV/2016 2016 Persediaan Sanggar 26.450.000 2.404.545 360.682 23.684.773. REZKYTAMKerajinan Lorong Kota APUTRAMakassar2 02976/SP2D 04 Mei Pengadaan Barang Rp Rp. Rp. Rp. CV./LS/V/2016 2016 Persediaan Sanggar 112.900.0000 10.263.636 1.539.545. 101.096.819. JREZKYTAMKerajinan Lorong Kota APUTRAMakassar3 03064/SP2D) 10 Mei Pengadaan Barang Rp Rp. Rp. Rp. CV. JAZ/LS/V/2016 2016 Persediaan Sanggar 139.350.0000 12.668.182 1.900.227. 124.781.591.
    ,M.H untuk membeli barang persediaan pembentukan sanggarkerajinan lorong yang akan diserahkan kepada 3 (tiga) sanggar lorong, yakniSanggar Tallo, Rappocini dan Tamalanrea.> Bahwa dalam pelaksanakan pengadaan barang persediaan tersebut, ternyataTerdakwa Dr. ENRA EFNI, S.STP.
    Realisasi pembayaran barang persediaan Rp. 873.275.929,002. Nilai barang persediaan yang diterima Rp. 493.147.127,26sanggar setelah pajak 3.
Register : 06-05-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 2/PID.SUS-TPK /2020/ PT TTE
Tanggal 2 Juni 2020 — R A H M A D, SE
398198
  • Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan tahun 2016 senilai Rp. 400.000.000.-Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 1.029.559.000.- yang ditolak SIMDA BPKAD Kab. Halmahera Barat.Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 470.441.000.-Copy 1 bundel dokumen pengajuan Uang Persediaan (UP) tahun 2015 senilai Rp. 1.500.000.000.
    TTEBahwa pada tahun anggaran 2015 Uang Persediaan (UP) dan GantiUang (GU) Persediaan yang dikelola Terdakwa Rahmad sebagai BendaharaPengeluaran untuk membiayai kegiatan opersional atau membiayai pengeluarandi Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar tahun 2015 sebesar Rp.36.789.648.219., terdiri dari:Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.
    ,yaitu:a Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Nomor:0003/1 .20.03/UMUM/SPPUP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015 Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan (SPPUP) tanggal 7Januari 2015 Surat Pengantar Bendahara Pengeluaran kepada PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 7 Januari 2015.: Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPMUP) Nomor:0003/1 .20.03/UMUM/SPMUP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015.Bahwa pada tahun anggaran 2015 Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU)Persediaan
    Bahwa pada tahun anggaran 2015 Uang Persediaan (UP) dan GantiUang (GU) Persediaan yang dikelola Terdakwa Rahmad sebagai BendaharaPengeluaran untuk membiayai kegiatan opersional atau membiayai pengeluarandi Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar tahun 2015 sebesar Rp.36.789.648.219., terdiri dari:Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPkK/2020/PT.
    Bahwa Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran padatanggal 7 Januari 2015 mengajukan permintaan pencairan Uang Persediaan(SPP, SPM UP) kepada BPKD Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp.1.500.000.000., yaitu:2 Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Nomor:0003/1 .20.03/UMUM/SPPUP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015 Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan (SPPUP) tanggal 7Januari 2015.
    TTEUang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000. Ne) esas oma ele Uraian Jumlaho Tgl Nomor Tgl Nomor Tg! Nomor1 1/7/ 0003/1.20.03/UM 1/7/ 0003/1.20.03 1/8/ 0029/SP Belanja Uang 1,500,000,0002015 UM/SPPUP/2015 2015 /UMUM/SPM 2015 2D/BUD Persediaan.(UP/2015 /2015 Bag. Umum)JUMLAH 1,500,000,000Ganti Uang (GU) Persediaan sebesar Rp. 35.289.648.219.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RUBBER HOCK LIE
3517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentunya berimbas pula pada persediaan awal 1 Januari 2008.Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 480/B/PK/PJK/2016Bahwa oleh karena itu, maka nilai persediaan karet per 1 Januari 2008menjadi Rp140.085.478.477,00.
    Dan oleh karena nilai persediaan akhir 31Desember 2008 adalah tidak berubah, maka selisih nilai persediaan awal 1Januari 2008 tersebut merupakan persediaan karet yang dijual selamaperiode Tahun 2008.Bahwa untuk menentukan jumlah nilai penjualan atas selisih tersebut, makaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menambahkan nilaiGross Margin di dalamnya.
    akhirHalaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 480/B/PK/PJK/20169.4.9:5;9.6.9.7.per 31 Desember 2007 adalah Rp116.326.563.015,00 yang terdiridari:" Persediaan barang jadi dan ~bahan baku ~ sebesarRp114.688.735.108,00" Persediaan bahan pelengkap Rp1.637.827.907,00Bahwa selanjuitnya nilai persediaan stock karet berdasarkan AktePerubahan Jaminan Fidusia No.39, jumlah stock karet (baik bahanbaku, barang setengah jadi/olahan dan barang jadi) per 31 Desember207 adalah 5.872.503 kg atau senilai USD 14,691,140.00
    Sehingga terdapat selisin sebesarRp25.396.743.369,00.Bahwa selanjutnya atas selisih nilai persediaan akhir 31 Desember2007, tentunya akan berimbas pada nilai persediaan awal 1 Januari2008.
    Di mana nilai persediaan awal 1 Juanuari 2008 menjadiRp140.085.478.477,00.Bahwa oleh karena nilai persediaan akhir 31 Desember 2008 tidak adaperbedaan, maka selisinh kurang persediaan awal 1 Januari 2008sebesar Rp25.396.743.369,00 tersebut merupakan persediaan yanghabis dijual selama periode Tahun 2008.Bahwa untuk menentukan besaran nilai penjualan Tahun 2008, harusditambahkan dengan margin penjualan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding).Bahwa berdasarkan data Laporan Laba Rugi Tahun
Register : 15-03-2011 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44584/PP/M.XI/16/2013
Tanggal 22 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12033
  • Kepemilikan persediaan Ada Di Menanggung risiko persediaan Minimal Aa Menanggung risiko kredit Minimal BeMenangqgung risiko pasar Minimal Ya g. Bahwa untuk Masa Pajak Januari s/d April 2009, Terbanding telah melakukan koreksi objekyang sama terhadap Pemohon Banding, dan untuk itu Pemohon Banding telah rPermohonan Keberatan kepada Terbanding sesuai surat Pemohonan sebagaimana terlampir;h.
    Pembuktian bahwa barang yang diproduksi, sebelum dijual, adalah milik Pemohon Bandjelas terlihat dengan diakuinya persediaan barang jadi (inventory finished goods) pPemohon Banding, hal yang mana tidak terdapat pada perusahaan jasa maklon;e.
    Adpencatatan bpencatatan pbarang jadi, cadanya pence Pengambilan keputusan strategis Minimal Berdasarkankeputusan yaminimalkemampuanmelakukan kegiatan pabrikasi Ada AdaManejemen persediaan Ada Dibuktikan depembelian babarang jadi dKepemilikan persediaan Ada Dibuktikan depersediaan, adan arus kas/Menanggung risiko persediaan Minimal Ada, denganpencadanganMenanggung risiko kredit Minimal Berdasarkan 4.
    Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegnormal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan beban penjualan;Penyisihan untuk persediaan usang dan tidak laris ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atamasingmasing jenis persediaan pada masa mendatang;bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap Laporan Keuangan a quo diketahui dalam Catatan AtKeuangan a quo angka ke6 Persediaan, Auditor independen menyatakan; Persediaan 2009 2008Barang Jadi 1.990.691 3,552.279Barang dalam Proses
    1.847.009 3: 115,587Bahan Baku dan Pembantu 8.235.069 10.809.714Barang dalam Perjalanan 1.116.519 1.319.26913.189.288 18.797.049DikurangiPenyisihan Persediaan Usang (545.683) (287.297)12.643.605 18.509.752 Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan persediaan usang cukup untuk menutup risiko persediabahwa berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2008 a quo diketahui Pemohon Banding m persediaan barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku dan pembantu dalam pos aktiva, tpenyisihan persediaan yang usang
Putus : 11-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2192 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — MARIA LINA
5026 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uang Persediaan BelanjaJasa Program Manajemen PelayananPendidikan Tahun 2010, setelahdiperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.1.373.818.750, beserta Lampiran; Hal. 27 dari 49 hal.
    KW.20.4/4/PP.00.11/2942/2010tgl. 15 Juni 2010, pada ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun2010, beserta Lampiran; 27)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.714490P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atasPenggantian Uang Persediaan Belanja Jasapada Program Manajemen PelayananPendidikan Tahun 2010, setelahdiperhitungkan dengan TUPRp2.565.835.000,00 beserta Lampiran; 28)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.714491P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atasPenggantian Uang Persediaan BelanjaBarang Non Operasional
    2010, setelahdiperhitungkan dengan TUPRp1.335.006.500, beserta Lampiran; 41)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.65 1627Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010atas Penggantian Uang Persediaan BelanjaPerjalanan, setelah diperhitungkan denganTUP Rp1.335.006.500, pada ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun2010, beserta Lampiran; 42)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.651628Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010atas Penggantian Uang Persediaan BelanjaBarang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan
    No. 2192 K/Pid.Sus/201438 atas Penggantian Uang Persediaan BelanjaJasa Program Manajemen PelayananPendidikan Tahun 2010, setelahdiperhitungkan dengan TUP sebesarRp1.373.818.750, beserta Lampiran; 14)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.7953350/039/109, tgl. 20 April 2010 atasPenggantian Uang Persediaan BelanjaBarang Non Operasional pada ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun2010, setelah diperhitungkan dengan TUPsebesar Rp. 1.373.818.750, besertaLampiran; 15)Surat Perintah Pencairan Dana
    pada ProgramManajemen Pelayanan Pendidikan Tahun2010, setelah diperhitungkan dengan TUPRp2.565.835.000,00 beserta Lampiran; 29)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.714492P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atasPenggantian Uang Persediaan BelanjaPerjalanan pada Program ManajemenPelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelahdiperhitungkan dengan TUPRp2.565.835.000,00 beserta Lampiran; 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.716898P/039/1 12, tgl. 29 Juli 2010 atasPenggantian Uang Persediaan BelanjaBarang
Putus : 11-06-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 11 Juni 2014 — H. ASEP RUYATNA, S.Pd. MM
5450 Berkekuatan Hukum Tetap
  • danjumlah danadicairkan)Penggunaan AnggaranSetoran Pajak ke Kas Negara Uang Persediaan (UP) SPPD5994920/023/112tgl 10032010jumlahRp20.750.000,00Pembayaran uangpersediaan 2. SPPD Pembayaran uang 475631P/023/112 persediaantgl 23062010jumlahRp20.750.000,00B. Tambahan Uang Persediaan (TUP)1. SPPD Tambahan uang persediaan 6035620/023/112 keperluan uang muka kerjatgl 21042010jumlahRp 58.600.000,00C. Ganti Uang Persediaan (GUP)1. SPPD 6020310/ Pembayaran penggantian No. tg!
    SPPD Penggantian uang472190P/023/112 persediaan keperluantgl 24052010 belanja bahanjumlahRp2.450.000,006. SPPD Penggantian uang 472192P/023/112 persediaan keperluantgl 24052010 belanja perjalanan lainnyajumlahRp2.100.000,007. SPPD Penggantian uang 2472193P/023/112 persediaan keperluantgl 24052010 belanja barang nonjumlah operasionalRp1.200.000,008. SPPD Penggantian uang =474488P/023/112 persediaan keperluantgl 15062010 belanja barang nonjumlah operasionalRp 20.750.000,009.
    Uang Persediaan (UP)1. SPPD Pembayaran uang 5994920/023/112 persediaantgl 10032010jumlahRp20.750.000,002. SPPD Pembayaran uang 475631P/023/112 persediaantgl 23062010jumlahRp 20.750.000,00B. Tambahan Uang Persediaan (TUP)1. SPPD Tambahan uang persediaan 6035620/023/112 keperluan uang muka kerjatgl 21042010jumlahRp58.600.000,00C. Ganti Uang Persediaan (GUP) SPPD 6020310/ Pembayaran penggantian No. tg!
    SPPD Penggantian uang 482466P/023/112 persediaan keperluantgl 25082010 belanja barang nonjumlah operasional lainnyaRp1.200.000,0016. SPPD Penggantian uang 482467P/023/112 persediaan keperluantgl 25082010 belanja perjalanan lainnyajumlahRp5.350.000,0017.
    SPPD Penggantian uang 484121P/023/112 persediaan keperluantgl 06092010 belanja bahanjumlahRp10.950.000,0021. SPPD Ganti uang persediaan 821867Q/023/112 keperluan belanja perjalanantgl 11102010 lainnyajumlahRp 7.550.000,0022. SPPD Ganti uang persediaan 821869Q/023/112 keperluan belanja bahantgl 11102010jumlahRp 8.400.000,0023. SPPD Ganti uang persediaan 821868Q/023/112 keperluan belanja barangtgl 11102010 non operasional lainnyajumlahRp 4.800.000,00D. Belanja Honor1.
Register : 01-08-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1080 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAFARGE CEMENT INDONESIA;
3424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • adanya selisin antara mutasi persediaan di dalam laporanpersediaan / inventory movement dengan laporan pembelian persediaan aktuali /shipment data (impor).
    Adapun selisin jumlah persediaan tersebut dianggapoleh pihak Terbanding sebagai tambahan penjualan yang belum PemohonBanding laporkan di dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2008;Bahwa lebih lanjut, selisin antara jumlah persediaan di dalam laporanpersediaan dengan laporan pembelian persediaan aktual tersebut memilikipenjelasan sebagai berikut:a.
    Lebih lanjut, terjadi kesalahan input mutasipengeluaran persediaan / mutasi kredit yang dilakukan oleh bagian terminalsehingga untuk melakukan koreksi atas kesalahan input tersebut dilakukanpembalikan (reversing) terhadap pengeluaran persediaan dengan jumlah yangsama dengan jumlah mutasi debet untuk kemudian dilakukan input ulang mutasikredit pengeluaran persediaan yang seharusnya;Bahwa atas kesalahan input persediaan beserta reversingnya kemudiandianggap oleh Terbanding sebagai tambahan pembelian
    Koreksi Reclass (UR)Bahwa reclass (UR) adalah merupakan kode yang Pemohon Bandingpergunakan di dalam sistem inventory Pemohon Banding untuk melakukanreklasifikasi atas persediaan dari tempat penyimpanan (silo) jenis semen satuke dalam silo jenis semen yang lain;Bahwa atas reklasifikasi persediaan tersebut kemudian dianggap olehTerbanding sebagai tambahan pembelian semen (koreksi negatif Harga PokokPenjualan) yang pada akhirnya juga dianggap oleh Terbanding sebagaitambahan penjualan yang belum dilaporkan
    Koreksi Penyesuaian Inventory (Kode: Pl)Bahwa penyesuaian/adjustment inventory (Pl) adalah merupakan kode yangPemohon Banding pergunakan di dalam sistem inventory Pemohon Bandinguntuk melakukan penyesuaian persediaan berdasarkan perhitungan secara fisikmelalui stock take dengan perhitungan berdasarkan sistem persediaan yangdapat merupakan penambahan atau pengurangan jumlah persediaan;Bahwa atas penyesuaian persediaan tersebut kemudian dianggap olehTerbanding sebagai tambahan pembelian semen (koreksi
Register : 05-06-2023 — Putus : 07-09-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PN KEPANJEN Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Kpn
Tanggal 7 September 2023 — Penuntut Umum:
MOCHAMAD ARIFIANTO, S.H.,S.E., M.H.
Terdakwa:
PONIRAN alias TAWEN
3516
    1. Menyatakan Terdakwa Poniran alias Tawentersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempunyai persediaan padanya persediaan bahan peledaksebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
    2. Menjatuhkan pidanakepadaTerdakwa Poniran alias Tawenoleh karena itudengan pidana penjara selama2(dua) tahun.
Putus : 16-07-2013 — Upload : 20-10-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 217/PID.Sus/2013/PN.BGL.
Tanggal 16 Juli 2013 — SANDI BIN MUHAMMAD FAKIH
185
  • Menyatakan Terdakwa SANDI BIN MUHAMMAD FAKIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu bahan peledak dan senjata penusuk atau penikam ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ; 3.
    Menyatakan terdakwa SANDI BIN MUHAMMAD FAKIH secara syahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmenguasai, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan sesuatu bahan peledak dan senjatapenusuk atau penikam sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangDarurat No. 12 Tahun 1951;.
    ketika akan melakukan penangkapan terhadap pelaku curastersebut kedapan didalam rumah terdakwa ada 2 (dua) buah bahanpeledak jenis bondet yang disimpan terdakwa disamping tempattidurnya di ruang tamu rumah terdakwa, yang mana tujuan terdakwamenyimpan 2 (dua) buah bahan peledak jenis bondet tersebut adalahuntuk berjagajaga karena terdakwa merasa ada orang yang akanmengancam jiwanya sehingga terdakwa selalu menyiapkan bahanpeledak jenis bondet tersebut didekatnya.Bahwa terdakwa kedapatan mempunyai persediaan
    Tanpa hak mencoba menyerahkan,menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakkansesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak ;1.
    UnsurTanpa hak mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai, persediaan padanya ataumempunyaidalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakkan sesuatusenjataapi,amunisi atau sesuatubahan peledak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikamadalah senjata yang dapat dipergunakkan untuk menikam ataumenusuk seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang ada dandikuatkan oleh keterangan saksisaksi serta keterangan terdakwasendiri, bahwa pada hari pada hari
    Menyatakan Terdakwa SANDI BIN MUHAMMAD FAKIH telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak menguasai, mempunyai, persediaan padanyaatau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu bahanpeledak dan senjata penusuk atau penikam ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
Register : 26-03-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 22-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.52310/PP/M.IA/15/2014
Tanggal 6 Mei 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
14962
  • Rekap GL akun AP Raw Materialbahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas datayang terdapat dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukan serta penjelasandari Pemohon Banding dan Terbanding, Terbanding melakukan koreksi atas posHarga Pokok Penjualan sebesar Rp. 9.239.486.205,00 terdiri dari:Koreksi Pembelian bahan/barang dagangan sebesar Rp7.790.816.134,00Koreksi Persediaan Awal sebesar (Rp1.517.181.608,00)Koreksi Persediaan Akhir sebesar Rp2.965.851.679,00Koreksi
    Akhir Raw Material th 2007dan hanya akan berpengaruh terhadap Persediaan Awal Raw Material th 2008,namun tidak akan berpengaruh terhadap Pembelian Raw Material th 2008.
    Dengandemikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pembelian bahan/barang dagangan Th 2008 sebesar Rp 7.790.816.134, tidak dapat dipertahankan;Koreksi Persediaan Awal sebesar (Rp1.517.181.608,00)bahwa koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan yangberbeda untuk angka Persediaan Awal antara Terbanding dan Pemohon Bandingyaitu:Persediaan Awal menurut Pemohon Banding sebesarRp 16.843.801.553,Persediaan Awal menurut Terbanding sebesar Rp 18.360.983.161.Sehingga
    Dalam laporan audit terbukti bahwa persediaanawal adalah sebesar Rp18.360.983.1 61 ,00;bahwa berdasarkan argumentasi pada Koreksi Pembelian bahan/barang daganganpada ad a aquo, Majelis berpendapat bahwa Persediaan Awal menurut PemohonBanding telah benar sehingga Koreksi Terbanding atas Persediaan Awal sebesar(Rp1.517.181.608,00) tidak dapat dipertahankan;Koreksi Persediaan Akhir sebesar Rp2.965.851.679,00bahwa koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan yangberbeda untuk
    Dalam laporan audit terbukti bahwa persediaanakhir yang seharusnya dipakai adalah sebesar Rp30.621.830.61 7,00;bahwa dengan demikian menurut Majelis dari semula yaitu di dalam SPT danLaporan Audit Pemohon Banding telah melaporkan angka Persediaan Akhir yangbenar sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Koreksi Terbandingatas Persediaan Akhir sebesar Rp2.965.851.679,00 tidak dapat dipertahankan;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut di atas, Majelisberpendapat terdapat
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. STARCH SOLUTION INTERNATIONAL;
3620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan pemakaian persediaan untuk penghitungan hargapokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara ratarata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperolehpertama.Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal22 April 2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi SeluruhHalaman 12 dari 33 halaman.
    Bahwa nilai persediaan yang ada pada Stock CardInventory (dasar nilai persediaan versi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding)) adalahberdasarkan Standar Cost dan bukan Actual Cost.3.2. Bahwa untuk menyesuaikan nilai persediaan di BukuBesar agar sesuai dengan actual Cost maka dilakukanperhitungan perbandingan antara Standard Cost denganActual Cost. Dan jika terdapat maka perbedaan tersebut(Variance Cost) harus disesuaikan dengan Standart Costyang sudah ada.3.3.
    Bahwa metode penentuan nilai persediaan adalahkonsisten dari tahuntahun sebelumnya.Bahwa pada saat persidangan dilakukan uji bukti/uji kKebenaranmateri terhadap sengketa.Bahwa dalam putusannya, Majelis tidak dapat mempertahankankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)atas persediaan awal barang jadi sebesar US$ 144.334 dankoreksi atas persediaan akhir barang jadi sebesar US$ 98.925.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis
    yangtidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) atas persediaan awal barang jadisebesar US$ 144.334 dan koreksi atas persediaan akhir barangjadi sebesar US$ 98.925 dengan pertimbangan sebagai berikut:6.1.
    Koreksi Persediaan Awal dan Persediaan Akhir sebesar US$243,259.00;C. Koreksi Biaya Canteen Ingredients Reimbursement sebesar US$1,655.18;D. Koreksi Biaya Sample Produk sebesar US$ 99,264.18;E. Koreksi Biaya Canteen Ingredients sebesar US$ 988.22F.
Register : 09-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI;
388 Berkekuatan Hukum Tetap
  • awal dan akhir tabung adalahsebagaimana data persediaan tabung yang dilaporkan dalamSPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007, 2008, dan 2009yang telah konsisten dicatat sebagai saldo persediaan olehWajib Pajak;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)telah meminta penegasan kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) apakah data persediaanawal dan persediaan akhir yang tercantum dalam LaporanHPP yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan TahunPajak 2008 adalah data yang
    sebenarnya atau tidak;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) menegaskan bahwa data persediaan awal danHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 354/B/PK/PJK/20172.19.2.20.2.21.2.22.2.23.persediaan akhir dalam Laporan HPP Tahun 2008 tersebutadalah benar;Bahwa kemudian diketahui perbedaan persediaan tabungmenurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) adalah sebagai berikut:unitisi sajaisisaja ( islq+ tab. isi iq sala
    Bahwa sesuai penjelasan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diketahui bahwa jumlahpersediaan awal tabung dalam Laporan HPP mencerminkanjumlah keseluruhan tabung, baik tabung kosong maupuntabung isi;Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya juga berlakuuntuk persediaan akhir dimana jumlah persediaan akhir tabungsebanyak 5.424 unit seharusnya juga mencerminkan jumlahseluruh tabung baik yang kosong maupun yang isi;Bahwa dalam argumentasi
    atas koreksi Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) menyampaikan bahwamenurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) jumlah persediaan akhir sebesar 5.424 unit tersebuthanya yang kosong saja.
    Masih ada persediaan tabung yangada isinya belum diperhitungkan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) sebanyak 3.372 unit;Bahwa penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mengenai persediaan akhir tidak konsistendan sangat bertolak belakang dengan penjelasan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) mengenaipersediaan awalnya.