Sebagai pertanda Iman Kristiani (agama KristenKatolik) yang diyakini almarhum saat menjalankan kematiannya.2 KEBERATAN GUGATAN YANG DIAJUKAN MASIHTERGANTUNGe Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tergantung ataumasih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksannya di PengadilanNegeri Klas IA Khusus Palembang terdaftar dalam perkara Nomor181/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 13 November 2013 dengan acarasidang pemeriksaan para saksi.e Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan AgamaPalembang

Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor181 atas nama SITI SOLIHAH (Penggugat) dengan luas 1550 M2(seriou lima ratus lima puluh meter persegi) Surat Ukur tgl. 03Desember 2010 No. 77/2010 yang terletak di Kampung SindanglakaRT. 03 RW. 01 Desa Sindanglaka Kecamatan KarangtengahKabupaten Cianjur, dengan batas batase sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cianjur Cikalonge sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Ibu Wantini ,e sebelah selatan berbatasan dengan selokane sebelah

tentangManajemen PNS ; dan. 3) setelah berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.Berdasarkan fakta hukum bahwa secara materiil Penggugat telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasamaberdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :25/Pid.Sus/2011/PN.Kpg, Tanggal 22 Maret 2012 junto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor181

tersebutMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil keabsahanKuasa Tergugat dalam mewakili kepentingan Tergugatselaku Kuasa dari Komisi Pemilihan Umum Kota Depokdimana Kuasa Tergugat telah menyerahkan prabukti berupaKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat,Nomor : 181/SK/KPUJB/IX/2008, tanggal 23 September2008, tentang Peresmian Ketua Komisi Pemilihan Umum KotaMenimbang, bahwa didalam diktum Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Nomor181

terlebin dahulu secara sertamerta, meskipun ada Bantahan, Banding dan Kasasi:;14.Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biayabiaya yangtimbul dalam perkara ini.ATAU:Mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihakyang berperkara datang menghadap masingmasing : Para Penggugat hadir Kuasanya; Tergugat hadir kuasanya; Tergugat Il tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor181

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 19 April 2011 Nomor181 K/PDT/2011;MENGADILI SENDIRI. DALAM KONVENSIA. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;B. DALAM POKOK PERKARA Menyatakan, bahwa menolak gugatan Penggugat Konvensi untukseluruhnya;ll. DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukanperbuatanmelawan hukum;3.

ltrpars18qcli0riOwidctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapO rtichfcs1abaf3 9afs24alang1025ltrchfcsObfs24lang1057langfe1057lochaf39hichaf39dbchaf31505cgridlangnp1057langfenp1057 rtlchfcs1 aflafs32 ltrchfcsOf1fs32insrsid10312808 hichaf1dbchaf31505lochfl PENETAPANpar pardplain ltrparqc li0ri0OwidctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOrtichfcs1 af0afs24alang1025 ltrchfcsOfs24lang1057langfe1057lochafOhichaf0dbchaf31505cgridlangnp1057langfenp1057 rtlchfcs1 af1 ItrchfcsOf1insrsid10312808 hichaf1dbchaf31505lochf1l Nomor181

., M.H,Jabatan Kepala sub seksi penganganan sengketakonflik dan perkara pertanahan Kabupaten Maros,Brama Surya Wirapraba, S.H, Jabatan Analis HukumPertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 634/SK73.09.MP.01.02/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yangtelah didaftarakan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMaros Nomor 104/SK/Pdt/HK/IV/2021/PN Mrs, tanggal6 April 2021 dan Surat tugas Nomor181/ST.73.09.MP.01.02/III/2021, untuk selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan

Akta Permintaan Banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana1l Juni 2015, Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Juni 2015 #/Nomor181/Pid.Sus/TPK/2014/PN Sby;2.

mohon keadilan yangsebenarnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Surabaya telah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yangterdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidangPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik buktisurat maupun keterangan saksisaksi, keterangan ahli, turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor181

, diperolehsecara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanahantara Penggugat dengan Turut Tergugat XXV tertanggal 3 Juli2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dariTurut Tergugat XXV, diketahui oleh Turut Tergugat III dan terdaftardi desa fTurut Tergugat Ill dengan Register Nomor181/SP/UR/VI/O9, Nomor 182/SP/UR/VI/O9, Nomor184/SP/UR/VI/09, dan Nomor 186/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni200910.23. berupa dua bidang tanah, masingmasing luas 36.838m? dan luas 78.557 m?

hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 181/PENHS/2020/PTUNMDNTanggal 3 Nopember 2020 Tentang hari dan tanggal Persidangan;Putusan Sela Nomor: 244/G/2019/PTUNMDN Tanggal 31 Oktober 2019Tentang menyatakan ESTI SINAGA, DKK, sebagai Tergugat II Intervensi;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannyatanggal 6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Medan pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor181

Cahaya Purnama Lestari, selanjutnya diberi tanda (T1.2);Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Perjanjian Nomor181.Pj/613/GLO/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang PengadaanPenyediaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Management Billing CaterOnline 2013 PT. PLN (Persero) Area Gorontalo, yang ditandatangani olehPrijo Nugroho selaku Manager PT. PLN (Persero) Wilayah SuluttenggoArea Gorontalo (Pihak Pertama) dan Rosman Malik, ST. selaku DirekturPT.

Atas informasitersebut maka kemudian Para Penggugatmelakukan klarifikasi kepada PemerintahKota Salatiga yang selanjutnya PemerintahKota Salatiga memberi jawaban secaratertulis dengan menerbitkan surat Nomor181/1/0202, tanggal 30 Januari 1988Halaman 31 dari 239 hal Putusan No. 09/G/2011/PTUN.Smg.32perihal penjualan open space, memberikanpenjelasan yang intinya status tanah openspace tidak pernah diperjual belikan olehTergugat ;16.

Tindakan Tergugat tersebut jelas melawandan bertentangan sendiri dengan suratPemerintah Kota Salatiga Nomor181/1/0202, tanggal 30 = Januari 1988perihal penjualan open space , dalampenjelasannya surat tersebut menerangkanyang intinya status tanah open spacetidak pernah diperjual belikan olehTergugat ;30.1.Bahwa Bahwa, Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara didalam menerbitkan objekgugatan dimaksud telah secara sewenang wenangmenyalah gunakan status hak pengelolaan lahanopen space menjadi lahan milik

Prawito), tanah dikenal setempat dengan tanahPerumahan Cilangkap Residence, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor181/JB/AM/74 Tanggal 11 Februari 1974, seluas 1220 m2 dan Akte JualBeli Nomor 182 /JB/III/74 tanggal 11 Februari 1974, seluas 4000 m2yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), Camat pasarRebo, yang merupakan bagian dari Girik C.354 Persil 35 kelas D.I dapatdipastikan tidak terletak di Jalan Raya Cilangkap RT. 07 /04 KelurahanCilangkap Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, namun berada

diKecamatan Pasar Rebo, bukan dikecamatan Cipayung (vide Akte Nomor181/JB/AM/74 Tanggal 11 Februari 1974 dan Akte Jual Beli Nomor 182/JB/II/74 tanggal 11 Februari 1974 dan Akte Jual Beli Nomor Nomor182/JB/IM/74 Tanggal 11 Februari 1974);Bahwa Tergugat III secara pasti dan yakin menguasai objek lahan dalamperkara aquo bahkan sekitar tahun 1988 Tergugat III telah memberikansebagaian tanah kepada Tergugat I dan pada tahun 1995 memberikanJalan untuk Gereja HKBP, sehingga sisa dari tanah tersebut pada

Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Nopember 2020 Nomor181/PDT/2020/PT MND, tentang Penetapan Hari Sidang ;3.

Bahwa, tanah Hak Guna Bangunan Nomor 26/Gelora dan Hak GunaBangunan Nomor 27/Gelora atas nama Penggugat dikuasai dandikelola sepenuhnya oleh Penggugat sejak Tahun 1972 berdasarkanSurat Keputusan Pemberian Hak oleh Menteri Dalam Negeri Nomor181/HGB/Da/72 tanggal 3 Agustus 1972, kemudian didaftarkan diKantor Turut Tergugat Il dengan memperoleh tanda bukti hak berupaSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20/Gelora dan pada tahun 1973Sertifikat tersebut dipecah menjadi 2 (dua), masingmasing Hak GunaBangunan

Beralamat di Jl.Mawar No. 15 Lewisape Kelurahan Sarae Rasanae Barat Kota BimaPropinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkana surat Kuasa Khusus 050/SKKPDT/GR/X/2021, tanggal 20 Oktober 2021, yang telah terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Register Nomor181/Sk.Khusus/2021/PA.Dp tertanggal 27 Oktober 2021;melawan,XXXXXXXXXXXXKXXXKXXKXKXKXKK , Umur 55 Tahun, Agama Islam, PekerjaanPengawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di DusunSaka RT.007 / RW.002 Desa Manggeasi KecamatanDompu Kabupaten Dompu

Penunjukan Panitera oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor181/ PDT/ 2020/ PT.MKS,Tanggal 02 Juni 2020, tentang penunjukanHalaman 1 dari 57 Halaman Putusan Nomor 181/PDT/2020/PT MKSPanitera Pengganti dalam perkara ini untuk mendampingi danmembantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding;3.

Foto copy Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah Nomor181/MUSY/Abd.Muis/11 /2014, tanggal 6 November 2014, diberi tandabukti TT.I4 ;6. Foto copy Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah, Nomor002/ADD/MUSY/ABD/01 /2016, tanggal 20 Juli 2016, diberi tanda buktiTT.I5 ;7. Foto copy Akad Pembiayaan Musyarakah, Nomor182/MUSY/Abd.Muis/11/2014, tanggal 6 November 2014, diberi tandabukti TT.I6 ;Halaman 56 Putusan Nomor : 83/Pdt.G/2017/PN.Bgr8.

Nomor 533 K/Pdt.SusPHI/2017Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi lalai tidak mempekerjakanPara Para Penggugat Rekonvensi sejak putusan perkara ini berkekuatanhukum tetap; Membebankan segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepadaTergugat Rekonvensi;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor181/Pdt.SusPHI/2016