Sertifikat (SertifikatHGB Nomor 180/Pabaton dan Sertifikat HGB Nomor 181/Pabaton)telah berakhir pada tanggal 23 September 1980 begitupula denganadanya Kesepakatan Bersama Tukar Menukar antara Pemerintah KotaBogor dengan ayah Penggugat pada tahun 1974 maka Penggugat tidakmempunyai legal standing ketika mengajukan gugatan ini;3 Gugatan Penggugat bersifat kabur (Obscuur Libel), dengan alasanPertama, Penggugat dalam petitumnya menyatakan kepemilikannyaatas Sertifikat HGB Nomor 180/Pabaton dan Sertifikat HGB Nomor181

Cahaya Purnama Lestari, selanjutnya diberi tanda (T1.2);Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Perjanjian Nomor181.Pj/613/GLO/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang PengadaanPenyediaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Management Billing CaterOnline 2013 PT. PLN (Persero) Area Gorontalo, yang ditandatangani olehPrijo Nugroho selaku Manager PT. PLN (Persero) Wilayah SuluttenggoArea Gorontalo (Pihak Pertama) dan Rosman Malik, ST. selaku DirekturPT.

hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 181/PENHS/2020/PTUNMDNTanggal 3 Nopember 2020 Tentang hari dan tanggal Persidangan;Putusan Sela Nomor: 244/G/2019/PTUNMDN Tanggal 31 Oktober 2019Tentang menyatakan ESTI SINAGA, DKK, sebagai Tergugat II Intervensi;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannyatanggal 6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Medan pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor181

, diperolehsecara sah berdasarkan Surat Pemindahan Pengusaan Tanahantara Penggugat dengan Turut Tergugat XXV tertanggal 3 Juli2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dariTurut Tergugat XXV, diketahui oleh Turut Tergugat III dan terdaftardi desa fTurut Tergugat Ill dengan Register Nomor181/SP/UR/VI/O9, Nomor 182/SP/UR/VI/O9, Nomor184/SP/UR/VI/09, dan Nomor 186/SP/UR/VI/09 tertanggal 22 Juni200910.23. berupa dua bidang tanah, masingmasing luas 36.838m? dan luas 78.557 m?

Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Nopember 2020 Nomor181/PDT/2020/PT MND, tentang Penetapan Hari Sidang ;3.

Atas informasitersebut maka kemudian Para Penggugatmelakukan klarifikasi kepada PemerintahKota Salatiga yang selanjutnya PemerintahKota Salatiga memberi jawaban secaratertulis dengan menerbitkan surat Nomor181/1/0202, tanggal 30 Januari 1988Halaman 31 dari 239 hal Putusan No. 09/G/2011/PTUN.Smg.32perihal penjualan open space, memberikanpenjelasan yang intinya status tanah openspace tidak pernah diperjual belikan olehTergugat ;16.

Tindakan Tergugat tersebut jelas melawandan bertentangan sendiri dengan suratPemerintah Kota Salatiga Nomor181/1/0202, tanggal 30 = Januari 1988perihal penjualan open space , dalampenjelasannya surat tersebut menerangkanyang intinya status tanah open spacetidak pernah diperjual belikan olehTergugat ;30.1.Bahwa Bahwa, Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara didalam menerbitkan objekgugatan dimaksud telah secara sewenang wenangmenyalah gunakan status hak pengelolaan lahanopen space menjadi lahan milik

., NIP. 19690515 200901 2 002,Pangkat : Penata Muda Tingkat (III/c), Jabatan : Stafpada Bagian Hukum Setda KabupatenLamongan)Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan diSekretariat Daerah Kabupaten Lamongan di jalan KH.Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor181/377/413.312.13/ 2013, tertanggal 5 November2013; Selanjutnya disebut sebagaiaw etn ww aw 2 TER AT ;Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut; Telah...Telahmembaca: 1.

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 19 April 2011 Nomor181 K/PDT/2011;MENGADILI SENDIRI. DALAM KONVENSIA. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;B. DALAM POKOK PERKARA Menyatakan, bahwa menolak gugatan Penggugat Konvensi untukseluruhnya;ll. DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukanperbuatanmelawan hukum;3.

Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor181 atas nama SITI SOLIHAH (Penggugat) dengan luas 1550 M2(seriou lima ratus lima puluh meter persegi) Surat Ukur tgl. 03Desember 2010 No. 77/2010 yang terletak di Kampung SindanglakaRT. 03 RW. 01 Desa Sindanglaka Kecamatan KarangtengahKabupaten Cianjur, dengan batas batase sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Cianjur Cikalonge sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Ibu Wantini ,e sebelah selatan berbatasan dengan selokane sebelah

., M.H,Jabatan Kepala sub seksi penganganan sengketakonflik dan perkara pertanahan Kabupaten Maros,Brama Surya Wirapraba, S.H, Jabatan Analis HukumPertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 634/SK73.09.MP.01.02/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yangtelah didaftarakan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMaros Nomor 104/SK/Pdt/HK/IV/2021/PN Mrs, tanggal6 April 2021 dan Surat tugas Nomor181/ST.73.09.MP.01.02/III/2021, untuk selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan

Akta Permintaan Banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana1l Juni 2015, Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Juni 2015 #/Nomor181/Pid.Sus/TPK/2014/PN Sby;2.

mohon keadilan yangsebenarnya.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Surabaya telah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yangterdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidangPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik buktisurat maupun keterangan saksisaksi, keterangan ahli, turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor181

Foto copy Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah Nomor181/MUSY/Abd.Muis/11 /2014, tanggal 6 November 2014, diberi tandabukti TT.I4 ;6. Foto copy Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah, Nomor002/ADD/MUSY/ABD/01 /2016, tanggal 20 Juli 2016, diberi tanda buktiTT.I5 ;7. Foto copy Akad Pembiayaan Musyarakah, Nomor182/MUSY/Abd.Muis/11/2014, tanggal 6 November 2014, diberi tandabukti TT.I6 ;Halaman 56 Putusan Nomor : 83/Pdt.G/2017/PN.Bgr8.

Bahwa, tanah Hak Guna Bangunan Nomor 26/Gelora dan Hak GunaBangunan Nomor 27/Gelora atas nama Penggugat dikuasai dandikelola sepenuhnya oleh Penggugat sejak Tahun 1972 berdasarkanSurat Keputusan Pemberian Hak oleh Menteri Dalam Negeri Nomor181/HGB/Da/72 tanggal 3 Agustus 1972, kemudian didaftarkan diKantor Turut Tergugat Il dengan memperoleh tanda bukti hak berupaSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20/Gelora dan pada tahun 1973Sertifikat tersebut dipecah menjadi 2 (dua), masingmasing Hak GunaBangunan

Beralamat di Jl.Mawar No. 15 Lewisape Kelurahan Sarae Rasanae Barat Kota BimaPropinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkana surat Kuasa Khusus 050/SKKPDT/GR/X/2021, tanggal 20 Oktober 2021, yang telah terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Register Nomor181/Sk.Khusus/2021/PA.Dp tertanggal 27 Oktober 2021;melawan,XXXXXXXXXXXXKXXXKXXKXKXKXKK , Umur 55 Tahun, Agama Islam, PekerjaanPengawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di DusunSaka RT.007 / RW.002 Desa Manggeasi KecamatanDompu Kabupaten Dompu

Kana Farma Indonesia melaksanakan Kegiatan PengadaanAlatalat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota LhokseumaweTahun Anggaran 2011 tersebut berdasarkan Surat Nomor181/SPPBJ/Dinkes/APBK/2011 tanggal O09 November 2011 tentangPenunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan AlatalatKedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe TahunAnggaran 2011;Bahwa nilai jaminan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan AlatAlatKedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe TahunAnggaran 2011 adalah sebesar

ABDULLAH FAHMI NGISOM, SH, MH; semuanya Advokat & Konsultan Hukum beralamat diKantor : Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum(LSKBH) Yogyakarta beralamat: Jin Sawojajar No. 19Pringgolayan, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2016yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriWates tanggal 10 Agustus 2016 Nomor181/SK.K/VII/2016/PN Wat;selanjutnya disebut sebagal.............. PEMOHON KEBERATAN;Lawan:1.

Rp.10.150.000 Halaman 17 Putusan Nomor181/Pid.Sus/TPK/2016/PN.

.1.641.364Rp.14.058,636,Rp.15.700,000PaguanggaranRp.16.300.000, 13Badan LingkunganHidup93 pasangRp.18.600.000,14 pasangRp.2.100.000,PPN ;Rp.1.881.818,PPH :Rp282.273TotalRp.2.164.091,Rp.18.535.909Rp.20.700.000, 14DINSOSNAKERTRANSs36 pasangRp.7.200.000,17 pasangRp.2.550.000,PPN :Rp.886.364,PPH :Rp 132.955,TotalRp.1.019.318,Rp.8.730.682Rp.9.750.000,Paguanggaran Rp.9.900.000 15 DISNAKKAN 84 pasangRp.16.800.000 36 pasangRp .5.400.000, PPNRp.2.018.182PPH :Rp Rp.19.879.091 Rp.22.200.000, Halaman 18 Putusan Nomor181

Rp.2.362.727Rp.20.237.273,Rp.22.600.000, 23PERTANIAN141 pasangRp.28.200.000,92 pasangRp.13.800.000,PPN :Rp.3.818.182,PPH :Rp. 572.727Total.Rp. 4.390.909Rp.37.609.091Rp.42.000.000, 24KETAHANANPANGAN19 pasangRp.3.800.000,10 pasangRp.1.500.000,PPNRp.481.818PPH :Rp. 72.273Total.Rp. 554.091Rp.5.300.000,Rp.5.854.091, 25 DINKOP DAN UKM 22pasangRp.4.400.000, 12 pasangRp.1.800.000, PPNRp.531.818PPH :Rp. 79.773Total.Rp. 611.591 Rp.5.850.000, Rp.6.200.000, Halaman 19 Putusan Nomor181/Pid.Sus/TPK/2016/PN.

Penunjukan Panitera oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor181/ PDT/ 2020/ PT.MKS,Tanggal 02 Juni 2020, tentang penunjukanHalaman 1 dari 57 Halaman Putusan Nomor 181/PDT/2020/PT MKSPanitera Pengganti dalam perkara ini untuk mendampingi danmembantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding;3.

Notaris dan PPAT, beralamat di komplek LebakLestari Indah, jalan Melati Lestari Blok N. 29, Lebak Bulus Jakarta Selatan,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;PENGADILAN NEGERI tersebut;e Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatantentang penunjukan Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;e Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 9 April 2012 nomor181/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tentang penentuan hari sidang pertama;e Telah membaca surat gugatan

Nomor 533 K/Pdt.SusPHI/2017Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi lalai tidak mempekerjakanPara Para Penggugat Rekonvensi sejak putusan perkara ini berkekuatanhukum tetap; Membebankan segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepadaTergugat Rekonvensi;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor181/Pdt.SusPHI/2016