Ditemukan 2851 data
117 — 22
Akta JualBeli Nomor 90 Tahun 2011 tersebut ditandatanganioleh para pihak maka terlebih dahulu dibacakan oleh saksi dan sepengetahuansaksi terhadap isi akta jualbeli saat itu para pihak yang hadir tidak merasakeberatan ;Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan Kuasa Hukum Para Tergugatsedangkan Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan keberatan/sanggahan ;Menimbang, untuk memperoleh kepastian hukum mengenai objek sengketatanah (sesuai Pasal 153 HIR jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112
Terbanding/Penggugat I : HASTUTI RAHAYU
Terbanding/Penggugat II : DWI HARTONO
Terbanding/Penggugat III : TRI JOKO NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat I : EDY NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat II : MUH ALIF
Terbanding/Turut Tergugat III : Y BENY TRI CAHYONO
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
Turut Terbanding/Tergugat II : G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
Turut Terbanding/Tergugat III : EKO PRASETYO, SE
Turut Terbanding/Tergugat IV : DWIYOGI RIKATANI
Turut Terbanding/Tergugat V : SUYATNA, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
Turut Terbanding/Tergugat VII : HERU PRAYITNO,SH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ADI HENDRO PRASETYO,SH
113 — 53
kurangkehatihatian dan teliti dalam membuat Akta Jual Beli Nomor 111/2016tanggal 09/08/2016 dan Akta Jual Beli Nomor 112/2016 tanggal10/08/2016 sehingga menimbulkan perbuatan jual beli tanah (ObyekSengketa dan Obyek Sengketa II) antara Suami dan istri merupakanperbuatan melawan hukum,seharusnya diganti dengan Bahwaperbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT V yang karenakelalaiannya, kurang kehatihatian dan teliti dalam membuat Akta JualBeli Nomor 111/2016 tanggal 09/08/2016 dan Akta Jual Beli Nomor112
Sekaligus memperlihatkan dan menyerahkan fotocopy Akta JualBeli Nomor 111/2016 tanggal 9 Agustus 2016; Akta Jual Beli Nomor112/2016 tanggal; 10 Agustus 2016; Akta Jual Beli Nomor 312/2019Tanggal 21 Nopember 2019; Akta Jual Beli Nomor 419/2019 Tanggal7 Oktober 2019; dan Akta Jual Beli Nomor 1572/2019 Tanggal 12Nopember 2019 untuk dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian.DALAM EKSEPSI1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 539/Pdt/2020/PT SMG2.
106 — 20
KngNomor: 1.030/LBHLC/VV/2015 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kuningan Nomor 14/Pid/SRT.KS/PN.KNG.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor112/Pen.Pid/2015/PN.Kng tanggal 16 Juni 2015 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2015/PN.Kng tanggal 16 Juni2015 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan keterangan
123 — 56
Bahwa Tergugat tidak sependapat yang menerangkan bahwa seharusnyaPenggugat ditetapbkan sebagai kepala desa terpilin karena surat suaratersebut sah berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014, sebab Pasal tersebut bukan mengenai pengaturan sahtidaknya surat suara melainkan berbunyi: "Calon Kepala Desa yangmemperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagaicalon Kepala Desa terpilih", sehingga sudah sepatutnya dalil tersebutdikesampingkan;8.
180 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BAYUYOGA WARDANA tersebut: Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Medan Nomor 14/PID.SUSTPK/2017/PT.MDNtanggal 25 September 2017 yang membatalkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor112
ESNA SINURAT
Tergugat:
1.KOSTI BORU MANURUNG
2.UDUR BORU SITORUS
3.TIGOR SITUMORANG
4.VIKTOR SITUMORANG
5.JULIANTO SITUMORANG
6.EDUARD SITUMORANG
7.JANSO SITUMORANG
8.JEKSON SITUMORANG
44 — 29
perkara yang bersangkutan;Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Memperhatikan buktibukti yang diajukan kedua belah pihak;Mendengarkan keterangan Saksisaksi;Melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara aquo;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN BIgNegeri Balige pada tanggal 21 Desember 2020 dalam Register Nomor112
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterimaMade Sukarsa ;72. 1 (satu) lembar Surat BuktiTimbang Pengeluaran Barang Nomor036/03/02/Pol tanggal 7 Februari582002 jumlah beras 620 kg diterimaMade Sukarsa ;73. 1 (satu) lembar Surat BuktiTimbang Pengeluaran Barang Nomor001/03/02/Pol tanggal 6 Maret 2002jumlah beras 200 kg diterima MadeSukarsa ;74. 1 (satu) lembar Surat BuktiTimbang Pengeluaran Barang Nomor055/02/02/Pol tanggal 7 Februari2002 jumlah beras 2.230 kgditerima Made Sukarsa ;75. 1 (satu) lembar Surat BuktiTimbang Pengeluaran Barang Nomor112
110 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
TJAHYONO, bertempat tinggal di Ikan Gurami Lebar 29,RT.O6/RW.06, Kelurahan Perak Barat, KecamatanKrembangan, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Nomor112, RT. 01/RW. 03, Kelurahan Pagesangan, KecamatanJambangan, Surabaya;37.SRI HENI, bertempat tinggal di Pagesangan 1V/57,RT.02/RW.03, Kelurahan Pagesangan, KecamatanJambangan, Surabaya, dan atau Pagesangan IV UtaraLapangan A10, RT.05/RW.02, Kelurahan Pagesangan,Kecamatan jambangan, Surabaya;38. Ir.
1.Yanti Bara Allo
2.Sulaeman Bara A
3.Anita Bara Allo
4.Selviana Bara Allo
5.Roni Lebok
6.Ramli Bua Rante S Pd
7.Diana Parura
Tergugat:
1.Kartini Ramba
2.Lendong Patontogan
3.Hendra Wijaya
4.Pahala Lammiduk Rumahorbo SH MKn
5.Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Rantepao
97 — 52
DILAKUKANNYA TIDAK SAHDAN GUGATAN YANG DIAJUKANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.Bahwa berdasarkan dalildalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliserta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa GUGATANTIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VEERKLAARD);EKSEPSI DOMINII.BAHWA OBJEK TANAH YANG DIGUGAT BUKAN MILIK PARAPENGGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN(TERGUGAT Il).ALASAN HUKUMNYA :Bahwa sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor112
54 — 38
diputus oleh Pengadilan NegeriPalembang sesuai Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2013/PN.Plg dan kini telahberkekuatan hukum tetap;Menimbang,bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 123.K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969,dimana dalam gugatanterdahulu Putusan Pengadilan Negeri Nomor.80/1964/Pdt/PN.Tjn yang telahberkekuatan hukum tetap,telah ditetapbkan status hukum atas tanah sengketaadalah tanah sikep/kesikepan Desa Ciawi.Dalam Gugatan baru,tanahtersebut digugat lagi di Pengadilan Negeri dalam perkara nomor112
RAHMI REZKI, SH
Terdakwa:
ZAIRIBEL Panggilan BEL
44 — 28
., Advokat/Pengacara padaPerkumpulan Bantuan Hukum CARANO MINANG berkantor di Simpang Tiga JalanRaya PadangPariaman KM.33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman,berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis HakimNomor : 17/PID.BH/2019/PN Pmn, tanggal 17 Juni 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor112/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pmn
72 — 15
lokasi tanah sengketa yangditunjuk oleh Penggugat II/ Tergugat Rekonvensi II dalam permohonan hakSertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 3173 tanggal 03 Januari 2007 dengan SuratUkur Nomor 0970/Dompak/2006 tanggal 01 Desember 2006 atas nama EDYRUSTANDI, SH yang faktanya berada di atas tanah Tergugat I/ PenggugatRekonvensi dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00872 ;14.Bahwa bila dicermati lebih lanjut, terdapat perbedaan yang nyata tandatangan atas nama Aisyah pada Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor112
93 — 73
HARTANA SUBEKTI, M.Si kepada KepalaDinas PSDA & ESDMselaku Pengguna Anggaran.Berita Acara serah terima jabatan PPK.Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Binangkit EkaSarana Tria.Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Tunggal SaranaJaya.Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Dinamika JayaLestari.Surat Penawaran Harga dari PT Binangkit Eka Sarana Trterdakwa Nomor112/SPHBEST/V/10 tanggal 03 Mei 2010.Surat Penawaran Harga dari PT Tunggal Sarana Jaya Nomor0048
HARTANA SUBEKTI, M.Si kepadaKepala Dinas PSDA & ESDM selaku Pengguna Anggaran.Berita Acara serah terima jabatan PPK.Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Binangkit EkaSarana Tria.Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Tunggal SaranaJaya.Surat Nomor : 027/2603 tanggal 05 April 2010 kepada PT Dinamika JayaLestari.Surat Penawaran Harga dari PT Binangkit Eka Sarana Trterdakwa Nomor112/SPHBEST/V/10 tanggal 03 Mei 2010.Surat Penawaran Harga dari PT Tunggal Sarana Jaya Nomor0048
88 — 28
Juandaniel);Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor112 PK/Pdt/2008 tanggal 30 April 2009, diperoleh fakta hukum bahwa MahkamahAgung menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Baniara Tampubolon (Op.Ester) dan Hormat Tampubolon (Op.
1.dr. ELISA LISIKMIKO,M.KM.
2.SUSANA PARALIKO,SE.
3.JALINSYAH BELANTARA,S.ST.
4.RINA GEMASIH,SP.
5.OYA DILA SIMAHETE,SH.
6.KING RAWANA SAPUTRA.S.Par
Tergugat:
1.SITI GEMASIH
2.I T E M BAS
115 — 77
Apabila aktayang asli itu ada, maka salinansalinan serta ikhtisarikhtisar hanyalah dapatdipercaya, sekadar salinansalinan serta ikhtisarikhtisar itu Sesual denganaslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menerangkan Fotocopy surattanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh KeteranganHalaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Strsaksi
Terbanding/Tergugat I : WILLIAM JAUWHANNES
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK
Terbanding/Turut Tergugat : OENNY JAUWHANNES
251 — 95
Yani No.17, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, KabupatenPemalang); Sertifikat Hak Milik Nomor 38,Sertifikat Hak Milik Nomor112,Sertifikat Hak Milik Nomor 113 danSertifikat Hak Milik Nomor129,terletak di Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, KabupatenTegal, Provinsi Jawa Tengah(setempat dikenal Jl.
111 — 58
Page 1TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatantanggal 03 Oktober 2016, yang dilampiri dengan putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Rantauprapat pada tanggal 03 Oktober 2016 dalam Register Nomor112/Pdt.SusBPSK/2016/PNRAP, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :Sehubungan dengan adanya putusan dari Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.250/Arbitrase/BPSKBB/III
105 — 46
., AdalahAdvokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokad FIRM AGUS MELAS & Patner, berkedudukan dan beralamat di Jalan Batara Guru, No. 58, Dusun Kasa,Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus masingmasing tertanggal 5 Agustus 2020 dan tertanggal 10Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriMalili dengan Registrasi masingmasing dengan Nomor112/SK/PDT/2020/PNMIl, Nomor : 113/SK/PDT/2020/PNMIl, Nomor114/SK/PDT/2020/PNMIl, Nomor : 115
MAICKEL TOLOLIU
Tergugat:
1.LINDA WOWOR
2.SULCE WOWOR
136 — 15
yang dibuatdengan tulisan tangan dan ditandatangani Kepala Desa Tabulo tanpa adanyakop surat pemerintah Desa dan di persidangan tidak ditunjukkan aslinya, danPara Tergugat tidak menghadirkan atau mengajukan buktibukti pendukungnya;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat tersebut di atas yangberupa fotokopi dari fotokopi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugatyaitu bukti P2, P4, P5, T1.21, dan T1.26, Majelis Hakim berpendapat bahwasesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor112
ARSIP`
Tergugat:
Bupati Muna Barat
219 — 68
diperoleh faktafakta hukum yang menunjukkantidak terpenuhinya aspek formalitas gugatan lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut; Dalam Pokok Sengketa;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objeksengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu Pasal3/7 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112