otomatis saksi tarikkembali sertifikat itu dan kewajiban saksi untuk menyimpan sertifikat itusampai masalah ini selesai;Bahwa blokirnya adalah blokir Pribadi dari iobu Sopinah /Jaenudin setelahakta jual beli dibuat dan ibu Sopinah pak Jaenudin sendiri dengan tulisantangan diajukan ke BPN untuk mengajukan permohonan blokir ;Bahwa saksi juga tahu juga ada blokir dari Pengadilan atas permohonanpak Fatieli karena ada sengketa;Bahwa lbu Sopinah mengajukan blokir ke BPN setelah dibuatkan aktajual beli akan proses

balik nama, seingat saksi bulan November tahun2008 tanggal saksi lupa, karena memang ada kewajiban dariNotaris/saksi setelah satu minggu akta jual beli dibuat maka dilanjutkandengan proses balik nama;Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN CbiForm02/SOP/06.3/2018Bahwa saksi lupa, tapi Saat saksi ajukan proses balik nama sekitar bulanNovember 2008 ditolak BPN karena ada blokir dari ibu Sopinah ituinformasi yang saksi dapat dari BPN, dasarnya apa ibu sopinah blokir,saksi tidak tahu, iya

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkanakibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansiatasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapatmenimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;Bahwa, oleh karena Penggugat telan melakukan upaya administrasiberdasarkan Surat Permohonan Keberatan Atas Proses Balik Nama DariImelda Widjaja ke PT.Griya Lestari Jaya, maka dengan ini objek gugatandalam perkara ini menjadi Kewenangan

Nomor: 10/G/2020/PTUNBL Hal.66Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif, menentukan Pengadilan berwenangmenerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasipemerintahan setelah menempuh upaya administratif;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa tanda terima suratdan bukti P.2 berupa Permohonan keberatan atas proses

balik nama dariImelda Widjadja ke PT.

Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badandan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d bukti P.21 berupa objekobjek sengketa, dapat diketahui bahwa objekobjek sengketa tersebut diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2020 dan baru diterima oleh Penggugatpada tanggal 14 Februari 2020 (vide gugatan Penggugat poin B halaman 6).Dari bukti P.1 berupa tanda terima surat dan bukti P.2 berupa Permohonankeberatan atas proses

balik nama dari Imelda Widjadja ke PT.

Saksi hanya ikut menandatanganisaja;Bahwa yang tinggal di tanah seluas 2 Hektar adalah Ninggrasip, Sapri danSuami ketiga Nugranep;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 para Penggugat berupa SuratPernyataan Nugranep yang menyatakan bahwa Nugranep selaku orang tua daripara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan kuasa atau sejenisapapun terhadap semua anakanaknya dalam proses balik nama terhadap semuaharta yang saya miliki dalam bentuk sertifikat/sejenisnya yang saya peroleh dariorang tua kandung

Saksi hanya ikut menandatanganisaja;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 para Penggugat berupa SuratPernyataan Nugranep yang menyatakan bahwa Nugranep selaku orang tua dariparaPenggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan kuasa atau sejenisapapun terhadap semua anakanaknya dalam proses balik nama terhadap semuaHal 94 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GMharta yang saya miliki dalam bentuk sertifikat/sejenisnya yang saya peroleh dariorang tua kandung saya amak riniinak nulija, baik berupa barang

bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Penggugatmemberikan keterangan bukan berdasarkan pada pengetahuan saksi sendirimelainkan dari cerita para Penggugat sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal308 R.Bg;Hal 95 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GMMenimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat pernyataan dan Hasil Cetak fotoNugranep membuat pernyataan bahwa Nugranep selaku orang tua dari paraPenggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan kuasa atau sejenis apapunterhadap semua anakanaknya dalam proses

balik nama terhadap semua hartayang saya miliki dalam bentuk sertifikat/sejenisnya yang saya peroleh dari orangtua kandung saya amak riniinak nulija, baik berupa barang bergerak atau tidakbergerak (tanah) yang terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari,Kecamatan Bayan + seluas 20.000 m2 (2 Hektar).

Saksi hanya ikut menandatanganisaja;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 para Penggugat berupa SuratPernyataan Nugranep yang menyatakan bahwa Nugranep selaku orang tua daripara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan kuasa atau sejenisapapun terhadap semua anakanaknya dalam proses balik nama terhadap semuaharta yang saya miliki dalam bentuk sertifikat/sejenisnya yang saya peroleh dariorang tua kandung saya amak riniinak nulija, baik berupa barang bergerak atautidak bergerak (tanah) yang terletak

telahmenerima uang pembayaran tanah secara lunas dari Junius Rahardjo(Penggugat 111) sebesar Rp1.870.848.000,00 (satu miliar delapanratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).Hal mana jumlah tersebut menurut Irawan Salim (Turut Tergugat 1)telah diterima secara tunai dari Penggugat III;15.4.Bahw pemblokiran yang dilakukan Tergugat adalah pemblokiran yangtidak didasari dasar hukum sehingga BPN Jakarta Selatan tidak dapatmelaksanakan proses balik nama atas tanah dan bangunan

juga didukung oleh buktibukti yang telahdiajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugatyaitu bukti P1 sampai dengan bukti P4, bukti P8 sampai denganbukti P31;Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengenai adanyatindakan kesewenangwenangan yang dilakukan oleh Bank Indonesiadan Badan Pertanahan Nasional, hal mana akibat dari tindakan BankIndonesia dan Badan Pertanahan Nasional tersebut telah mengakibatkanPara Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tidak dapatmelakukan proses

balik nama terhadap objek tanah yang dibeli olen ParaPemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat sebelum dilakukanpemblokiran oleh BPN dan harga jual beli objek tanah a quo juga telahdibayar lunas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada TurutTermohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon PeninjauanKembali II (vide bukti P1 dan bukti P2);Bahwa kemudian fakta hukum tersebut dikaitkan dengan keteranganahli Alberto Sucipto Budihardjo di depan persidangan di bawahsumpah yang menerangkan bahwa pengikatan

milik Turut Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali Il yang dibeli olen ParaPemohon Peninjauan Kembali belum dilakukan pelaksanaanpeletakkan sita jaminan;Bahwa kemudian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnyamengenai adanya tindakan kesewenangwenangan yang dilakukanoleh Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional, hal mana akibatdari tindakan Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasionaltersebut telah mengakibatkan Para Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat melakukan proses

balik nama terhadap objek tanah yangdibeli oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;Bahwa dengan demikian, perbuatan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang memasukkan bidangbidang objek tanah milik ParaPemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat sebagai aset ParaTurut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Tergugat sehinggadiletakkan sita jaminan dalam Perkara Nomor 81/Pdt.G/2010/PNJkt.Pst. sehingga menyebabkan Para Penggugat/ Para PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat menikmati atau memanfaatkanbidangbidang

Pajak Penjualan (SSP) maupun Pajak Pembelian(BPHTB);e Telah dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT;e Telah pula memenuhi/melengkapi segala persyaratan lainnya sehinggadapat terlaksana proses balik nama sertifikat;e Telah dilakukan balik nama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badungdari atas nama PT. Bina Mobira Raya menjadi atas nama Pelawan ;3. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pelawan juga telah membayarsegala kewajiban Pelawan diantaranya telah melunasi SPPT PBB atasnama PT.

BINA MOBIRA RAYA /Terlawanll Intervensilll kKemudian telah dialinkan / dijual kepada Pelawandengan mengikuti semua ketentuan yang berlaku :Dilakukan Checking terhadap SHGB No. 591/Kutuh oleh PPAT yanghasilnya adalah Bersih (tidak ada catatan sengketa, tidak ada sita,tidak ada beban apapun, dapat dilakukan tindakan hukum apapun).Pembayaran Pajakpajak : Pajak Penjualan (SSP), Pajak Pembelian(BPHTB) dan PBB.Penanda tangangan Akta Jual Beli dihadapan PPAT KabupatenBadung;Proses balik nama sertifikat

balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan KabupatenBadung dari atas nama SOEGIOGOENAWAN H. / TerlawanllIntervensi2. menjadi atas nama PT.

Proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan KabupatenBadung dari atas nama PT.

Badungdan Pembayaran LUNAS;e Proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan KabupatenBadung dari atas nama Terlawan!

Menghukum Tergugat III untuk segera menyerahkan asli fisikSertipikat Hak Milik Nomor:1110/Menteng kepada Tergugat II untukkepentingan proses balik nama kepada pemilik semula yaituBalkis Salfithri selaku Penggugat II;11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu,meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan, banding, ataukasasi (uit voerbaar bij voorraad);12. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng untukmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.Il.

Bahwa setelah Aktaakta notariil sebagaimana tersebut diatas terbitdan proses balik nama Setifikat Hak Milik Nomor 1110/Menteng telahdilakukan ke atasnama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi Ill,ternyata sampai saat ini, Tergugat Rekonpensi I/Penggugat KonpensiIl dan Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi , masih tetapmenguasai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan BanyumasNomor 11 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,secara tanpa Hak dan Melawan Hukum, serta tidak mauHalaman

Memerintahkan Tergugat Il untuk melakukan proses balik nama atasSertipikat Hak Milik Nomor:1110/Menteng kepada pemilik semula yaituBalkis Salfithri selaku Penggugat II dan menyerahkan asli SertipikatHak Milik Nomor:1110/Menteng kepada Balkis Salfithri selakuPenggugat II;12. Menghukum Tergugat Ill untuk segera menyerahkan asili fisik SertipikatHak Milik Nomor:1110/Menteng kepada Tergugat II untuk kepentinganproses balik nama kepada pemilik semula yaitu Balkis Salfithri selakuPenggugat II;13.

., Notaris di Jakarta, makaKepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat (Tergugat II)telan melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor116/Pasar Baru dari atas nama Geo Carool Lijnis Huffen Reutermenjadi atas nama Tergugat ;.Bahwa diakui secara tegas oleh Kepala Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Pusat (Tergugat Il) dalam proses penerbitan SHMNomor 116/Pasar Baru, Surat Ukur Nomor 171/1942 tanggal 29Oktober 1942 atas permohonan Geo Carool Lijnis Huffen Reuterterdapat kekeliruan, demikianpun

Bahwa sebelum dilakukan proses balik nama menjadi atas namaTergugat atas SHM Nomor 116/Pasar Baru yang seharusnya seluas20.370 m? (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) telahdilakukan pemisahan tanah kembali masingmasing seluas 1.506 m?(seribu lima ratus enam meter persegi), sehingga dengan demikiansisa tanah SHM Nomor 116/Pasar Baru pada saat dilakukan prosesbalik nama menjadi atas nama Tergugat tinggal seluas 18.864 m?

Baru;b.2 Tanah tersebut Penggugat peroleh dengan itikad baik (dan dengandemikian Penggugat patut untuk mendapatkan perlindunganhukum), karena pada saat Penggugat membeli tanah daripenguasaan pihak Penjual tanah tersebut telah bersertifikat, JualBeli telah dilakukan di hadapan PPAT yang berwenang danPenggugat telah membayar lunas harganya segera setelah JualBeli tanah yang bersangkutan diserahkan oleh pihak Penjualkepada Penggugat dan Sertifikat tanan yang bersangkutan padawaktu itu dapat dilakukan proses

balik nama kepada Penggugatdengan tanpa adanya hambatan dari pihak manapun;13.

., dipergunakan untuk proses balik nama danpemecahan Sertifikat Hak Milik No.121/Pegangsaan Dua atas namaNGADIMAN ke Kantor BPN Jakarta Utara serta dipakai untuk prosespenerimaan uang ganti rugi dari pihak JASAMARGA atas sebagian tanahyang dipakai pelebaran Jalan TOL.

MUHAMAD SUKIMAN untukmemperlancar proses peralihan hak dan proses balik nama ke H.MUHAMAD SUKIMAN ~ untuk Sertifikat Hak Milik =Nomor9778/Pegangsaan Dua dan agar Saksi tidak mengganggu H. MUHAMADSUKIMAN;Bahwa benar telah ada Perjanjian Damai antara Saksi dengan H.MUHAMAD SUKIMAN yang dicatatkan ke kantor Notaris Hj. OFIYATISOBRIYAH, S.H., tetapi di tanda tangani di kantor Ibu TITI (KantorNotaris/PPAT RADEN UKE UMAR RACHMAT, S.H., M.Kn.), bukan dikantor Notaris Hj. OFIYAT!

(Saksi tidak ingat lagi); Bahwa pembayaran harga pembelian tanah dengan cara mengangsurhingga lunas sejumlah sekitar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuhratus juta rupiah); Bahwa Saksi tidak mengetahui proses balik nama Sertifikat Hak MilikNomor 121/Kelurahan Pegangsaan Dua semula tercatat atas namaNGADIMAN menjadi atas nama Haji MUHAMAD SUKIMAN; Bahwa Saksi mengetahui ada uang sebesar sekitar Rp2.300.000.000,(dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang di blokir Bank dari He.

Diyatama Banua Raya;Bahwa sebelum proses balik nama sertifikat tersebut ke atas nama H.MAWARDI maka PT. Pancanaka Swasakti Utama mendapatkan fasilitasdari BTN untuk menggarap proyek perumahan Grand Mawar City. Setelahmendapatkan izin tersebut kemudain dilakukanlah penandatanganankredit yang mana jaminan atas pinjaman tersebut adalah sertifikat atasnama H.

Mahakam ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Noorhasanah dimanasaksi berprofesi sebagai notaris selanjutnya saksi sebagai notaris yangmembuat perjanjianperjanjian perusahanan tersebut dalam akta otentik danHalaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor.55/Pat.G/2017/PN.Bjb.juga melakukan proses balik nama sertifikat sebagaimana bukti surat P1 dan T1;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Noorhasanah dimanasaksi mengetahui secara garis besar isi dari perjanjian tersebut yakni isi

MAWARDI (Penggugat) kemudiansebelum proses balik nama sertifikat tersebut ke atas nama H. MAWARDI makaPT. Pancanaka Swasakti Utama mendapatkan fasilitas dari BTN untukmenggarap proyek perumahan Grend Mawar City, berdasarkan perjanjiantersebut selanjutnya setelah mendapatkan izin tersebut lalu dilakukanlahpenandatanganan kredit sebesar Rp 15.000.000.000, (lima belas miliar) yangmana Jaminan atas pinjaman tersebut adalah sertifikat atas nama H.

Justrusaat ini tindakan PARA PENGGUGAT telah membuktikan sifat cerdiknyadan melakukan tindakan curang dengan membuat TERGUGAT selakuPembeli yang beritikad baik dirugikan baik secara materiil maupun immateriilkarena tidak bisa melakukan proses Balik Nama terhadap Obyek Sengketakarena telah dilakukan Pemblokiran oleh PARA PENGGUGAT dan telahmenyita waktu, tenaga serta pikiran TERGUGAT yang atas hal ini nantinyaTERGUGAT akan melakukan gugatan balik (rekonpensi) kepada PARAPENGGUGAT atas tindakan PARA

REKONPENSI apabila Nilai Rupiah)Rp.2.500.000.000, dijadikanmodal uang usaha dengankeuntungan setiap bulannya20% dikalikan selama 7 bulan,terhitung sejak PENGGUGATREKONPENSI tidak dapatmelakukan proses balik nama terhitung mulai bulan Juli 2018 Halaman 43 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pat.G/2018/PN Smn sampai saat ini sekitar 7 bulan.

KERUGIAN MATERIIL: 1.Keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh PENGGUGAT REKONPENSI apabilaNilai Rp.2.500.000.000, dijadikan modal uang usaha dengan keuntungan setiapbulannya 20% dikalikan selama 7 bulan, terhitung sejak PENGGUGATREKONPENSI tidak dapat melakukan proses balik nama terhitung mulai bulan Juli2018 sampai Saat ini sekitar 7 bulan Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima RatusJuta Rupiah), 2.

quo dan akta pemberian hak Tanggungan tidak sah danbatal demi hukum serta penyerahan tanah dan bangunan aquo dalamkeadaan kosong, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasanpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa peralihan hak atas Tanah dan bangunan a quo dariTerbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat bertentangan dengan hukum sebagaimana dipertimbangankan MajelisHakim Tingkat Pertama adalah menjadi Tanggung jawab penuh dariPembanding semula Tergugat sedangkan proses

balik nama yangHalaman 57 dari 66 hal.

Bahwa Majelis Hakim PT Jakarta dalam Putusan Nomor 215, hal. 56,memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa peralihan hak atas Tanah dan bangunan a quo dariTerbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat bertentangan dengan hukum sebagaimana dipertimbangankan MajelisHakim Tingkat Pertama adalah menjadi Tanggung jawab penuh dariPembanding semula Tergugat sedangkan proses balik nama yangHalaman 58 dari 66 hal. Put.

Lalu pertanyaan selanjutnya,bagaimana mungkin Majelis Hakim PT Jakarta mendalilkan bahwa prosesbalik nama sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku padahal aktaaktayang mendasari proses balik nama tersebut tidak pernah dihadirkan sebagaibukti dalam Perkara Nomor 305 dan tidak juga diajukan sebagai buktitambahan dalam upaya hukum banding?:16. Bahwa Majelis Hakim PT Jakarta tidak melakukan pemeriksaan Judex Factisecara menyeluruh sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

untukpemeriksaan perkara ini dan sekaligus memutus dengan amarnya yang berbunyi sebagaiberikut:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telahdiletakkan dalam perkara ini.Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IVserta Tergugat V terkait pengalihan / jual beli tanah yang terletak di Jalan H.Adam Malik Gang Peringatan No. 94/130 Lingkungan XI KeluarahanSilalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan berikut proses

balik nama danpengurusan sertifikat hak atas tanah objek perkara tersebut, sebagaiperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV serta Tergugat V secara tanggungrenteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,(Sepuluh milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus,Menyatakan batal dan tidak sah terhadap:a Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 2, tertanggal 10 Januari 2014yang diperbuat antara Tergugat I dengan Tergugat II di HadapanTergugat

Kemudian dalam halaman 8Gugatan PENGGUGAT mendalilkan PENGGUGAT keberatan dan sangatdirugikan oleh Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III danTERGUGAT IV serta TERGUGAT V yang telah mengelabui PENGGUGAT2728terkait pengalihan/JualBeli tanah objek perkara berikut proses balik nama danpengurusan sertifikat hak atas tanah objek perkara dari TERGUGAT I bahkanPENGGUGAT telah memberikan uang panjar pembelian tanah terperkara,sehingga dengan demikian tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II,TERGUGAT HUI dan

permintaan PENGGUGAT agar TERGUGAT I dihukumuntuk menjual tanahnya kepada PENGGUGAT dengan harga yang telahdisepakati bersama sebelumnya ADALAH posita tentang pemenuhanPRESTASI yang erat kaitannya dengan WANPRESTASI apabila prestasitersebut tidak atau belum dilaksanakan; sedangkan dalil PENGGUGAT yangmenyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGATIV serta TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenamengelabui PENGGUGAT terkait pengalihan/JualBeli tanah objek perkaraberikut proses

balik nama dan pengurusan sertifikat hak atas tanah objek perkaradari TERGUGAT I bahkan PENGGUGAT telah memberikan uang panjarpembelian tanah terperkara dengan meminta ganti kerugian sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) ADALAH posita tentangPERBUATAN MELAWAN HUKUM.29Dalam merumuskan posita atau dalil gugatannya PENGGUGATmencampuradukkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dengan caramendalilkan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan peristiwa hukum yangdidalilkan Penggugat secara

III) kepada Wayan Sedeng (Saksi II) yang dibuat olehNotaris PPAT Made Dwita, S.H. terdapat kejanggalan, yaitu dalamidentitas penerima kuasa semula tertulis Ni Wayan Sujiasih, pekerjaankaryawan Notaris PPAT di Gianyar, kemudian telah dilakukanperubahan dengan ditipeex lalu dirubah dengan nama WayanSedeng tanpa membubuhkan paraf dan tanpa seijin atausepengetahuan para pihak, perubahan tersebut dilakukan setelah ada13.14.15.koreksi dari badan pertanahan Kabupaten Gianyar ketika Terdakwamengajukan proses

balik nama sertifikat dari Wayan Sedeng menjadiSugeng Winarto, kemudian setelah Saksi III ditunjukkan surat tersebutmengakui tidak pernah mengetahui adanya surat persetujuan tersebutkarena tidak pernah melakukan cap jempol sebagaimana yang terterapada nama Saksi III di bagian bawah kanan surat tersebut.

atasnama Wayan Sedeng yang sedang dalam proses balik nama menjadiatas nama Sugeng Winarto sebagaimana tertuang dalam Pasal 5Perjanjian Kredit Nomor 511/PKTL/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 danPerjanjian Kredit Nomor 512/PKIL/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008.Bahwa benar sekira bulan Juni 2008 Saksi1 Sdr. Made Natih danSaksi2 Sdr. Wayan Sedeng mendatangi Terdakwa ke asramaKepaon dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi1 Sdr.

suratsurat yang diajukan sebagai barang bukti olehPemohon Kasasi seperti, Surat keterangan dari Kelurahan Pemogan,Denpasar Selatan Nomor : Pem 3/4/78/V/2008 tanggal 12 Mei 2008dimana Terdakwa mengakui pekerjaannya sebagai Wiraswasta,dokumendokumen Akita Jual Beli maupun proses jual beli sampaiterbitnya Akta Jual Beli yang kKemudian Terdakwa mengajukan kredit keBPR Artha Lestari yang terjadi hanya sehari pada tanggal 29 Mei tahun2008 padahal tanggal 12 Juni tahun 2008 Terdakwa mengaku barumengajukan proses

balik nama sertifikat dan masih banyak kejanggalankejanggalan yang terungkap dalam persidangan namun tidak pernahdijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusansehingga putusannya terkesan pokoknya tidak terbukti sesuai dengankeinginan Terdakwa.J.

Terhadap kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak atas tanah sehingga menjadi cacat administrasiyaitu : Bahwa proses balik nama dari Pemilik sertifikat awal (SertifikatHak Milik Nomor 1746/Waimital) menggunakan surat keteranganhibah Kepala desa Waimital sehingga hal tersebut tidak sesuaidengan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;10.

kembali Tergugat tegaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1928,Sertipikat Hak Milik Nomor 1929, Sertipikat Hak Milik Nomor 1931,Sertipikat Hak Milik Nomor 1932, Sertipikat Hak Milik Nomor 1934 danSertipikat Hak Milik Nomor 1935 diterbitkan oleh Perwakilan KantorPertanahan Seram Bagian Barat bukan oleh Tergugat (Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Maluku) sebagaimanayang telah Tergugat jelaskan pada angka 3 di atas pada kenyataannyayang tertulis pada sertipikat tersebut pada proses

balik nama dari pemiliksertipikat awal yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1746 atas nama Ny.

1928, Sertipikat Hak Milik Nomor 1929, Sertipikat Hak Milik Nomor1931, Sertipikat Hak Milik Nomor 1932, Sertipikat Hak Milik Nomor 1934dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1935 diterbitkan oleh Perwakilan KantorPertanahan Seram Bagian Barat bukan oleh Tergugat (Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Maluku) sebagaimanayang telah Tergugat II Intervensi jelaskan pada angka 3 di atas padakenyataannya yang tertulis pada sertipikat sertipikat Tumpang tindi(Overlapping) tersebut pada saat proses

balik nama dari pemilik sertipikatawal yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1746 atas nama Ny.

M2 (seribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) adalahbagian yang tak terpisahkan dari dari obyek jual beli Plaza JB Blok BB No.1, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.Memerintahkan kepada Tergugat atau orang lain yang menguasai obyeksengketa untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor3282/Pasirsari, tanggal 22 Oktober 2002, Kecamatan Lemahabang,Kabupaten Bekasi, luas 1.894 M2 (seribu delapan ratus sembilan puluhempat meter persegi), untuk dilakukan proses

balik nama oleh instansiterkait dari Tergugat kepada Penggugat.Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara materil danimmateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yangdilakukan oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :12.1.

termasuk dalam jualbeli tersebut di atas;Begitu juga Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi seharusnya dijadikanPihak Tergugat, hal ini didasarkan pada Dalil Penggugat pada PetitumLembaran ke10 point 11, dikutif:Memerintahkan kepada Tergugat atau orang lain yang menguasai obyeksengketa untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor3282/Pasirsari, tanggal 22 Oktober 2002, Kecamatan Lemah Abang.Kabupaten Bekasi, luas 1.894 M2 (seribu delapan ratus sembilan puluhempat meter persegi), untuk dilakukan proses

balik nama oleh instansi terkaitdari tergugat kepada Penggugat;Bahwa untuk proses balik nama dalam perkara a quo yang berkak untukmelakukan itu adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan oleh sebabitu. seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dijadikan sebagaiTergugat;Bahwa sangat jelas sekali bidang tanah yang dijual dari Tergugat kepadaPenggugat sesuai dengan Akta JualBeli Nomor 389/2010 pada tanggal 19November 2010 dihadapan pejabat Pembuat akta Tanah ( PPAT ) KabupatenBekasi Sdr.TELLY

Kalau yang lainnya menanyakan ke saudara Nunuktetapi tidak ditunjukkan bukti pembayaran tanahnya karena harga tanahsudah dimarkup;Bahwa Saksi tidak tahu proses balik nama sertifikat tanahnya, semuanyatidak ada yang tahu proses pembelian dan balik nama karena kongsinyamodal kepercayaan;Bahwa dari semua uang yang dibayarkan ibu Marjani tidak semuanyaHalaman 31 dari 157 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN Mgguang ibu Marjani ada juga uang Saksi karena waktu itu iobu Marjani bilangSaksi kan belum punya tanah

Suko;Bahwa setelah lunas kemudian dibuatkan akta jual beli ;Bahwa syaratsyarat untuk kelengkapan proses balik nama sertifikatadalah: Foto copy KTP penjual, Surat Kuasa Penjual, PBB, SPPT,Sertifikat, foto copy KTP pembeli , KK, Surat Kuasa Pengurusan dan AktaJual Beli ;Bahwa Akta Jual Beli dibuat kapan Saksi lupa;Bahwa pada saat dibuat dan penandatanganan Akta Jual Beli saudaraSuko tidak dipanggil lagi dasarnya surat kuasa dari saudara Suko ;Bahwa Akta Jual Beli pada saat itu dibuat dengan menggunakankomputer

balik nama tanah SHM Nomor 1984 seluas 1025 M2, dantanah SHM Nomor 1723 seluas 1280 M2 yang semula atas namaSukohandoyo menjadi atas nama Terdakwa ke Badan Pertanahan Nasional(BPN);Menimbang, bahwa proses balik nama tersebut oleh Terdakwadikuasakan kepada pegawai kantor Notaris/PPAT Edy Winarto, SH yangbernama Sri Pudjiastuti ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyatabahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyuruh orang untukHalaman 120 dari 157 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN

Mggmemakai Akte Jual Beli (AJB) tersebut, untuk proses balik nama dalamSHM Nomor 1984 seluas 1025 M2, dan tanah SHM Nomor 1723 seluas1280 M2, sehingga berubah kepemilikannya dari atas nama Suko Handoyomenjadi atas nama Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga telahterpenuhi ;Ad. 4.

balik nama padahal didalamnya tertuang ketidakbenaranmengenai harga yang menjadi lebih rendah dari harga yang sebenarnya,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;4.

Penggugat dan Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat IIItelah selesai dan sudah sesuai prosudural hukum yang berlaku, maka Penggugatjuga telah memproses balik nama dalam sertifikat hak milik No. 168 / Desa Waiheru,tertanggal 8 Oktober 1996 di Kantor Pertanahan Kota Ambon (Turut Tergugat V)yang dari semula tertulis atas nama Turut Tergugat II telah dicoret oleh TurutTergugat V dan telah diganti dengan nama Penggugat, sehingga objek sengketaadalah sah menurut hukum milik Penggugat;Bahwa oleh karena proses

balik nama dalam sertifikat hak milik No. 168 / DesaWaiheru, tertanggal 8 Oktober 1996 yang dilakukan oleh Turut Tergugat V yang darisemula tertulis atas nama Turut Tergugat II telah dicoret dan telah diganti dengannama Penggugat sudah sesuai dengan prosudural hukum yang berlaku, makaHalaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 23/PDT /2020/PT AMB11.12.13.14.15.16.sertifikat hak milik No. 168 / Desa Waiheru, tertanggal 8 Oktober 1996 haruslahdinyatakan mempunyai daya berlaku menurut hukum;Bahwa objek

IIl maka TurutTergugat Il (Andre Dareda) menjual objek sengketa secara terang dan tunai kepadapenggugat di hadapan Pejabat Umum Notaris PPAT M Husain Tuasikal, SH, M.Kndan telah terbit Akte Jual Beli No. 134/ 2018 tertanggal 13 Juli 2018.Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat poin 9, poin 10 dan poin 11 dimanasetelah Penggugat melakukan proses jual beli terhadap objek sengketa melalui TurutTergugat III selesai dan telah sesuai dengan procedural hukum yang berlaku makapenggugat telah melakukan proses

balik nama dalam sertifikat hak milik No.168/Desa Waiheru, tertanggal 8 Oktober 1996 di Kantor Pertanahan Kota Ambon (TurutTergugat V) dari yang semula atas nama Turut Tergugat II dicoret dan diganti dengannama Penggugat.

oleh karenanyapelaksanaan lelang dimaksud agar ditangguhkan oleh TURUT TERGUGAT sampai dengan adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht);Bahwa, Kantor Pertanahan Kota Cirebon sebagai TURUT TERGUGAT Il,Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai TURUT TERGUGAT IIldan Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka sebagai TURUTTERGUGAT IV ditarik sebagai pihak adalah karena pada akhirnya prosesdari ini Semua akan berakhir di Kantor Pertanahan sesuai dengan wilayahobyek lelang berada yaitu pada saat Proses

Balik Nama, sehingga sangatpenting dan strategis serta beralasan hukum apabila TURUT TERGUGATll, TURUT TERGUGAT Ill dan TURUT TERGUGAT IV tidak melayaniProses Balik Nama atas Tanah Obyek Jaminan Kredit (Asset Jaminan)yang terletak di wilayahnya yang menjadi Obyek Perkara a quo sampaldengan Putusan perkara ini berkekuatan Hukum tetap kemudian Tundukdan Patuh atas Putusan perkara aquo;Bahwa, tindakan TERGUGAT yang bermaksud melakukan Penjualanlelang umum atas Asset Jaminan PENGGUGAT dengan harga limit

Gugatan Penggugat adalah Kabur (obscuur libel), dan Eror in Personadalam memposisikan Turut Tergugat IV, sebagai Gugatan PerbuatanMelawan Hukum dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini terbuktisebagaimana dalil / posita yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya dihalaman 6 pada angka 22, dengan mendalilkan untuk Turut Tergugat IV,tidak melayani proses balik nama atas Sertipikat Hak Millik No.00074/Kelurahan Majalengka Kulon dan Sertipikat Hal Milik No.00155/Kelurahan Majalengka Kulon, dengan adanya

Bahwa kemudian terhadap perkara ini, pernah dimintakan eksekusi oleh Tergugat ,namun Para Penggugat mengajukan perlawanan sebab dari proses pelelanganSampai dengan proses balik nama mengandung cacat formal yang nyatanyataHalaman 2 dari 64 Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PT.BDG.dilakukan oleh Para Tergugat. Permintaan eksekusi mana termuat dalam PenetapanNomor 04/Pdt.Eks/2008/PN Smi.. Tanggal 12 Januari 2016, yang dikeluarkan olehKetua Pengadilan Negeri Sukabumi, pada pokoknya adalah:1.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR;Bahwa dasar/alasan yang menjadi Gugatan PARA PENGGUGATkabur/tidak jelas dan tidak terang, dimana pada Surat GugatannyaPARA PENGGUGAT pada halaman 2 angka (2) menyebutkan: Bahwakemudian terhadap perkara ini, pernah dimintakan eksekusi olehTergugat I, namun Para Penggugat mengajukan perlawanan sebab dariproses pelelangan sampai dengan proses balik nama mengandungcacat formal...dst..dst...Bahwa dalam judul Gugatan tertulis Gugatan Perbuatan MelawanHukum.

Namun di dalam Gugatan PARA PENGGUGAT tidakmendalilkan Perbuatan TERGUGAT yang manakah yang telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak menguraikan dasarhukum yang menjadi tuntutanya, akan tetapi mendalilkan Risalah lelangNomor: 279/2015 tanggal 25 Maret 2015 dan proses balik nama objeksengketa cacat hukum, yang mana hal itu harus diajukan ke PengadilanTata Usaha Negara.

Aisyah Binti Agil dan (Alm.)Muhammad Bin Agil) tidak memiliki uang untuk pembayaran pajak waris danpenyelesaian proses balik nama hasil pemecahan Sertipikat Hak Milik No.35(sisa)/Mangga Dua Selatan ke atas nama (Alm.) Aisyah Binti Agil dan (Alm.)Muhammad Bin Agil);Bahwa oleh karenanya, untuk keperluan pembayaran pajak waris danpenyelesaian proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 35(sisa)/Mangga Dua Selatan, (Alm.) Aisyah Binti Agil dan (Alm.)

Bahwa oleh karenanya, untuk keperluan pembayaran pajak waris danpenyelesaian proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 35 (sisa)/Mangga Dua Selatan, (Alm.) Aisyah Binti Agil dan (Alm.) Muhammad BinAgil) kKemudian meminta pinjaman/utang kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) sebagaimana dimuat dalam AktaPengakuan Hutang Nomor 08. tertanggal 05 Mei 2014 yang dibuatdihadapan Dr. Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito The, S.H.,M.H.,M.M.