KeputusanMenteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor121/MPP/Kep/2/2002 Tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan TahunanPerusahaan sebagai berikut:Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang InformasiTahunan Keuangan Perusahaan, yang menyatakan:Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepadaMenteri.Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik IndonesiaNomor: 121/MPP/Kep/2/2002 Tentang Ketentuan Penyampaian

BerkatAnugerah tanggal 18 April 2016 sebesar Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah).d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor 00083/SPPLS(BL)/Bandiklat/2016tanggal 23 Juni 2016.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor121/PPTK.III.1/IV/Bandiklat kepada CV.

PenerimaSurat Perintah : Yurikus Dimang;1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor121/BKU/2006 tanggal 2 Januari 2006, Untuk BiayaMenghadiri Acara Peringatan Hari Jadi Kota Waringin Timurdi Sampit. dan ST. 07.01/A 11/B DPRD/2006 an. PenerimaSurat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor181/BKU/2006 tanggal 23 Februari 2006, Untuk BiayaKonsultasi Penggunaan Hak Angkat. Dewan di Jakarta. danST. 136.01/A 11/B DPRD/2006 an.

di Jakarta sejak tanggal 15 s/d 21 Juli 2011 dengan biayaperjalanan dinas sebesar Rp.41.950.000, (empatopuluh satu jutasembilanratus limapuluh ribu rupiah) namun Saksi tidak melaksanakanperjalanan dinas tersebut, sedangkan uang perjalanan dinas tersebuttelah dikeluarkan dari kas daerah, namun Saksi tidak menerimanyamelainkan langsung diserahkan kepada Bendahara untuk menyimpannyakarena masih ada kebutuhan lain yang membutuhkan anggaran tersebut;Bahwa Saksi benar mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor121

Konfirmasi Transaksi dari PT HAM kepada PTAskrindo nomor 121/HAM/XI/2006 tanggal 23 Nopember 2006disetujui oleh RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo ;2 (dua) lembar asli Memorandum nomor 441/MEMO/KA tanggal24 Nopember 2006 perihal analisis perpanjangan KPD dari PTHAM ;1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Keuangan danAkuntansi kepada Kabag Investasi tanggal 24 Nopember 2006 ;14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindodengan PT HAM tentang pengelolaan portofolio investasi nomor121

PenangananPermasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor13411/ D.4.3/12/2019 Tanggal 09 Desember 2019 hal Penugasan Ahli;Bahwa Pedoman pelaksanaan pengadaan menggunakan DAK, antara lain:v Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 4/2015;v Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor121

1989 danperubahannya UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50tahun 2009 tentangPengadilan Agama,maka telah nyataterbukti bahwa OS120adalah hartapeninggalan Pewaris H.PUTUSAN Nomor : 5259/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg.3.1.821Abdul Salam yangbelum dibagi waris danbelum dialinkan kepadasiapapun;Dalam surat gugatan Penggugatdisebutkan Satu unit mobil Pick UpL300 milik H.Abdul Salam;Menimbang, bahwadalam dalil gugatannyaPenggugat menyatakanobyek sengketa bendabergerak tersebutditandai dengan nomor121

Mipon (Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi) kepadaHadislani (Pengugat Asal/Termohon Kasasi 1) pada tanggalmembuktikan bahwa sebenarnya Hadislani (Pengugat Asal/TermohonKasasi ) sebenarnya telah tahu adanya objek sengketa;Juga adanya putusan perkara perdata Nomor56/Pdt.G/PLW/2008/PN.BTM tanggal 23 Juni 2009 juncto putusanperkara perdata Nomor 178/Pdt.G/PLW/2011/PN.BTM tanggal 2 Juli2011 juncto putusan perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.BTMtanggal 7 Juni 2012 juncto putusan perkara perdata Nomor121

Surat Keterangan Kelurahan Nomor121/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai BukitTanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m? atas nama Ilyas FuadHalaman 90 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/P TUN.PBR.yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.2.111. Surat Keterangan Kelurahan Nomor:122/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai BukitTanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m?

Gafar.3.109 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:120/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai BukitTanggal 31 Maret 2003, atas nama Edi Suryo.Halaman 132 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/P TUN.PBR.3.110Surat Keterangan Kelurahan Nomor121/590/RB/IV/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Rumbai BukitTanggal 31 Maret 2003 seluas 20.000 m2 atas nama Ilyas Fuadyang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai,Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.3.111 Surat Keterangan Kelurahan Nomor:122/590/RB

2014.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Cargo Manifest PT PelSamudra 68 Cabang Batulicin.1 (satu) lembar fotokopi Draft Survey Statement PT ConsultInternational Indonesia. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kiriman hasil barang Nomor545/0097.B/U/TAMBEN/2014, tanggal 5 Februari 2014 dari DinasPertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. 1 (satu) lembar fotokopi surat kiriman batubara CP Musta tanggal 5Februari 2014.439) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Triniti Mulya Energi Nomor121

(satu) lembar fotokopi Invoice Triniti Mulya Energi Nomor121/TME/ATP/II/2014, tanggal 28 Februari 2014 berikut lampirannya:440) 11 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bill Of Loading NomorBTLMRD.08/III/2014, tanggal 28 Februari 20141 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Cargo Manifest PT PelayaranNasional Indonesia B/L Nomor BTLMRD.O8/III/2014, tanggal 28Februari 2014.1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kiriman hasil tabang Nomor545/0145.BPU/TAMBEN/2014, tanggal 28 Februari 2014 dariPemerintah

(satu) lembar fotokopi Invoice Triniti Mulya Energi Nomor121/TME/ATP/II/2014, tanggal 28 Februari 2014 berikut lampirannya: 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bill Of Loading Nomor701) 1BTLMRD.08/III/2014, tanggal 28 Februari 20141 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Cargo Manifest PTPelayaran Nasional Indonesia B/L Nomor BTLMRD.08/III/2014,tanggal 28 Februari 2014.1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan Kiriman hasil tabangNomor 545/0145.BPU/TAMBEN/2014, tanggal 28 Februari 2014dari

2014. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Cargo Manifest PT PelSamudra 68 Cabang Batulicin. 1 (satu) lembar fotokopi Draft Survey Statement PT ConsultInternational Indonesia. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kiriman hasil barang Nomor545/0097.B/U/TAMBEN/2014, tanggal 5 Februari 2014 dari DinasPertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. 1 (satu) lembar fotokopi surat kiriman batubara CP MUSTA tanggal 5Februari 2014.1 (satu) lembar fotokopi Invoice Triniti Mulya Energi Nomor121

(satu) lembar fotokopi Invoice Triniti Mulya Energi Nomor121/TME/ATP/II/2014, tanggal 28 Februari 2014 berikut lampirannya:701) 11 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bill Of Loading NomorBTLMRD.08/III/2014, tanggal 28 Februari 20141 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Cargo Manifest PT PelayaranNasional Indonesia B/L Nomor BTLMRD.O8/III/2014, tanggal 28Februari 2014.1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kiriman hasil tabang Nomor545/0145.BPU/TAMBEN/2014, tanggal 28 Februari 2014 dariPemerintah

1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Cargo Manifest PT PelSamudra 68 Cabang Batulicin. 1 (satu) lembar fotokopi Draft Survey Statement PT ConsultInternational Indonesia. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kiriman hasil barang Nomor545/0097.B/U/TAMBEN/2014, tanggal 5 Februari 2014 dari DinasPertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. 1 (satu) lembar fotokopi surat kiriman batubara CP Musta tanggal 5Februari 2014.700) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Triniti Mulya Energi Nomor121

Bahwa Ketua Komisi menugaskan Majelis Komisi dalam tahapPemeriksaan Lanjutan perkara a quo berdasarkan SuratKeputusan Penugasan Majelis Komisi Nomor121/KPPU/Kep.3/XI/2019 tanggal 12 November 2019.Selanjutnya, Majelis Komisi perkara a quo menetapkan jangkawaktu Pemeriksaan Lanjutan melalui Keputusan PemeriksaanLanjutan Nomor 86/KMK/Kep/XI/2019 tanggal 12 November 2019yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada ParaPemohon Keberatan melalui surat Nomor 1589/AK/KMKL/XI/2019, Nomor 1590/AK/KMKL/XI

Bukti P4 :Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan PengangkatanMenteri Kabinet Kerja Periode Tahun 20142019 (Print Out);. Bukti P5 :Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentangPengendalianKerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidupyang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan (PrintOut); (Print Out);. Bukti P6 : UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 jo.

Hutama Karya (Persero) Nomor121/KPTS/05/2012 tanggal 25 Januari 2012;Menimbang, bahwa Terdakwa BAMBANG MUSTAQIM di depanpersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK danketerangan Terdakwa dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; Bahwa pada saat itu Terdakwa membaca keterangan yang ada dalamBerita Acara Pemeriksaan, kemudian Terdakwa membubuhkan paraf padatiaptiap

., sesuai SPPD Nomor121/2016 tanggal 10 s/d 12 November 2016. Dalam rangkamengikuti Rapat Kerja teknis Panwas Kecamatan di KabupatenBuru.358. Asli Bukti Kwitansi Nomor 71 tanggal 15 Desember2016 sebesar Rp 4.500.000, untuk bayar Perjalanan Dinasbiasa a.n. HAYUN WAETINA Cs., sesuai SPPD Nomor122/2016 tanggal 10 s/d 12 November 2016. Dalam rangkamengikuti Rapat Kerja teknis Panwas Kecamatan di KabupatenBuru.Halaman 44 dari 850 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Amb359.

MASRURA DIMAN, Cs., sesuai SPPD Nomor121/2016 tanggal 10 s/d 12 November 2016. Dalam rangkamengikuti Rapat Kerja teknis Panwas Kecamatan di KabupatenBuru.358. Asli Bukti Kwitansi Nomor 71 tanggal 15 Desember2016 sebesar Rp 4.500.000, untuk bayar Perjalanan Dinasbiasa a.n. HAYUN WAETINA Cs., sesuai SPPD Nomor122/2016 tanggal 10 s/d 12 November 2016. Dalam rangkamengikuti Rapat Kerja teknis Panwas Kecamatan di KabupatenBuru.359.

Tanggal 25September 2013.BB No. 97 : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor119/PHPU.DXI/2013, Nomor 120/PHPU.DXI/2013, Nomor 121/PHPU.DXI/2013 dan Nomor 122/PHPU.DXI/2013 perihalPerselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Gunung MasTahun 2013, untuk Acara Mendengarkan Jawaban Termohon,Keterangan Pihak Terkait, dan Pembuktian (II) hari Senin, Tanggal30 September 2013.BB No. 98 : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor121

/PHPU.DXI/2013 dan Nomor 122/PHPU.DXI/2013 perihalPerselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk AcaraPembuktian (III) hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2013.BB No. 99 : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor121/PHPU.DXI/2013 dan Nomor 122/PHPU.DXI/2013 perihalPerselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk AcaraPembuktian (IV) hari Rabu, Tanggal 2 Oktober 2013.BB

No. 100 : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang PerkaraNomor 119/PHPU.DX1I/2013, Nomor 120/PHPU.DXI/2013, Nomor121/PHPU.DXI/2013, Nomor 122/PHPU.DXI/2013, Nomor 123/PHPU.DXI/2013, Nomor 124/PHPU.DXI/2013, Nomor 127/PHPU.DXI/2013 dan Nomor 128/PHPU.DXI/2013 perihalPerselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Padang Lawas, dan Provinsi Riau Tahun 2013, untukAcara Pengucapan Putusan hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2013.BB No

TPK/2016/PN.Bdg.89.90.91.92.93.94.95.96.a7.98.99.100.1 (satu) lembar Kartu Herregristasi IG/ITU Nomor:503/IGHERR/236/BPPT/2012 PABRIK SEPATUASIA / ASIA SHOES tanggal 15 Februari 2012;1 (satu) lembar Tanda Daftar PerusahaanPerorangan (PO) PABRIK SEPATU ASIA / ASIASHOES tanggal 03 Maret 2009;1 (satu) lembar Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah Nomor : 510/20170/69/BPPT/2012PABRIK SEPATU ASIA / ASIA SHOES tanggal 15Februari 2012;3 (tiga) Jembar Izin Usaha Industri (MelaluiPersetujuan Prinsip) Nomor121

ABS Nomor121/INV/ABS/X/15 tanggal 7 Oktober 2015, ContractNomor ADKSP140001, untuk pembayaran NGBU#04 WellControl Operation (Crater) sebesar US$10.519.216,65;382) L.58: 1 (Satu) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 29Desember 2014; , yang menyatakan bahwa dimulainyapekerjaan Well Control Rig VinctO1 di sumur NGBU04Hal . 286 Putusan No.39/PidSusTPK/2020/PT.DKI.pada tanggal 26 Desember 2014; , yang ditandatanganioleh Terdakwa Perry Widyananda dari PT. Pertamina EPCADK, dan EDDY SUTRISNA dari PT.

Kotabaru ;g) 1 (satu) lembar (kertas warna merah) Surat PerintahMembayar Langsung (LS) Nomor121/PPK/LS.CV/DKP/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yangditanda tangani oleh an. Ir. TALIB, M.AP selaku Kepala DinasKelautan dan Perikanan dan dicap dengan cap DinasKelautan dan Perikanan Kab. Kotabaru ;h) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung JawabPengajuan Penerbitan SP2DLS Pembayaran LangsungKepada Pihak Ketiga Nomor : 523/121/UMPEG/DKP/2014tanggal 15 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh an.

Kotabaru ;g) 1 (satu) lembar (kertas warna merah) Surat PerintahMembayar Langsung (LS) Nomor121/PPK/LS.CV/DKP/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yangditanda tangani oleh an. Ir. TALIB, M.AP selaku Kepala DinasKelautan dan Perikanan dan dicap dengan cap DinasKelautan dan Perikanan Kab. Kotabaru ;h) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung JawabPengajuan Penerbitan SP2DLS Pembayaran LangsungKepada Pihak Ketiga Nomor : 523/121/UMPEG/DKP/2014tanggal 15 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh an.