Ditemukan 7905 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perm peri pera pery peras peres peris
Penelusuran terkait : Pelanggaran pers Undang-undang pers Perbuatan menghambat kemerdekaan pers Pajak penghasilan orang pribadi (pph. pers) 54158 44917 44989 50485 51895 56101
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus HAM
Register : 08-09-2003 — Putus : 03-08-2004 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Agustus 2004 — Terdakwa Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) PRANOWO
2475 — 3666
  • Struktur Orgasdi Pomdam Jaya Guntur, yaitu: Dan Pomdam, Wadan, KasiLitbang, Kasi Lidpam, Kasi Log dan Kasi Pers.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
338 — 537
  • mengenai Penyelesaian Trarsaksi Reverse Repo Obligasi,Memorandum dari Direktur Kepatuhan No.52/DirKep/XI/2014 tanggal 28November 2014 mengenai Pembebanan CKPN Sjrat Berharga, Surat dariGubernur Maluku kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal16 Desember 2014 mengenai Permohonan Keringanan PembebananCadangan Kerugian atas Repo Obligasi Pernyataan Pengakuan Hutang PTAndalan Artha Advisindo Sekuritas ses jai akta No.06 tanggal 5 Desember2014 dari notaris Lusia Hutabarat S.H dsn Siaran Pers
    Namun hingga akhir tahun 2014, transaksi efekefekyang dibeli dengan janji dijual Kembali dengan PT AAA Sekuritas yang telahjatuh tempo dan belum dilunasi sebesar Rp238.500.703.330 (Catatan 43a).Berdasarkan Siaran Pers No.SP8/DKNS/OJK/01/2015 tanggal 20 Januari2015 perihal Pengawasan Terintegrasi OJK Temukan Transaksi ReverseRepo Surat Berharga di Dua Bank yang Libatkan Perusahaan SekuritasTanpa Didukung Ketersediaan efek sebagai Jaminan dijelaskan bahwatransaksi reverse repo yang dilakukan Bank dengan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 39/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk
Tanggal 3 Februari 2015 — H. ABDULLAH
137 — 12
  • BPKP Perwakilan ProvinsiKalimantan Barat ini kuasa hukum Terdakwa membantah sebagai :a Bahwa pelaksanaan Proyek Pembangunan Gor Kabupaten Melawi tahun anggaran2007 dan 2008 ini sudah diaudit BPK RI dimana secara fisik diterimasehingga tidak bermasalah lagi.b Bahwa pilihan saksi ahli BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untukmenetapkan metodelogi Investigasi dan analisis salah dan tidak sesuai denganstandart yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara PendayaangunaanAparatur Negara Nomor : PERS
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 16 September 2014 — HARIADI, SPd. SD Bin SARIJA
74 — 12
  • Grafiti Pers, Jakarta, Cetatakan Il, Agustus 2007, hal. 3233);Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2)Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan PokokKekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 35Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti denganUndang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yangkemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-06-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 13 Nopember 2014 — - Ir. MUHAMMAD ZUHRI
232 — 171
  • Lombok Timur sementara waktu apabilaterjadi kejadian khusus yang melibatkan pihak luar terutamadari pihak pers.4. Tahap Pemeliharaan :a.Menyiapkan defect list setelah penyerahan pertama daripekerjaaan dan mengawasi implementasi dari defect list.. Membuat laporan perbaikan rehabilitasi catatan, kekuranganyang telah dilaksanakan.c. Melakukan pengawasan selama masa pemeliharaaan.. Menyiapkan berita acara pemeriksaan pekerjaaan untuk dasarserah terima II/terakhir..
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 133/PDT.G/2016/PN.Tjk
Tanggal 29 Maret 2017 — - KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG, Dkk lawan AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI , Dkk
59 — 51
  • Tjkquo sekarang ini dikuasai oleh Tergugat Il.Effendi Perangin, SH dalam Bukunya : Praktek Jual Beli Tanah, TerbitanRajawali Pers, Jakarta Cetakan kedua, Oktober 1990 him. 3233 tentangTanah Garapan, menyatakan :Perkataan garap (bahasa Jawa) berarti kerja. Tanah garapan berartitanah yang dikerjakan. Di Jakarta arti tanah garapan lain sedikit.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 28 Januari 2015 — dr. Warta Siritoitet
59 — 21
  • Manalu, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Sinar Pers Indonesia(LBHASPI) yang beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang No. 12B JakasampurnaBekasi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 033/LBHASPI/IX/2014 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 September 2014dibawah No:36/IX/SK.Pid.Sus/2014 dan Surat Kuasa Nomor : 034/LBHASPI/IX/2014Tanggal 22 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPadang tanggal 24 September 2014 dibawah No:37/IX/SK.Pid.Sus
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.I Putu Eka Suyantha,SH.MH
Terdakwa:
FIRDAUS, ST BIN SUARDI
130 — 41
  • pelaksanaan pekerjaan pembangunan embungbukan merupakan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua Tim Pokja, kerugiannegara timbul karena pihakpihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaantersebut telah melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan aturan; Bahwa proses pelelangan pekerjaan embung di Sungai Abang Kecamatan VII KotoKabupaten Tebo telah Terdakwa lakukan sesuai dengan prosedur, sesuai denganaturan hukum, bahkan proses pelelangan tersebut dilakukan secara terbuka,diawasi oleh rekanan, oleh pers
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-09-2013 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 September 2013 — YUSAK YALUWO, SH., M.Si
366 — 1027 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Ridwan HR: HukumAdministrasi Negara: Rajawali Pers, 2006);Freiese Ermessen muncul sebagai alternatif untuk mengisikekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas,karena asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secaramaksimal dalam melayani kepentingan masyarakat yangberkembang seiring meningkatnya tuntutan pelayanan publik yangharus diberikan pemerintah negara terhadap kehidupan sosialekonomi yang kian komplek;Dalam praktiknya penyelenggaraan pemerintahan, FreieseErmessen
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 7 September 2012 — EKA DHARMA PUTRA.
104 — 19
  • Rek. 108-00-0011155-0 Nama Produk Giro Rupiah Saldo awal Rp.2.526.161.302.54; tarik tunai tanggal 02 April 2012 Rp.615.000.000; saldo akhir Rp.1.911.161.302,54; an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO Jl.
    Rek. 108-00-0900198-4 sebesar Rp.294.787.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi ; 162) BB 177: 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No. Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi ; 163) BB 178: 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri Cab.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 8 Juni 2015 — I. Ir.IRMAN MARUHUN BIN ALAM SUDIN II. ANDHIE LESMANA, S.SIT BIN SYOFIAN
137 — 24
  • Grafiti Pers, Jakarta,Cetatakan IT, Agustus 2007, hal. 3233);Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) UndangUndang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimansebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 1999, yang kemudiandinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang Undang No. 4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dandiganti dengan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-06-2011 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2012 — H I B A N I,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI,Cs
798 — 332
  • bahwa baik kerugian materiil, inmateriil Wakil PENGGUGAT maupunseluruh Anggota Kelompok Penggugat telah diuraikan dalam POSITA danPETITUM Gugatan ini.Menyatakanbahwa sudah menjelaskan secara jelas dan rinci mekanisme dan tatacara pendistribusian Ganti rugi semua Wakil Penggugat dan seluruh AnggotaPenggugat setiap KK pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini dengan alamat satudi Jalan Letnan Jenderal Suprapto No. 514 Cempaka Putih, Jakarta Pusat danpendistribusian / penyaluran yakni: disampaikan kepada Pers
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
278 — 156
  • mengenai Penyelesaian Trarsaksi Reverse Repo Obligasi,Memorandum dari Direktur Kepatuhan No.52/DirKep/XI/2014 tanggal 28November 2014 mengenai Pembebanan CKPN Sjrat Berharga, Surat dariGubernur Maluku kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal16 Desember 2014 mengenai Permohonan Keringanan PembebananCadangan Kerugian atas Repo Obligasi Pernyataan Pengakuan Hutang PTAndalan Artha Advisindo Sekuritas ses jai akta No.06 tanggal 5 Desember2014 dari notaris Lusia Hutabarat S.H dsn Siaran Pers
    Namun hingga akhir tahun 2014, transaksi efekefekyang dibeli dengan janji dijual Kembali dengan PT AAA Sekuritas yang telahjatuh tempo dan belum dilunasi sebesar Rp238.500.703.330 (Catatan 43a).Berdasarkan Siaran Pers No.SP8/DKNS/OJK/01/2015 tanggal 20 Januari2015 perihal Pengawasan Terintegrasi OJK Temukan Transaksi ReverseRepo Surat Berharga di Dua Bank yang Libatkan Perusahaan SekuritasTanpa Didukung Ketersediaan efek sebagai Jaminan dijelaskan bahwatransaksi reverse repo yang dilakukan Bank dengan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
187 — 49
  • 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuatu sebagai kata untukmenyatakan barang memiliki arti yang sangat luas, yakni termasuk meliputipemberian uang, barang, rabat (doscount), komisi, pinjaman tanpa bunga,tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma dan fasilitas lainnya;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya HukumPidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers
    Resmi BadanPengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia, arti*maksud adalah niat atau kehendak.Menimbang, bahwa dengan dicantumkannya unsur subyektif denganmaksud, pembuat UndangUndang memaknai bahwa pemberi sesuatumemiliki maksud tertentu agar yang diberi sesuatu tersebut melakukansesuatu yang lain sesuai keinginan si pemberi.Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya HukumPidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 27-07-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 132-K/PM.III-12/AL/VII/2017
Tanggal 21 Desember 2017 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
SUBIYANTO
139 — 123
  • Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab ataumotivasi sehingga Terdakwa melakukan Pemalsuan Surat tersebutAtas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwamembenarkan seluruhnyaSaksi11.Nama lengkap : SamuriPangkat / NRP : Serka Mar / 75783Jabatan : Anggota Pers Pusdik KavKesatuan : Kodikmar KobangdikalTempat, tgl.lahir : Cerebon, 27 Mei 1972Kewarganegaraan: IndonesiaJenis Kelamin : LakilakiAgama : IslamTempat tinggal : JI Nala No. 14 A Rt 04/05 Kel Sawotratap KecGedangan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 11-04-2022 — Putus : 27-07-2022 — Upload : 08-08-2022
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim
Tanggal 27 Juli 2022 — Penuntut Umum:
MARINA ADRIANA, SH
Terdakwa:
HARYONO Alias ARI Bin BUDIONO
210 — 83
  • Yayasan Amal Syam Abadi
    3 (tiga) keping DVD R;
    1 (satu) buah kartu tanda pengenal pers Syam Organizer Sumut bernama Hendy Warnada, S.T. | NIK. 201.08.03|
    1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa rumah di Jalan Masjid Nomor 111E di Km. 12 Jl.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 13-11-2023 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 1 April 2024 — Penuntut Umum:
1.BIMA BRAMASTA, S.H
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
R. TJAHYONO IMAWAN Alias TJAHYONO Bin SYAKIE ISDAROE
237 — 143

    1. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Jabatan di Lingkungan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
    2. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penyempurnaan Struktur Organisai PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
    (Dilegalisir);
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan Analis Bisnis Utama (Ada pada lampiran halaman 8 Keputusan Direksi Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal 27 April 2007). (Dilegalisir);
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan SM Perencanaan Korporat (Ada pada lampiran halaman 3 Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012). (Dilegalisir);
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 13-11-2023 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 1 April 2024 — Penuntut Umum:
1.BIMA BRAMASTA, S.H
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
IR. H. SYAIFUL ISLAM, M.M.
153 — 115

    1. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Jabatan di Lingkungan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
    2. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penyempurnaan Struktur Organisai PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
    (Dilegalisir);
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan Analis Bisnis Utama (Ada pada lampiran halaman 8 Keputusan Direksi Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal 27 April 2007). (Dilegalisir);
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan SM Perencanaan Korporat (Ada pada lampiran halaman 3 Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012). (Dilegalisir);
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 September 2014 — BUDIARTO MALIANG
237 — 1079 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asum S selaku Ketua FrontPembela Kebenaran Nusantara (Forpek Nusantara) kepada Dr.Madiono (Kabag Perencanaan RorenGar setien Depkes) Nomor :126/FPKN/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007;1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia, Nomor23071/B/Pers/1250/PNS/1987, tanggal 22 September 1987,tentang Pengangkatan Sdr. MADIONO menjadi Pegawai NegeriHal. 66 dari 409 hal. Put.
    Asum S selaku Ketua FrontPembela Kebenaran Nusantara (Forpek Nusantara) kepada Dr.Madiono (Kabag Perencanaan RorenGar setien Depkes) Nomor :126/FPKN/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007;1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia, Nomor23071/B/Pers/1250/PNS/1987, tanggal 22 September 1987,tentang Pengangkatan Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Hamid
125 — 24
  • tahun 1979 s/d 1982 .1 Administrasi Negara (Doktorandus) tahun 1988 .2 Ilmu Administrasi Negara (M.Si) tahun 2005 Riwayat Pekerjaan : PNS tahun 1992 Sebagai Juru Penerangan pada Kantor Departemen PeneranganKabupaten Majalengka sejak tahun 1992 s/d 1997 Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) pada Kantor DepartemenPenerangan Kabupaten Majalengka sejak tahun 1997 s/d 200068Kepala Seksi Pelayanan Informasi Media pada Kantor Informasi danKomunikasi Kabupaten Majalengka sejak tahun 2000 s/d 2002Kasubag Bina Pers