Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa padatanggal 1 September 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor86/Pid.Sus/2020/PN Kin tanggal 26 Agustus 2020 ;2.

Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor86/Pid.Sus/2020/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 2 September2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum ;Halaman 7 Putusan Nomor 393/PID.SUS/2020/PT SMG.3. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 21/AktaPid.Sus/2020/PN Skh Jo. No. 86/Pid.Sus/2020/PN Skh yang dibuatoleh Plh.

Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor86/Pid.Sus/2020/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 2 September2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa ;5. Memori banding tanggal 1 September 2020 yang diajukanoleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSukoharjo tanggal 1 September 2020, serta telah diberitahukan dandiserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal2 September 2020 ;6.

maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak adaHalaman 10 Putusan Nomor 393/PID.SUS/2020/PT SMG.hal yang baru yang hal mana semuanya telah dipertimbangkan denganseksama dan rinci tepat dan lengkap oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalamputusannya oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri = Sukoharjo Nomor86

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor86/Pid.Sus/2020/PN Skh tanggal 26 Agustus 2020 yang dimintakanbanding tersebut ;g. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yangdijatuhkan ;4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;5.

Bea Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbandingsebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Kembali PerhitunganBea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK000003/WBC.12/2017 tanggal10 April 2017 telah melanggar ketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat(2) dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86

Putusan Nomor 4279/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 15a Juncto Pasal 2A ayat (3) UndangUndangKepabeanan Juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2008 Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor145/PMK.04/2014 Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 Juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014:b.

pendidikan SD, pekerjaan supir mobiltruck, bertempat tinggal di JI Sumas, RT 006 RW 002,Kelurahan Kandang Emas, Kecamatan Kampung Melayu,Kota Bengkulu, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22Januari 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang kemudian terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor86

Alhasil, akhirnyaPenggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor86/Pdt.G/2019/PA.AGM tanggal 22 Januari 2018;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk

tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di KotaTarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai PemohonIl;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatanggal 24 September 2019 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, dengan nomor86

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor86/Pdt.P/2019/PA.Trk dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, KotaMataram, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 November 2020 dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 30November 2020 dengan Register Nomor : 359/SKHK/2020/PN Pya;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut belum pernahdibacakan dalam Persidangan karena setelah upaya perdamaian antara keduabelah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu MAULIDAARIYANTI, S.H, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor86

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor86/Pdt.G/2020/PN Pya dari register yang disediakan untuk itu;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.677.000, (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami PUTU AGUS WIRANATA,S.H.

tempat tinggal di Kecamatan BayungLincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi SumateraSelatan, kemudian tempat tinggal diganti denganKecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin,Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulistertanggal O7 Februari 2019, dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor86

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor86/Pdt.G/2019/PA.Sgt. dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3.

., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 27 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSidoarjo tanggal 30 April 2015 terdaftar dalam register perkara dengan Nomor86/Pdt.G/2015/PN. Sda., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.

SBYmemohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Menguatkanputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal O6 Oktober 2015 Nomor86/Pdt.G/2015/PN.

dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 16 sampai dengan halaman 21.Oleh karena itu alasan yang dijadikan keberatan Tergugat / Pembandingdalam Memori Banding maupun sangkalan keberatan Penggugat , Il, III/Terbanding dalam Kontra Memori Banding hanya merupakan pengulangandan haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, menelitidan mencermati dengan seksama berkas perkara termasuk salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal O06 Oktober 2015 Nomor86

Bahwa gugatan para Penggugat obscuur / kabur dan berlebihan karenabertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi;Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, PengadilanNegeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 28 Juli 2015 Nomor86/Pdt.G/2015/PN.

bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk ituhadir Pemohon inpersoon dan menerangkan tetap pada isi permohonantersebut ;Halaman 3Penetapan Perdata No.48/Pdt.P/2021/PN.MdnMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohonmenyerahkan suratsurat buktinya yang telah dinazegelen dan dilegalisirsesuai dengan aslinya dengan dibubuhi dengan materai cukup yang diberitanda:Bahwa Pemohon yang bernama Saniah Lubis dan suami PemohonSulaiman Dalimunthe menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor86

Imelda PekerjaIndonesia bersama dr.Rillie Ritonga, Sp.OG atas namaSaniah Lubis, tanggal 04 September 2017;Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor86/17/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanMedan Tuntungan tanggal 21 Agustus 2000 dan telahdikaruniai 4 (empat) orang anak;Fotocopy Kutipan Akta KelahiranNomor 1271LT050320190191 telah lahir anak Pemohonbernama Salsa Sabila Rizky Dalimunthe yang dikeluarkan diKota Medan tanggal 06 Maret 2019;Fotocopy Kartu Keluarga No.127106200907064 atas nama Kepala

Dalimunthe dan Saniah LubisMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi danselanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya in ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaanPermohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonanini adalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa dari surat bukti P 3 tentang Nikah Nomor86

Putusan Nomor 137/B/PK/Pjk/20202017, telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangansebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016;3. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dalam Surat Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK27/BC/2017,tanggal 21 Desember 2017, adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum:;4.

quotelah dilakukan secara terukur dan merupakan pencerminanpeyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a juncto Pasal 2A ayat (3)UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86

/PMK.04/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biayayang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkatbanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor86 K/Pdt/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ali Kasim tersebut;2.

Nomor 988 PK/Pdt/2018Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor86 K/Pdt/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 23 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 Juli 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal4 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 3/Akta

/PDT/2018/PN Btm., Juncto Nomor97/Pdt.G/2015/PN Btm., Juncto Nomor 26/PDT/2016/PT PBR Juncto Nomor86 K/Pdt/2017., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam,permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 4 Juli 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

berkedudukan di Jalan Orionunggu Kampus Halu OleoKota Kendari;Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN KadiSetelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 26Agustus 2020 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKendari pada tanggal 27 Agustus 2020 dibawah Register Perkara Nomor86

/Pdt.G/2020/PN kdi:;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiranTurut Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis telahmengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan atas Perkara Nomor86/Pdt.G/2020/PN kdi tertanggal 24 September 2020;Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbandingsebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Kembali PerhitunganBea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK21/BC/2017, tanggal 21Desember 2017, telah melanggar ketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat(2) dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor PER32/BC/201

quo telah dilakukansecara terukur dan merupakan pencerminan peyelenggaraan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 15a juncto Pasal 2A ayat (3) UndangUndangKepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86

/PMK.04/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014:b.

Menyatakan bahwa hak menuntut hukuman terhadap Terdakwatersebut dengan Nomor Perkara 23/Pid.SusTPK/2016/PN Jap denganSurat Dakwaan Nomor Reg.Perk : 02/JAP/Ft.1/05/2016 tertanggal 2 Mei2016 gugur karena nebis in idem dengan perkara pidana Nomor86/Pid.B/2015/ PN Jap dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM45/JPR/Euh.2/ 03/2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;4.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor86/Pid.B/2015/ PN Jap, tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Penipuan dan Pencucian Uang", dan menjatuhkan pidanaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 3 (tiga)hari dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor86

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbandingsebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Kembali PerhitunganBea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK17/BC/2017 tanggal 21Desember 2017 telah melanggar ketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat(2) dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: PER32/BC/2014

quo telah dilakukan secara terukur danmerupakan pencerminan peyelenggaraan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 15a juncto Pasal 2A ayat (3) UndangUndangKepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86

/PMK.04/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding NomorPER32/BC/2014;b.

dispensasi kawin yang diajukan oleh :Fandy Mootalo bin Ismail Mootalo, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat tinggal di Dusun IV,Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2018yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor86

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor86/Pdt.P/2018/PA. Lbt;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2018/PA Lbt.3.

CARUDIKARJAYA, SH, Advokat/ Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal27 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber,sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untukberacara dalam perkara ini:Menimbang, bahwa Pemohon melalui kKuasa hukumnya dalampersidangan mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor86/Pdt.P/2022/PA.Sbr dinyatakan dicabut:Menimbang

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor86/Pdt.P/2022/PA.Sbr dari Pemohon;2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

No.86/Pdt.G/2022/PA.PybDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabunganpada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 dengan register perkara Nomor86/Pdt.G/2022/PA.Pyb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagaiberikut:.1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkanpernikahan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 dan dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPanyabungan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor86/Pdt.G/2022/PA.Pyb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam dalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah);Demikian ditetaokan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Panyabungan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehibertepatan dengan tanggal13 Rajab 1443 Hijriah oleh A.

,Penasihat Hukum dari POSBAKUMDIN Sungai Penuh yang beralamat di JalanDepati Parbo Nomor 24 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor86/Pen.Pid /2020/PN.

., tanggal 27 Oktober 2020, tentang Penetapan HariSidang;Telan membaca berkas berkas putusan Pengadilan Negeri SungaiPenuh, Nomor86/Pid.Sus/2020/PN Spn.,tanggal 07 Oktober 2020 dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3Juli2020, No.

Akte permintaan banding yang dibuat oleh SAPTA PUTRA,S.H., PaniteraPengadilan Negeri Sungai Penuh, bahwa berdasarkan Surat KeteranganBanding, tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat Kasubsi Pelayanan TahananRutan Kelas II B Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020,Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor86/Pid.Sus/2020/PN Spn.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor86/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 07 Oktober 2020;3.

56 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, AgamaIslam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, KabupatenXxxx; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September2021 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor86

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor86/Pdt.P/2021/PA.Buk dari Pemohon;2. Menyatakan perkara Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Buk selesai karenadicabut;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;4.

Penetapan Ketua Majelis Nomor 43/PEN.HS/2017/PT.TUN.SBY,tanggal 3 April 2017 tentang penetapan hari sidang ; TENTANG DUDUK SENGKETA:Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini sepertitertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor86/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 15 Nopember 2016 dalam sengketa keduabelah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Halaman 3 dari 8 halaman, PUTUSAN NO. 43/B/2017/PTTUN.SBYMengadili :DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi

UsahaNegara Surabaya ; ++ = 2 on nnn nnn nnn nnn nnn nn nee neeMenimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukanMemori DANCING 3 =ss22==se esse nn mcnsesese nner nnineeenen reesetMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telahHalaman 4 dari 8 halaman, PUTUSAN NO. 43/B/2017/PTTUN.SBYdiberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor86