Ditemukan 4381 data
HAMRULLAH, SH.
Terdakwa:
LA RAHIMU Bin LA UNA
163 — 117
UNA, pada hari dan tanggal yang tidakdapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017atau setidaktidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Komala Kecamatan WangiWangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) UndangUndang Nomor46
1.SENDA TABERIMA .SH.MH
2.ARDY, SH. MH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.YUDI ADIYANSAH, SH
Terdakwa:
HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR,S.T.
140 — 68
tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal03 Desember 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun2015, bertempat di Kelurahan Siwa Lima, Kelurahan Galai Dubu, DesaWangel, Desa Durjela dan Desa Wokam atau di Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kepulauan Aru atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undangundang nomor46
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2252 K/Pid.Sus/2014Kota Tanjungbalai atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/S K/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya
249 — 423
Pembuat Akta Tanah (PPAT)yang Beralamat di BSD City, Nusaloka, Jalan BatamSektor XIV Blok H.2/20, Serpong Kota TangerangSelatan Banten, selanjutnya disebut: TURUTTERBANDINGIII Semula sebagai Turut Tergugatlll.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN,beralamat Di Rawa Mekar Jaya, Serpong, KotaTangerang SelatanBanten, selanjutnya disebut: TURUTTERBANDINGIV semula sebagai Turut TergugatIV.Pengadilan Tinggi tersebut.Telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 1 April 2020 NOMOR46
ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H.
Terdakwa:
SAKDAR PIYEKE
78 — 25
PalSelatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 06 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Palu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dibawah Nomor46/SK/2019/PN Palu;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PN Pal tanggal 25 Februari 2019 tentangpenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.SusTPK/PK/2019
222 — 85
Enim, Dinas Pendapatan Daerah KabupatenMuara Enim menyampaikan surat Nomor : 973/920/Penda2/2015, tanggal18 Juni 2015 perihal Penyampaian Data NJOP PBB P2 Objek KhususMenara Telekomunikasi untuk masa tagih tahun 2015 sebanyak 204menara, kepada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten MuaraEnim;Bahwa selanjutnya terhadap 204 (dua ratus empat) menara tersebut, tidakdapat diterbikan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) untuk masatagih tahun 2015, disebabkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
A. BAMBANG EKO P, S.Sos
99 — 19
I.q. merupakan tindak pidana korupsisebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum UndangUndang RI Nomor46 tahun 2009, maka yang berlaku adalah UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang RI yang khususmengatur hal atau keadaan tersebut seperti UndangUndang RI Nomor 17tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan aturan positif
Terbanding/Terdakwa : SUPRIATMAN, S.Pd
532 — 811
242KUHAP, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di Bandung akanmemerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;Halaman 145 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.BdgMemperhatikan Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana junto UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan UndangUndang Nomor46
58 — 23
Brebes, atau tempattempat tertentu setidaktidaknya masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes dan berdasarkan UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/ XII / 2010 tanggal 01Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan, menyuruhmelakuan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan
267 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasanuddin,kemudian pengukuran dibelokkan ke arah Utara sepanjang + 57meter, mengikuti areal hak guna usaha PT Perkebunan Nusanitara IlPerkebunan Penara kebun sesuai dengan Peta Pendaftaran Nomor46/1997 tanggal 24 November 1997, sedangkan sesuai dengan PetaPersil Tanah Suguhan tanggal 8 Mart 1953 yang menjadi dasarpermohonan sita jaminan Para Penggugat, di areal tersebutseharusnya mengarah lurus menuju jalan masuk dari arah TanjungMorawa (tidak belok).
ELIANTO,SH
Terdakwa:
JOKO SURYANTO,S.Pd
128 — 49
Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana dan UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 TentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Joko Suryanto, S.Pd tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;3.
132 — 59
Maju Karya berdasarkan Akta Notaris PauDjara Liwe, SH Nomor 107 tanggal 29 Juni 2009 bersamasamadengan saksi Herry Imanuel Alias Ongko Herry selaku Direktur CV.Kelimutu Indah berdasarkan Akta Notaris Pau Djara Liwe, SH Nomor46 tanggal 10 Maret 2010 (yang masingmasing dilakukan penuntutanterpisah telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht berdasarkanPutusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Kpg tanggal 14 Maret 2017),terhitung sejak dilakukan pengesahan dan penandatanganan dokumenperencanaan terkait
131 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor46/G/2016/PT.TUN.PTK, tanggal 31 Maret 2015, yang jumlahPenggugatnya 208 orang dan bertempat tinggal di Jalan Kom. Yos.Soedarso, dan dihubungkan dengan perkara ini jumlahPenggugatnya beralamat di Jalan Kom. Yos. Soedarso yaitu ParaPenggugat Nomor urut, 1 s/d 190, 260, s/d 263, 265, 267, 514, 602s/d 774, 846, 857, 871 s/d 873, sebagai Penggugat juga dalamperkara Nomor 174/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Agustus 2016Halaman 164 dari 177 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/2017Jo.
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS DARWIN, ST
158 — 98
saksiZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS yang adalah pelaksana kegiatan(terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), sekitar bulanJuli tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat di Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Halmahera Timur atau pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor46
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
BAMBANG SUPRIADI, S.Kom Bin SURMAN TAHA
83 — 59
Undangundang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasalpasalyang terdapat dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana dan pasalpasal dari Undangundang Republik Indonesia Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta PeraturanPerundangUndangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;Halaman 180 dari 192 halaman Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN BglMENGADILI,Menyatakan Terdakwa Bambang Supriadi Bin Surman Taha
72 — 41
;Bahwa Tugas dari Pengguna Anggaran untuk Tahun 2013 sebagaimana tertuangdalam Keputusan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013,untuk tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Ende Nomor46/KEP/HK/2014 tanggal 16 Januari 2014, sedangkan tugas dari PPK merujukkepada Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;Bahwa ada paket pekerjaan swakelola tahun 2013 sebanyak 2 paket yaituPekerjaan Pembukaan Jalan NgalurogaNila
130 — 41
berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas KesehatanKabupaten Samosir Nomor : 0295 Tahun 2012, tanggal 11 September 2012 TentangPenetapan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Dinas Kesehatan KabupatenSamosir Tahun Anggaran 2012 (masingmasing dilakukan penuntutan secaraterpisah), pada tanggal 20 September 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undangundang Nomor46
Sabaruddin Hasudungan Stanturt, SKM92di Dusun X Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/I/2011 tanggal 7Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa danmengadilinya, yang menerima, atau
Terbanding/Penuntut Umum I : ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : HASNUL FADLI, S.H., M.H
Terbanding/Penuntut Umum III : ESTERINA WATTIMURY, S.H., M.H
Terbanding/Penuntut Umum IV : NITA TEHUAYO,SH
Terbanding/Penuntut Umum V : JONES DIRK SAHETAPY
Terbanding/Penuntut Umum VI : DHANITYA PUTRA PRAWIRA,SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : KEVIN ADHYAKSA, S.H
171 — 29
CAHAYA ABADI;
- 1 (satu) bundle legalisir Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor : 01 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundle legalisir Peraturan
Nomor 44 sampai dengan Nomor46 di kembalikan kepada saudara ABU BAKAR BAHTA, S.E ;
88 — 53
Anambas atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang memberi hadiah atauHal 43 dari 175 Putusan.
SINDU HUTOMO. SH
Terdakwa:
SYAMSUL ASRI BIN AMRIN ALIDERAH
162 — 94
setidaktidaknya di suatu tempat yang berdasarkan UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut sertamelakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesarRp 968.208.856,00 (Sembilan ratus enam