Ditemukan 4389 data
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
286 — 642
2017, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentupada tahun 2017, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah KabupatenBangka Selatan yang beralamat di Komplek Perkantoran PemerintahKabupaten Bangka Selatan Desa Gadung Kecamatan Toboali KabupatenBangka Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor46
ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H.
Terdakwa:
SAKDAR PIYEKE
77 — 25
PalSelatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 06 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Palu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dibawah Nomor46/SK/2019/PN Palu;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PN Pal tanggal 25 Februari 2019 tentangpenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.SusTPK/PK/2019
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : Moh. Januar Ferdian, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi Diwakili Oleh : AHMAD TANALI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi
Terbanding/Terdakwa I : Donni Satria, SE MM
267 — 198
Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;Hal. 147 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKIFotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PernyataanKeputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 NotarisDr. lrawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (SK Menhukham RI NomorAHU28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009);Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor46 Tanggal 26 Maret 2010 Notaris Linda Herawati, SH di JakartaPusat (Penerimaan Pem. Perub.
Terbanding/Terdakwa : JUJUN AHMAD SOLIHAT
106 — 36
Pasal 10 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 30 Undangundang Nomor46 tahun 2009 jo.
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2252 K/Pid.Sus/2014Kota Tanjungbalai atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/S K/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya
219 — 375
Pembuat Akta Tanah (PPAT)yang Beralamat di BSD City, Nusaloka, Jalan BatamSektor XIV Blok H.2/20, Serpong Kota TangerangSelatan Banten, selanjutnya disebut: TURUTTERBANDINGIII Semula sebagai Turut Tergugatlll.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN,beralamat Di Rawa Mekar Jaya, Serpong, KotaTangerang SelatanBanten, selanjutnya disebut: TURUTTERBANDINGIV semula sebagai Turut TergugatIV.Pengadilan Tinggi tersebut.Telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 1 April 2020 NOMOR46
1.SENDA TABERIMA .SH.MH
2.ARDY, SH. MH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.YUDI ADIYANSAH, SH
Terdakwa:
HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR,S.T.
133 — 63
tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal03 Desember 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun2015, bertempat di Kelurahan Siwa Lima, Kelurahan Galai Dubu, DesaWangel, Desa Durjela dan Desa Wokam atau di Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kepulauan Aru atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undangundang nomor46
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
A. BAMBANG EKO P, S.Sos
91 — 19
I.q. merupakan tindak pidana korupsisebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum UndangUndang RI Nomor46 tahun 2009, maka yang berlaku adalah UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang RI yang khususmengatur hal atau keadaan tersebut seperti UndangUndang RI Nomor 17tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan aturan positif
203 — 85
Enim, Dinas Pendapatan Daerah KabupatenMuara Enim menyampaikan surat Nomor : 973/920/Penda2/2015, tanggal18 Juni 2015 perihal Penyampaian Data NJOP PBB P2 Objek KhususMenara Telekomunikasi untuk masa tagih tahun 2015 sebanyak 204menara, kepada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten MuaraEnim;Bahwa selanjutnya terhadap 204 (dua ratus empat) menara tersebut, tidakdapat diterbikan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) untuk masatagih tahun 2015, disebabkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46
347 — 1159
Sawit tanggal 31 Desember 2009. 97.1 (satu) Bundel Proposal Proyek Perkebunan Kelapa Sawit diKecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara PT.Sawit Golden Prima tahun 2010 98.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor46/SKBup/HK/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentangPembentukan Tim Terpadu Pelayanan Perijinan Di LingkunganPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di ttd oleh H. SulaimanGafur (Pj.
Sawit tanggal 31 Desember 2009. 97.1 (satu) Bundel Proposal Proyek Perkebunan Kelapa Sawit diKecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara PT.Sawit Golden Prima tahun 2010 98.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor46/SKBup/HK/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentangPembentukan Tim Terpadu Pelayanan Perijinan DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di ttdoleh H. Sulaiman Gafur (Pj.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JOSECA CAROLINA INDRI ITANG, SH
163 — 60
dalam Bulan DesemberTahun 2017 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu di tahun 2017 bertempatdi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KabupatenBengkayang di Jalan Guna Baru, Desa Rangkang, Kecamatan Bengkayang,Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat atau setidaktidaknya suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor46
56 — 23
Brebes, atau tempattempat tertentu setidaktidaknya masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes dan berdasarkan UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/ XII / 2010 tanggal 01Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan, menyuruhmelakuan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan
Terbanding/Terdakwa : SUPRIATMAN, S.Pd
519 — 781
242KUHAP, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di Bandung akanmemerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;Halaman 145 dari 155 halaman Perkara No.2/Tipikor/2017/PT.BdgMemperhatikan Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana junto UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan UndangUndang Nomor46
1.Muktar Yunus bin M. Yunus
2.Hjh SULDIAH Binti Dg. Sigarra
3.ATTO Bin Dauda
4.Ahliwaris Almh. Hjh.RUKIAH A.S
5.AINUN MARDHIAH
6.FERDI Bin Garlan
7.FABYOLA Binti GARLAN
8.I M P O Binti Dg Sigarra
9.I L H A M Bin Dg.Sigarra
10.SAINIDAR Binti Dg. Sigarra
11.EDDY LAUWO Bin Dauda
Tergugat:
1.Hjh. SOFIATI YUNUS
2.ZULKIFLI DAHLAN
3.NURLAELA
4.MALIK, AHLIWARIS Alm.TAJUDDIN bin M. Yunus
5.ANI, AHLIWARIS Alm.TAJUDDIN bin M. Yunus
6.YANTI, AHLIWARIS Alm. TAUFAN
Turut Tergugat:
1.YETTI alias ETTI ALLO TODANG
2.MELATI Binti Latif
3.Hjh. RUSIA Binti Dg. Sigarra
4.WAN, AHLIWARIS Alm. SAHWAN
5.ISMARYATI alias SAMMOE
6.PUTRI, AHLIWARIS Alm. NATSIR
7.ADHAR
8.JUMRIA
9.ROSANI
10.ISHAYATI
11.YASMIN
12.SURAL SYAMSUDDIN
13.BARATHA YUDHA SYAMSUDDIN
197 — 291
(Bukti TI6) (Fotokopi)7) Bukti Keterangan Kepemilikan atas bidang tanahNomor 26/KM/X/2018 Malango tanggal 19 September2018, teregister Kecamatan Rantepao Nomor46/KR/X/2018. (Bukti TI7) (Fotokopi)8) Bukti Surat Keterangan Warisan yang teregisterpada Kelurahan Malango Nomor 27/KM/X/2018 Malangodan teregister pada Kecamatan Rantepao Nomor43/KR/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018. (Bukti TI8).
HAMRULLAH, SH.
Terdakwa:
LA RAHIMU Bin LA UNA
148 — 96
UNA, pada hari dan tanggal yang tidakdapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017atau setidaktidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Komala Kecamatan WangiWangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) UndangUndang Nomor46
ELIANTO,SH
Terdakwa:
JOKO SURYANTO,S.Pd
118 — 49
Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana dan UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 TentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Joko Suryanto, S.Pd tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;3.
124 — 51
Maju Karya berdasarkan Akta Notaris PauDjara Liwe, SH Nomor 107 tanggal 29 Juni 2009 bersamasamadengan saksi Herry Imanuel Alias Ongko Herry selaku Direktur CV.Kelimutu Indah berdasarkan Akta Notaris Pau Djara Liwe, SH Nomor46 tanggal 10 Maret 2010 (yang masingmasing dilakukan penuntutanterpisah telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht berdasarkanPutusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Kpg tanggal 14 Maret 2017),terhitung sejak dilakukan pengesahan dan penandatanganan dokumenperencanaan terkait
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
BAMBANG SUPRIADI, S.Kom Bin SURMAN TAHA
80 — 56
Undangundang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasalpasalyang terdapat dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana dan pasalpasal dari Undangundang Republik Indonesia Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta PeraturanPerundangUndangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;Halaman 180 dari 192 halaman Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN BglMENGADILI,Menyatakan Terdakwa Bambang Supriadi Bin Surman Taha
117 — 41
berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas KesehatanKabupaten Samosir Nomor : 0295 Tahun 2012, tanggal 11 September 2012 TentangPenetapan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Dinas Kesehatan KabupatenSamosir Tahun Anggaran 2012 (masingmasing dilakukan penuntutan secaraterpisah), pada tanggal 20 September 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undangundang Nomor46
Sabaruddin Hasudungan Stanturt, SKM92di Dusun X Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/I/2011 tanggal 7Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa danmengadilinya, yang menerima, atau
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS DARWIN, ST
143 — 89
saksiZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS yang adalah pelaksana kegiatan(terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), sekitar bulanJuli tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat di Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Halmahera Timur atau pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor46