Padal 18 ayat (1) a, b ayat (2) danayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI, Nomor 31 Tahun 19999 tentang PemberantasanTindak Puidana Korupsi jo.pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3), jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.halaman 108 Perkara Tipikor Nomor. 22/Pid.Tipikor/2015/PTBNASubsidair melanggar pasal 8

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Lebih lebih subsidair melanggar pasal 9 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI, Nomor 31Tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 18 ayat(1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3), jo.

Padal 18 ayat (1) a, b ayat (2)dan ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI, Nomor 31 Tahun 19999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan auyat (3), jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.di kualifikasi sebagai setiap orang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidakterpenuhi, maka Terdakwa dan Terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaanprimair tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadin Tinggi/ Tipikor akanmempertimbangkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum. melanggarpasal 8 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI, Nomor 31 Tahun 19999

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa pasal 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI, Nomor 31 Tahun 19999 tentangPemberantasan Tindak Puidana Korupsi jo.pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2)dan auyat (3), jo. Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP.

kemudian selesailah pengurusan Sertifikat tersebut olehTERGUGAT II dan di tunjukkan hal ini disampaikan kepada semua10.11.saudaranya, bukti fisik Sertifikat tersebut yaitu SERTIFIKAT HAKMILIK NO. 1107 dengan luas 606 M2 atas nama SUPRIYADI(TERGUGAT IJ) alhasil mereka merasa senang dan kemudian seluuruhahli waris sepakat menunjuk TERGUGAT II untuk menyimpan agarterjamin keamanannya, sebab pada waktu itu usaha TERGUGAT II sedangberkembang dan maju ; Bahwa tidak lama kemudian kirakira bulan Oktober 19999

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksandan mengadili perkara ini, dengan demikian putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex factitidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan selaku Bendahara UPK memenuhi unsurunsur Pasal 3Undang Undang No. 31 Tahun 19999

Pasal 32 yaitudisebutkan bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan caraarbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsurpelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis, dan pada kenyataannyabelum pernah ada kesepakatan pemilihan arbiter;Menimbang, bahwa terhadap posita Pemohon, Termohonmenanggapinya antara lain:e Bahwa Termohon memilin BPSK untuk menyelesaikansengketanya karena merupakan perkara kecil sehingga hal palingrasional sesuai amanah UU No. 8 tahun 19999

Nomor 225 PK/Pdt/201710.Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara yang mempunyai hak ataskeadilan (acces to justice) sangat berdasar hukum mengajukan gugatanterhadap Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undangundang Nomor 39 Tahun 19999 tentang HAM yang menyatakan:Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilandengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkarapidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilanyang bebas dan tidak memihak

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat adalah Pemilikatas sebuah bangunan rumah yang berdid diatas sebidang tanah bersertifikathak Milik No. 234/ Mugasari, Kelurahan Mugasari, Kecamatan SemarangSelatan, Kota Semarang, Seluas 613 m2, yang diuraikan dalam Surat Ukurtertanggal 8 Januari 19999 No. 83/ Mugasari/1998, atas nama Penggugatdengan mendasari Akta Jual Beli No. 108/2017 tanggal 12 Juli 2017 yangdibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indah Indriyani, S.H.

Flow Anemometer L- 37932 1 unit 4 input Thermometer Datalogger L- 38033 2 unit Leakage Clamp TRMS Meter with Power Function L- 38134 2 unit EMF TesterElectroMagnetic Field Tester L- 38235 2 unit Digital Tachometer Contact/Non Contact L- 38336 1 unit 1370 NDIR CO2 METER L- 38437 2 unit Solar Power Meter L- 38538 1 unit Sound Analyzer Real Time 1/1 & 1/3 Octave band Analysis L- 38639 2 unit DC Power Supply L- 38740 2 unit 50000 Counts Dual Display digital Mutimeter L- 38841 2 unit 4 1/2 (19999

Pgp34353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970unitunitunitNO FF N Nunit1 unitunitunitunitunitunitunitunitunitYN FPF NY ONY NY NY NY CNunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitBee Be FP Fe WD NY NY YNunit1 unit1 unitulunitmeoOunitpcsunitunitunitunitunitunitunitBP FPF FP FEF NY NY FP fF LNunitEMF TesterElectroMagnetic Field TesterDigital Tachometer Contact/Non Contact1370 NDIR CO2 METERSolar Power MeterSound Analyzer Real Time 1/1 & 1/3 Octave bandAnalysisDC Power Supply50000 Counts Dual Display digital Mutimeter4 1/2 (19999

Demikian pula Para Pelawan telah setujudan kemudian menandatangani perjanjian dimaksud.Bahwa karena Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 25 Februari2018 adalah perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan,maka ketentuan Pasal 2 angka 3 dalam Perjanjian Kredit Nomor16 tanggal 25 Februari 2014 tersebut, bukanlah ketentuan klausulaHalaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pat.G/2018/PN Smnbaku yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1 huruf g) UU nomor8/19999 tentang perlindungan konsumen.Bahwa

Flow Anemometer L- 37932 1 unit 4 input Thermometer Datalogger L- 38033 2 unit Leakage Clamp TRMS Meter with Power Function L- 38134 2 unit EMF TesterElectroMagnetic Field Tester L- 38235 2 unit Digital Tachometer Contact/Non Contact L- 38336 1 unit 1370 NDIR CO2 METER L- 38437 2 unit Solar Power Meter L- 38538 1 unit Sound Analyzer Real Time 1/1 & 1/3 Octave band Analysis L- 38639 2 unit DC Power Supply L- 38740 2 unit 50000 Counts Dual Display digital Mutimeter L- 38841 2 unit 4 1/2 (19999

PDunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitunitLathe MachineLathe MachineBenchtop Optical Emssion SpectrometerFlow Anemometer4 input Thermometer DataloggerLeakage Clamp TRMS Meter with PowerFunctionEMF TesterElectroMagnetic Field TesterDigital Tachometer Contact/Non Contact1370 NDIR CO2 METERSolar Power MeterSound Analyzer Real Time 1/1 & 1/3 Octaveband AnalysisDC Power Supply50000 Counts Dual Display digital Mutimeter4 1/2 (19999

tersebut ternyata bahwa sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatanterhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPUL/2009 tanggal8 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:1 Menyatakan Terlapor I: PT Fara Mutiara, Terlapor V: PT Herfin Jaya, TerlaporV: PT Mitra Perkara Jaya, Terlapor VI: Roberto Nainggolan, Terlapor VII:Panitia dan Terlapor VIII: Jacob Tjandra, terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 19999

tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;2 Menyatakan Terlapor I: PT Ragam Teknik Hutama, dan Terlapor IJ: PT MultiGlobal Kiat Sejahtera terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22Undangundang Nomor 5 Tahun 19999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat;3 Menghukum PT Fara Mutiara untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoranpendapatan denda pelanggaran di bidang

yang lebih tinggi, khususnyabertentangan dengan Undangundang No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 7ayat (4) Undangundang No. 10 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itu, Majelis berpendapat,bahwa PERKOM No. 1 Tahun 2006, haruslah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menimbang, bahwa oleh karena PERKOM No. 1 Tahun 2006,dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,maka makna hari sebagaimana Pasal 39 ayat 1, Pasal 43 ayat (1), (2),(3), Undangundang No. 5 Tahun 19999

No. 336 K/Pdt.Sus/20106.2.6.3.6.4.Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itu, Majelis berpendapat,bahwa PERKOM No. 1 Tahun 2006 haruslah dinyatakan tidak:mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menimbang, bahwa oleh karena PERKOM No. 1 Tahun 2006dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,maka makna hari sebagaimana Pasal 39 ayat 1, Pasal43 ayat (1), (2), (8) Undangundang No. 5 Tahun 19999 haruslahdikembalikan sebagai makna hari dalam Undangundang No.5Tahun 1999 itu sendiri" ;Bahwa

terpenuhii ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ketiga ini, makaPembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang menyangkal adanyapemaksaan pemungutan atau bukan Terdakwa yang memungut serta Terdakwatidak memperkaya diri tidak beralasan hukum maka haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraianurian unsurunsurdiatas, Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan terbukti melanggar dakwaan Pasal 12 huruf e UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 19999

pelaku tindak pidana pidana korupsi nilainya kurang dariRp5.000.000,00(lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda palingbanyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)Halaman 68 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgMenimbang, bahwa dari fakta persidangan hasil tindak pidana korupsiyang dinikmati oleh Terdakwa berjumlah Rp 2.200.000,00 ( dua juta dua ratusribu. rupiah ) , sehingga berdasarkan Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 19999

Tambahan Berita Negara RI tanggal 19999/51995 No.40 dan Akta Pendiriannya telah didaftarkan di Kantor Panitera PengadilanNegeri Bandung, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 1989 dibawah No.1011.Bahwa, adapun susunan para pemegang saham PI.

No. 1361 K/Pdt/2010mengenai masalah pengosongan tanah obyek sengketa dengan Keputusanperkara No. 133/Pdt.G/2009/PN.Smg mengenai diterbitkannya AktaPersetujuan No. 22 tanggal 26 Maret 1998 dan Akta Kuasa Menjual No. 23tanggal 26 Maret 19999 yang keduanya merupakan satu kesatuan, haldemikian adalah tidak benar karena kesemuanya bersumber padakepemilikan obyek sengketa (dalam hal ini barang jaminan yang telahdiserahkan oleh Penjamin Debitur guna untuk pelunasan hutang kepadaBank), sehingga pertimbangan

Menyatakan terdakwa Fransiskus Saragih Sumbayak bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2ayat (1) Undangundang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindakpidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No.20tahun 2001, tentang perubahan atas Undangundang RI No.31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 18 Undangundang RINo.31 tahun 19999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,sebagaimana telah diubah

2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pdt.PENDETA III, S.Th, tanggal 02 Oktober 2012; telah dinazegelen dandicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (bukti T.5);Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohonnomor 736/21/IV/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, tanggal 01 April2002, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnyaditandai dengan (bukti T.6);Foto Copy Putusan Perdata Nomor 634/Pdt.G/19999

Pasal 78 ayat (5) UURI No. 41 tahun 19999 yangdirubah dan ditambah UURI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, membebaskanterdakwa dari segala dakwaan dan mengembalikan terdakwa kepada keluarganya danatau sekiranya majelis berpendapat lain mohon hukuman yang seringanringannya danatau hukuman sama dengan masa tahanannya; ;Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisanmenyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap padapembelaanya ;Menimbang,

Bahwa terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan pada poin 8 dan 9,perlu Terlawan sampaikan bahwa jual beli yang telah dibuat oleh dandihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakan fakta yangsesungguhnya terjadi bahwa benar Pelawan telah menjual tanahnyakepada Terlawan seharga Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) danakta jual beli tersebut merupakan tanda penerimaan atas uang yang sah,dan hal yang sangat membingungkan apabila ada surat pernyataantertanggal 18 Mei 19999 yang ditandatangani

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 19999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Tatiek Sugihartiningrum bintiSumanggi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masapenahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;3.

Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil menurut Peraturan PerundangUndangan yangberlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telahterwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) UndangUndang Nomor8 Tahun 19999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 43 KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor350/MPP/Kep/1 2/2001, yaitu tertanggal:a.