Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011terhitung dari bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015antara lain sebagai berikut:Upah Proses:Upah + Tunjangan Tetap = Rp.6.000.000 X 3bulan =Rp18.000.000,00Tunjangan Hari Raya tahun 2014 =Rp. 6.000.000,00Uang penggantian perumahan serta pengobatandan perawatan ditetapkan 15% X Rp24.000.000,00 =Rp.3.600.000,00 +Total = Rp27.600.000,00(dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);Atau sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap(incraht

membayar upah dan seluruh hakhakPenggugat selama proses, sekalipun masih ada upaya hukum kasasisebagaimana Penggugat Uraikan di bawah ini :Upah Proses:Upah + Tunjangan Tetap = Rp.6.000.000 X 3bulan = Rp18.000.000,00Tunjangan Hari Raya tahun 2014 = Rp6.000.000,00Uang penggantian perumahan serta pengobatandan perawatan ditetapkan 15% X Rp.24.000.000, = Rp3.600.000,00 +Total =Rp27.600.000,00(dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)Atau sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap(incraht

Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau pihak lain yang menerima hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat atau obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bersih;

ribu rupiah).Bahwa Judedex Facti tidak mempertimbangkan Eksepsi Nebis In Idemdan membuat pertimbangan sendiri tidaklah kontradiktif tetapiadalah untuk menghentikan gugatan Pembanding yang akan terjaditerus menerus padahal Objeknya sama yaitu lahan lebih kurang 15ha karena sudah ada 2 (dua) gugatan Terbanding yaitu No.26/Pdt.G/2014/PNRAP jo Nomor:187/PDT/2015/PTMDN jo PutusanKasasi MA RI nomor: 1148 K/Pdt/2016, yang memenangkan Terbanding Dkk sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap(Incraht

.118Pdt.G//2017/PN.Rap. tanggal 26 Juli 2018 dalam proses banding olehPembanding yang hanyalah untuk menyempurnakan Putusan No.26/Pdt.G/2014/PNRAP jo Nomor:187/PDT/2015/PTMDN jo PutusanKasasi MA RI nomor: 1148 K/Pdt/2016,Bahwa sebenarnya semua bukti Pembanding tidak perludipertimbangkan lagi bukan hanya bukti P.1 saja berdasarkan Pointempat (4) Putusan); Perkara No. 26/Pdt.G/2014/PNRAP joNomor:187/PDT/2015/PTMDN jo Putusan Kasasi MA RI nomor: 1148K/Pdt/201 yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap itu (Incraht

Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 40/G/2014/PTUNMDN, tanggal 19 November2014,MENGADILI SENDIRI,Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut;Menghukum Para termohon Kasasi/Para Terbanding untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan, yang dalam kasasiditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Bahwa Putusan Kasasi MARI nomor: 474 K /TUN/2015 jo Nomor35/B/2015/PT.TUNMDN jo Nomor 40/G/2014/PTUNMDN telahdinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap(Incraht

sedangkan Pembanding SalmonSimanjuntak tidak mempunyai hak apapun diatas tanah terperkarabahkan surat dan alas hak yang berhubungan dengan tanah terperkarayang berada di tangan Pembanding Salmon Simanjuntak adalah tidaksah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak berkekuatan hukum sesuaidengan bunyi PutusanPengadilan Tingkat Kasasi MARI yaitu Nomor 1148 K/Pdt/2016 joNomor :187/PDT/2015/PTMDN jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN RAP yangtelah berkekuatan hukum tetap Incraht

Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah prosesPenggugat sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (incraht)berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU1X/2011, sebagai berikut:PenggugatHalaman 2 dari 9 hal. Put.

Bahwa, atas Permohonan Pengesahan Nikahdan atau Permohonan Penetapan Isbat NikahTERGUGAT tersebut telah ditetapkan oleh PengadilanAgama Bandung dengan penetapan nomor3193/Pdt.G/2016/PA.Badg tertanggal 22 September2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah1437 Hijriah, dan sudah memiliki kekuatan hukumtetap (Incraht);5.

Menghukum ParaTergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugatsebesar Rp 47.874.842, (empat puluh juta delapan ratus tujuhpuluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) seketikasetelah putusan mempunyai hukum yang tetap (incraht).4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkarayang timbul.

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada PenggugatPerkara No.1168/Pdt.G/2017/PA.BmsHalaman 17 dari 72 halamansebesar Rp 601.966.730, (enam ratus satu juta sembilan ratus enam puluhenam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) seketika setelah putusanberkekuatan hukum tetap (incraht), apabila tidak bisa membayar secaratunai, maka dibayarkan dari hasil penjualan dimuka umum atau melaluilelang atas obyek hak tanggungan sesuai dengan akad murabahah padadictum angka 3 ;5.

Nebis in Idem :a.Bahwa terhadap perkara a quo pernah diajukan Gugatan sesuai Registerperkara No. 17/PDT.G/2007/PN.SBG di Pengadilan Negeri Subang danGugatan tersebut telah diputus tanggal 29 April 2008 dengan amarputusan :Mengadili :Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; MenghukumPenggugat untuk membayar Ongksos Perkara ini berjumlah Rp.1.429.000, (satu juta empat ratus dua puluhsembilan ribu rupiah).Bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap(Incraht

Bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap(Incraht Van Gewisjde);c. Bahwa Obyek dan Subyek perkara No.17/PDT.G/2007/PN.SBG samadengan perkara a quo sehingga sudah sewajarnya gugatan bantahanPembantah ditolak atau gugatan bantahan Pembantah setidaktidaknyatidak dapat diterima (Niet Onvankelp Verklaard).Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Sdr. M. Hokli Lingga,SH.

Pampenggugat sudah tidak peduli dan tidak menghargai terhadap keputusanPengadilan Negeri Subang Bahwa perkara Nomor 17/PDT.G/2447/PNSUBANG tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht).Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Subang No 17/PDT.G/2007/PNSUBANG tanggal 13 Mei 2008, dan surat keterangan telah mempunyaikekuatan hukum tetap (incraht) tertanggal 19 Mei 2008 .5. Sepengetahuan tergugat Vil bahwa, penggugat hanya akalakalan saja.

Jo.Nomor : 778.K/PDT/2014, telah berkekuatan hukum tetap (BHT/Incraht Von Geuwijhz), karena pemberitahuan atas putusan tersebut,dihitung sampai dengan tanggal 22 Desember 2015, telah melampauibatas waktu 14 (empat belas) hari yang ditentukan UU.Bahwa oleh karena putusan PN. Jakarta Barat nomor582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar Jo. No. 535/PDT/2012/PT.DKI Jo.

No.778.K/PDT/2014, telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (BHT/Incraht Von Geuwjhz)Bahwa oleh karena putusan yang dilawan oleh Pelawan telahberkekuatan hukum tetap (BHT/ Incraht Von Geuwjhz), sehinggasecara hukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidakdapat lagi dilakukan perlawanan, sebagaimana ditegaskan dalamyurisprudensi/ Putusan Mahkamah Agung RI No : 996 K/Pdt/1 989, igl.30 Mei 1991 (Vide Varia Peradilan No. 75 tahun VII Desember 1991),yang menyatakan :Hal 11 dari 29 Hal.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiilkepada Penggugat sebesar Rp 215.071.600, (dua ratus limabelas juta tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) seketika setelah putusan mempunyai hukum yang tetap(incraht);5.

Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukanyang dimana apabila terjadi perubahan maka yang bersangkutanyang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatatpadaRegister Akta Pencatatan Sipil setelah penetapan perubahan pengadilanberkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum angka 3 dapatdikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang ada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (incraht

Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang dimana apabila terjadi perubahan maka yangbersangkutan yang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untukmencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil setelah penetapan perbuahanpengadilan berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum angka 3dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturanperundangundangan yang ada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht

Bahwa Penggugat Rekonpensi ,Turut Penggugat Rekonpensi dan TurutPenggugat Rekonpensi II menuntut Uang Dwangsom (uang paksa) apabilaTergugat Rekonpensi lalai/tidak mau membayar kepada PenggugatRekonpensi , Turut Penggugat Rekonpensi Idan II apabila gugatanPenggugat Rekonpensi , Turut Penggugat Rekonpensi dan II dikabulkandan gugatan Penggugat Rekonpensi , Turut Penggugat Rekonpensi IdanIl, Mempunyai Kekuatan Hukum Pasti/Incraht/Tetap sebesar Rp. 10.000.000(sepuluh juta Rupiah) setiap harinya apabila

tidak mau melaksanakanputusan yang Incraht.6 .Bahwa Penggugat Rekonpensi ,Turut Penggugat Rekonpensi dan TurutPenggugat Rekonpensi Il mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag)atas gugatan Penggugat Rekonpensi, Turut Penggugat Rekonpensi dan II:Rumah Tergugat Rekonpensi yang beralamat di Jalan M.Iswahyudi ggElang RT.IV Kel.rinding Kec.

Bahwa Penggugat Rekonpensi ,Turut Penggugat Rekonpensi dan TurutPenggugat Rekonpensi Il menuntut Vang Dwangsom (uang paksa) apabilaTergugat Rekonpensi lalai/tidak mau membayar kepada PenggugatRekonpensi ,turut Penggugat Rekonpensi dan Turut PenggugatRekonpensi Il apabila gugatan Penggugat Rekonpensi ,Turut PenggugatRekonpensi dan Turut Penggugat Rekonpensi II dikabulkan dan gugatanPenggugat Rekonpensi ,Turut Penggugat Rekonpensi dan Turut PenggugatRekonpensi Il mempunyai Kekuatan Hukum Pasti/Incraht

Tnr10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya apabila tidak maumelaksanakan putusan yang Incraht..

New Surabaya Company Limited, sampai dengan perkara iniberkekuatan hukum tetap (Incraht van gewijsde);13.

UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang dimana apabila terjadi perubahan maka yangbersangkutan yang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untukmencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil setelah penetapan perubahanPengadilan berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum angka3dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturanperundangundangan yang ada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht

menyetujui atau mendantangani persetujuan batasbatas sertipikat tersebut,padahal lokasi tanah berdampingan ; Bahwa, Para Penggugat dikejutkan oleh Tergugat II, dengan Surat Nomor : 422/154/436.5.6.11,304/2014, tanggal 6 Juni 2014, yang intinya agar Para Penggugatmengosongkan obyek sengketa, dengan ancaman / alasan tindakan pengamanan, makamenurut hukum adalah suatu perbuatan yang main hakim sendiri (eigenrechting),merupakan obyek sengketa yang harus mempunyai kekuatan hukum putusan pastibersifat tetap (incraht

Rasidin Alias Aman Fathur Bin (Alm) Usman dengan uqubat tazir cambuk masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan incraht dilaksanakan;

Dan kini sudah mempunyaikekuatan hukum tetap dan pasti (incraht van gewjsde);Bahwa salain itu juga, atas perbuatan dari Kepala Desa Bojongsoang (kinikarena pemekaran wilayah menjadi, Desa Bojongsari) KecamatanBojongsoang, Kabupaten Bandung, yang telah merubah Kohir tanpa dasarhukum yang sah, yaitu perubahan dalam Buku C.

Dan kini sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (incraht van gewijsde). Makaberakibat hukum semua peralihan hak (kepemilikan) terhadap tanahtanahwaris Nata bin Arwadi yang telah dialihkan kepada Euis Karsumi (istrialm.Udju), didasarkan beberapa Akta Pembagian Harta Bersama dihadapanCamat/PPAT.

Putusan Nomor:92 PK/PDT//2016 yang secara hukum telah dinyatakanberkekuatan hukum tetap (incraht), sehingga Para Pelawan dalam kaitanyadengan penetapan sita eksekusi bukanlah orang yang berhak mengajukangugatan perlawanan atau tidak memiliki persona standi in judicio atas perkara aquo.Bahwa dengan demikian seyogyanya gugatan perlawanan atas penetapan sitaeksekusi dinyatakan eror in persona dalam kategori diskualifikasi, sehinggapatut menurut hukum apabila gugatan perlawanan para pelawan dinyatakantidak

Putusan Nomor : 92 PK/PDT//2016 yangsecara hukum telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incraht),sehingga dalil dalam gugatan perlawanan sita eksekusi tidak relevan danharus ditolak oleh Majelis hakim yang terhormat.3.

dan para Pemohon bersediamengangkat sumpah supletoir bahwa para Pemohon benar telahmelangsungkan pernikahan sesuai rukun dan syarat syariat Islam, tidak adahalangan nikah, Pemohon dan Pemohon II tidak terikat pernikahan denganisteri dan suami orang lain.Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya dalam halini Pemohon Il memberikan keterangan telah diceraikan oleh suami pertamanyasecara lisan kemudian mengajukan perceraian dipengadilan agama dikabulkantelah berkekuatan hukum tetap atau incraht

KepalaKantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang diduga telahberkolusi atau bekerjasama diluar sistem hukum yang benardengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab.Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Kejari Mura) yangdahulu selaku Penyidik sekaligus Penuntut Umum dalam perkaratindak pidana yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap(incraht) yang terdiri dari:1.

oleh Kantor Pertanahan KotaPalangka Raya yang diduga tanpa dilakukan terlebin dahulumelakukan pemeriksaan, kajian dan analisis atas permintaanpencatatan blokir tersebut;Bahwa fakta pemblokiran yang dilakukan sejak bulan Oktober2015 secara beberapa kali dalam 1 (satu) objek tanah yang samadan diajukan tanpa prosedur yang benar, apalagi mengingatperkara tindak pidana yang menyeret Pemohon sebagaiterdakwa, kini posisi kasusnya telah mendapatkan putusanperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht

quo (pembekuan) atas suatu hak atas tanah dalam waktusementara;Bahwa berkaitan dengan upaya Pemohon sebelum mengajukanhak Uji Materiil terhadap Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun2017, Pemohon sebelumnya telah melakukan berbagai upayabaik secara langsung (audiensi) maupun melalui korespondesidengan pihakpihak terkait yang menjelaskan bahwa pemblokiranyang dilakukan secara terus menerus dan berulang kali walaupunperkara suatu tindak pidana telah selesai dan telah memilikiputusan berkekuatan hukum tetap (incraht

Dengan demikian timbul pertanyaanBagaimana mungkin Jaksa Penuntut Umum mengajukanblokir setelah 4 (empat) bulan ditetapkannya perkara tindakpidana telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap(incraht)? Legal Standing apakah yang digunakan oleh JaksaPenuntut Umum pada saat mengajukan pemblokirantersebut? apakah sebagai penyidik, penuntut umum, ataueksekutor putusan?

Didalam kedua Pasal tersebut tidakdiperinci pembuktian yang jelas dan tegas atas hapusnya suatupemblokiran apakah dengan diterbitkannya SP3, apakahpemblokiran pun bisa berakhir apabila telah adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht)?