Put Perkara No : 83/Pid.Sus/2014/PN.TGSubsidair : melanggar pasal 83 ayat (2) hurufb UU RI No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanyang disusun dalam bentuk Subsidaritas ( berlapis ) maka pertamatamaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaanPrimair tersebut telah dapat dibuktikan dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwamaka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan

tetapisebaliknya apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti atau tidak terpenuhioleh perbuatan Terdakwa, maka barulah dakwaan Subsidair selanjutnya akandipertimbangkan; Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwamelakukan tindak pidana melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguraikan unsurunsur tindakpidana pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan

Apabila antara isi dokumensurat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisikbaik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yang sah sebagai bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 UndangundangNo.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutanadalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, ataumembawa

Put Perkara No : 83/Pid.Sus/2014/PN.TGSubsidair Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwamelakukan tindak pidana melanggar pasal 83 ayat (2) huruf b UU RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguraikan unsurunsur tindakpidana pasal 83 ayat (2) huruf b UU RAI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut; 1. Unsur setiap orang ; 2.

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan jijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMBPerbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKeduaBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 56 ayat (2) KUHP.AtauBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi BennyNoven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H.

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan jijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKeempatBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi BennyNoven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 56 ayat (2) KUHP.AtauKelimaBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi BennyNoven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin

Pasal 17 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa SAID MUHAMMAD SYAH bin SAID IBRAHIMpada hari, tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 1982sampai dengan hari Senin tanggal 6 April 2015 bertempat di dalam kawasanTaman Nasional Gunung Leuser yang berada di Desa Kuning Abadi KecamatanDarul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Pasal 17 Ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAUKETIGA :Bahwa ia Terdakwa SAID MUHAMMAD SYAH bin SAID IBRAHIMpada hari, tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 1982sampai dengan hari Senin tanggal 6 April 2015 bertempat di dalam kawasanTaman Nasional Gunung Leuser yang berada di Desa Kuning Abadi KecamatanDarul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Pasal 17 Ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKutacane tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa SUDIKDO bin SUYANTO telah terbukti danbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membawa alatalatberat dan/atau alatalat lainnya yang lazim atau patut diduga akandigunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkuthasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dalam Pasal 92Ayat (1) huruf 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamDakwaan Pertama;2.

Suhendro;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 92 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan PerubahanKedua dengan

Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum;2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I. TOFIK Bin MISKAN dan TerdakwaII. PRIYONO Bin SUKANDAR (Alm) masingmasing selama (satu) tahun 2 (dua)bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan dan dendamasingmasing sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulankurungan;3 Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) unit KBM No. Pol.

Pasal 88 ayat (1) huruf a UndangundangRI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga16Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsungdakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwaperbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum lebih tepat dipersalahkan melakukan TindakPidana sebagaimana pasal 16 jo.

Pasal 88 ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnya:1 Orang perorangan;2 Dengan sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan;3 Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;Ad.1.

Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana disebutdalam Bab I Ketentuan Umum, pasal angka (21) : Setiap orang adalah orangperorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secaraterorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayahhukum IndonesiaBahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka (6) disebutkan pula : Terorganisasiadalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiriatas 2 (dua) orang

Pasal 88 ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa I. TOFIK Bin MIKAN dan Terdakwa II.

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalammemeriksa dan mengadili Terdakwa dalam putusannya terlalu ringan, dengandemikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah melakukan:Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaknidalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Tuban di Tuban telah melanggar UndangUndangNo.18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Terdakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b, dengan ancaman pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sertapidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);Hal. 4 dari 7 hal.

diperbaiki sekedar mengenai pidananya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolakdengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No

B6138UJG.1 (satu) buah gergaji tangan panjang 60 cm pegangan kayu.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak Perum Perhutani KPHSemarang mengalami kerugian sebesar Rp.14.703.130, (empat belas juta tujuh ratustiga ribu seratus tiga puluh rupiah)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12huruf a jo pasal 82 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKEDUABahwa

B6138UJG.1 (satu) buah gergaji tangan panjang 60 cm pegangan kayu.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak Perum Perhutani KPHSemarang mengalami kerugian sebesar Rp.14.703.130, (empat belas juta tujuh ratustiga ribu seratus tiga puluh rupiah)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKETIGABahwa

B6138UJG.1 (satu) buah gergaji tangan panjang 60 cm pegangan kayu.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak Perum Perhutani KPHSemarang mengalami kerugian sebesar Rp.14.703.130, (empat belas juta tujuh ratustiga ribu seratus tiga puluh rupiah)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12huruf c jo pasal 82 ayat (1) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKEEMPATBahwa

B6138UJG.1 (satu) buah gergaji tangan panjang 60 cm pegangan kayu.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak Perum Perhutani KPHSemarang mengalami kerugian sebesar Rp.14.703.130, (empat belas juta tujuh ratustiga ribu seratus tiga puluh rupiah)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12huruf e jo pasal 83 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP serta pasalpasal lain dari peraturan perundangundangan yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Menyatakan Terdakwa Suto Bin Saji telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama telah melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkanpejabat yang berwenang sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggarpasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2.

pengakuan terdakwa bahwa terdakwabersama temantemannya tersebut memotong kayu jati milik Perhutanimenggunakan gergaji tanpa ijin dari yang berwenang, oleh karena itu menurutHakim Majelis unsur orang yang melakukan dalam pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPtelah terpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut, menurut hemat Hakim Majelis, perbuatan Terdakwa telah memenuhikeseluruhan unsur dari pasal 12 huruf b jo pasal 82 (1) huruf b UU RI No. 18 tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tidak Pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalamkawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim Majelistidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawanhukum dari perobuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapatmenghapuskan kesalahan

;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara iniberupa: 1 batang = 310 x d x13. 1 batang = 360 x d x 13. 1 batang = 200 x d x 16dikembalikan kepada Perhutani RPH Bluluk, KPH Mojokerto, dan satu bilah cluritgagang warna gelap dirampas untuk dimusnahkan;1213Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkanketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara ;Mengingat Pasal 12 huruf b jo pasal 82 (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum AcaraPidana serta Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Menyatakan Terdakwa SUMARNO Bin SUKIMAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memuat,Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2015/PN SgImembongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memilikihasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2.

menyiapkankebijaksanaan teknis operasional di bidang penatausahaan hasil hutandan pemasaran hasil hutan;Bahwa ahli memiliki surat tugas Dari Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKep Babel Nomor: 090/323/DISHUTPDAS&PS/APBN/VI/2015 tanggal19 Juni 2015,Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahanberisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalampersekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainya tidak dapatdipisahkan, dasarnya Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 18 tahun2013 tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa perusakan Hutan adalah Proses, cara, atau perbuatan merusakhutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutantanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dantujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan,yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya olehPemerintah.

Dasarnya pasal 1 ayat (3) UndangUndang No. 18 tahun2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa penggunaan Kasawan Hutan secara tidak sah adalah Kegiatanterorganisir yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunandan/atau pertambangan tanpa izin menteri.

Karena kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan izinmelanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 18 tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;Bahwa surat / dokumen izin yang harus dimiliki oleh tersangka atasnama SUMARNO Bin SUKIMAN tersebut yaitu :1. Surat sahnya kayu bulat (SKSKB);2. Surat Faktur kayu olahan FAKO;Bahwa kerugian negara akibat dari perbuatan yang dilakukan olehtersangka SUMARNO Bin SUKfMAN tersebut yaitu kKerugian PSDH/ DR :1.

Kayu (SKSHHk);Menimbang, bahwa selanjuinya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutanHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN PsbMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU RI No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangdimaksud dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu yakni :kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangtermasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan yakni :proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawahasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutanbergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkanhasil hutan dari alat angkut.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangantelah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekirapukul 08.00 WIB

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan yakni :dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa pada Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa :Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memilikidokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai denganketentuan

Pasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pasal 12 huruf Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pasal 12 huruf Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal55 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakantelah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidakakan mengajukankeberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1.

Pasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur orang perseorangan;2. Unsurdengansengajamengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyahasil hutan;Halaman 23dari32PutusanNomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bbs3.

11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.olah tempat kejadian perkara dan mengamankan 34 (tiga puluh empat)batang kayu jati atau sekitar 1,86kubik; Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk menerima,menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memilikihasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan dari pihak yangberwenang; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 87 ayat (1) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan non Menimbang, bahwa Jaksa PenuntutUmum dalam tuntutan pidananyayang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Barru ,berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.

sekarang ini Terdakwa masihberada dalam tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;n Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri BarruNomor: 01/Pid.B/LH/2017/PN.Bar., tanggal 9 Maret 2017 maka Terdakwatetapdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayarbiaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;n Mengingat , Pasal 87 ayat (1) huruf c Undangundang Nomor: 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;Hal 10 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwatersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: O1/Pid.B/ LH/ 2017/PN.Bar, tanggal 9 Maret 2017,. yang dimintakan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Rimba Campuran;Jumlah kayu : 91 btg/kpg;Jumlah volume (M3) : 20,9736 M3;Jumlah (1+2) btg/kpg : 130 btg/kpg;Jumlah (1+2) volume (M3): 29,9736 M3;Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT PALPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 87 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut UmumNomor Reg.

Negeri Palu Nomor 389/Pid.Sus/2016/PN Pal, tanggal 7 Nopember2016 harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, makadiperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalamamar putusan dibawah ini;Mengingat, Pasal 87 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima Permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umumtersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor389/Pid.Sus/2016/PN Pal, tanggal 7 Nopember 2016 yang dimintakanbanding tersebut; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya

atau 3,06M x Rp. 2.450, =Rp. 7.497, (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)sedangkan DR yang harus dibayarkan 3,06M8 x 2 US$ = 6,12 US $ (enamkoma satu dua dolar Amerika Serikat) maka akibat perbuatan terdakwaNegara dirugikan Rp. 7.497, (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuhrupiah) ditambah 6,12 US $ (enam koma satu dua dolar Amerika Serikat;aoe= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 Ayat (1) Huruf a dan huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUH.Pidana.Menimbang, bahwa setelan mendengar tuntutan pidana yangdiajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1:Menyatakan terdakwa Zulkifli Alamin Alias Amin Bin Kadi, terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindakpidana dengan sengaja memuat, mengeluarkan, mengangkut, hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan, sebagai orang yang melakukan

Putusan No.126/PID.SUS/2014/PTRRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulankurungan;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan barangsiapa yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a dan hurub b dipidana palingsingkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 5 (lima) tahun penjara sertadenda paling sedikit sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima

batangnyaberkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (Sepuluh) sentimeter ataulebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diataspermukaan tanah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan PemberantasanPerusakan Hutan yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutantetap.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan merumuskanbahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasanhutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2019/PN JbgMenimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan PemberantasanPerusakan Hutan dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan "penebanganpohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan

Rencananya kayu Jati tersebut akan Terdakwa pergunakan untukmembuat pagar depan rumah Terdakwa;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2019/PN JbgMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikandiatas dikaitkan dengan ketentuan didalam UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, MajelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohonberupa 2 (Dua) batang kayu Jati, dalam kawasan hutan yaitu dalam areahutan ikut kawasan

Unsur dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan ;Menimbang, bahwa pasal 11 ayat (4) UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan merumuskanbahwa masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitarkawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutankonservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuankomersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang

Pasal 12 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahterpenuhi, sedangkan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehatserta tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri danperbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, oleh karenanyaTerdakwa harus dijatuhi pidana yang

Menyatakan terdakwa SAIPUL BAHRI Als IPUL Bin (Alm) SANA terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamDakwaan Alternatif Pertama;2.

- Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR Bin HASAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ; - Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh

program Pemerintah yang sedang giatgiatnyamemberantas Ilegal Logging ;e Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat yang lain ;e Terdakwa merupakan Residivis dalam kasus yang sama ;Halhal yang meringankan : e Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;e Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;e Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ;Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undangundang RI Nomor: 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR Bin HASAN tersebut di atas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan15Tunggal melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undangundang RINomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;e Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara

Pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa HIKMATULRAHMAN Alias AMANG Bin H. SANDARI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidanadenda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair pidanakurungan pengganti selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwatetap ditahan;3.

Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIKMATUL RAHMAN AliasAMANG Bin H. SANDARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan;3. Menghukum terdakwa HIKMATUL RAHMAN Alias AMANG Bin H.SANDARI untuk membayar debda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;4.

bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum yang telah terungkap terdakwa dapat dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umumkepadanya.Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana,maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsurunsur tindak pidana.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggarpertama pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang undang No.18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua pasal 50 ayat(3) huruf h jo pasal 78 ayat (5) Undang undang NO.41 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang undang No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaanyang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidanganyang lebih memenuhi dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 12 hurufd jo pasal 83 ayat

(1) huruf a Undang undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur unsur sebagai berikut :a Unsur Setiap OrangHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN RbgMenimbang, bahwa menurut pasal ayat 21 Undang undang No.18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukanperbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat

lagi.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan faktadipersidangan Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan lagi arti dari katasetiap orang yang menurut pasal 1 ayat 21 Undang undang No.18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu orangperseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutansecara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia.Menimbang, bahwa menurut pasal ayat (6) Undang undang No.18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terorganisasiadalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiriatas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama sama padawaktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasukkelompok masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yangmelakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untukkeperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.Menimbang, bahwa

wilayah Gunung Pijat Desa Salaman, kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Lautdan berada di luar dari Konsesi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi GemahRipah sehingga dokumen yang semestinya harus menyertai dalampengangkutan kayu jabon yang dilakukan oleh terdakwa adalah SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam bentuk Surat KeteranganSahnya Kayu Bulat (SKKB).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 94 Ayat (1) huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;ATAUKEDUABahwa terdakwa HAMIANSYAH Als HAMI Bin SURATMAN (Alm), padawaktu dan tempat tersebut dalam dakwaan pertama diatas, Dengan sengaja,mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perobuatan mana dilakukandengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa masukkedalam kawasan hutan yang berada diwilayah Gunung Pijat Desa

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukankeberatan / eksepsi ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksisaksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau Kedua,melanggar pasal 83 Ayat (1) huruf b UURI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, Atau Ketiga, melanggar pasal 88 Ayat (1) huruf cUURI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, MajelisHakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasalpasal dariperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.MENGADILI:Menyatakan bahwa terdakwa HAMIANSYAH Als.HAMI binSURATMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja,mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidanapenjara