Ditemukan 2851 data
92 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
prosedur yang sah, karenanya Surat KeputusanTergugat Nomor : SK.239/MenhutII/2008 tertanggal 11 Juni 2008 (objeksengketa) terbukti bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan khususnyaketentuan Pasal 17 dan 18 mengenai penunjukan kawasan hutan;DalilDalil Hukum Substantif Lainnya Yang Patut Dipertimbangkan OlehYang Mulia Majelis Hakim Agung Pada Perkara Peninjauan Kembali1.Bahwa sudah benar Judex Factie Tingkat Pertama dalam Penetapan Nomor112
106 — 168
SYAHRIZAL EFF DAMANIK, SH, MH telah mengajukanBANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor112/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 05 Desember 2016 ;Panitera Pengganti,t.t.dLien Herlinawati, SHUntuk salinan resmiPih.Panitera,Panitera Muda Perdata KETUT SURYAWANNIP. 19651231 198503 1 021Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan No. 112/Pdt.G/2016/PN.Dps
111 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
., bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor112 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;Ahli Waris Udan alias Udan Hidayat;1. Ny. Trin;2. Cecep Dadang Dekanata;3. Lin;4. Ela;5. Otto;Semuanya memilih domisili hukum di Jalan Wisma Indah Kulon Blok C1Surabaya;Asep alias Asep Rohayat, bertempat tinggal di Terusan Jalan GatotSubroto Gang H.
ARNOLDA AWOM, SH
Terdakwa:
JUVEN PEKEI Alias JUPE
154 — 67
Dkk.beralamatpada kantor Perkumpulan Pengacara HAM Untuk Papua (PAHAMPAPUA) di Jalan Merak B2, kelurahan VIM, RT 008/RW001, KecamatanAbepura 99351, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20November 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabirepada tanggal 5 Desember 2019, Nomor : W30U8/87/HK.02/XII/2019 :Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor112/Pid.Sus/2019/PN Nab tanggal 14 November 2019 tentang penunjukanHakim
31 — 8
fakta yang terungkap dipersidangan,yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barangbukti yang diajukan dipersidangan, bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Abdul Muthalib RT.16 KelurahanSangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegaratelah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabusabu yang tersimpandalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna alumunium warna putihyang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor112
73 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp5.061.000,00 (lima juta enam puluh satu riburupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat,putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor112/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 31 Juli 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding
105 — 15
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2016sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;Terdakwa tidak didampingi olen Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor112/Pid.B/2016/PN Bnr tanggal 12 Oktober 2016 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid.B/2016/PN Bnr tanggal 12Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/2016/PN Bnr Berkas perkara
32 — 12
Foto Copy putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor112/PDT/2010/PT MDN tanggal 25 Mei 2010, yang isi putusannya menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Medan No : 355/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 13Januari 2013 bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberitanda........... P2;Halaman 22Putusan Perdata No. 725/Pdt.G/2012/PNMdn.
173 — 55
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelahn membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Telah mencermati alat bukti surat dari kedua belah pihak yangberperkara ;Telah mendengar keterangan saksi Saksi;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBalikpapan pada tanggal 12 Juni 2019 dalam Register Nomor112
15 — 1
Alen Permadi, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen,namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ditunjukkan aslinya,sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 dan Nomor112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);Menimbang, bahwa bukti TR.9 bukti tulis berupa fotokopi struk Banklink dari Bank Mandiri atas nama Alen Permadi ke Bank
LOLY EVA SIMANJUNTAK,SH
Terdakwa:
1.ERLANGGA YUDISTIRA Als ANGGA
2.JOKO KHAIRMAN Als GONDRONG
21 — 4
milik Terdakwa Joko Khairman Als Gondrong diperoleh Terdakwadari Ces (DPO); Bahwa maksud dan tujun Terdakwa memilik narkotika jenis shabu untukdijual kembali;Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yangmeringankan (a de charge) dan alatalat buktibukti lainnya;Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2603/Pid.Sus/2020/PN LbpMenimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan BuktiSurat berupa Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor112
ALOYSIUS ALO
Tergugat:
1.ANDI SOEDHARTA
2.MIRIANA TUNGGAL
140 — 55
., & Associated, yang berkedudukan diJalan Kolombeke, RT 015 RW 005, KelurahanNangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, ProvinsiNusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 6 Agustus 2020, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 12Agustus 2020 dibawah register nomor112/SK.PDT/8/2020/PN Mme, yang selanjutnya disebutSODAQAL cisssaxwewe sieseevamawns ee ssi vamawe viass seamen rae PENGQUgatMelawan:1.
62 — 10
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Surat Kuasa Khusus Nomor112/G/2018/PN Jth tanggal 2 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai ParaPenggugat;Lawan:1. Haji Imran Haji Abdullah, Kewarganegaraan Indonesia, umur + 66 tahun,pekerjaan Pedagang, Alamat Kel./Gampong Lambaro, Kecamatan InginJaya, kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepadaFATCHULLAH, S.H. dan KHAIRIYATI, S.H. Advokat pada kantor Advokat Penasihat Hukum FATCHULLAH, S.H. yang beralamat di Jl.
Pembanding/Penggugat II : JOFRINALDI SJOFKA Diwakili Oleh : Arnold Eka Putra, SH
Pembanding/Penggugat III : AZMAL AZIZ Diwakili Oleh : Arnold Eka Putra, SH
Terbanding/Tergugat III : Syaiful Husein, S.Pd dan Witeiadi, S.Pd
Terbanding/Tergugat IV : Israr A, S.Pd dan Arnedi, S.Pd, MM
Terbanding/Tergugat V : Drs. M. Mustafa Kamil dan Alfiandri, M.Pd
Terbanding/Tergugat VI : A. Maulana Lubis, S. PD, M.Si dan Efri Syahputra, S.Ag, M.Pd
Terbanding/Tergugat VII : Drs. Noviar, M.Pd dan Drs. Ade Pebrian, M.M.Pd
Terbanding/Tergugat VIII : Radimas, S.Pd dan Hj. Indrawati, S.Pd, M.M.Pd
Terbanding/Tergugat IX : Drs. Safwan dan Syamsul Alam, S.Pd
Terbanding/Tergugat X : Suwarno, S.Pd.SD dan Aster, S.PdK
Terbanding/Tergugat XI : Drs. Darmalis, M.Pd dan Drs. Trikora Irianto
Terbanding/Tergugat XII : Prof. Dr. Supardi US, M.M., M.Pd dan Drs. Dian Mahsunah, M.Pd
Terbanding/Tergugat XIII : Amran, S.Pd dan Drs. Armen
Terbanding/Tergugat XIV : Inhendri Abbas, S.Pd, MM dan Azrianto, S.Ag
Terbanding/Tergugat XV : Suhendri, S.Pd, M.Si dan Darmawi, S.Pd
Terbanding/Tergugat XVI : Drs. Dasrizal, M.P
Terbanding/Tergugat XVII : Dr. Hj. Zusmelia, M.S.i
Terbanding/Tergugat XVIII : Drs. Yazirman Murad, M.Pd, dan Rimelfi, S.PdI, MM, MA
Terbanding/Tergugat XIX : Hasanuddin, S.Pd, MM dan Alfisol, S.Pd
Terbanding/Tergugat XX : Drs. Burhanuddin, MM dan Indra Jasman, S.Kom, M.Kom
Terbanding/Tergugat XXI : Drs. Afrizal, M.Pd dan Zulkifli
Terbanding/Tergugat XXII : Drs. Nofrizal Isra, M.Pd dan Badriyah, S.Pd
Terbanding/Tergugat XXIII : Dr. Asniur, S.Pd, M.Pd dan Drs. Nofri Anten, M.Pd
Terbanding/Tergugat XXIV : Drs. Delfion dan Rianofiardi, S.Pd
Terbanding/Tergugat XXV : Alsiswandri, S.Pd dan Sukman, S.Pd
Terbanding/Turut Tergugat XXV : 24. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia C.q. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
Terbanding/Turut Tergugat XXVI : Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
149 — 120
huruf d Peraturan Menteri Hukum danHak Azasi Manusia Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar danPerubahan Data Yayasan, pada pokoknya menyatakan bahwa dokumenperubahan data yayasan harus dilampiri dengan Surat Pernyataan tidak dalamsengketa, sedangkan Terbanding semula Tergugat telah melakukan gugatandi Pengadilan Negeri Padang yang terdaftar dibawah register Nomor112
22 — 3
sebagai alat bukti yangsempurna dalam perkara ini.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan 1.5 dua orang saksi sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1 sampai dengan T.5 MajelisHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa bukti 1.1, T.2 dan 1.5 hanya berupa fotokopi dan tidakmenunjukkan aslinya tanpa bukti lain tidak dapat dijadikan alat bukti( dikesampingkan ) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112
43 — 15
pihak selama keduanya terikat perkawinan, ataualasanalasan lainnya, yang menurut hakim dapat dijadikan alasan untukmelakukan contralegem atas ketentuan dasar tersebut;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugatterkait pembagian harta bersama lebih lanjut, berdasarkan gugatan Penggugatdan keterangan saksisaksi Penggugat, Majelis Hakim perlu menyatakanterlebin dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinanyang kemudian telah bercerai secara resmi, berdasarkan Akta Cerai Nomor112
67 — 22
tanggal 28 November 2017 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : BAMBANGHARDIJUSNO, SH Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada KantorHukum BAMBANG HARDIJUSNO, SH & PARTNERS, beralamat diKomplek Griya Praja Karimun Blok E No. 26 Kelurahan Teluk UmaHalaman 1 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid B/2017/PN TbkKecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2017, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Nomor112
182 — 173
ayat 11 Peraturan BupatiRokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman TeknisPelaksanaan Pemilihnan Penghulu Serentak yang berbunyiPanitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten yangselanjutnya disebut Panitia Monitoring Pemilihan PenghuluHalaman 18 dari 112 Putusan Nomor : 34/G/2017/PTUN.PBRadalah Panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukungpelaksanaan pemilihan Penghulu, kedudukan PanitiaPemilinan Kepala Desa Tingkat Kabupaten/Kota juga diaturdalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyiPanitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten/Kota yangselanjutnya disebut Panitia Pemilinan Kabupaten/Kota adalahPanitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkatKabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihanKepala DesaBahwa adapun tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten diaturdalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 6ayat (2) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun
ESRA
Tergugat:
PT. BANK MANDIRI PERSERO
162 — 69
2020/PN SdwMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi dalamjawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti Surat berupa bukti T1 sampaidengan T11 yang seluruhnya adalah fotocopy yang telah diberi materaisecukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilaipembuktian menurut hukum, kecuali bukti T2, T8, T9, T10 dan T11 yangmerupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;Menimbang, bahwa terhadap suratsurat yang diajukan tanpaditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor112
1.RASYID WIRAPUTRA, S.H
2.ALENSI KUSUMA DEWI, S.H.
3.DEDY NURJATMIKO, S.H.,M.H
Terdakwa:
Joni N Teding Alias Iwan
101 — 43
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor112/Pid.B/LH/2021/PN Blip tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp tanggal 15Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN