VII/15/2010 tanggal 15 Juni2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.2 Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24061/PP/M.VII/15/2010 tanggal 15 Juni 2010 diucapkan pada tanggal 15 Juni 2010, dikirimmelalui surat Nomor: P.1193/SP.23/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang disampaikansecara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak NomorRegistrasi : 2010071907210001 tanggal 19 Juli 2010.3 Bahwa

permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet on vankelijkeverklraard); Membebankan biaya perkara kepada Pemohon = yang berjumlahRp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Penetapan tersebut diberitahukan kepadaPemohon pada tanggal 16 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohondengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 2013sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1193

sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri TangerangNomor: 1197/Pid.Sus/2015/PN.Tng tanggal 23 Nopember 2015 tersebut,Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding padatanggal 30 November 2015, dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum/Terbanding pada tanggal 1Desember 2015 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat untuk Mempelajari Berkas PerkaraNomor: W29.U4/1192/HN.01.10/X1/2016 dan Nomor: W29.U4/1193

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingtersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telahmengajukan surat memori banding tertanggal 21 Maret 2019 yang diterimadi Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 21 Maret 2019 dan memoribanding tersebut telah dikirim sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada PaniteraPengadilan Negeri Enrekang untuk diserahkan kepada Para Terbandingsemula Para Penggugat sebagaimana surat Panitera Pengadilan TinggIMakassar tanggal 28 Maret 2019 Nomor W22U/69/1193

Nomor :389/51/X/1996 tanggal 26 Oktober 1996, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, bermeteraicukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;( Bukti T.1) .Foto kopi akta kelahiran atas nama ANAK I, Nomor :9462/XI/1997 tanggal 01Nopember 1997 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala KantorCatatan Sipil kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya;( Bukti T.2) .Foto kopi akta kelahiran atas nama ANAK II, Nomor : 1193

foto copy) ; 2 BuktiP : Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.709Kp.04.10Thn.1992, tanggal 27 Juli 1992, Tentang Penempatan Yudi Hermawanpada Kantor Imigrasi Kelas I SoekarnoHatta (foto copy sesuai asli) ; 3 BuktiP : Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.22Kp.04.02Th.1993, tanggal 22 Pebruari 1993, Tentang Pengangkatan YudiHermawan sebagai Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ;4 BuktiP : Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : A2.11.55Kp.04.10.Th.1193

Badrun Bungasawa selaku Kepala DinasSosial Kabupaten Tojo Una Unapada tanggal 5 Juni 2015, menerbitkanSurat Keputusan Nomor 460/506/ Dinsos/2015 tentang PenetapanCalon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una Una TA2015 yang menetapkan 1193 KSM dalam 132 KUBE di 23 desa di 2Kecamatan di Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengahmenerima bantuan sosial sebesar Rp2.388.000.000,00;Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, Direktur PenanggulanganKemiskinan

Badrun Bungasawa selaku Kepala DinasSosial Kabupaten Tojo Una Unapada tanggal 5 Juni 2015, menerbitkanSurat Keputusan Nomor 460/506/ Dinsos/2015 tentang PenetapanCalon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una Una TA2015 yang menetapkan 1193 KSM dalam 132 KUBE di 23 desa di 2kecamatan di Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengahmenerima bantuan sosial sebesar Rp2.386.000.000,00;Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, Direktur PenanggulanganKemiskinan

Ref. 1193/BSRRO/KLMJKT/III/19 tertanggal 4 Maret 2019. Penolakan yang dilakukan olehTergugat bukan keputusan yang diambil tanpa pertimbangan tetapimerupakan keputusan yang diambil melalui proses penilaian dan analisisyang menyeluruh dari berbagai pihak dan seluruh dokumentasi yangtersedia.Perlu Tergugat tegaskan bahwa klaim Penggugat ditolak karenaberdasarkan hasil penilaian, klaim Penggugat tidak memenuhi syarat danketentuan dikabulkannya suatu klaim yang diatur dalam Polis.

Surat dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat 1 No.SYS/SomASWT/027/III/2019 tertanggal 4 April 2019 perihalTanggapan Surat ASWATA No. ref: 1193/BSRRO/KLMJKT/III/19tanggal 4 Maret 2019;37.6. Surat dari Tergugat 1 kepada kuasa hukum Penggugat No.026/CLSR/AWT/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 perihal Jawaban atasSurat SYS Law Office No.

Pekalongan Nomor 800/1193/ tahun 2013,Tanggal 23 Oktober 2013 tentang Susunan Tim Analisa Jabatan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.9. 1 bendel Surat perintah Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan bulan Januari Desember Tahun 2014 tentang Jadwal supervisi pejabat struktural RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.10. 1 bendel Surat perintah Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan bulan Januari Desember tahun 2015 tentang Jadwal Supervisi Pejabat Struktural RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan

Pekalongan Nomor800/1193/ tahun 2013,Tanggal 23 Oktober 2013 tentang SusunanTim Analisa Jabatan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.1 bendel Surat perintah Direktur RSUD Kraton KabupatenPekalongan bulan Januari Desember Tahun 2014 tentang Jadwalsupervisi pejabat struktural RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.1 bendel Surat perintah Direktur RSUD Kraton KabupatenPekalongan bulan Januari Desember tahun 2015 tentang JadwalSupervisi Pejabat Struktural RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.1 bendel Surat Perintah

BupatiPekalongan Nomor 821.2/443/2012 tanggal 3 Januari 2012)selanjutnya disebut TERDAKWAI, selaku Pemimpin Badan LayananUmum Daerah (BLUD) Kraton Tahun 2012 2016 (mengacu padaSurat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 445/ 96 Tahun 2010tanggal 22 Maret 2010 jo Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor445/ 335 tanggal 21 Nopember 2011 juncto Peraturan Bupatimengenai Tata Kelola BLUD RSUD Pekalongan), dan selakuPenanggungjawab Tim Analisa Jabatan (berdasarkan Surat PerintahDirektur RSUD Kraton Nomor 800/1193

Surat Perintah Direktur RSUD Kraton Nomor 800/1193/Tahun2013, tanggal 23 Oktober 2013 tentang Tim Analisa JabatanRSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.d. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2013, tanggal 30Desember 2013 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) RSUD Kab. Pekalongan.e.

Faktor nilai level jabatandan level posisi jabatan, rumus perhitungan insentif atau tunjangan.Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas sebagai tim analisa jabatandan tim evaluasi adalah:a.Surat Perintah Direktur RSUD Kraton Nomor 800/1193/tahun 2013ditunjuk menjadi Tim Analisa Jabatan RSUD Kraton KabupatenPekalongan sebagai Ketua Pokja Penunjang Organisasi.. Surat Perintah Direktur RSUD Kraton Nomor 800/896/tahun 2014ditunjuk menjadi Anggota Tim Evaluasi Remunerasi RSUDKraton Kabupaten Pekalongan..

Namun sejak tahun 2013berubah menjadi penghitungannya menjadi 1 sistem yaitumenggunakan penilaian kinerja yang disebut dengan remunerasi,kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut Direktur memben tuktim analisa jabatan Nomor 800/1193/tahun 2013 yang tugasnyamembuat uraian jabatan masingmasing staf pada bagianadministrasi keuangan perencanaan di luar medis dankeperawatan.

Menyatakan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana sesuai denganAkta Pengikatan Hak Tanggungan Nomor 1193/APHT/MEGA/X/2012 danHalaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pat.G/2015/PN PmlAkta Pemberitan Hak Tanggungan Nomor 21/2012 tanggal 22 Februari2012 juncto Perjanjian Kredit Nomor 102/PMLUKM//12 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;6.

No. 2311 K/Pid/200711.Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2007 sampai dengantanggal 19 Juni 2007 ;12.Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 20 Juni 2007 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2007 ;13.Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi tanggal 3 Agustus 2007Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;14.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1193/2007/2311K/PP2007/MA tanggal 14 Nopember 2007Terdakwa diperintahkan untuk ditahan

Saksi menerangkan bahwa surat keterangan nomor: 868 / 1193/01.12/2016 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas PeternakanKabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat tertnaggal 29 Juli2016 dari keterangan saksi bertujuan untuk membantah pengklaimanpara tergugat l, tergugat Il dan tergugat Ill dalam eksepsi danjawabanya. 22222 22 nnn one nnn nnn nnn nnn nnn ene nen ne> Sdr.

Peternakan Kecamatan Wera KabuapatenBima NTB, surat keterangan Camat Kecamatan Wera Kabupaten BimaNTB termasuk surat keterangan nomor: 868 / 1873.9/01.12/2015 dansurat keterangan nomor: 868 / 1193 /01.12/2016 yang diterbitkan olehsdr. Saksi sendiri adalahresmi dan syah serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 797" 20020 22219.

. ; 5n2 nen nne en nne eneBahwa Gubernur DKI Jakarta dalam mengangkat PENGGUGAT menjadi gurudidasarkan pada keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lou kota JakartaNomor 1193.A Tahun 1996 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah DaerahKhusus lbukota Jakarta sebagaimana yang sudah diubah dengan keputusanGubernur Kepala Daerah Khusus lou kota Nomor 3 Tahun 2002.

Atas Nama : SURATINEMDengan batasbatas sebagai berikut :Utara : M. 714 GSNO 77/1976Timur : Tanah P.U.Selatan :M. 599 GSMO 1193/1975Barat : M. 598 GSMO 1192/19757) SHM No. : 599Terletak : Provinsi Jawa Tengah, Kab. Batang, Kec. Gringsing, DesaLeboLuas : + 5630 m?Atas Nama : SURATINEM bt, DJOJO SUPARTODengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Bekas hak yasan KibtijahTimur : Tanah P.U.Selatan : Bekas hak yasan DimjatiBarat >m 598 g.s. 1192/758) SHMNo. :11Terletak : Provinsi Jawa Tengah, Kab.

atas hak obyek sengketa dalamperkara aquo ini di Pengadilan Agama.Setelah Para Penggugatsecara hukum dinyatakan sah sebagai Ahli waris atas obyeksengketa, barulah Para Penggugat bisa mengajukan gugatanPerbuatan Melawan Hukum Terhadap Tergugat sesuai dengankedudukan sebagai Persona standi in judicio, sehingga unsurPerbuatan Melawan Hukum terpenuhi,Eksepsi Premptoir yang mana gugatan yang diajukan oleh parapenggugat sudah daluwarsa perkara, sebagaimana diterakan dalampasal 1991,pasal 1992 dan pasal 1193

Badrun Bungasawa selaku Kepala DinasSosial Kabupaten Tojo Una Unapada tanggal 5 Juni 2015, menerbitkanSurat Keputusan Nomor 460/506/ Dinsos/2015 tentang PenetapanCalon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una UnaTA 2015 yang menetapkan 1193 KSM dalam 132 KUBE di 23 desa di 2Halaman 7 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2017/PT PALKecamatan di Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengahmenerima bantuan sosial sebesar

Badrun Bungasawa selaku Kepala DinasSosial Kabupaten Tojo Una Unapada tanggal 5 Juni 2015, menerbitkanSurat Keputusan Nomor 460/506/ Dinsos/2015 tentang PenetapanCalon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una UnaTA 2015 yang menetapkan 1193 KSM dalam 132 KUBE di 23 desa di 2kecamatan di Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengahmenerima bantuan sosial sebesar Rp2.386.000.000,00;Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, Direktur PenanggulanganKemiskinan

Kampung Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten AcehSingkil, yang ditaksir seharga Rp. 90.000.000, (sembilan puluhjuta rupiah)d. 1 unit bangunan toko yang berbahan kayu dengan luas 4 meterdan panjang 5 meter beserta Depot Isi Ulang Air Minum, yangterletak di Kampung Ujung Bawang Kecamatan Singkil KabupatenHalaman 3 dari 70 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.SklAceh Singkil, yang ditaksir seharga Rp. 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah). 1 Unit Mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nomor PolisiBL.1193

Kampung Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten AcehSingkil, yang ditaksir seharga Rp. 90.000.000, (sembilan puluhjuta rupiah)i. 1 unit bangunan toko yang berbahan kayu dengan luas 4 meterdan panjang 5 meter beserta Depot Isi Ulang Air Minum, yangterletak di Kampung Ujung Bawang Kecamatan Singkil KabupatenAceh Singkil, yang ditaksir seharga Rp. 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah)Halaman 57 dari 70 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.SkIj.1 Unit Mobil Innova Reborn warna hitam dengan Nomor PolisiBL.1193

Penjualan Fuel Retail Marketing di Balikpapan, TMT 01 Oktober2012 sampai dengan sekarang; Bahwa Surat Tugas Ahli dari General Manager Marketing Operation Region VInomor 1193/F16400/2013S8 tanggal 11 Desember 2013 perihal Penunjukan Ahli,untuk memberikan keterangan sebagai ahli sebagaimana permintaan dari Kepolisiansesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti yang terdapatdalam Bab I Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 22

Tanah kebun sawah di Desa Kamanga luas 1193 m? Surat Ukur tanggal5 November 1971, dengan batasbatas sebagai berikut:Utara dengan : J. Mamesah/W. Turangan;Timur dengan : W. Turangan/F. Manarisip;Selatan dengan: A. Kawuan;Barat dengan : J. N. Lumunon;Hal. 4 dari 27 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2014n. Tanah kebun sawah di Desa Kamanga/Panasen luas 634 m? Surat Ukurtanggal 10 November 1971, dengan batasbatas sebagai berikut:Utara dengan :S. M. Kembuan; Timur dengan : T. H.

Surat dari Syam & Syam Law Office Nomor 1193/SS/KX/AHL/11tertanggal 21 September 2011, perihal: Peringatan keIlll sehubungandengan Kecelakaan M.V. Gulf Ahmadi di IBT Terminal, Kota Baru,Kalimantan (Bukti P11);v. Surat dari Syam & Syam Law Office Nomor 11110/SS/X/AHL/11tertanggal 31 Oktober 2011, perihal: Insiden M.V. Gulf Ahmadi di IBTHalaman 5 dari 28 hal. Put.