Pasal17/ ayat (1) huruf b UndangUndang No mor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTuban, tanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAYITNO bin LANTIP telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kegiatanHal. 2 dari 9 hal. Put.

Pasal 17 (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah da n meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat ( 13 ) UU No.18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud hasilhutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat bulat, kayu bulat kecil, kayuolahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat ( 2 ) UU No.18Tahun 2013 Tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekirapukul 10.00 WIB bermula ketika Petugas Polsek Plandaan bersama denganPetugas Polmob Perhutani KPH Jombang melaksanakan patrol bersamamendapati terdakwa JARWO Bin SARNAN sedang mengangkut kayu jati ebanyak6 (enam) batang : 1 (satu) batang ukuran 70cm x13

bersalah dan dijatuhipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diriTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula hal hal yang memberatkan danyang meringankan bagi Terdakwa :Hal hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa dapat merusak Sumber Daya Alam;Hal hal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa menyesali atas perbuatannya;Mengingat Pasal pasal 83 ayat ( 1 ) huruf b 12 huruf e Jo UU RI No.18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, danPasal pasal dari UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang HukumAcara Pidana serta Pasal pasal dari Peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

.$.215,26 (dua ratus lima belas koma duapuluh enam Dolar Amerika );Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurutPasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal55 ayat (1) ke1 PidanaATAU:KEDUA :Bahwa terdakwa AMINUDIN NASUTION Als UDIN Bin EFENDI NASUTION danterdakwa CHANDI Als KUYAK Bin MARBAWI bersama saksi YANTI EVAHNASUTION Als EVA Binti EFENDI NASUTION (perkara diajukan terpisab

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHPMenimbang, bahwa atas dakwaan yang telah diajukan terhadap terdakwatersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 27Juli 2015 dan atas eksepsi tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi padatanggal 3 Agustus 2015 sebagai,ama tercantum dalam Berita AcaraPersidangan.

mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakimdengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungdakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf bJo Pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal55 ayat (1) Ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN.Blsbaik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Je) Beeharus

Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim.MENGADILI1. Menyatakan terdakwa Jamil Bin Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan cara tidak sah. 2.

W4578HQ.Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa JAMIL BIN ABDUL KARIM telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalamkawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebagaimana diatur dalam dakwaanmelanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor: 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMIL BIN ABDUL KARIM dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan ;3.

Pasal 82 Ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 8Tahun 1981 dan peraturanperaturan hukum lain yang bersangkutan serta musyawarah MajelisHakim.4.5.MENGADILIMenyatakan terdakwa Jamil Bin Abdul Karim telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan cara tidaksah.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

No. 128 K/PID.SUSLH/2017alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salahmelakukan:Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya yakni dalam hal menerapkan penjatuhan hukuman Pasal 89 Ayat (1)Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

pidana di bawah ancaman minimumsebagaimana ditentukan dengan tidak melalui pertimbangan hukum yangsistematis, jelas dan logis penerapannya dalam kasus ini:Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 11Oktober 2016, Nomor 272/Pid.Sus/2016/PN.Tbn, oleh karena dakwaanPenuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka seharusnyaTerdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89Ayat (1) Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karenaJudex Facti telah keliru dalam dalam menerapkan hukum;Bahwa mengenai pembuktian unsurunsur dakwaan, Judex Factisependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukantindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;Bahwa mengenai

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RENARDI PANGESTU Als DIDI Bin ISMAIL FAHMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG MERUPAKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENARDI PANGESTU Als DIDI Bin ISMAIL FAHMI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiahtujuh puluh lima sen);Putusan nomor 552/Pid.Sus.LH/2020/PN Jmb 9Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dalam putusan ini:Menimbang, bahwa terdakwa didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU No 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka MajelisHakim akan membuktikan dakwaan tersebut, dengan unsurunsur sebagai berikut:1.

pidana sebagaimanadiuraikan dalam surat dakwaan tersebut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf padadiri terdakwa, maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai denganUndangundang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan Pasal (1)KUHPidana atas tindak pidana tersebut Pengadilan menjatuhkan pidana atas diriterdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU No18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakimtidak menemukan halhal yang menjadi dasar penghapusan/pemidanaan pidana,baik untuk alasan pembenar dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan,sehingga Terdakwa menurut hukum~ adalah cakap dan harusmempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;Menimbang, bahwa karena selurunh unsurunsur dari dakwaan tersebuttelah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa tindak pidanasebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut telahterbukti maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalan dakwaan tersebut oleh karenanyaterdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa didalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU No18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan inijuga mengatur pidana denda, maka terhadap Terdakwa

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasilhutan pada setiap segmen kegiatan dalam penataausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahuiTerdakwa pada saat mengangkut kayu milik Mara dari Tandikek ke Pulasansebagaimana yang telah dipertimbangkan pada Ad.2 di atas, tidak dilengkapi dengansuratsurat terkait dengan sahnya kayu tersebut yang apabila memperhatikan

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahterpenuhi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan unsur orang perseorangan;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, orangperseorangan adalah orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutansecara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayahhukum Indonesia;Menimbang,

bahwa berdasarkan hal tersebut maka haruslah dibuktikanTerdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana, telah melakukan perbuatanperusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibathukum di wilayah hukum Indonesia;Menimbang, bahwa perusakan hutan menurut Pasal angka 3 UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahproses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar,penggunaan kawasan hutan tanpa izin,

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pidana penjarayang diatuhkan harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selainmenjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkanpidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amarputusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, danperaturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI :5Menyatakan Terdakwa ISLENG YOGUSMANBin EMSATION Pgl.

Pasal 12 huruf d UU RI No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal55 ayat (1) ke le KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkaraint;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa . MUHAMMAD Bin HASAN, terdakwa Il. M. ISA BinISMAIL, dan terdakwa III. MARZUKI Bin UMAR tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPrimair, Subsidair;2. Membebaskan Para terdakwa dari dakwaan Primair, Subsidair;3.

Putusan No.126/PID.SUS/2014/PTR(enam koma satu dua dolar Amerika Serikat) maka akibat perbuatanterdakwa Negara dirugikan Rp. 7.497, (tujuh ribu empat ratus sembilanpuluh tujuh rupiah) ditambah 6,12 US $ (enam koma satu dua dolarAmerika Serikat;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 Ayat (1) Huruf a dan huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUH.Pidana.Menimbang, bahwa setelah mendengar

2014 Nomor 93/Pid.Sus/2014/PN.BKS yangdidalam putusannya telah menyatakan terdakwa ZULKIFLI ALAMIN als.AMIN bin KADI telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana turut serta mengangkut hasil hutan yang tidakdilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan menjatuhkanpidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesarRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulankurungan;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan barangSiapa yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a dan hurub b dipidana palingsingkat 1 (Satu) tahun penjara dan paling lama 5 (lima) tahun penjara sertadenda paling sedikit sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut,ternyata telah menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 83ayat (1) huruf a dan

Pasal 82 ayat (1) huruf b Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : Orang perseorangan yang dengan sengajaHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN.Rbg.10melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masingmasing unsur tersebut, akandipertimbangkan halhal sebagai berikut:10Bahwa obyek dari pasal

Pasal 82 ayat (1) huruf b Undangundang RINomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan denganpasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004, denganmempertimbangkan pula bahwa munculnya UU R.I.

Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat diketahui bahwapasal 78 ayat (5) serta Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentangKehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 bukanmerupakan pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian majelisberpendapat perbuatan yang diatur dalam pasal pasal tersebut adalah berkaitan dan sejenis;Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan asas Kemanfaatan dan Keadilansebagai

Sus/2015/PN.Tbh Halaman 9 dari 16Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa dengan dakwaantunggal yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI, Nomor 18 tahun2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan faktafakta

yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI, Nomor 18 tahun2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengandung unsurunsur sebagai berikut :1.

Pasal 83 ayat(1) huruf b UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan WHutan, sehingga Maajelisberkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan yang tidakdilengkapi Surat Keterangan Hasil Hutan Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yangmenyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 83 ayat(1) huruf b UndangUndang Nomor 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, makaMajelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal denganperbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusanini;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwadari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

rupiah),Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketigasebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 11 ayat (4) UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1 Setiap orang;2 dengan sengaja melakukan penebangan pohon diluar kawasan hutankonservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidakuntuk tujuan komersial, dilakukan oleh orang yang bertempattinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan tanpa memilikiizin dari pejabat yang berwenang;Ad. 1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalamdakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskanTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupunalasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal

Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah memberantaskegiatan illegal logging;Halhal yang meringankan : e Terdakwa sopan dipersidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya;e Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;e Terdakwa belum pernah dipidana;Mengingat, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 11 ayat (4) UU RI Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa Sugiman tersebut secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan penebangan pohon diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluanpribadi dan tidak untuk tujuan komersial, dilakukan oleh orang yangbertempat tinggal sekitar kawasan hutan dilakukan oleh orangperseorangan

82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ps/ 55ayat (1) ke? KUHP;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahundikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,( lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan3.

Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN.Tbn.4e Bahwa akibat Perbuatan terdakwa SUCIPTO Bin WARJI Perhutani KPHJatirogo mengalami kerugian sebesar Rp.740.000,(tujuh ratus empat puluhribu rupiah).nnnnn Perbuatan terdakwa SUCIPTO Bin WARuUI sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 12 huruf b Jo pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) Jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHPATAUKEDUASeem Bahwa ia terdakwa SUCIPTO Bin WARJI bersama KAMTO danSISWANTO (keduanya

SISWANTO untuk mewujudkan tindak pidana termaksud, sebagaimana telahdiuraikan dalam pertimbanganpertimbangan tersebut di atas ;ooneee Menimbang, bahwa dari halhal yang telah majelis uraikan tersebut diatas,majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b Undang Undang RI Nomor18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 ayat

Pasal 12 huruf c Undangundang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;2.

SIKUN NARSI, SUKAR (DPO), YUDIONO(DPO) pihak Perhutani Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp.767.518,(tujuhratus enam puluh tujuh lima ratus delapan belas rupiah);Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undangundang No 18tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;ATAUKEDUABahwa ia terdakwa JARWO BIN KASIDIN bersamasama denganterdakwa MISKUN ALS.

SIKUN NARSI, SUKAR (DPO), YUDIONO(DPO) pihak Perhutani Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp. 767.518,(tujuhratus enam puluh tujuh lima ratus delapan belas rupiah);Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2020/PN NgqwPerbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undangundang No 18tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;ATAUKETIGABahwa ia terdakwa

SIKUN NARSI, SUKAR (DPO), YUDIONO(DPO) pihak Perhutani Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp. 767.518,(tujuhratus enam puluh tujuh lima ratus delapan belas rupiah);Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 87ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf m Undangundang No 18tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,para terdakwa dipersidangan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jopasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telahterpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (bewijs

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yangdimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atauditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutantetap.Bahwa perusakan hutan adalah proses,cara,atau perbuatan merusak hutanmelalui kegiatan pembalakan liar,oenggunaan kawasan hutan tanpa izin ataupenggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan,yang telah ditunjuk, ataupun yangsedang

diproses penetapannya oleh pemerintah (pasal 1 ayat (3) UU RI Nomor18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan).Bahwa pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayusecara tidak sah yang terorganisasi (pasal 1 ayat (4) UU RI Nomor 18 tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan).Bahwa penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatanterorganisasi yang dilakukan di kawasan hutan untuk perkebunan dan /ataupertambangan tanpa izin Menteri

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan)Bahwa pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutankayu dan bahan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakatdengan tetap menjaga kelestariannya (pasal 1 ayat (9) UU RI Nomor 18 tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan)Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 266/Pid.B/LH/2018/PN StgBahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa

yang diberikan oleh menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayupada hutan produksi melalui kegiatan memanen atau penebangan, pengayaan,pemeliharaan, dan pemasaran (Pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 18 tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan);Menimbang, bahwa yang dimaksud surat keterangan sahnya hasil hutanadalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (Pasal 1 angka 12 UU RI Nomor18 tahun 2013 tentang

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan);Menimbang, bahwa yang dimaksud terorganisasi adalah kegiatan yangdilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang ataulebih, dan yang bertindak secara bersamasama pada waktu tertentu dengan tujuanmelakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal didalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisionaldan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuankomersial

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat(1) KUHPidana.ATAUKeduaBahwa Terdakwa MUNASIR Als.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jopasal 55 ayat (1) KUHPidana.Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.BlsATAUKetigaBahwa Terdakwa MUNASIR Als.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat(1) KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut:GUS IRWANDI Bin SYAHMUNIR dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga dengan Terdakwa;e Bahwa saksi adalah anggota

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan mengangkuthasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa MUNASIR Als NANANG Bin SUMARDI (Alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turutserta melakukan mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secarabersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena

melanggar hukum.Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Keputusan DireksiPerum Perhutani nomor : 664/PKTS/DIR/2010 tanggal 01 oktober 2010,maka nilai kerugian rill yang dialami oleh Perum perhutani KPHHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.Bojonegoro adalah sebesar Rp 712.752 (tujuhratus duabelas ributujuhratus limapuluh dua rupiah)wonnnnne Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Ataun Bahwa terdakwa Wito, H Bin Sadi pada hari Senin tanggal 09November 2020 sekira pukul 11.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktudalam tahun 2020 bertempat di dalam hutan negara petak 132 A RPH SokoBKPH Gondang turut tanah desa Soko Kec.

penyidik Polsek TemayangBerdasarkan Surat Permintaan dari Penyidik Polsek TemayangPolresBojonegoro tentang permintaan Keterangan sebagai saksi AHLIsehubungan dengan adanya tindak pidana Setiap Setiap orang dilarangmelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izinyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilakukan oleh orangperseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasanhutan , pasal 82 ayat (1) huruf b atau pasal 82 ayat ( 2 ) UURI No. 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang terjadi pada Pada hari Senin 09 November 2020 sekira pukul 11.00Wib, bertempat di dalam hutan negara petak 132 A RPH Soko BKPHGondang turut tanah desa Soko Kec.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undangundang Nomors Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

bukti di persidangan;Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagaiberikut:1 Menyatakan terdakwa WAKIMIN Bin WARJO, tersebut terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memanfaatkanhasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar, yang bertempattinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan," sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 huruf h Jo pasal 83 ayat (3) UndangUndang RI.Nomor: 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,dalam Dakwaan Kedua.Hal. 1 dari 10, Put.

maka kepadanya haruslahdibebani membayar biaya perkara;Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas dan dikaitkan dengantujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakankedamaian dalam masyarakat, maka menurut Majelis Putusan di bawah ini telah cukupmemenuhi rasa keadilan;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undangundang serta hukum yangberkaitan dengan perkara ini terutama Pasal 12 huruf h jo Pasal 83 ayat (3) UndangUndangRI Nomor 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan danUndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa WAKIMIN bin WARJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yangdiduga berasal dari hasil pembalakan liar, yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan"2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4(empat) bulan dan denda Rp 500.000, (lima

Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasanhutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat ( 2 ) UU No.18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum pada hari Jumattanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 WIB

menerimatukar, menerima titipan, Menyimpan,dan / atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat ( 13 ) UU No.18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud hasilhutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat bulat, kayu bulat kecil, kayuolahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat ( 2 ) UU No.18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana teruraidalam unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa selain menebang juga membawakayu tersebut untuk disimpan di rumah yang rencananya nantinya kayu tersebutakan dijual oleh Terdakwa dan tidak ada ijin apapun dari pemerintah sehubungandengan hal tersebut;Menimbang

dan dijatuhipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diriTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula hal hal yang memberatkan danyang meringankan bagi Terdakwa :Hal hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa dapat merusak Sumber Daya Alam;Hal hal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa menyesali atas perbuatannya;Mengingat Pasal 12 huruf b, m Jo pasal 87 ayat ( 1 ) huruf c UU RI No.18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, danPasal pasal dari UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang HukumAcara Pidana serta Pasal pasal dari Peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa MISNADI bersalah melakukan tindak pidanaMengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalamdakwaan melanggar pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2.

Penuntut Umum, makaharus dapat dibuktikan perobuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindakpidana yang didakwakan terhadapnya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengandakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 12 huruf e jo pasal83 ayat (1) huruf b UU RI no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yaitu perobuatan terdakwaMisnadi melanggar pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangberdasarkan rumusannya unsurunsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:1.

atau kekayaan yangteroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka unsursetiap orang, tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajibansebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orangperorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang ataukorporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannyasesuai dengan hukum yang berlaku, in casu UndangUndang Nomor 18tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yangdikecualikan oleh UndangUndang sebagaimana diatur di dalam KUHP;Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telahmenghadapkan seseorang yang bernama MISNADI sebagai terdakwa kepersidangan, dimana terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana diuraikan diatas yang bertempat di hutan produksi petak 38wilayah RPH Sumber Jati masuk Dusun Manggung, Desa Sumber Jati, Kec.Silo,