Ditemukan 539 data
MUSYARRAFAH ASIKIN,SH
Terdakwa:
Matius Siman Alias Bapak Refan Alias Bapak Penni
36 — 18
e Bahwa korban kemudian duduk di samping saksi dan bertanya kepadasaksi berapa partal mi cing dan saksi menjawab dengan mengangkatjari yang menunjukan angka tigae Bahwa korban kembali mengatakan ah, tiga partai, berarti kamu jugamau main dan dijawab saksi masih ada orang kecil seperti saya, maintinju juga kemudian Terdakwa menegur dengan mengatakan begitumemang ituyang ditujukan kepada korban sampai akhirnya korban danTerdakwa saling berdebat namun dilerai oleh para saksi yang ikutmenontone Bahwa
Terbanding/Terdakwa : TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA
98 — 94
Pananjung yang disaksikanPanwascam, serta tidak ada yang keberatan;Bahwa kehadiran saksi dari calon legislatif atau partai adalah untukmengawasi pelaksanaan rekapitulasi dan untuk mewakili kepentinganlegislatif atau partal yang memberikan mandat untuk menjadi saksi,sehingga hasil rekapitulasi atau penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel.Pananjung, yang telah disekapati dan ditandatangani oleh saksisaksidan PPK yang disaksikan Panwascam pada lembar Model DAA1 DPRDKab/Kota adalah merupakan rekapitulasi
RAHMAN ABDI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
2.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
3.NOOR CAHYATI
186 — 25
dalam partai Hanura sendiri, yangdengan kata lain adalah perselisihan tersebut perselisihan internal partai,dimana sebelumnya kedudukan Penggugat adalah sebagai anggota / kaderpartai Hanura selanjutnya telah mengajukan pengunduran dirinya dan masukmenjadi anggota atau kader partai lain dalam hal ini adalah partai NASDEM,dan kemudian mengundurkan kembali dari Keanggotaan partai Nasdem danberniat bergabung kembali kepada partai Hanura, sehingga hal ini dapatdikatagorikan sebagai perselisihan internal partal
138 — 37
Bahwa kemudian ketentuan mengenai Hak Anggota Partai telah diatur didalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015sebagai berikut:Hak Anggota1) Mengikuti kegiatan partai yang diperuntukan bagi seluruh anggota; 2) Memilih dan dipilin menjadi pengurus partai atau jabatanjabatan lain yang ditetapkan oleh partai;3) Memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada Dewan Pimpinan Partaidengan cara sebaikbaiknya sesuai mekanisme partal. .
Syaiful Rusdi
Tergugat:
1.M. Yasin Kara, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional PAN
2.Zulkifli Hasan, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional DPP PAN
3.Pujianto, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Malang DPD PAN
86 — 69
berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk:a Menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;b Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;c Memutus pembubaran partal politik; dand Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umumBahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29Tahun 2013, tentang Penetapan Hasil
Catur Tristono, SE.,
Tergugat:
Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
122 — 34
bahwa Pasal 87 ayat (4) UU ASN pasca putusan MahkamahKonstitusi Nomor 87/PUUXVI/2018 mengatur : PNS diberhentikan tidak denganhormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; c. menjadi anggota dan/ataupengurus partal
103 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ismail Hasan (Terdakwa) sebagai ketua umumDPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan, bahkan hampir semuasaksisaksi yang dihadirkan dalam persidangan juga secara nyatamenyatakan bahwa sebenarnya dana talangan yang dikeluarkan oleh H.Ismail Hasan (Terdakwa) adalah jauh di atas nilai Banpol yang hanyaRp80.752.944,72 tetapi merelakannya dengan hanya menerimapengembalian dari dan Banpol itupun hanya bisa menutupi sebagianhutang partal saja;c. Bahwa terhadap hutang partai terhadap H.
YANDRY DARMADY
Tergugat:
1.PT. AUTOSTAR MANDIRI TEKNOTAMA
2.FRANSISKA alias SUCI NILAWATI
3.HARYANTO
118 — 49
Prinsip kontrak partal(party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlakujuga dalam proses penyelesaian perkara, yang hanya mengikat kepadapihak Penggugat dan pihak Tergugat saja, dan sita eksekusi / sita jaminanyang telah letakkan tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yangtidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan.
1.Fajar Yulianto, S.H.
2.Edi Kusbiyantoro, S.H.
3.Meirita Pakpahan, S.H.
Terdakwa:
NURIZKY alias RIZKY alias IZKY bin IRWAN TRIPUTRA
379 — 367
DAYAT (Sekretaris partal) bertemu dengan sdr. DEDI (No HPsdr. DEDI 082229999072) dan sdr. PIAR di sebuah warung kopi diParit baru Selakau, dan sdr. DEDI menunjukan video tersebutkepada kami bertiga, dan setelah itu kami pulang, dan sdr. DEDIsempat meminta uang kepada kami untuk hotel namun oleh ketuatidak lagi dilayani. Bahwa saksi tidak mau menanggapi hal tersebut walaupunsdr. DEDI tetap sering melepon saksi. Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sdr.
BADRI KODRI adalah anggota partaidan sedang ada masalah sehingga hal tersebut harussepengetahuan dari ketua partal. Bahwa Selain sdr. DEDI dan sdr. PIAR masih ada orang lainyang menawarkan video tersebut kepada saksi yaitu seseorangyang mengaku bernama sdr. GERY. Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr. GERYbaru belakangan ini saksi mengetahui bahwa sdr GERY adalah jugamerupakan warga Pemangkat yang tinggal di Gg. Setia, yang saatini Sedang menjalani hukuman di Penjara.
SIGIT SAMBODO, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
RAJAB WALIULU, S.Pd Alias RAJAB
234 — 163
SBBBahwa saksi hadir dalam kegiatan acara kampanye tatap muka tersebutdari awal hingga akhir acaraBahwa pada acara kempanye tatap muka tersebut dihadiri kurang lebih20 (dua puluh) orangBahwa saksi menjawab pertanyaan dari masyarakat menyangkut Statussekolah Muhamdiyah kapan jadi sekolah Negeri.Bahwa posisi terdakwa duduk bersama/bersebelahan di kursi palingdepan dengan saksi.Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN DrhBahwa pada kegiatan kampanye tatap muka tersebut menggunakanatribut partal
Ir. BUDIMAN, MT.
Tergugat:
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
206 — 96
Pasal 87 Ayat (4) UU ASNPNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:Halaman 54 dari 97 halaman Putusan Nomor: 213/G/2019/PTUNJKT.. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakeyahatanjabatanatau tindak pidanakejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;. menjadi anggota dan/atau pengurus partal
tahun dan pidana yang dilakukandengan berencana.# Pasal 250 PP 11/2017PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. dipidana dengan pidana penjara ataukurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karenamelakukantindakpidanakejahatanJabatan atautindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;. menjadi anggota dan/atau pengurus partal
1.HIBURAN BUNAWOLO
2.JUMALUS GAHO
3.SADARI GAHO
4.MULIADI BUNAWOLO
5.PRESTASI GAHO
6.Jamalus Gaho
Tergugat:
1.Kepala Desa Tuwaso
2.Kepala Desa Tuwaso, Kecamatan Hibala, Nias Selatan
180 — 83
Menjadi pengurus partal politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 22 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUNMDN. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanganundangan;J.
50 — 10
No.154/Pdt.G/2011/PN.Medan tanggal 23Maret 2011 ternyata telah DIBATALKAN Mahkamah Agung R.I. sesuaiReg No. 643 K/PDT.SUS/2011 tanggal 18 Oktober 2011, yang amarputusannya sebagai berikut :MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DEWANPIMPINAN CABANG (DPC) PARTAl BURUH KOTA MEDAN,Pemohon Kasasi II : DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI17.18.18BURUH PROPINSI SUMATERA UTARA, Pemohon Kasasi Ill :DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Elektison Somi
Termohon:
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
251 — 175
PP Larangan PNS menjadi Anggota Parpol Pasal 2 ayat (1)yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadianggota dan/atau pengurus partal politik Bahwa terhadap PNS yang menjadi anggota dan/atau penguruspartai politik, UU ASN memberikan sanksi tegas yaitu berupapemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal87 ayat (4) yang berbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:c.
122 — 48
Secara hukum Penggugat tidak memiliki alasan yang patutuntuk tidak mengetahui segala dokumen yang menjadi persyaratanTergugat II Intervensi karena dokumen Bacaleg dari Partai gerindra adadalam penguasaannya sesuai tugas dan kewenangannya sebagai TimPenjaringan Partal; 22222 none n once nnn nnnOleh karena itu Penggugat mendalilkan baru mengetahui 3 (tiga) harisetelah adanya Keputusan Tergugat tanggal 11 Mei 2014 tentangPenetapan perolehan suara dan kursi partai polilik, serta penetapan calonterpilin
91 — 32
dengan bukti surat / suratHalaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Atbbukti, baik berupa akte otentik maupun akte di bawah tangan yangkebenarannya diakui oleh kedua belah pihak yang membuat akte di bawahtangan tersebut, sedangkan keterangan saksi sifatnya hanyalah mendukungatau melengkapi bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1875 KUHPerdata, pasal 288RBg apa bila akta bawah tangan memenuhi unsur dibuat secara sepihak atauberbentuk partal
Terbanding/Penggugat : RADIUS SIMBOLON
80 — 64
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota partal;b. Melanggar AD/ART dan/atau Keputusan Konggres, RapatPimpinan Nasional dan Peraturan Partai;c.
Sachiko Nakamura alias Fatimah Binti Akitaka Nakamura
Tergugat:
1.Ir. Herry Eko Priyono Bin D. Murjono
2.Nina Herlina Binti Mochamad Awa
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Jawa Barat
121 — 23
memeriksa permohonan eksepsi dimaksud;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon II tersebut, Pemohontelah menolak semua dalil eksepsi sebagaimana selengkapnya dalam repliktanggal 30 Agustus 2018;Menimbang, bahwa eksepsi Termohon II sebagaimana tersebut terdiridari 2 hal, yaitu pertama mengenai kewenangan relatif bagi Pengadilan AgamaPurwakarta, dan kedua mengenai tidak jelasnya penggunaan kata gugatan ataupermohonan, Pemohon dan Termohon atau Penggugat dan Tergugat di dalamperkara yang bersifat partal
62 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidaktercapai penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadlan Negeri;Bahwa oleh karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II adalah perselisihan partai politik dan belum diselesaikan olehinternal partai maka gugatan Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: DEWAN PIMPINAN PUSAT(DPP) PARTAl
1.MONICA SEVI HERAWATI, SH
2.VANANDA PUTRA, SH
Terdakwa:
SABARUDDIN DT. SARIMARAJO PGL. SABAR BIN M, SYAH ALM.
104 — 29
tertanggal 09 Februari 2018 tersebuttidak ada ditindak lanjuti oleh Pihak DPRD dan wakil DPRD sampai sekarang.Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa mengirimkan surat tersebut,saksi WELLY tidak ada menjatuhkan talak kepada saksi.Bahwa saksi menerangkan kepentingan Terdakwa mengirimkan surat tersebutadalah ingin mempertanyakan tindak lanjut peristiwa yang dialami saksi.Bahwa saksi menerangkan menurut saksi, Terdakwa mempunyai kapasitasuntuk mengirim surat tersebut karena Terdakwa merupakan pengurus partal