Ditemukan 3979 data
Urut Berdasarkan
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kag Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 12
108 — 12
Bahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.
Register : 07-11-2014 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 225/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 8 Juni 2015 — FIRLI IRNANDA;KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
75 — 69
75 — 69
pelanggaranberat, sekolah harus memberikan alternatif pilinan sekolah lain yangsetara atau sejenis, jangan sampai anak dipecat tanpa adapendidikan lebih lanjut ;e Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah siswa didikmelakukan penyalah gunaan narkoba, melakukan pembunuhan dantindakan yang menimbulkan cacat permanen/ tetap ;e Bahwa bimbingan untuk anak yang melanggar tata tertib adalahbimbingan konseling, dilakukan oleh guru BK yang memberikanpenyadaran dan pemahaman bahwa pelanggaran itu melangar
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 27/G/2018/PTUN.BL Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 6
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 6
denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Putus : 15-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Gto Tanggal 15 Oktober 2018 — - RAHMAT HIDAYAT PULUHULAWA alias YAYAT
229 — 51
229 — 51
AmanahFinance;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melangar pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusiaatau Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan
Register : 24-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 197/PID.SUS/2019/PT SMG Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : GHOFURUROCHIM, SH. Alias Pak. AWI Bin H. SAMSUDIN Diwakili Oleh : Dr.H.TEGUH PURNOMO,SH. M.Hum.M.Kn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MASRURI ABDUL AZIZ SH
131 — 72
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MASRURI ABDUL AZIZ SH
131 — 72
Pembentukan timtimtersebut bukanlah sebuah tindakan yang melangar aturan karena tidakdiatur secara tegas mengenai larangan pembentukan tim sukses didalam UU Nomor 7 tahu 2017 tentang Pemilu maupun peraturan KPUtentang Kampanye. Dalam konsepsi hukum pidana terdapat adagiumjika tidak diatur berarti boleh dilakukan. Bahwa terkait pemberian danpenuisan nama dalam buku dukungan juga direncanakan dengan baik,tetapi maksud dan tujuannya, untuk memonitoring perkembangan Calegdalam memperoleh dukungan.
Putus : 11-07-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 13/G/2013/PTUN.Mdo Tanggal 11 Juli 2013 — Penggugat: MUHYIN IYABU, SE
Tergugat: BUPATI BOALEMO
137 — 68
137 — 68
Pengawasan dan pengendalian represif merupakan tindakan administratifyang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap :a) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selakuwakil pemerintah tentang pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pegawai negeri sipil yang melangar peraturanperundangundangan dibidang kepegawaian.b) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawain atau Gubernur selakuwakil pemerintah selain pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pegawai negeri sipil yang melanggar
Register : 07-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN MANADO Nomor 328/Pid.B/2020/PN Mnd Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ROMLY SALIJO,SH
Terdakwa:
RENGGA NUGRAHA JOSEPTIA PRATAMA KABUHUNG
86 — 8
ROMLY SALIJO,SH
Terdakwa:
RENGGA NUGRAHA JOSEPTIA PRATAMA KABUHUNG
86 — 8
untukpembayaran BBN1 (Biaya Balik Nama) di Wilaya Masingmasingmelainakan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untukkepentingan terdakwa sendiri.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur yangdilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan denganpekerjaannya atau barang itu berhubungan dengan pekerjaannya ataujabatannya atau karena la mendapat upah uang tidak terbukti.Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umumberpendapat unsur dalam dakwaan primair melangar
Register : 15-02-2013 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 21-K/BDG/PMT-II/AD/II /2013 Tanggal 13 Maret 2013 — T Letda Ckm
87 — 53
87 — 53
factiedalam menjalankan peran yang kedua ini, dengan menjatuhkanhukuman tambahan berupa PDTH kepada Terdakwa , adalahsuatu tindakan dan keputusan yang berlebihan, melebihi darikewenangan yang diberikan oleh Hukum Acara Pidana Militer.Dalam hal ini yudex factie telah melanggar aturan sebagaiberikut :(1) Melanggar Pasal 67 UU RI No.31 tahun 1997berikut penjelasannya.(2) Melanggar azasazas UU RI No.31 tahun 1997yaitu : Azas kesatuan komando Azas komandan bertanggung jawab terhadapanak buahnya.(3) Melangar
Register : 02-08-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN PINRANG Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Pinrang Tanggal 27 Februari 2014 — H. JARRU sebagai Penggugat
ITATI DIKE Dkk sebagai Para Tergugat
98 — 7
98 — 7
Pengugat sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secarakekeluargaan tetapi Tergugat tidak mau dan berkeras tidak akan menyerahkan tanahsengketa tersebut kepada Penggugat dan mengklaim tanah sengketa tersebut adalahmiliknya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untukmendapatkan penyelesaian secara hokum ;Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati sertamengklaim bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya merupakan perbuatanmelawan hukum/melangar
Register : 18-03-2013 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 25-01-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 62/PID.SUS/AN/2013/PN.JBI Tanggal 23 April 2013 — R. SATRIO WEBYSONO. NC Alias TIO Alias DOCI Bin NURKHOLIS SK
98 — 28
98 — 28
Pertama melanggar Pasal 81 (2)Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak, Atau KeDua melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalambentuk dakwaan Alternatif (pilihan), maka menurut teori Hukum Pembuktian dandalam praktik peradilan, Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan dakwaanyang faktanya lebih dominan ditemukan di persidangan, yang dalam hal ini Hakimmemilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama in casu melangar
Register : 27-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN
36 — 16
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN
36 — 16
. ; Saksi ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalamdunia Kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaranbebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut telah melangar Undangundangsebagaimana di atur dalam UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) maupun bukti lainnya yang meringankan
Register : 12-06-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 488/Pdt.G/2019/PA.Sim Tanggal 7 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 4
17 — 4
Justru sebenarya Pemohon lah sebagai seorang Suami yang tidakmempunyai komitmen dan telah nyata melangar janjijanjinya sebelum dansetelah menikah dengan Termohon.. Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah mengusir Pemohon,akan tetapiPemohonlah yang selalu jarang pulang kerumah kontrakan Perum kodimKota Tebing Tinggi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon padawaktu itu..
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor 26/Pid.B/2016/PN Ksp Tanggal 10 Maret 2016 — BAYU RIAN RINALDI Als BAYU Bin MAKMURI
40 — 2
40 — 2
adalah DIRMAN (DPO);Bahwa benar terdakwa hanya mengangkat beberapa tim/packrokok.e Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yangditunjukkan didepan persidangan;e Bahwa benar, terdakwa menyesal atas perbuatannya.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut umum telah mengajukandakwaan subsidairitas yaitu Primair melangar
Register : 07-12-2013 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN Tanggal 16 Oktober 2014 — SATRIA ADI GUNA , Dkk VS REKTOR UNIVERSITAS PEMBAGUNAN PANCA BUDI MEDAN
501 — 313
501 — 313
berat, apabiladihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Rektor No.278tentang Pelanggaran Disiplin Mahasiswa sebagaimana diuraikan dalampertimbangan angka 7 yang mana dalam peraturan disiplin tersebut tidak mengaturmengenai kategori pelanggaran disiplin, Majelis hakim berpendapat bahwa tindakanTergugat yang memberhentikan Para Penggugat berdasarkan alasan yang tidaksecara tegas dan jelas diatur dalam peraturan yang menjadi dasar terbitnya objeksengketa adalah merupakan tindakan yang melangar
Putus : 19-04-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 36/PDT.G/2011/PN.BJN Tanggal 19 April 2012 — H. NUR ASYIK BUCHORI, S.T. VS H. ACHMAD NUR EFENDI
113 — 25
113 — 25
Halmana TERGUGATberdasarkan kontrak Perjanjian Pemberian Pekerjaan dengan Penggugat,TERGUGAT tidak pemah melakukan Perbuatan Melangar Hukmn(onrechtmatige daad), karena prestasi pekerjaan TERGUGAT telahdisetujui bersama berdasarkan Perjanjian Kontrak. Bahwa laporan Polisiyang diduga adanya tindak pidana adalah hak dari semua warga Negara,sehingga terhadap keberadaan ceque sekarang telah disita polisi sebagaibarang bukti ;4. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT posita poin nomor 34, 35, 36, dan37.
Register : 14-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 322/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 3 September 2020 — Pembanding/Penggugat : IRA EMILIA Diwakili Oleh : RINGKAS BANGUN, SH
Terbanding/Tergugat : RIPHO RICARDO TARIGAN,
147 — 144
Terbanding/Tergugat : RIPHO RICARDO TARIGAN,
147 — 144
VidePutusan Hal 9 No 44. ketentuan Pasal 1365 KHUPerdata, berbunyi tiapperbuatan yang melangar hukum dan membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.6.
Register : 12-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Skb Tanggal 7 Juni 2017 — ADE HILMAN Bin KASNA
199 — 24
199 — 24
perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjuttelah terbukti sehingga unsurini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPrimair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
Register : 14-07-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PA PALU Nomor 455/Pdt. G/2017/PA.Pal Tanggal 6 Desember 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
27 — 17
27 — 17
memberi kesempatan kepada para pihak untukmemilih mediator ;Majelis Hakim langsung menentukan hari sidang, padahal padasidang pertama pihak prinsipal tidak hadir dalam persidangan;Hakim mediator tidak bersungguhsungguh dalam menjalankantugasnya sebagai mediator, terlihat dengan tidak adanya panggilankepada pihak yang tidak hadir yaitu Pemohon, untuk melakukanmediasi;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkara a quo, tidak patutuntuk dilanjutkan, dan juga baik Majelis Hakim maupun HakimMediator telah melangar
Register : 08-12-2014 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN AMBON Nomor 211 / Pdt. G /2014 / PN. Amb Tanggal 8 September 2015 — WILLEM ADOLOF PATTY, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. DR. Kayadoe Kudamati RT. 005/RW. 08 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
M E L A W A N ;
AUGUST HUBERTHUS TUPENALAY, pekerjaan Purnawirawan Polri, Alamat Halong Baru Jln. Wolter Monginsidi RT 001/RW 01 Desa Halong, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
104 — 30
104 — 30
:e Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Leonardo.S.Siongan.e Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya.e Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik August.Huberthus.Tupenalay(TERGUGAT).e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya.Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1169 tanggal 12 Oktober 1998 adalahsah milik Penggugat.5 Menyatakan perbuatan penguasaan Tergugat atas objek sengketa tanpasepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan yangmelawan hukum dan tanpa hak karena melangar
Register : 21-09-2011 — Putus : 22-12-2009 — Upload : 21-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 184/Pdt.G/2009/PN.SKA Tanggal 22 Desember 2009 — GO LINAWATI DKK
232 — 152
232 — 152
Bank Mutiara, Tbk) (classrepresentative ) / PENGGUGAT CLASS ACTION dapat diterimabertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakilikepentingan hukum dari anggota kelompok, dinyatakan sahbertindak untuk diri sendiri dan sekaligus untuk anggotakelompok;Menyatakan TERGUGAT CLASS ACTION telah melangar asas asasdan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merugikanPENGGUGAT CLASS ACTION sebagai Konsumen;Menghukum kepada TERGUGAT CLASS ACTION untuk ~ membayarkerugian