Kemudian, Pasal 82 UUPT Nomor 1/1995 menegaskan bahwaDireksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan ataupengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Faktanya, Tergugat Rekonvensi telah mengadakan RUPS LB pertamatanggal 8 Maret 2007 dan RUPS LB kedua tanggal 22 Maret 2007 namuntidak memenuhi quorum dan karenanya mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 67 UUPT Nomor 1/1995). Sedangkanpengajuan permohonan penetapan quorum RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri merupakan hak dan/atau kewenangan eksekutifperseroan in casu Direksi (vide Pasal 73 ayat (6) jo. Pasal 82 UU PT Nomor1 Tahun 1995);Bahwa berdasarkan Permohonan Tergugat Rekonvensi, Pengadilan NegeriJakarta Barat dalam Penetapan Nomor 008/PDT.2007/PN.JKT.BAR.

Pasal 69 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun1995 patut diragukan karena Agus Sutanto (Tergugat Rekonvensi) adalahsaudara kandung dari Alm. Andi Sutanto (Ayah Penggugat Konvensi , Il,lll, MM dan V) dan saudara kandung dari Alm. Gunawan Sutanto (SuamiPenggugat Konvensi VI Yunita Koeswoyo) dan mengetahui persis tempatkediaman (domisili) Alm.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu bahwaPenggugat/Termohon Kasasi pada saat penambahan modal perseroandengan tidak melakukan penawaran kepada pemegang saham secaraproposional dimana dalam UUPT mensyaratkan bahwa penambahan modalperseroan harus terlebih dahulu dilakukan penawaran kepada parapemegang saham dengan demikian penambahan Modal PT.BatutamaMenikam Nusantara tersebut menjadi cacat hukum dan harus dinyatakanbatal demi hukum.

Eksepsi Diskualifikasi :a.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satu diantaranyaadalah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksisebagaimana diatur dalam pasal 94 dan Pasal 105 UUPT.Disamping itu, pengaturan mngenai hal yang sama juga

Selanjutnya,mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta tatacara pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sertaPutusanNomor : 111/Pdt/2015/PT.KPG. hal15halhal yang bersifat teknis lainnya ditetapkan lebih lanjut dalamAD Perseroan (Pasal 94 ayat(4) UUPT).Terkait dengankewenangan RUPS tersebut, M.

Yahya Harahap dalam bukunyate yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas menyatakan7sebagai berikut : Pengangkatan Anggota Direksi menjadikewenangan mutlak RUPS, ketentuan tersebut ditegaskan padapasal 94 ayat (1) UUPT. Selanjutnya ketentuan ini dipertegaslagi oleh Penjelasan pasal itu, bahwa kewenangan RUPSmengangkat anggota Direksi tidak dapat dilempahkan kpaaorgan Perseroan lainnya.

Dan baru dilaporkan kepada KementerianHukum dan HAM melalui Akta Berita Acara RUPSLB Nomor. 5tanggal 2 November 2010 ;Perlu kami sampaikan bahwa penetapan perubahan ADmeruakan kewenangan RUPS berdasarkan pasal 19 UUPTdan hal tersebut telah dilaksanakan oleh RUPS PT SK, namuntidak segera ditindalanjuti oleh Direksi PT SK yang seharusnyabertanggung jawab dalam pengaktean dan pelaporan kepadaKementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalampasal 21 UUPT.

Yahya Harahap dalamPutusanNomor : 111/Pdt/2015/PT.KPG. hal48bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, menyatakansebagai berikut:Pengangkatan Anggota Direksi menjadi kewenangan mutlakRUPS, ketentuan tersebut ditegaskan pada Pasal 94 ayat (1) UUPT. Selanjutnya ketentuan ini dipertegas lagi oleh Penjelasanpasal itu, bahwa kewenangan RUPS mengangkat anggota Direksitidak dapat dilimpahkan kepada Organ Perseroan lainnya. Berartikewenangan itu mutlak berada di tangan RUPS.

Berdasarkan Pasal 1 UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas harus memenuhi unsurunsSur : 1) Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuanmodal; 2) Didirikan atas dasar perjanjian ;3) Melakukan kegiatan usaha ; 4) Modalnya terbagi sahamsaham ;5) Memenuhi persyaratan yang ditetapbkan dalam UUPT sertaperaturan Pelaksanaannya ; b.

rupiah), walaupun PENGGUGAT TELAH MENGINGATKANTERGUGAT SECARA LISAN DAN TULISAN MELALUI SURATTANGGAL 25 FEBRUARY 2009 (vide P5) DAN MELALUI RUPS LUARBIASA TANGGAL 16 MARET 2009 (vide P6) agar TERGUGATmenyetorkan sisa kewajiban yang masih harus dibayarkan namunTERGUGAT TETAP MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PRESTASINYAyang dinyatakan melalui suratnya tertanggal 20 Maret 2009 (vide P7) ;Dengan demikian TERGUGAT tidak tunai memenuhi prestasinya danperbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 dan 2 UUPT

Zegen NusantaraHal 6 Putusan No. 756/PDT/2018/PT.DKIIndonesia, berupa : Tanah berikut bangunan setempat dikenaldengan Manurpungan 20, RT.002/RW.001, Kelurahan Manurpungan,Kecamatan Sukolio, Surabaya, Jawa Timur, termasuk harta lainnyayang akan disusulkan kemudian ;Bahwa apa yang diuraikan dalam butir 6 diatas telah sepatutnyasesuai Pasal 97 UUPT No. 40 / 2007 ;7. Bahwa Para Pihak bersepakat memilin domisili hukum di PengadilanNegeri Jakarta, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;8.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta direksiTergugat, sesuai Pasal 97 UUPT No. 40/2007, atas nama :a. Hariman Prayogo selaku Komisaris PT. Zegen NusantaraIndonesia, berupa : Tanah berikut bangunan setempat dikenaldengan Dian Istana C 2/5, RT.002/RW.008, Surabaya 60228,Jawa Timur, termasuk harta lainnya yang akan disusulkankemudian ;b. Jaya Wisesa Suganda selaku Direktur PT.

INDO PANGAN SENTOSAhalaman 54 dari 89 halPutusan Nomor:104/Pra.Pid/2016/PN.Jak.Selberdiri sudah berdasarkan Undangundang Perseroan terbatas UUPT nomor 40 tahuin 2007 dan sudah mendapat pengesahan dariKementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan hasil produksi dariPT. INDO PANGAN SENTOSA berbeda dengan PT. BIKA JAYAFOOD;. Bahwa posita PEMOHON pada halaman 11 s/d hal 16menyatakan..... berdasarkan hasil Audit dari auditor Independenterhadap keuangan PT.

Saham minimal dilakukan satu kali dalam setahun,sedangkan apabila terdapat transaksi kecil yang ditentukan dalamanggaran dasar tidak perlu melaporkan pada RUPS namun dapatdilaporkan kepada komisaris;Bahwa RUPS adalah wadah para pemegang saham yang harusdilaksanakan paling sedikit setahun sekali itupun paling lama 6bulan setelah tutup buku perseroan;Bahwa RUPS Luar Biasa bisa saja dilakukan, namun jumlahnyaberapa yang harus menyetujui diantara para pepegang saham tidakditentukan secara jelas dalam UUPT

namun menurutahli kalau seandainya akan membuka rekening pribadi untukperseroan maka harus ada persetujuan RUPS;Bahwa ketika direksi menggunakan rekening pribadi yang tidakdilaporkan dalam RUPS maka hal tersebut tidak sesuai denganprinsipprinsip kKepengurusan perseroan secara baik;Bahwa ketika seorang direksi akan mengalihkan asset perusahaanmelebihi 50 % harus persertujuan RUPS itu yang diatur UUPT;Bahwa apabila tidak ada RUPS kemudian dilakukan pengalihanasset maka pada dasarnya itu merupakan

karena dalam UUPTmewajibkan bagi perseroan untuk melakukan RUPS;Bahwa kalau ada kesepakatan untuk tidak melakukan RUPS makahal tersebut melakukan pelanggaran dan pelanggaran secaraberkelanjutan karena RUPS diatur didalam UUPT;Bahwa apabila tidak menyelenggarakan RUPS maka perseroantersebut telah melakukan pelanggaran karena UUPT mewajibkanuntuk melakukan RUPS;Bahwa kalau terjadi kepengurusan perusahaan tidak sesuai denganUUPT misalnya direksi dalam melakukan pengurusan perseroanyang penyebabnya

juga terdapat andil dari komisaris makamekanismenya tersebut telah melanggar apa yang telah diaturdalam UUPT;Bahwa kalau direksi didalam melakukan kepengurusan tibatibamelakukan RUPS luar biasa dan hal tersebut tidak disetujui olehKomisaris maka menggunakan mekanisme yang lain karena padadasarnya siapapun tidak dapat menghalangi untukmenyelenggarakan RUPS;Bahwa menurut ahli apabila terjadi kekisruan didalam pengurusanperseroan maka penyelesaiannya sebaiknya melalui mekanismeperdata;.

No.1903 K/Pdt/2014Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete. enyataan ini didasarkan oleh halhal sebagai berikut: Bee) Features8.1.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 147 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai"UUPT ") pembubaran Perseroan yang disebabkan oleh likuidasi harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut:(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator

telah menjalankan kewajibanhukumnya berdasarkan UUPT ;Bahwa Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan perbuatanPemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat !) yang dikualifisirsebagai perbuatan melawan hukum, dikarenakan berdasarkan uraian diatasterlihat secara jelas dan nyata lahwa Pemohon Kasasi (semulaPembanding/Penggugat ) telah menjalankan kewajiban hukumnya, sertatidak menghindari tanggung jawab yang harus dipenuhi berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 228/2009 Jo.

No.1903 K/Pdt/2014 20.20Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete.Sea) Features dikabulkan dengan adanya Penetapan fomor 39/PEN.EKS/2010/PN Tng., tertanggal 8 September 2011 (selanjutnya disebutsebagai "Penetapan a quo");Bahwa Judex Facti telah keliru dalam meminta pertanggungjawaban PemohonKasasi (semula Pembanding/Penggugat ) secara pribadi berdasarkan prinsipPiercing The Corporate Veil, dikarenakan tidak teroenuhinya prasyarat yangdiuraikan dalam Pasal 3 UUPT, yaitu

Adapun tidak terpenuhinya prasyarat dalam Ketentuan Pasal 3 Ayat (2)UUPT didasarkan pada alasan sebagai berikut:20.1 Bahwa persyaratan perseroan sebagai badan hukum telah terpenuhi,bahkan Pemohon Kasasi (Ssemula Pembanding/Penggugat 1!) telahmelakukan likuidasi PT Hijau Pundinusa yang secara serta mertamenjadikan PT Hijau Pundinusa bubar.

hukummenggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaanPerseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.Bahwa sebaliknya, Pemohon Kasasi (sSemula Pembanding/Penggugat) telah menempuh jalur likuidasi untuk melunasi utang perseroan, dantidak ada fakta yang menunjukkan Pemohon Kasasi (semulaPembanding/Penggugat ) menggunaan kekayaan Perseroan.Pemohon Kasasi (Semula Pembanding/Penggugat ) telah melakukanlikuidasi terhadap PT Hijau Pundinusa sesuai dengan prosedur yangdiatur dalam UUPT

PrimaMamberamo Sukses tertanggal 17 Oktober 2018, yaitu pemberhentianPENGGUGAT selaku Direktur Utama ;UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 105 menyatakan:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya ;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS ;(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan

bersangkutan tidakberkeberatan atas pemberhentian tersebut ;(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;c. ltanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1); ataud. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ;Bahwa seluruh proses penghentian PENGGUGAT sebagai Direktur Utamatidak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT

Prima Mamberamo Sukses tertanggal 17 Oktober2018, PARA TERGUGAT memanfaatkan agenda: dan lainlain untukberkonspirasi mendepak PENGGUGAT dari jabatannya sebagai DirekturUtama ;Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4)UUPT, bahwa RUPS dalam agenda: dan lainlain tidak berhak mengambil keputusan kecuali seluruh pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalamRUPS dan menyetujui penambahan tersebut ;Berikut PENGGUGAT kutip lengkap Pasal 75 ayat (8) dan (4) UUPT(3).

Bahwa Para Tergugat menolak halaman 7 butir 8.5 yang mana Penggugatmenyatakan proses penghentian Penggugat sebagai Direktur Utama tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Banhwa dipandang seluruh pemegangsaham tetap berada di forum RUPS, maka usul ini dianggap dapat dijalankandengan sikap bulat untuk mengagendakan pembahasan agenda lainlain diisidengan perubahan dan pergantian pengurus ;Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UUPT yang mana isinyasebagai berikut:(3) RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat ;(4) Keputusan atas mata

(UUPT) dan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Bika Jaya Food yang dihadiri seluruhpara pemegang saham termasuk Tergugat pada Kamis tanggal24 Mei 2012 bertempat di Kantcr PT Bika Jaya Food pukul 09.00 wib,sebagaimana dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan NegeriCibinong Nomor 165/Pdt.P/2015/PN.Cbi tertanggal 5 Oktober2015 jo Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor25/Pdt.P/2017/PN.Cbi tertanggal 04 April 2017;2.

BIKA JAYAFOOD TIDAK MELAKUKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASANDENGAN ITIKAD BAIK DENGAN PENUH TANGGUNG JAWABSEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM KETENTUAN PASAL 92 UUPT jo. PASAL 97 UU PT DAN PASAL 108 UU PT jo. PASAL 114 UU PT,bahkan TERLAWAN/PENGGUGAT SELAKU DIREKTUR PT. BIKA JAYAFOOD DAN NASIR SELAKU KOMISARIS PT.

Penjelasan Pasal 94 ayat (7) dan ayat (8) UUPT yang dikutip tersebut di atas, maka KEPUTUSAN RUPS LBTERTANGGAL 24 MEI 2012 yang didalamnya memutuskanmenerima dengan baik pengunduran diri bapak Huseng Chandradari jabatan Direktur Utama PT Bika Jaya Food per tanggal 24Mei 2012 dan mengangkat Bpk. Azwar Siregar sebagai Direkturbaru PT.

Bahwa merujuk pada fakta PT Bika Jaya Foodmerupakan badan hukum perseroan maka segala sesuatutindakan PT Bika Jaya Food sesuai dengan UndangUndangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut dengan UUPT);4.

Bahwa pada faktanya,UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas tidak melarangseseorang yang memiliki saham di satu perseroan untukmendirikan perusahaaan lain dan sebaliknya memiliki sahamdiperusahaan lain,hal ini menunjukkan pemahaman Pelawanyang gagal paham terhadap UUPT.2.

Diaturdalam Pasal 97 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa: Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 92 ayat(1). Adapun dalam = menjalankan kepengurusan Perseroan, direksimenjalankannya untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan perseroan (vide Pasal 92 ayat (1) UUPT).

Sedangkan dalam Pasal 98ayat (1) UUPT diatur bahwa:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupundi luar Pengadilan.

Nampak dari ketentuan ketentuan dalam UUPT tersebutbahwa direksi PT mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu menjalankanpengurusan, dan sebagai perwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang UndangNomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang dimaksud dengan asuransiadalah :a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang poliskarena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangankeuntungan atau tanggungjawab hukum kepada pihak

benwenangbertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;2 Bahwa Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Termohon Pailit mengatur bahwa:Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggotaDireksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyaikepentingan yang bertentangan dengan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili olehdDewan Komisaris. 3 Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) dan (2) UUPT

dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perseroanadalah:anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingandengan Perseroan;Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyaibenturan kepentingan dengan Perseroan; atauHalaman 5 dari 38 Putusan Nomor.30/Padt.Sus.Pailit/2015/N.Niaga.Jkt.Pstc pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal selumh anggota Direksi atau Dewan Komisarismempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan';4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UUPT

dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar TermohonPailitsebagaimana dikutip di atas, maka Direktur Utama Termohon Pailit, yang diketahui dan juga diakui olehPemohon Pailit merupakan direktur utama dan pemegang saham dari Pemohon Pailit (melalui surat kuasa PemohonPailit), memiliki benturan kepentingandan dengan demikian tidak berwenang untuk mewakili Termohon Pailit;5 Dengan demikian, pihak yang benvenang mewakili Termohon Pailit sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) UUPT adalahanggota Direksi lainnya yang

Ketidakwenangan DirekturUtama tersebut didasarkan pada;1 Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Termohon Pailit yang menyatakan bahwa:Direktur Utama bersama dengan Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untukdan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.Dalam kasus ini, Saudari Fatmawati sebagai Wakil Direktur Utama Termohon Pailit tidak ikutmenandatangani surat tanggapan somasi tersebut;2 Merujuk pada ketentuan Pasal 99 ayat 1 huruf b Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT

AHU AH.01.1022201 tanggal 18 Juni 2012;Print out dari Kutipan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);Print out dari Data Perseroan PT. Multiline Shipping Services yang diterbitkan oleh MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia;Fotokopi sesuai dengan aslinya pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum, terhadap paratergugat (1) Direktur Utama PT. Multilintas Agung Perkasa yaitu Saudara Hiendra Soenjoto, (i1)PT.

Alamat (Error In Persona)121326272820Bahwa dalam butir 3 gugatan Penggugat mendaliikan bahwa selama Penggugatbekerja pada Tergugat, Penggugat tidak sepenuhnya mendapatkan haknya berupaupah/gaji sebagaimana Pasal 113 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas jo Pasal 12 an 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PTNichias Leakless Telison Gasket Manufacturing Nomor 52 tanggal 7 Desember1989, Akta Notaris James Herman Rahardjo, S.H. di Jakarta;Bahwa perlu diketahui bahwasanya Pasal 113 UUPT

Sehingga menjadi terang bahwa gugatan salah alamat karena ditujukankepada pihak yang tidak terkait dan tidak berwenang;6 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);31 Bahwa dengan adanya pengaturan dalam UUPT bahwayang menentukan gajiDewan Komisaris adalah RUPS, maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukankepada Pemegang Saham PT NLT karena yang menentukan gaji Penggugatselaku Presiden Komisaris adalah Pemegang Saham;32 Bahwa namun demikian, dari awal sampai akhir gugatan Penggugat

Penggugattelah salah alamat dalam mengajukan permohonan tersebut mengingat Tergugattermasuk Pengurus dan karyawannya tidak ada satu pun yang memiliki141536373839wewenang untuk menentukan besaran gaji/ upah Penggugat selaku DewanKomisaris Tergugat;Bahwa Penggugat pun bahkan tidak pernah mengajukan permohonan kenaikanupah/gaji kepada Pemegang Saham Tergugat, baik di dalam maupun di luarRUPS padahal Pemegang Saham Tergugatlah yang berwenang menentukan gajiPenggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 113 UUPT

SGI bukan diri pribadi dari masingmasing Tergugat III,IV dan V.Dalam Pasal 1 butir 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), menyebutkan:(5) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, Ssesual dengan maksud dantujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalamMmaupundiluarpengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.Dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT, menyebutkan:(1) Direksi mewakili

dalam melaksanakan fungsi tersebut.Oleh karena Perseroan Terbatas sebagai badan hukum pada dasarnyabersifikatfiksi yang lahir dari proses hukum yang tidak memilikiBadan, Jiwa dan Pikiran, maka berdasarkan kapasitas perwakilan yangdiberikan UU kepada Direksi, legal standing Perseroan itu jatuh kepadaDireksi, Namun ketentuan Pasal 7 ayat 4 UUPT No. 40 Tahun 2007menegaskan, bahwa Perseroan Terbatas baru memperoleh status badanhukum setelah mendapat keputusan pengesahan dari Menkumham,barulah sejak

) UUPT, berbunyji:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.Sekalipun seandainya dalam PT.

98 ayat (1) UUPT, menyebutkan:(1) Direksi mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luarpengadilan.Sehingga apabila Penggugat menarik atau menempatkan TergugatIildan IV secara pribadi dalam perkara aquo adalah salah alamat atausalah orang atau Error in Persona.Oleh karena gugatan Penggugat adalah salah alamat atau salah orang(Error in Persona), maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard).

Krandon, Pandowoharjo, Sleman,Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 196/Padt.G/2017/PN.SmnYogyakarta, dengan anggaran dasar yang telah disesuaikan denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) dan yang perubahan selengkapnya anggaran dasar dengansusunan pemegang saham dan susunan pengurus sejak UUPT, berturutturut termaktub dalam :(1)(2)(3)Termaktub dalam akta Nomor 20, tanggal 2882009 (dua puluhdelapan Agustus dua ribu Sembilan), dibuat di hadapan IRENEYULIA, SH, Notaris di

Buktibukti bahwa Penggugat BUKAN direktur atau anggotadireksi sebagaimana dimaksud oleh UUPT kami uraikanselengkapnya di bawah ini:a. Penggugat tidak tercantum dalam Akta Perseroan (Tergugatll) sebagai anggota direksi Tergugat IL..;b. Penggugat tidak pernah diangkat sebagai direktur melaluimekanisme RUPS Tergugat IL...;c.

Karena Penggugat BUKAN anggota direksi sebagaimanadimaksud oleh UUPT, maka Penggugat juga tidak mendapatkanHal. 27 dari 52 hal Put.No.404/Pat/2017/PT.

DKI.hak serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang direktursebagaimana dimaksud oleh UUPT..;29.Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa konsekuensi hukum dariPutusan Sela tersebut adalah bahwa Majelis Hakim telahmengabulkan kehendak Penggugat dalam Gugatannya yangmengharapkan agar dirinya dianggap sebagai direktur yang sah diTergugat Il Dengan adanya Putusan Sela ini, maka dapat dianggapbahwa selama ini Penggugat dalam menjalankan tugasnya diTergugat Il telah berstatus sebagai seorang direktur

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, melainkantunduk pada UUPerseroan Terbatas;Apabila merujuk pada UlUPerseroan Terbatas, pemberhentianPenggugat di Tergugat Il telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, sesuai uraian kami di bawah ini;Ketentuan Pasal 105 UUPT menyatakan:Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;Penjelasan ketentuan Pasal 105 UUPT menyatakan:Pasal 105 Ayat (1) Keputusan

Alasan pemberhentian Penggugat diTergugat Il telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPerseroanTerbatas tersebut di atas, yaitu bahwa Penggugat sudah tidakmemenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkandalam UUPerseroan Terbatas ini;Ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksibertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan untukkepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan;Namun demikian, Penggugat tidak mampu menjalankan pengurusanTergugat Il sesuai

Bahwa jabatan Direksi dan Komisaris bukan jabatan dalam hubungan Pekerjasebagaimana dijelaskan dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) dan UU tenaga Kerja No 13 Tahun 2013 (UUK). Direktur tidakdapat dikategorikan sebagai pekerja, namun termasuk sebagai Pengusaha.Direksi adalah posisi pimpinan yang ditentukan dan diangkat dalam proses RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)..

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUPT menyebutkan bahwa pengertianDireksi dalam Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliPutusan No. 297/Pat.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST Hal. 11 dari 33Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggarandasar.Bahwa terhitung tanggal 6 Agustus 1997 atau setelah berakhirnya masa jabatanTERGUGAT

Jabes Sihombing dari Perum PPD sebagaiDirektur Operasional PT Trans Batavia tidak dapat digunakan sebagai dasarhukum untuk menyataan PENGGUGAT masih berstatus sebagai Pekerja padaPerusahaan TERGUGAT karena sebagaimana pada pasal 1 angka 5 UUTK jopasal 94 ayat 1 jo pasal 92 ayat 1 dan 2 UUPT jabatan Direksi bukanlahPekerja.18.Bahwa melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Trans Batavia tanggal 16Juni 2009, PENGGUGAT sah diangkat dan menjabat sebagai Direktur PT TransBatavia dengan memperoleh gaji dan

Trans Batavia yang dituangkan dalam AktaNo. 15 tanggal 16 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Edi Priyono SH,maka PENGGUGAT bukanlah PEKERJA pada Perusahaan TERGUGAT.PENGGUGAT tidak pernah bekerja ke kantor TERGUGAT dan PENGGUGATtidak pernah lagi mendapat gaji dari Perusahaan TERGUGAT.27.Bahwa Direktur diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham yangberfungsi dan bertugas sebagai wakil pemegang saham dalam mengelolaperusahaan.Sesuai dengan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) danUU Tenaga Kerja No. 13 tahun 2013 (UUK), Direktur tidak dapatdikategorikan sebagai pekerja, namun termasuk sebagai pengusaha dansesuai dengan UUK, Direksi adalah Pengusaha yang dapat menjatuhkan sanksiPHK kepada Karyawan sehingga UUK tidak berlaku terhadap Direktur.e Pasal1 angka 5 UUK huruf bPengusaha adalah :orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdirisendiri menjalankan perusahaan bukan miliknyae Pasal 94 ayat (1) jo pasal 92 ayat 1 dan 2 UUPT,Direksi diangkat oleh

Padahal,berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UU PT, seharusnyakeputusan RUPS tersebut telah dituangkan ke dalam akta notaris (incasu Akta No. 13) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakkeputusan RUPS tersebut dibuat;Kalaupun keputusan RUPS tersebut hendak dituangkan kedalamakta notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UUPT, maka seharusnya hal itu dilakukan atau hanya dapat dilakukanpaling lambat sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.

Berdasarkan faktafakta yang telah dikemukakan di atas, maka terbukti bahwaAkta No. 13 adalah akta yang cacat hukum karena bertentangan dengan:(i) Pasal 94 ayat (1), ayat (7), ayat (8) dan Pasal 111 ayat (1), ayat (7), ayat (8)UUPT; dan;(ii) Pasal 19 ayat (1) jo.

Pasal 21 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU PT;Hal ini menjadi bukti bahwa Akta No. 13 yang merupakan Perjanjian diantarapara pemegang saham PT Universal Pratama Sekawan (Pemohon), jelasbertentangan dengan syarat obyektif suatu perjanjian sebagaimana diatur olehPasal 1320 KUHPerdata, sehingga menyebabkan Akta No. 13 menjadi bataldemi hukum karena terbukti bertentangan dengan UndangUndang (in casu UUPT);Oleh karenanya proses pengangkatan Tn. Hendra Kasono sebagai DirekturUtama dan Tn.

Pada butir di atas, sebelumnya Termohon telah mengemukakan tatacara pengangkatan direksi dan komisaris maupun perubahananggaran dasar suatu perseroan yang harus dipenuhi sebagaimanatelah ditentukan oleh undangundang (UUPT), sehinggapengangkatan dan perubahan tersebut dapat berlaku sah danmengikat secara hukum, baik bagi pihak di dalam maupun di luarperseroan,Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 836 K/Pdt.Sus/2012PAGE 1187.1.2. Begitupula dalam perkara a quo, sepanjang pengangkatanTn.

memiliki legal standing(kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara in cassu(legal standing Para Penggugat obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikutI.Il.14Kewenangan Mengadili A bsolut;1.Bahwa dalam angka 10 gugatan a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwapenerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

)karena RUPS yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPT;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalammenentukan sah atau tidaknya suatu RUPS;Bahwa berdasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN), Pengadilan TataUsaha Negara hanya berwenang untuk mengadili sengketa Tata UsahaNegara;Pasal 47 UU Peradilan TUN, berbunyi:Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara;Bahwa untuk menentukan suatu RUPS telah dilakukan sesuai dengan Pasal76 ayat (1) UUPT adalah Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan AQuo;1.Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT.

Putusan Nomor 310 K/TUN/20133030Bahwa dalam angka 10 gugatan a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwapenerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) karenaRUPS yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPT;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalammenentukan sah atau tidaknya suatu RUPS;Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 261/B/2012/PT.TUN.JKT maupun Judex

Bahwa Hak untuk mengadakan RUPS ini telah diatur dalam Pasal 79ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 (UU Perseroan) yang menentukanbahwa penyelenggaraan RUPS dapat dimintakan oleh :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari seluruh sahamdengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar menentukansuatu jumlah yang lebih kecil ataub. Dewan Komisaris;4.

NoAHU0147268.AH.01.11 tanggal 3 November yang dibuat di hadapannotaris Eny Wahjuni, SH, PEMOHON adalah pemegang saham sejumlah25.248 (Dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan) lembarsaham sebesar Rp.12.624.000.000 (Dua belas milyar enam ratus duapuluh empat juta Rupiah) atau 24 % dari total saham sebanyak 105.200Halaman 14 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby(seratus lima dua ratus) lembar saham Perseroan dengan hak suara,dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 138 Ayat (3) Butir (a)UUPT

Bahwa Pasal 140 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 lebih lanjut mengatur :Halaman 19 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby(1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimanadimaksud dalam Pasal 139 kepada Ketua Pengadilan Negeri dalamJangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Penetapan Pengadilanuntuk pemeriksaan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari terhitungsejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.(2) Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasilpemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan

yang bersangkutandalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitungsejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima;25.Bahwa sebagaimana uraian kami diatas, permohonan oleh PEMOHONini telah sesuai dengan Pasal 138 UUPT nomor 40 Tahun 2007 , antaralain:Ayat (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuanuntuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapatdugaan bahwa:a.

Bahwa dengan mempertimbangkan halhal tersebut diatas, maka sesuaiPasal 139 Ayat 3 UUPT NOMOR 40 TAHUN 2007, PEMOHON berhakuntuk menunjuk Ahli Independen untuk secara khusus melakukanpemeriksaan ( Audit Investigasi ) dan membuat laporan.

Menetapkan Jangka Waktu Pelaksanaan sesuai dengan ketentuandalam UUPT;6. Menetapkan Pembebanan biaya perkara sesuai hukumnya.Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon pada perkara No.54/Padt.P/2014/PN/Jkt.Sel, Majelis Hakim telah mengeluarkanPenetapan pada tanggal 04 Agustus 2014 dan telah BERKEKUATANHUKUM TETAP.3) Putusan Bersifat PositifBahwa, menurut Ahli Hukum Perdata M.

Larangan, Tangerang, 15154., NAMUN SANGAT DISAYANGKAN DANSUNGGUH RON I, pada saat Audit tersebut3)dilaksanakan Pemohon justru tidak menjalankan kewenangannya dan tidakmemperdulikan Audit tersebut, padahal Audit tersebut dilakukan demikepentingan Pemohon dan Termohon sebagai Pemegang Saham dan demimenjalankan amanat UUPT.3) Tindakan Pemohon menunjuk Akuntan Publik atas keinginannya sendiri,jelasjelas bertentangan dengan isi amar putusan Perkara Nomor: 54/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel.27.Bahwa perlu diketahui

Amatra Citra Indonesia serta selurun karyawan Termohon untukmemberikan datadata, keterangan maupun dokumen yang diperlukan dalam rangkapemeriksaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (6) UUPT dan pihakmanapun tidak boleh menghalangi investigasi yang dilakukan oleh Ahli yang ditunjukdalam penetapan ini;Menimbang, bahwa Pemohon bertindak dalam kedudukannya selaku KomisarisPerseroan maupun sebagai Pemilik/ Pemegang dari 5000 atau 50% saham perseroandengan surat permohonannya tertanggal 28

Publik (oukti P7a, P7b, P7c) dansesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, maka Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasanmenurut hukum dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan memerintahkan agar Ahlitersebut menyerahkan hasil pemeriksaannya itu kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal Pengangkatan/ Penetapan Abhlitersebut, sesuai dengan Ketentuan Pasal 140 ayat (1) UUPT

beralasanmenurut hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya, serta atas dasar Ex Aequo EtBono atau mohon Putusan (Penetapan) yang seadiladilnya, maka PetitumPermohonan Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim diadakan perubahan,pengurangan, penambahan dan penyempurnaan, sesuai dengan ketentuan undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seperti tersebut dalam amarpenetapan ini;Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam Pemeriksaan terhadapTermohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (2) UUPT

Keuangan; Keputusan Pencabutan Izin Usaha Berisi Tindakan Hukum TataUsaha Negara.Keputusan Pencabutan Izin Usaha jelas berisi tindakan hukum TataUsaha Negara karena secara tegas isi keputusan ini menyampaikantentang pencabutan izin usaha di bidang asuransi jiwa atas Penggugatdan selanjutnya berdasarkan Surat S14/NB.15/2013, Tergugatmemerintahkan Penggugat untuk segera melakukan likuidasi karenatelah memenuhi Pasal 142 ayat (1) huruf F UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

atauditujukan kepada Penggugat;Final, karena Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut sudahdefinitif, menimbulkan suatu akibat hukum dan tidak memerlukanpersetujuan instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan hakdan kewajiban kepada pihak yang bersangkutan antara lain sejakditerbitkannya Keputusan Pencabutan Izin Usaha maka Penggugatdilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwaberdasarkan prinsip syariah, diperintahkan untuk melakukan likuidasisesuai dengan Pasal 142 ayat (1) huruf F UUPT

asaspenyelenggaraan kepentingan umum; Terjadinya pemutusan hubungan kerja besarbesaran terhadap karyawanPenggugat yang jumlahnya ratusan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesiadan berpotensi menyebabkan meningkatnya angka pengangguran; Terhenti atau dibatalkannya dan sekaligus menimbulkan kerugian kepadapihak investor yang telah secara serius mengeluarkan dana untukmelakukan proses legal dan finance due diligence; Tidak mudahnya melakukan proses likuidasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 142 huruf f UUPT

Nomor 1229 K/Pdt/2016akan tetapi dibuat sekaligus pada saat PT Gusung Duta Tamisa akanmenyelenggarakan RUPS pada tahun 2014;Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataramperkara a quo Laporan Keuangan PT Gusung Duta Tamisa hanyamerupakan tanggung jawab Direktur saja dalam pembuatannya, namun jikamelihat Pasal 66 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaaholeh

kantor peseroan, selambatlambatnya empat belas harisebelum rapat umum tahunan dimulai untuk dapat diperiksa oleh parapemegang saham;Bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, Direksi berkewajiban untukmenyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehKomisaris dan khusus untuk pembuatan neraca dan perhitungan laba rugiperusahaan pada PT Gusung Duta Tamisa untuk dapat diajukan kepadaRUPS sebelumnya harus sudah diperiksa dan disetujui oleh Komisaris.Selain itu menurut pasal 108 ayat (1) UUPT

yang berbunyi:(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroanmaupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi;Pasal 114 ayat (2) UUPT, yang berbunyi:(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasandan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalmPasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud

tugasnya seorang atau para anggota Direksijikalau ia/mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ataumelalaikan kewajiban atau karena halhal lain yang merugikan perseroan.Sehingga apabila Direksi PT Gusung Duta Tamisa tidak membuat LaporanTahunan atau Pembukuan Perusahaan (neraca) tahunan hingga bertahuntahun tanpa ada tindakan apapun dari Komisaris, hal tersebut dapatmenunjukkan dan telah mengindikasikan bahwa Komisaris tersebut tidakmemiliki tanggung jawab (sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) UUPT