Ditemukan 71977 data
135 — 73
151 — 26
219 — 47
234 — 82
Tanah dan rumah milik Tergugat II yang terletak di Pengadegan UtaraNo.11 RT.003/RW.008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan PancoranJakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ;Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada buktibukti yang kuat dan sudahsangat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, mohon perkenanagar putusan perkara ini dinyatakan sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebihdahulu kendatipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (Unitvoerbaar bij voorraad
Tanah dan rumah milik Tergugat II yang terletak di Pengadegan UtaraNo.11 RT.003/RW.008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran,Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ;13 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu kedatipun ada upayahukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (Uit voerbaar bij voorraad) ;14 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara ini ;Dan atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
135 — 45
369 — 319
314 — 43
Rodiah/Garod yang kemudian menjadi sertifikat Hak GunaBangunan No. 3337 atas nama pemegang hak PT Hasana Damai Putra yang diterbitkanoleh Turut Tergugat III yang dijadikan dasar penguasaan tanah sengketa, sangatmerugikan Penggugat karena proses penerbitannya mengandung cacat yuridis dimanaTurut Tergugat III tidak meneliti secara cermat dan tidak melakukan peninjauan fisikmengenai status riwayat tanah, keadaan tanah, luas dan batas tanah termasuk hubunganhukum antar tanah yang dimohonkan serta tidak
376 — 46
teregister dalamNomor : 164K/TUN/2008, dan telah diputus pada tanggal 22 September2008, dengan amar mengabulkan permohonan Kasasi Pmohon Kasasi danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :175/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Januari 2008, dan kemudian diajukanPeninjauan Kembali oleh Paul Harryanto Tjahyadikarta alias Tjio Pho/PhoLiang, dkk yang terigister dalam Nomor : 04.PK/TUN/2010, dan diputuspada tanggal 6 September 2010 dengan amar Permohonan PeninjauanKembali Pemohon Peninjauan
Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Nomor04/PK/TUN/2010, tertanggal 06 September 2010, sesuai turunan resmi , diberitanda T. V12 ;Selanjutnya diberi tanda bukti T.V1 s/d T.V12 ;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut di atas, Tergugat V telahpula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masingmasing bernama ONO SUKIJANdan SURYATI MOERWIBOWO, S.H., yang telah didengar keterangannya dibawahsumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
91 — 12
414 — 110
99 — 22
155 — 42
Oleh karena itu tergugat I s/ld V dantergugat VII rekonvensi mohon putusan dilaksanakan lebih dahulu,meskipun para pihak melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasidan atau peninjauan kembali.Bahwa berdasarkan dalildalil gugatan rekonvensi dari penggugat Irekonvensi / tergugat I konvensi sebagaimana tersebut diatas telahdiuraikan sangat mendasar clan didukung bukti yang akurat / otentik, sulitdipatahkan.
146 — 49
97 — 12
115 — 8
57 — 3
130 — 29
- a) Pengajuan Memori PKBerdasarkan Pasal 71 UU Mahkamah Agung, memori PK harus diajukan bersama-sama dengan pengajuan permohonan PK. Pengajuan memori PK yang tidak bersamaan dengan pengajuan permohonan PK, maka permohonan PK tersebut haruslah ... [Selengkapnya]
- Penyempurnaan SEMA No. 10 Tahun 2009Ketentuan terhadap angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 dilengkapi sebagai berikut: Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan ... [Selengkapnya]
Penyempurnaan SEMA No. 10 Tahun 2009
Ketentuan terhadap angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 dilengkapi sebagai berikut: Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu diantaranya adalah putusan peninjauan kembali, dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana
- Filosofinya: Kuasa dalam hukum pidana tidak mewakilitetapi mendampingi, jadi Pemohon PK harus hadir. Pada prinsipnya kehadiran Pemohon PK dan Jaksa adalahkeharusan, kecuali terdapat pelanggaran HAM sebagai jalan tengah untukkasus-kasus kecil. ... [Selengkapnya]