Ditemukan 72006 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Peninjauan kembali
Register : 20-06-2011 — Putus : 18-11-2011 — Upload : 01-10-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 259/Pdt.G/2011/PN.Bks Tanggal 18 Nopember 2011 — Tn. DEDEN SYARIF EFENDI, sebagai Penggugat
Melawan
PT. DONGJU RAYA INDONESIA sebagai Tergugat I
JEON CHAN KWEN sebagai Tergugat II
127 — 61
127 — 61
Putus : 28-04-2008 — Upload : 27-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4PK/PID/2008 Tanggal 28 April 2008 — DJONI NAWA
318 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
318 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makassar ;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonPraperadilanMahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan dan Barat di Makassar tanggal 28 Mei 2007 No. 194/PID/2007/PT.MKS yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara melawan TermohonPeninjauan Kembali/Termohon Praperadilan
,sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untukmengajukan peninjauan kembali;3.
No.4 PK/Pid/2008Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas dan olehkarena permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasanalasannyatelah diajukan dengan caracara yang ditentukan undangundang makapermintaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonPraperadilan tersebut, secara formal dapatlah diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa diktum putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi
berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasanalasan permohonan peninjauan kembali tidakmerupakan alasanalasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat(2) huruf a,o, dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHAPpermohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak;Menimbang, oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak makabiaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan PasalPasal dari UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004,UndangUndang No.5 Tahun 2004 jo UndangUndang
Nomor 14 Tahun 1985,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) dan PasalPasal dari UndangUndang lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali : DJONI NAWA tersebut ;Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauankembalitersebut tetap berlaku;Hal. 24 dari 25 hal.
Register : 15-04-2011 — Putus : 23-11-2011 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 170/Pdt.G/2011/PN.Bks Tanggal 23 Nopember 2011 — RETNO JUWITA HANUM sebagai Penggugat
Melawan
1. BASRIDA BASYAR sebagai Tergugat I
2. ARMAN sebagai Tergugat II
144 — 26
144 — 26
Register : 08-09-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 402/Pdt.G/2014/PN.Bks Tanggal 25 Maret 2015 — SHINTA KOSASIH sebagai Penggugat
Melawan
1. TN. SULINDRO DAHULU BERNAMA BIE SOE LIEN sebagai Tergugat
2. ARNOLD GULTOM dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yaitu IVAN GUNAWAN sebagai sebagai Turut Tergugat I
3. KORAN PURBA, sebagai Turut Tergugat II
4. Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi sebagai Turut Tergugat III
118 — 41
118 — 41
Register : 10-09-2018 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN BEKASI Nomor 536/Pdt.G/2018/PN Bks Tanggal 8 Agustus 2019 — HASBULLAH THABRANY, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
L A W A N
1. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG KOTA BEKASI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
213 — 47
213 — 47
Register : 25-09-2011 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 365/PDT.G/2011/PN.BKS. Tanggal 2 Juli 2012 — BERNADETA MERYANCE SIMANJUNTAK sebagai Penggugat
Melawan
YUSUE SUWADJI sebagai Tergugat
130 — 73
130 — 73
Register : 04-10-2010 — Putus : 06-07-2011 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 362/Pdt.G/2010/PN.BKS Tanggal 6 Juli 2011 — H. SARBINIH BIN SUHANDI sebagai Penggugat
Melawan
PT. BANK NIAGA (Tbk) sebagai Tergugat I
PT. SANTA INDAH INDONUSA, sebagai Tergugat II
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Tergugat III
. PEMERINTAH RI CQ MENTERI KEUANGAN RI CQ DITJEN KEKAYAAN NEGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA BEKASI sebagai Tergugat IV
GUNAWAN, SH sebagai Tergugat V
122 — 29
122 — 29
Register : 19-08-2009 — Putus : 07-04-2010 — Upload : 03-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 283/Pdt.G /2009 /PN.BKS Tanggal 7 April 2010 — YAYANG HANDJOYO sebagai Penggugat I
DANIEL sebagai Penggugat II
Melawan
INDRA CONGKI JAYA sebagai Tergugat I
dr. DADANG WIJAYA sebagai Tergugat II
Notaris SETIA BUDI, SH sebagai Turut Tergugat I
PPAT TATI HARYATI, SH sebagai Turut Tergugat II
112 — 8
112 — 8
Register : 04-07-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 27-06-2016
Putusan PN BEKASI Nomor No.228/Pdt.G/2012/PN.Bks Tanggal 10 Januari 2013 — DUSRI KARTASAPUTRA sebagai Penggugat;
Melawan
1. DANI RUKMANA sebagai Tergugat I;
2. NY.DIAN YUNIATI DANI RUKMANA sebagai Tergugat II;
3. OMAR RATM1TA Bin DAHRUF sebagai Tergugat III;
4. HALIMAH sebagai Tergugat IV;
54 — 3
54 — 3
Register : 11-12-2012 — Putus : 07-10-2013 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 446/Pdt.G/2012/PN.Bks Tanggal 7 Oktober 2013 — Perdata
- PERSEROAN TERBATAS (PT) KARYA GRAHA CEMERLANG, PENGGUGAT ;
M E L A W A N :
1. NY. FARIDA C. HUTABARAT, TERGUGAT I ;
2. PARLINDUNGAN HUTABARAT, TERGUGAT II ;
3. CUT RIANY, SH, MKn, Notaris/PPAT, TERGUGAT III ;
4. KEPALA DESA KARANG SATRIA, TERGUGAT IV ;
227 — 82
227 — 82
Tanah dan rumah milik Tergugat II yang terletak di Pengadegan UtaraNo.11 RT.003/RW.008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan PancoranJakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ;Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada buktibukti yang kuat dan sudahsangat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, mohon perkenanagar putusan perkara ini dinyatakan sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebihdahulu kendatipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (Unitvoerbaar bij voorraad
Tanah dan rumah milik Tergugat II yang terletak di Pengadegan UtaraNo.11 RT.003/RW.008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran,Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ;13 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu kedatipun ada upayahukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (Uit voerbaar bij voorraad) ;14 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara ini ;Dan atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
Register : 15-04-2010 — Putus : 14-12-2010 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 159/Pdt.G/2010/PN.Bks Tanggal 14 Desember 2010 — RAMLI SINAMBELA sebagai Penggugat
Melawan
1. M.LUKANTO. S sebagai Tergugat I
2. BUDI UTOMO sebagai Tergugat II
87 — 12
87 — 12
Register : 18-10-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN BEKASI Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Bks. Tanggal 10 Agustus 2017 — Liem Sian Tjie sebagai Penggugat
Melawan
1. PT. Surya Mitratama Persada (PT. SMP), sebagai Tergugat I
2. Junardi selaku mantan Direktur Utama PT. Surya Mitratama Persada sebagai Tergugat II
405 — 108
405 — 108
Register : 30-09-2011 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 372/Pdt/G/2011/PN.Bks Tanggal 29 Agustus 2012 — PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/PO LIANG
2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG
3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG
4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU
5. FRANKI TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG
6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION
7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA
8. NY.INDRA SALIM alias LIM BO KIN sebagai Para Penggugat
Melawan
1. SULIS WIDODO sebagai Tergugat I
2. SUTARINAH sebagai Tergugat II
3. IDAYATIEN URIP WIDODO sebagai Tergugat III
4. TEDDY WOERNATA alias LIE TEK NYAN sebagai Tergugat IV
5. HENRY PURNATA sebagai Tergugat V
6. NEGARA R.I., Cq.PEMERINTAH R.I., Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Tergugat VI
372 — 46
372 — 46
teregister dalamNomor : 164K/TUN/2008, dan telah diputus pada tanggal 22 September2008, dengan amar mengabulkan permohonan Kasasi Pmohon Kasasi danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :175/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Januari 2008, dan kemudian diajukanPeninjauan Kembali oleh Paul Harryanto Tjahyadikarta alias Tjio Pho/PhoLiang, dkk yang terigister dalam Nomor : 04.PK/TUN/2010, dan diputuspada tanggal 6 September 2010 dengan amar Permohonan PeninjauanKembali Pemohon Peninjauan
Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Nomor04/PK/TUN/2010, tertanggal 06 September 2010, sesuai turunan resmi , diberitanda T. V12 ;Selanjutnya diberi tanda bukti T.V1 s/d T.V12 ;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut di atas, Tergugat V telahpula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masingmasing bernama ONO SUKIJANdan SURYATI MOERWIBOWO, S.H., yang telah didengar keterangannya dibawahsumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
Register : 16-05-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 164/Pdt.G/2012/PN.Bks. Tanggal 13 Agustus 2012 — AGUSTINUS CAHYO UTOMO sebagai Penggugat
Melawan
1. PASIRAN NOOR SYAMSU sebagai Tergugat
2. Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat
95 — 12
95 — 12
Register : 08-10-2010 — Putus : 13-09-2011 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 370/PDT.G/2010/PN.Bks Tanggal 13 September 2011 — 1. ANTON MUHADJIR;
2. ARY MULYANTONO;
3. Ny. JUWITA SAPT1ARTI,; sebagai PARA PENGGUGAT;
L A W AN
1. PERUM PERHUTANI (Perusahaan Umum Kehutanan Negara), sebagai TERGUGAT I;
2. ADM1N1STRATUR / Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Bogor Unit III Jawa Barat dan Banten, sebagai TERGUGAT II;
3. ASISTEN PERHUTANI / Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Krawang RPH Pondok Tengah, sebagai TERGUGAT III;
4. BAINAN Bin H. KANE, sebagai TERGUGAT IV;
5. SAILI Bin H. KANE, sebagai .TERGUGAT V;
6. Dr. SUDUNG SIMBOLON. sebagai .TERGUGAT VI;
7. H. PURWOWARSITO Bin GATOT MANGKUPRANOTO, sebagai TURUT TERGUGAT I;
8. Ny. S1TI BUDHIARTI Binti GATOT MANGKUPRANOTO, selakupribadimaupun selaku Ahli Waris almarhum GATOT MANGKUPRANOTO, sebagai TURUT TERGUGAT II;
9. Ahli Waris almarhumah Ny. Hj. SITI HARTATI Binti GATOTMANGKUPRANOTO, selaku pribadi maupun selaku Ahli Waris almarhumGATOT MANGKUPRANOTO, sebagai TURUT TERGUGAT III;
10. Ny. Hj. Susilowati Binti GATOT MANGKUPRANOTO, selaku pribadi maupun selaku Ahli Waris almarhum GATOT MANGKUPRANOTO, sebagai TURUT TERGUGAT IV;
11.Ahli Waris almarhumah Ny. Tuti Sugiarti Binti GATOT MANGKUPRANOTO, selaku pribadi maupun selaku Ahli Waris aimarhum GATOT MANGKUPRANOTO, sebagai TURUT TERGUGAT V;
12. SAPTO PUTRO Bin GATOT MANGKUPRANOTO, selaku pribadi maupun selaku Ahli Waris aimarhum GATOT MANGKUPRANOTO sebagaiTURUT TERGUGAT VI;
91 — 22
91 — 22
Register : 10-07-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 237/Pdt.G/2012/PN.Bks. Tanggal 6 Maret 2013 — R.E. BARINGBING, SH sebagai Penggugat
Melawan
PT. NADYA VILLA sebagai Tergugat I
PT. ISPI PRATAMA PERKASA LESTARI GROUP atau disebut juga PT. ISPI GROUP sebagai Tergugat II
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Turut Tergugat I
MAIN BIN MILIH sebagai Turut Tergugat II
139 — 49
139 — 49
Register : 12-10-2011 — Putus : 05-09-2012 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 381/Pdt.G/2011/PN.Bks Tanggal 5 September 2012 — 1.DAMIN BIN TONDO
2.SUKRI BIN TONDO
3. Ny. RAMAH BINTI TONDO
4. Ny. HAJJAH ARMAH BINTI TONDO
5. AMSIR
6. SIAR MANIH BINTI TONDO
7. ACHMAD ZUBBAEDI ARIEF/ALMAZROI AL SAEED M
sebagai Para Penggugat
Melawan
1. Drs. ACHMAD HARHARA (HAJI AHMAD MUHAMAD) sebagai Tergugat I
2. HALIMAH, sebagai Tergugat II
3. H. MAMAT sebagai Tergugat III
4. MAWAH sebagai Tergugat IV
5. NY. LAKSMI MOERTI ADHIANTO SH sebagai Turut Tergugat I
6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BEKASI Sebagai Turut Tergugat II
146 — 42
146 — 42
Oleh karena itu tergugat I s/ld V dantergugat VII rekonvensi mohon putusan dilaksanakan lebih dahulu,meskipun para pihak melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasidan atau peninjauan kembali.Bahwa berdasarkan dalildalil gugatan rekonvensi dari penggugat Irekonvensi / tergugat I konvensi sebagaimana tersebut diatas telahdiuraikan sangat mendasar clan didukung bukti yang akurat / otentik, sulitdipatahkan.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Persaingan Usaha Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pidana Sebagai Alasan Permohonan PK
Kata Kunci : Peninjauan Kembali, PK
PERDATA UMUM/14/SEMA 7 2012 1986 — 0
- a) Pengajuan Memori PKBerdasarkan Pasal 71 UU Mahkamah Agung, memori PK harus diajukan bersama-sama dengan pengajuan permohonan PK. Pengajuan memori PK yang tidak bersamaan dengan pengajuan permohonan PK, maka permohonan PK tersebut haruslah ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Persaingan Usaha Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pidana Sebagai Alasan Permohonan PK
Kata Kunci : Peninjauan Kembali, PK
PERDATA UMUM/B.5/SEMA 4 206 1419 — 0
- Penyempurnaan SEMA No. 10 Tahun 2009Ketentuan terhadap angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 dilengkapi sebagai berikut: Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan ... [Selengkapnya]
Penyempurnaan SEMA No. 10 Tahun 2009
Ketentuan terhadap angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 dilengkapi sebagai berikut: Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu diantaranya adalah putusan peninjauan kembali, dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Tentang Pengajuan PK oleh Penasihat Hukum
Kata Kunci : Pengajuan Peninjauan Kembali
PIDANA UMUM/A.5 dan 6/SEMA 7 2012 1323 — 0
- Filosofinya: Kuasa dalam hukum pidana tidak mewakilitetapi mendampingi, jadi Pemohon PK harus hadir. Pada prinsipnya kehadiran Pemohon PK dan Jaksa adalahkeharusan, kecuali terdapat pelanggaran HAM sebagai jalan tengah untukkasus-kasus kecil. ... [Selengkapnya]