Sel14.berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat(4) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) dan yang membuat perikatan dengan Pengggugat, hal manapasal tersebut berbunyi sebagai berikut:Perseroan memperoleh status badan hukum padatanggalditerbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badanhukum perseroan.Konsekuensi logis dengan telah sahnya Tergugat sebagai badan hukumyang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, maka PTDwikarya Debang

sendiri hanya bertindak sebagaiwakil dari PT Dwikarya Debang Datayu dalam kapasitas saya pada waktuitu adalah bertindak selaku direktur.Adapun Anggaran Dasar PT Dwikarya Debang Datayu telahmendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan karenanya PT DwikaryaDebang Datayu secara sah adalah badan hukum yang didirikanberdasarkan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat(4) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT

MOCHAMAD TANZIL MULTAZAM di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan salah satubadan hukum di mana di situ ada 3 (tiga) organ yaitu Komisaris, Direksi danRUPS dan yang tertinggi adalah RUPS, ada Komisaris kemudian Direksi dankarena ini merupakan badan hukum jadi ketika ada halhal yang terkaitdengan Perseroan maka ditujukan kepada Perseroan sebagai entitas suatubadan;

Bahwa tidak dibenarkan jika pemberhentian seorang Komisaris tidakmelalu tahapantahapan yang ada di penjelasan di Pasal 105 misalpemberhentiannya hanya melalui surat tanpa dipanggil terlebih dahulu; Bahwa pemberhentian seorang Komisaris tanpa dipanggil terlebin dahuluadalah tidak sah; Bahwa kalau Komisaris tersebut diberhentikan, menurut UUPT itukanDireksi dan Komisaris adalah organ dan di situ tertulis jelas bahwa gaji,honor, tunjangan diatur oleh RUPS jadi ketika di RUPS pengangkatan yangbersangkutan

bukan inisiatif dari RUPS tapidari Komisaris atau Direksi sendiri, yakni harus ada RUPSLB jadi setiappengunduran diri dari salah satu organ perseroan tersebut harus dirapatkanjadi kalau tidak melalui RUPS maka pengunduran diri tersebut dianggap tidakada karena yang mengangkat dan memberhentikan semua melalui RUPS; Bahwa benar jika belum dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentianmaka pengunduran diri dari organ tersebut dia masih punya kewajibanmelaksanakan tugas dan jabatannya; Bahwa di Pasal 105 UUPT

No. 440K/Pdt.Sus/20102007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ;1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat(1) Undang Undang Kepailitan,dinyatakan bahwa :Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dantidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telahjatuh waktu) dan dapat. ditagih, dinyatakan pailitdengan putusan pengadilan, baik atas permohonannyasendiri maupun gatas permohonan satu~ atau lebihKrediturnya ;2.

Bahwa permohonan pernyataan opailitint telah memenuhi ketentuan Pasal104 ayat (1) UUPT, yaitu adanyapersetujuan dari Rapat Umum PemegangSaham dari Pemohon ;8. Bahwa Pemohon tidak menempuhpenundaan pembayaran utang kepadapara Kreditur akan tetapi memilihuntuk memohon pailit dikarenakana. Pemohon sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskanusaha yang dijalankan Pemohon ;b. Pemohon telah berhenti membayar kepada paraHal. 9 dari 14 hal. Put.

Pemerintah Republik Indonesia,sehingga Tergugat Il, tergugat III dan Turut Tergugat sebagaiKORPORASI tidak akan melampaui perbuatannya selain yangtelah diatur dalam UndangUndang; BahwaBentuk dari pada Tergugat Il, tergugat Ill dan Turut Tergugatadalah merupakan Badan Hukum yang sebagai perseroanterbatas (perseroan) yang merupakan subjek hukum secaratersendiri dengan dipersamakan dengan orang yangselanjutnya berdasarkan UndangUndang RI nomor 40 tahun2007 tentang perseroan terbatas (Selanjutnya disebut UUPT

)dalam pasal 15 (UUPT) memiliki anggaran pendirian (AktaPendirian) sebagai,identitas badan hukum, kemudian dalampasal 92 (UUPT) dimana kewenangan menjalankan pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan dijalankan oleh Direksidari Tergugat II, tergugat III dan Turut Tergugat; BahwaTergugat Il, tergugat Ill dan Turut Tergugat menegaskansebagaimana pengakuan Penggugat atas perbuatan hukumnyasecara bersamasama dengan Tergugat dalam hubunganhukumnya dengan Tergugat II, tergugat Ill dan Turut Tergugattelah

Artinya, hubungan hukum yangmuncul hanya antara Para Penggugat dengan PT Dizamatra Powerindo;Bahwa berdasarkan Pasal 3 UUPT, pemilik atau pemegang saham suatuPerseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat oleh Perseroan, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut: Pasal 3 UUPT:Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidakbertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yangdimiliki.

;Bahwa lebih lanjut, perlu rasanya Tergugat sampaikan, yang berhakmewakili suatu perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah hanyaDireksi dan tidak termasuk di dalamnya Pendiri atau Pemegang Saham.Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 98 UUPT, yang apabilaTergugat kutip adalah sebagai berikut: Pasal 98, butir 1 UUPT;Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, ParaPenggugat jelas dan tidak terbantahkan telah salah

OMEGAPRIMAWOOD.KURATOR CUM LIKUIDATOR TELAH MELAKUKAN PEMBUBARAN PT.OMEGA PRIMAWOOD8.Bahwa sejalan dengan PENETAPAN No. 03/HP/X1/200944/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST dan ketentuan Pasal 142 ayat (1)huruf e Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), maka:Hal 8 Put.

Berdasarkan fakta dan ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU KPKPU jo.Pasal 142 ayat (le) UUPT, PT. OMEGA PRIMAWOOD telah beradadalamkeadaan insolvensi (tidak mampu membayar), karenanyademi hukum dilakukan pembubaran. Hal tersebut dikuatkan denganPENETAPAN No. 03/HP/X1/200944/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (4) UUPT, Kurator cumLikuidator telah mengumumkan pembubaran PT.

Pengajuan tagihan a quo (quod non) oleh TERGUGAT yangTIDAK SESUAI (BERTENTANGAN) dengan ketentuan dan batas waktuberdasarkan hukum Kepailitan, UU Perpajakan dan UUPT adalahmerupakan KELALAIAN dan KESALAHAN TERGUGAT sendiri, danBUKAN kesalahan PARA PENGGUGAT, karena sekali lagi, pasca putusanpailit PARA PENGGUGAT DEMI HUKUM sudah TIDAK BERWENANG atasharta pailit melainkan KURATOR cum LIKUIDATOR (dalam prosespemberesan pembubaran dan likuidasi).Sejak diputus pailit dan telah berkekuatan hukum tetap

Sesuai ketentuan Kepailitan, Pajak maupun UUPT, seharusnya tagihanterhadap PT. OMEGA PRIMAWOOD dilakukan melalui mekanismekepailitan dengan ditujukan kepada pihak KURATOR PT. OMEGAPRIMAWOOD. Tagihan yang tidak ditujukan kepada KURATOR dantidak diselesaikan melalui mekanisme pailit telah BERTENTANGANdengan HUKUM.b. TERGUGAT telah LALAI dan melakukan kesalahan dengan tidakmelakukan koordinasi internal antar bagian di Direktorat JenderalBea dan Cukai dengan baik.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut secara garis besar merupakanadopsi atas ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan :Ayat (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).Ayat (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan danpemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108 ayat(1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan.2 Selanjutnya di dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) UUPT diatur bahwa :Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilannegeri yang

Notaris di Jakarta(Bukti TIl4) TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURANYANG BERLAKU, baik mengacu kepada UndangUndang 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun anggaran dasar TERGUGATHal 35 dari 142 hal.

Notaris di Jakarta(Bukti T54) TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURANYANG BERLAKU, baik mengacu kepada UndangUndang 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun anggaran dasar TERGUGATI, yang mana dalam pelaksanaan RUPSLB 20 Desember 2012 telahdilakukan halhal sebagai berikut:1.3.1.

Pemberhentian PENGGUGAT I dari jabatannya selaku Direktur telahberlaku sejak RUPSLB TERGUGAT I ditutup, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 105 Ayat 5 Huruf (a) UUPT yang pada intinya menyatakanbahwa Pemberhentian Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS4.5.

C12858.HT.01.01.Th.2004 tanggal 21 Mei 2004.Bahwa ketentuan ini mengacu pada Pasal 7 ayat (6) UUPT No.1 Th 1995yang menyebutkan : "Perseroan memperoleh Status Badan Hukum setelahAkta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan olehMenteri," jo Pasal 7 ayat (4) UU PT No. 40 Th 2007 yang menyebutkan :Perseroan memperoleh Status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannyaKeputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan".Dengan demikian sejak saat itu (tanggal 21 Mei 2004) PT BankPembangunan

Pasal92 UUPT Tahun 1995:(1.) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara olen RUPSatau Komisaris dengan menyebutkan alasannya.(2.) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan.(3.) Anggota Direksi yang diberhntikan sementara sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (1) tidak berwenang melakukan tugasnya.(4.) Dalam wakiu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahpemberhentian sementara harus diadakan RUPS.(5.)

DKIBahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang menurut UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)harus diwakili salah seorang anggota Direksinya, dalam hal iniDirektur Utama atau Direktur, sebagaimana diatur dalam Pasal 98ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa ............ "Direksi mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Namun demikian sebagaimana bunyi kalimat pembuktian pada suratgugatan tanggal, 26 Juli 2016 halaman 1 menerangkan :PT.

Tjakrindo Masmengaku sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang berBadanHukum (Legal Personality) sebagai Subyek Hukum.Bahwa menurut hukum, kewenangan untuk bertindak mewakili PT.Tjakrindo Mas berdasarkan pasal 98 ayat (1) UUPT:"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ".Keberatan KeduaBahwa mohon Putusan Pengadilan Negeri Gresik dibatalkan, karenadalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresikkurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd), dapatdikutip

pelaksanaannya ;15.Bahwa berdasarkan hukum (UU No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas), syarat dan ketentuan pendirian dankeabsahan suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut :a. harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan aktanotaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, akta pendirianmemuat anggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitandengan pendirian perseroan, (vide pasal 7 ayat (1) Jo. pasal 8UUPT);b. harus mendapatkan pengesahan dari Menkum Ham R.I (videpadal 9 s/d pasal 14 UUPT

);Cc. pendirian dan pengesahan perseroan terbatas harusdiumumkan oleh Menteri di Berita Negara R.I dan tambahanBerita Negara R.I (vide pasal 30 UUPT);16.Bahwa dari uraianuraian diatas, akan timbul pertanyaan hukumterkait pengajuan gugatan a quo ini oleh Penggugat, yaitu :Apakah Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (LEGALSTANDING) Yang sah dan cakap untuk melakukan tindakanhukum dalam perjanjian tersebut, dan terhadap pertanyaantersebut, maka jawabannya adalah TIDAK;Hal. 19 dari 52 hal.

Bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, syarat dan ketentuan pendirian dan keabsahan suatuperseroan terbatas adalah sebagai berikut : harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan akta notarisyang dibuat dalam bahasa Indonesia, akta pendirian memuatanggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan denganpendirian perseroan, (vide pasal 7 ayat (1) Jo. pasal 8 UUPT) ; harus mendapatkan pengesahan dari Menkum Ham R.I (vide padal9 s/d pasal 14 UUPT) ; pendirian dan

pengesahan perseroan terbatas harus diumumkanoleh Menteri di Berita Negara R.I dan tambahan Berita Negara R.1(vide pasal 30 UUPT);3.

Putusan Nomor 370 K/Pdt/2015C.2.2.UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroanTerbatas (UUPT).Jelas bahwa hak untuk menggugat" yang dimiliki olehpemegang saham suatu perseroan terbatas, bukan sajaberdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (6) UUPT, melainkan hakgugat pemegang saham juga dijamin dan diatur dalam pasallainnya, yaitu Pasal 61 UUPT yang mengatur ketentuan sebagaiberikut (kutipan):(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikankarena

Untuk mengatasi hal tersebut danmelindungi kepentingan perseroan terbatas sebagai badanhukum terpisah dari kepentingan pemegang sahammayoritasnya, jelas Pasal 61, Pasal 97 Ayat (6) juncto Pasal114 Ayat (6) UUPT (sebagaimana telah dijelaskan pada BagianC. di atas) mengatur prinsip hukum hak menggugat dari setiappemegang saham.

yang mengatur sebagai berikut:Pasal 11 Ayat 1 Anggaran Dasar PT Direct Vision (TurutTermohon Kasasi) (kutipan): Direksi bertanggungjawab penuhdalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroandalam mencapai maksud dan tujuannya.Pasal 92 UUPT mengatur (kutipan):1.

Putusan Nomor 370 K/Pdt/2015dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar.Lebih lanjut lagi, Pasal 97 UUPT mengatur (kutipan):1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1);2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik danpenuh tanggungjawab3.

Putusan Nomor 370 K/Pdt/2015D.4.3.Termohon Kasasi Vl/Sean yang merupakan anggota Direksiyang ditunjuk oleh Termohon Kasasi I/AAAN melakukantindakan yang menguntungkan Termohon Kasasi I/AAAN.Keadaan adanya benturan kepentingan ini telah secara tegasdan jelas dilarang oleh Pasal 99 Ayat (1) UUPT dimana anggotaDireksi dilarang untuk melakukan transaksi mewakili perseroanjika anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturankepentingan (conflict of interest) dengan kepentinganperseroan.

Undangundang Perseroan Terbatas Pasal UUPT Pasal92, 97, 98, 100, 102, 108, 114, dan 116c. Pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat 1;Tergugat 2 s/d Tergugat 4 (Direksi Tergugat 1) tindakan manadisetujui oleh Tergugat 5 S/d Tergugat 9 (Komisaris) akan diuraikan dengan tuntas dan jelas dalam positaposita gugatandibawah ini.4.

Memerintahkan Para Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannyasesuai fungsi dan tugasnya masingmasing dalam menjalankan perseroanTergugat 1 berdasarkan Anggaran Dasar dan UUPT dengan pengawasanlangsung dari Para Pemegang Saham termasuk Penggugat;2.

Sumalindo Hutani Jaya, jumlahkepemilikan saham Penggugat di Tergugat 1 baru sebesar 6,35 % dariseluruh saham Tergugat 1, hal mana berdasarkan Daftar PemegangSaham (DPS) Tergugat 1 tanggal 29 September 2009 (Bukti T1124), halini tentu dibawah syarat ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) joPasal 114 ayat (6) UUPT yaitu sebesar 10 % (Bukti 11124), bahwaPenggugat berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan, Direksi danKomisaris.Pasal 61 UUPT(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan

SelPasal 97 ayat (6) UUPT(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkankerugian pada Perseroan.Pasal 114 ayat (6) UUPT(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan

Bahwa tidak ada satu kententuan pun di dalam Anggaran DasarTergugat dan UUPT yang mengatur mengenai KomisarisIndependen adalah merupakan representasi dari pemegang sahamminoritas.41.

Penggugat adalah badan hukum perdata yang didirikan berdasarkanperaturan perundangundangan Republik Indonesia yang anggaran dasardan perubahannya telah disesuaikan dengan UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), yakni berdasarkan: 22002 2020020 2a.Akta No. 2 tanggal 06072009 Jo AHU 35087.AH.01.02 Tahun 2009tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan TerbatasPT.Panggung Gunna Gandasemestaij

Artinya, hubungan hukum yangmuncul hanya antara Para Penggugat dengan PT Dizamatra Powerindo.Bahwa berdasarkan Pasal 3 UUPT, pemilik atau pemegang saham suatuPerseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat oleh Perseroan, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut:Pasal 3 UUPT;Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;Bahwa

Nomor 965 kK/Pdt.SusPHI/2017Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 98 UUPT, yang apabilaTergugat kutip adalah sebagai berikut:> Pasal 98, butir 1 UUPTDireksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;14.Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, ParaPenggugat jelas dan tidak terbantahkan telah salah dan sangat kelirudengan menarik Tergugat di dalam Perkara a quo, dimana ParaPenggugat seharusnya mengajukan Gugatan a quo kepada PTDizamatra Powerindo sebagai Tergugat

Bakrie Swasakti Utama telah sah secara hukum.Pada tahun 2007, diberlakukan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan berlakunya UUPT, maka, setiapperseroan wajio untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanUUPT sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 157 ayat (3).Kemudian, PT.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam hal tidak dilakukanpengumuman di dalam Berita Negara dan/atau Tambahan Berita Negara,maka tanggung jawab dari perbuatan tersebut tidak dapat dibebankankepada perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab Menteri, hal inisebagaimana ditentukan juga pada pada paragraph 7 Bagian UmumPenjelasan UUPT yang menentukan sebagai berikut :Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggarandasar yang telah disetujui dan atau diberitahukan kepada Menteri

Oleh karena itu, meskipun Perseroan telahmendapat pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum atau perubahan ADtelah mendapat persetujuan Menteri maupun telah disampaikanpemberitahuannya, maka selama hal itu belum diumumkan dalam TBN, belumsah dan belum mengikat kepada pihak ketiga.Kedua; kelalaian (negligence) Menteri mengumumkan pengesahan Perseroansebagai badan hukum, atau kelalaian mengumumkan persetujuan ataupemberitahuan perubahan AD dari tenggang waktu yang ditentukan Pasal 30ayat (2) UUPT

Hal ini telah secara jelas dan spesifikdiatur pada Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang menyatakan :(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuatatas namaPerseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang(Keterangan : cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dariTergugat V).Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT tertulis di atas kemudianditafsirkan oleh M.

Yahya Harahap, di dalam buku yang sama pada halaman70, bahwa ketentuan ini (Pasal 3 ayat (1) UUPT) menegaskan bahwaperseroan terbatas merupakan entitas atau wujud yang terpisah daripemiliknya, dalam hal ini dari para pemegang sahamnya konsekuensi hukumHal. 55 Putusan No. 395/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.dari hal ini adalah tanggung jawab suatu badan hukum perseroan terbatasakan melekat pada dirinya sendiri dan bukan pada pemegang sahamnya, halini sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hamizaku1000, apalagi sampai melakukan pembelian bahan material yang nilainyaSANGAL TING aaseea senescence rere erences17.Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il sebagaimana tersebut di atasdapat dianggap telah melalaikan fiduciary dutynya, yaitu Tergugat danTergugat Il telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankantugasnya selaku Direksi yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggotaDireksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugianPada PeOrse@r0aN) nnn nnn nn ne nn nn nnn enn ne errr emnnnnn coneKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggotaDireksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atasNanna POPS BL OAIT=a=eesemee cence nee eemeeneeneeene nnnBahwa berdasarkan Pasal 97 UUPT

Perbuatan Tergugat dan Tergugat Il telah bertentangan dengan kewajibanhukum Tergugat, yakni telah melanggar Pasal 97 UUPT karena terbuktiTergugat dan Tergugat Il telan melakukan kelalaian dalam menjalankantugasnya; b.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") suatu) perseroan memilikikedudukan hukum sesuai dengan yang tercantum di dalam AnggaranDasarnya;"Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayahnegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar"9.

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakanbahwa alamat suatu perseroan terbatas yang tercantum di dalamAnggaran Dasar merupakan alamat untuk dapat menghubungi perseroantersebut. Sehingga dalam hal ini segala suratmenyurat dengan Tergugat termasuk apabila ada tuntutan hukum/gugatan harus dialamatkankepada Tergugat sesuai dengan alamat Tergugat yang tercantum didalam Anggaran Dasarnya.

Berikut kami kutip isi penjelasan Pasal 5 ayat(1) UUPT;"Perseroan wajid mempunyai alamat sesuai dengan tempatkedudukannya yang disebutkan, antara lain dalam surat menyurat danme/a/ui alamat tersebut Perseroan dapat dihubung,10.Didalam Anggaran Dasar Tergugat I, yaitu Pasal 1 jelas tercantum bahwaTergugat berkedudukan di Jakarta Selatan. Adapun alamat lengkapkantor Tergugat adalah sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

BL.18/ SPP/ 2006.13.Surat Nomor : 500 / 449a / Perindagkop IVIIl / 2007 Tertanggal 07Agustus 2007 dari Kepala Dinas kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA Perihal Penyetoran Kembali Sisa UUPT TA. 2006 .14.Surat Nomor : 500/535/ Perindakop / X / 2007 Tertanggal 05 Oktober2007 dari Kepala Dinas Disperindagkop Kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI atasLaporan Keuangan Daerah Kab.

BL.18/SPP/ 2006 .13.Surat Nomor : 500 / 449a / Perindagkop IVIIl / 2007 Tertanggal 07Agustus 2007 dari Kepala Dinas kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA Perihal Penyetoran Kembali Sisa UUPT TA. 2006 .14.Surat Nomor : 500/535/ Perindakop / X / 2007 Tertanggal 05 Oktober2007 dari Kepala Dinas Disperindagkop Kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI atasLaporan Keuangan Daerah Kab.

objek sengketa tersebutdikeluarkan dan diberikan untuk Pemohon objek sengketa, atas dasaritu maka Penggugat tidak memiliki egal standing (kedudukan hukum)untuk mengajukan gugatan dalam perkara in casu (legal standingPara Penggugat obscuur libel);EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:I.1.KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT;Bahwa dalam Angka 10 Gugatan a quo, Penggugat telah mendalilkanbahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT

) karena RUPS yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 76ayat (1) UUPT;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kKewenangandalam menentukan sah atau tidaknya suatu RUPS;Bahwa berdasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN), PengadilanTata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili sengketa TataUsaha Negara;Pasal 47 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara;Bahwa untuk menentukan suatu RUPS telah dilakukan sesuai denganPasal 76 ayat (1) UUPT adalah Pengadilan Negeri;Halaman 15 dari 27 halaman.