Ditemukan 5678 data
84 — 103
15/PDT/2019/PT YYKtidak mengherankan jika PENGGUGAT menggunakan dasar hukumyang tidak jelas dan terang.Bahwa gugatan PENGGUGAT semakin menjadi tidak jelas dansemakin kabur ketika dalam gugatan halaman 6 angka 24 danangka 25 yang pada pokoknya menyebutkan kiblat hukum darihukum Indonesia berasal dari Belanda melalui analogi perkara a quodengan kasus Waterleiding Arest yang tentu saja hal ini bagaikanbumi dan langit mengingat Yang Mulia Majelis Hakim di Indonesiatidak menerapkan asas the binding force
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
Ivan Kaweono
355 — 180
Member dapat meminta admin untuk menyetorkansaldo dari CB dan SB ke akun paypal member yang kemudian akandiproses oleh admin Bahwa perhitungan investasi pada 5LevelIncome.com dengancara membagi rata setiap penerimaan pembayaran kepada seluruhmember aktif yang telah mendaftar sebelumnya Bahwa usaha pada web www.getprofitadz.com adalah :Website www.getprofitadz.commenawarkan 2 produk untuk diikuti,yaitu: Revenue Share dan Force Matrix, kedua Produk tersebutmemiliki sistem perhitungan yang terpisah:
FREDDY IRWANTO
Tergugat:
PT. BANK DBS INDONESIA Cabang Medan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Padang Sidimpuan
2.Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal
3.PT. Balai Lelang Dhanapala
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatra Utara Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal
77 — 15
Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atauPenjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.17.7.
41 — 31
Hal ini dikarenakan adanya Hal Hal atau KeadaanKeadaan yang sangat mendesak (Force majure), yaitu : adanya biayarutinitas untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidup sehari hari di dalamkelangsungan hidup Keluarga dan Biaya Pendidikan dari anak anakPENGGUGAT ;10.
271 — 115
Deli spoowegMaatschappij, yang berkedudukani Negeri Belanda dengan perwakilan di Medan. hwa menurut saksi tindakan nasionalisasi itu bukan tindakan yuridisetapi tindakan politis bahwa suatu kontrak merupakan tindakanAN nasionalisasi masuk kedalam force mayer maka demi hukum tanahtanahitu jatuh kembali kepada sipemilik bukan kepada tindakan politiskenegaraan.
1371 — 672
Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secarasederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utangyang telah jatuh waktu dan tidak dibayar ; Untuk membuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih Kreditormaupun adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dapat dibayar mestidapat dibuktikan berdasarkan "alat bukti yang mencapai nilai kekuatanpembuktian (bewijskracht, probatory force) yang "mencapai batas minimalpembuktian akan tetapi yang menjadi patokan : terdapat / ditemukan
353 — 150
berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) sejak agustus 2015 berdasar hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugatkepada Para Penggugat karena Efesiensi maka sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No. 13tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berbunyi sebagai berikut ;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
51 — 29
Hal ini tentu dapatmencederai rasa keadilan pihak isteri, karena apa yang menjadi haknya sesuaiputusan pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, sedangkan suamiyang sudah mengikrarkan talaknya dapat dengan mudah melupakankewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan ataumenunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force), sementara istri harusberfikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yangbiasanya lebin banyak daripada hak yang akan diperolehnya
NATANEL LELEURY
Tergugat:
PT. PERWIRA BANGUN TAMA
214 — 71
pemutusan hubungan kerja Penggugat dan permintaan kompensasiyang didasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 164 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengaturbahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
23 — 22
Hal ini tentu dapat mencederai rasakeadilan pihak isteri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusanpengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, sedangkan suami yang sudahmengikrarkan talaknya dapat dengan mudah melupakan kewajibannya denganberbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan atau menunggu upaya paksadari pengadilan (execution force), sementara istri harus berfikir panjang untukmengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyakdaripada hak yang akan diperolehnya
1195 — 748
Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secarasederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utangyang telah jatuh waktu dan tidak dibayar ; Untuk membuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih Kreditormaupun adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dapat dibayar mestidapat dibuktikan berdasarkan "alat bukti yang mencapai nilai kekuatanpembuktian (bewijskracht, probatory force) yang "mencapai batas minimalpembuktian akan tetapi yang menjadi patokan : terdapat / ditemukan
243 — 32
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanpasal 93 ayat (2) huruf (f) sebagai berikut:Ayat (2) :Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, danpengusaha wajib membayar upah apabila:(f) : pekerja/ouruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapipengusaha tidak mempekerjakannya, baik kesalahan sendiri maupunhalangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.Bahwa terhadap tenaga Kerja yang diliburkan/dirumahkan karena tidak adapekerjaan atau suatu hal lain yang tidak termasuk Force
berdasarkan pasal 164 ayat 1 dan 2 undangundang nomor 13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan BATAL DEMI HUKUM dan TERGUGATwajidb mempekerjakan kembali para PENGGUGAT pada posisi dan jabatansemula.Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan pasal 164ayat 1 dan 2 menyataakan :Ayat (1):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamikerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa(force
Terbanding/Tergugat I : HERU FITRINANTO
Terbanding/Tergugat II : HARTATI
Terbanding/Tergugat III : NUR KHAMDANI
119 — 59
Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannyakembali Perjanjian Kerjasama ini.8. Pasal 9, Perselisihan.Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaanPerjanjian Kerjasama ini kedua belah Pihak sepakat untukmenyelesaikan melalui jalan musyawarah dan Mufakat.9.
406 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
Internal security, including the Police Force,without prejudice to section 57;d. The terms and conditions of service of personsholding or acting in public offices, withoutprejudice to section 92; ande. The administration of the courts,Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 dan Pasal 60Konstitusi BVI tersebut, maka Inggris, melalui Gubernur,mengatur hubungan luar negeri BVI termasuk administrasipengadilan.
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG TUBAN sebagai Tergugat I
KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Surabaya sebagai Tergugat II
PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN sebagi Tergugat III
Ir. BAMBANG SUMARGO sebagai Tergugat IV
61 — 7
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;i. keadaan memaksa (force majeur)/kahar,Hal. 13 dari 38 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2012/PN.TBN20.j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengansurat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk.
PT Gemilang Kharisma
Tergugat:
1.FATMAWATY FARDI
2.NIGEL MAURICE WOMERSLEY
124 — 67
padadinding bangunan Rumah Toko (ruko) masih belum di Semen denganbaik (Plaster);Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemesanan Ruko Tanah danBangunan dengan Nomor: GK/SPPR/0808/8/2014 tertanggal 8 Agustus2014 pasal 10 angka 1 berbunyi "pihak pertama berkewajiban untukmenyelesaikan pembangunan serta menyerahkan Tanah dan Bangunantersebut kepada pihak kedua selambatlambatnya 60 (Enam Puluh) Harisetelah pembayaran angsuran uang muka terakhir, kKecuali karena halhal yang disebabkan oleh atau terjadinya Force
HENDRIK FAYOL, S.H.
Terdakwa:
NUR AINI alias NUR binti RUSMAWATI
104 — 12
PAHLAWANalias SIGIT bin SUGINO serahkan kepada saksi;Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya saksi langsung pergimenghampiri saudara ALDO;Bahwa Saksi katakan kepada saudara ALDO, DO TOLONG ANTAR SAYASEBENTAR PENTING, dan selanjutnya dijawab ALDO EMANG MAUKEMANA dan saksi jawab ADA DEH, SEBENTAR JAK , dan selanjutnyadijawab ALDO OKKELAH selanjutnya saksi bersama saudara ALDOberangkat dengan menggunakan sepeda motor Vega Force
55 — 8
membuktikan bentuk proyek/pekerjaanborongan yang dikerjakan Terdakwa di daerah Sekayu Musi Banyuasin tersebutmisalnya Perjanjian Kerja Borongan dan atau Surat Perintah Mulai Kerja(SPMk)antara Terdakwa dengan pemberi proyek yang sedang dan telah dkerjakan olehTerdakwa, sebagai bukti adanya itikad baik terdakwa atau Terdakwa setidaktidaknya dapat membuktikan bahwa ketidak mampuannya membayar hutangnyakepada pihak Toko Makmur Jaya adalah karena ada keadaan memaksa yangterjadi diluar Kemampuannnya(overmacht, force
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapanpajak kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanyakeadaan luar biasa tersebut;9.
216 — 755
kompensasi Pasal 154 Selesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasiPekerja melakukan 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 161 Ayat (3)Pelanggaran Perjanjian Kerja, dan UPHPerjanjian Kerja Bersama, atauPeraturan PerusahaanPekerja mengajukan PHK 2 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 169 Ayat (1)karena pelanggaran pengusaha dan UPHPernikahan antar pekerja (jika 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 153 diatur oleh perusahaan) dan UPHPHK Massal karena 1 kali UP, 1 kali UPMK, Pasal 164 (1)perusahaan rugi atau force