Ditemukan 5678 data
109 — 10
SUKRIYADI als SUKRU dan isterinyaASNAWIYAH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force Onewarna merah menuju rumah terdakwa SUKRIYADI als SUKRU bersamaHalaman 13 dari 41 Putusan Nomor292/Pid.B/2016/PN.Ktbsama dengan sdr. AMIR yang menggunakan sepeda motor Honda Revowarna merah, sdr. ANWAR yang berboncengan dengan sdr.
PT. MAHAKARYA AGUNG JAYA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka
320 — 150
Yahyah, M.Si;Bahwa dokumen pemilinan sudah ditentukan dalam sistem;Bahwa dimungkinkan ketika ada peraturan terbaruterkaitpengadaan barang dan jasa, membutuhkan waktu untukmenginput halhal yang ada dalam peraturan yang baru ke dalamsistem;Bahwa terkait perkara ini, peraturan yang digunakan saatpembuatan dokumen pemilihan oleh Pokja adalah Perpres Nomor16 Tahun 2018;Bahwa yang dimaksud dengan post (atau force) bidding, apabilamenambah/mengurangi selain daripada yang termuat dalamdokumen pemilihan sehingga
293 — 79
dalam kaitan pemutusan hubungan kerja inidisimpulkan terkesan lebih memaksa agar para Penggugat mengambil kompensasitersebut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 151 ayat(2) terkait wajib dirundingkandan ketentuan Pasal 164 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force
178 — 87
Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan / sita eksekusi / sitapidana kusus lelang non eksekusi ; e) Tidak memenuhi legalitas formal subjekk dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ; f) Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 (OD) ge 910h) Pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak dilaksanakan sesual peraturan perundangundangan ;i) Keadaan memaksa (force
77 — 17
Undangundang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan pasal 164ayat 1 dan 2 menyatakan:Ayat (1) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourunh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (duo) tahun, atau keadaan memaksa(force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat
Terbanding/Tergugat III : Letkol Dr. Agus Sutarman
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Negara RI Cq. Kepala Bank BRI Kantor Cabang Pembantu RSPAD Gatot Subroto
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Sugeng Riyadi bekas Pimpinan Bank BRI Cabang Pembantu RSPAD Gatot Soebroto
Terbanding/Tergugat VII : Aryo Santigi
Terbanding/Tergugat V : P.T. Central Asia Balai Lelang, Perwakilan Jakarta
60 — 41
putusan No.445/Pdt/2018/PT.BDGdan Perpanjangan Kredit, sehingga total kredit Penggugat adalahsejumlah delapan ratus lima puluh juta rupiah (Rp. 850.000.000,)yang didapat dari kredit pertama ditambah tiga ratus juta rupiah(Rp.300.000.000,) yang didapat dari kredit kedua, sehingga jumlahtotal utang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah satu milyarseratus lima puluh juta rupiah ( Rp. 1.150.000.000,); ( vide: bukti P7 )Bahwa, selanjutnya terjadi kejadian luar biasa yang tidak dapatdihindarkan (force
Terbanding/Tergugat I : Bapak Takehiko Nakao
Terbanding/Tergugat II : Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank ADB dan semua komponennya
Terbanding/Turut Tergugat : Keuangan Republik Indonesia
148 — 119
The expressions contract ofemployment and terms of appointment include all pertinentregulations and rules in force at the time of allegednonobservance, including the provisions of the Staff RetirementPlan and the benefit plans provided by the Bank to the staff.Terjemahan (dengan penegasan)a112Pasal Il1.
1.I Made Suardika
2.Ni Made Mawarni
Tergugat:
1.Anak Agung Ngurah Agung SE
2.Anak Agung Oka Agung SS
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
86 — 72
tanahsengketa disebabkan oleh karena abrasi serta oleh Majelis Hakimdalam pertimbangannya menyebutkan bahwa peranjian yangdilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang telahdituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 34 tertanggal 582013yang dibuat pada Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu,SH terjadi padatahun 2013 atau jauh setelah terjadinya abrasi atau dengan katalain abrasi terjadi lebih dahulu dari pada penanjian, kecuali setelahperjanjian dilakukan terjadi abrasi maka dapat disebut bencanaalam (force
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundingan Bipartit bahkan tidak pernah hadirdalam persidangan di PHI Surabaya ini), hal ini sudah sangat jelasmenunjukkan bahwa hubungan industrial antara para pemohon kasasidengan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis lagi, makasebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2003yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
526 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
This agreement shai come into force on the 15 October 2012 and shallsubsist (subject to termination hereunder) for a period of three (2) yearsfrom that date and shall be subject to review where the Supplier reserversthe absolute rights and discretion to renew for further periods notexceeding 12 months on each occassion on the terms and conditions asmay be agreed between the parties;Terjemahan bebasnya:Periode3.
99 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
For, if the state were to resort to killing in orderto enforce its will, it would legitimize the very behavior which the law sought torepress, namely the use of deadly force to settle disputes " ;Secara keilmuan, argumen Cesare Beccaria tersebut sangat menarik dan dapatdibenarkan sebagai dasar pijakan kerangka konseptual untuk menganalisislebin lanjut mengenai utilitas dan implementasi pidana mati.
Terbanding/Penggugat : PT TOPJAYA SARANA UTAMA Diwakili Oleh : APRILDA FIONA, SH.MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : TOSHIBA CORPORATION Diwakili Oleh : TOSHIBA CORPORATION
Terbanding/Turut Tergugat II : CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : TOSHIBA CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : TOSHIBA CARRIER THAILAND CO., LTD Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
669 — 3466
meminta Para Tergugatuntuk mengganti seluruh pengeluaran pengiklanan dan pemasaran yang telahdisepakati untuk ditanggung secara sepihak oleh Penggugat;Lebih lanjut, selain ketentuan Pasal 8 Perjanjian Distribusi 1998 di atas, kamihendak memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat pada Pasal 5Perjanjian Distribusi 1998sebagai berikut:"Sarana (mengacu pada Penggugat dalam Perjanjian Distribui 1998) shall bear alltaxes, assessments, duties, charges and other expenses imposed by laws andregulations in force
MEGA NANDA BENIV FITRIA, S.H
Terdakwa:
RIDWAN Pgl RIDWAN Bin NURSAM Alm
277 — 158
Kebun yang luasnya 2,5 (dua setengah) hektar danketiganya dibeli oleh Terdakwa;Bahwa pembelian kebun tersebut awalnya diberikan dengan sepedamotor Yamaha Force One pada Mamak Saksi Korbanseharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) denganketentuan tanah tidak boleh diperjualbelikan;Bahwa nama Mamak Saksi Korban MM tersebut adalahINANG almarhum;Bahwa harga buah kelapa sawit saat ini adalah Rp2.600,00 (dua ribuenam ratus rupiah) atau Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) perkilonya;Bahwa
516 — 157
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 158 Ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan
221 — 149
)Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi Pasal 154Selesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasi Pekerja melakukan PelanggaranPerjanjian Kerja, Perjanjian KerjaBersama, atau Peraturan Perusahaan1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 161 Ayat (3) Pekerja mengajukan PHK karenapelanggaran pengusaha2 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 169 Ayat (1) Pernikahan antar pekerja (jika diaturoleh perusahaan )1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 153 PHK Massal karena perusahaan rugiatau force
70 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan PT DEF (DEFDepartement Store) menyediakan tempat/counter bagi Pemohon Bandinguntuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Banding akanmemberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzet penjualankepada pihak yang menyediakan tempat;Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 264/C/PK/PJK/2014Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut danmembayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilanganbarang di counter dan atau terjadi force majeur menjadi beban
391 — 375
Bahwadalam UUPK secara khusus tidak diatur tentang batasan batasanwanprestasi maka kembali harus menekankan kepada asas kepastianhukum, asas keseimbangan dan keadilan, seperti konsumen berhakuntuk memutuskan perjanjian apabila pelaku usaha wanprestasi; Bahwa harus dilihat apakah konsumen telah diinformasikan mengenaikeadaan gagal bayar, sebaiknya konsumen diberikan kesempatan untukmenyatakan pembelaannya, misalnya dilihat juga keadaan force majeuratau keadaan memaksa sehingga konsumen tidak dapat
184 — 76
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.
H. BAMBANG SUPRIADI, SE.MH
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAK KEPULAUAN RIAU CQ DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
82 — 62
BPHTBmerupakan bagian dari penerimaan Negara.Menurut definisi, yang dimaksud Kerugian Negaraadalah kekurangan aset/kekayaan Negara karenaSuatu. perbuatan melanggar/melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur. Kekuranganaset/kekayaan ini dapat terjadi disebabkan karenaHalaman 26 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN. Btm.uang yang seharusnya masuk ke kas negaranamun tidak masuk ke kas negara.
86 — 12
dana pengadaan pangan peruntukannya Gabahberas selain itu dilarang.bahwa hampir semua koperasi di wilayah Sulawesi selatan mengalami kemacetankarena adanya keadaan dimana ada S.E Menteri Keuangan No.60 tahun 2000 ituyang menghentikan L.C di dolog, dan Karena adanya kebijaksanaan pemerintahmenerima beras impor dari luar seperti beras dari Thailand yang harganya hanyasekitar Rp.1770 perkilo gram dan kualitas bagus sehingga harga beras petanianjlok menurut kami itu termasuk kedalam keadaan / istilah Force