hibah kelompok Bina Karya, Rahayu, Pemuda Harapan dan Muda Abadi.SaksiADE AZIZ HAKIM, SAg, dibawah sumpah, menerangkan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksadi Penyidik kejaksaan dan memberikan keterangannya ; Bahwa saksi menerangkan keterlibatan saksi adalah sebagai fasilitator dalam artimemfasilitasi dan koordinasi dengan OPD terkait diantaranya Dinas Kesehatan,Denas Sosnaker, Dinas Ciptakarya, Dinas Perikanan dan ketahanan pangan, DinasPerindagkop, Dinas DPKAD

Fotocopy rekening kelompokosnaker, Dinas Ciptakarya, Dinas Perikanandan ketahanan pangan, Dinas Perindagkop, Dinas DPKAD, DinasPenanggulangan bencana dan Kelurahan/Desa. Bahwa saksi menerangkan apabila kelengkapan dalam proposal pengajuanbantuan hibah tersebut tidak/belum lengkap kami dari bagian Kesos memanggilketua/sekretaris kelompok tersebut untuk melengkapi kelengkapan administrasitersebut.

Bahwa Untuk pencairan bantuan dana hibah kepada kelompok penerima bukanwewenang Bagian Kesos melainkan pada Dinas Keuangan (DPKAD). SetelahPutusan Tipikor Nomor 149/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, halaman 5DPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang diserahkan keBagian Kesos, Bahwa Bagian Kesos memanggil/memberitahukan kepada kelompok penerimabantuan hibah untuk menandatangani SP2D, kwitansi dan surat pernyataantanggung jawab hibah.

Berdasarkan Rincian tersebut mengajukan permohonan PenerbitanSurat Persediaan Dana ke DPKAD;d. Setelah SPD terbit maka membuat SPP dan SPM;Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2017/PN.Bgl halaman 20 dari 111 hal4.e. Berdasarkan SPP dan SPM tersebut mengajukan untuk SP2D keDPKAD;f. Kemudian disampaikan ke DPKAD untuk penerbitan SP2D;g. Setelah SP2D terbit maka dana diserahkan ke amsing masing PPTKsesuai NPD; Bahwa yang menyusun laporan pertanggungjawaban Kegiatan KompetisiOlahraga adalah PPTK Sadr.

pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas,dengan tujuan pekerjaan adalah agar barang/jasa yang dilakukanPutusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2017/PN.Bgl halaman 46 dari 111 halpembayaran oleh PTTK sesuai volume dan kualitasnya sebagaimanaditentukan dalam DPABahwa mekanisme pembayaran dalam Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga danPariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A. 2015 adalah pertama adaNota Permintaan Dana (NPD), selanjutnya dengan adanya SPP dan SPMdiajukan ke DPKAD

Siradju, M.Sc dansetelah ditanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS)tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Kadir Sangadji kemudiandiserahkanlah berkas beserta SPMLS dan Berita Acara Pembayaran(BAP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Ternateuntuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)untuk yang selanjutnya dibawa ke Bank Pembangunan Daerah (BankHal. 9 dari 124 hal. Put.

Siradju, M.Sc dansetelah ditanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS)tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Kadir Sangadji kemudiandiserahkanlah berkas beserta SPMLS dan Berita Acara Pembayaran(BAP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Ternateuntuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)untuk yang selanjutnya dibawa ke Bank Pembangunan Daerah (BankBPD) Cabang Ternate dan selanjutnya uang tersebut

Isnainy P.Siradju, M.Sc dan setelah ditanda tangani Surat PerintahMembayar Langsung (SPMLS) tersebut diserahkan kepadasaksi Abdul Kadir Sangadji kKemudian diserahkanlah berkasbeserta SPMLS dan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepadaDinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) KotaTernate untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) untuk yang selanjutnya dibawa keBank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Cabang Ternate danselanjutnya

Sohardi Syafri uang senilaiRp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telahdigunakan untuk :(1).(2).(3).(4).(5).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi JalanDesa Renah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp.152.730.100, (Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribuseratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminanpemeliharaan An.

Sohardi Syafri uang senilaiRp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telahdigunakan untuk :(1).(2).(3).(4).(5).(6).(7).(8).(9).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi JalanDesa Renah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp.152.730.100, (Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribuseratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab.

Sohardi Syafri uang senilaiRp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telahdigunakan untuk :(1).(2).(3).(4).(5).(6).(7).(8).(9).(10).Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi JalanDesa Renah PanjangDesa Napal Jungur sebesar Rp.152.730.100, (Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribuseratus rupiah) ;Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab.

Berdasarkan Rincian tersebut mengajukan permohonan PenerbitanSurat Persediaan Dana ke DPKAD;d. Setelah SPD terbit maka membuat SPP dan SPM;e. Berdasarkan SPP dan SPM tersebut mengajukan untuk SP2D keDPKAD;f. Kemudian disampaikan ke DPKAD untuk penerbitan SP2D;g.

peraturan yang berlaku serta Menyampaikan laporanpelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas,dengan tujuan pekerjaan adalah agar barang/jasa yang dilakukanpembayaran oleh PTTK sesuai volume dan kualitasnya sebagaimanaditentukan dalam DPABahwa mekanisme pembayaran dalam Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga danPariwisata Kabupaten Bengkulu Utara T.A. 2015 adalah pertama adaNota Permintaan Dana (NPD), selanjutnya dengan adanya SPP dan SPMdiajukan ke DPKAD

., M.SI sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran Proyek pengadaan barang / jasa / pengadaan mebeler di Dinas DPKAD Kabupaten Serang Tahun 2017.

Daerah dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dll) bulan Desember 2013 sejumlah Rp 38.000.000,-
b. Insentif Pajak Daerah dari Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Pajak Air tanah, dll Triwulan I Tahun 2014 sejumlah Rp 40.000.000,-
c. Insentif Pajak Daerah dari Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Pajak Air tanah, dll Triwulan II Tahun 2014 sejumlah Rp 60.000.000,-
90. 1 (satu) bundel dokumen asli Daftar Insentif Bupati Karawang pada DPKAD

Insentif Pajak Daerah dari Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Pajak Airtanah, dll Triwulan Il Tahun 2014 sejumlah Rp 60.000.000, 90. 1 (satu) bundel dokumen asli Daftar Insentif Bupati Karawang pada 12 DPKAD Kabupaten Karawang periode tahun 2011 sampai dengan2014. 91.1 (Satu) bundel dokumen asli Rekapitulasi Honorarium Bupati Karawangpada DPPKAD Kabupaten Karawang Tahun 2011 sampai dengan 2014. 92.1 (satu) bundel copy dokumen dilegalisir perihal RekapitulasiHonorarium Bupati Karawang Bidang Akuntansi

. ; :25 Perjanjian KerPengoperasian26 Nota Kesepah:019.6/3877/X27 Technical Agrsebanyak 1 (sa Barang bukti nomor 16 s/d 27 dikembalikan kepada Kantor DPKAD Kabupaten Banjar 28Mesin pabrik Modul Penerirb. Modul Pe:Yn wm8c. Modul Per 73 Tower Coe.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Muka 30 % Nomor :1452/SP2DDAU/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk dana DAK sebesar30% x Rp.353.290.000, = Rp.105.987.000,Total Uang Muka adalah Rp.10.600.500, + Rp.105.987.000, =Rp.116.587.500,Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diterbitkan olehbidang belanja DPKAD Kabupaten Sukamara langsung diserahkan kepadaBank Pembangunan Kalteng (BPK) cabang Kabupaten Sukamara untukselanjutnya Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, Kabupaten SukamaraHalaman

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Muka 30 % Nomor :1452/SP2DDAU/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk dana DAK sebesar30% x Rp.353.290.000, = Rp.105.987.000,Total Uang Muka adalah Rp.10.600.500, + Rp.105.987.000, =Rp.116.587.500,Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diterbitkan olehbidang belanja DPKAD Kabupaten Sukamara langsung diserahkan kepadaBank Pembangunan Kalteng (BPK) cabang Kabupaten Sukamara untukselanjutnya Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, Kabupaten Sukamaramentransfer

itu dalam keadaanbebas serta sebelum menandatanganinya terlebin dahulu saksi adamembacanya, oleh karena itu keterangan yang saksi berikan dimaksudadalah benar dan tetap pada keterangan itu;Bahwa pada tahun 2013 saksi selaku Kepala Bidang Belanja pada DPKADKabupaten Sukamara, dengan tugas antara lain; menerima SPM dariseluruh SKPD, kemudian setelah diverifikasi akan diterbitkan SP2D sesuaidengan permintaan pembayaran dari SKPD tersebut kemudian SP2Dtersebut diserahkan ke Bank Kalteng oleh Pegawai DPKAD

puluh tujuh ribu lima ratusrupiah), langsung diteranfer ke rekening rekanan yakni CV.Bluendank JayaMandiri;Bahwa mekanisme pencairan uang muka sebesar 30% tersebut adalahsetelah diterima SPM dari KPA yakni Gunadi Nimer kemudian diteliti/diverifikasi kelengkapan dokumen yang dilampirkan seperti SuratPermohonan, SPP, Jaminan uang muka, Berita acara pembayaran uangmuka, kwitansi pembayaran uang muka, bukti lunas PPN,PPH dankontrak, kemudian akan diterbitkan SP2D selanjutnya diserahkan olehPegawai DPKAD

Kemudian padabulan Agustus 2010 saksi menerima surat dari DPKAD perihal tindak 55 Perkara Korupsilanjut LHP BPK (merekomendasikan agar sisa anggaran 2009dimasukkan kas daerah), lalu saksi memanggil PPK, dan Bendahara(SUHARTINI) untuk menjelaskan masalah tersebut;Bahwa pada saat itu, PPK dan Bendahara Pengeluaranmenjelaskan tentang adanya penitipan dana di Dinas Kebakaran dariBNPB dan peruntukannya serta pengelolaannya, dimana menurutmereka berdua dana tersebut dana pusat dan masuk rekeningkhusus,

terdapat jasagiro, sebesar Rp.431.188.678, yang disetor tanggal 28 Desember 2010,dan tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp.29.022.014, yang telah disetorke Kas negara melalui bank BRI dan Bank Jateng;Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh kegiatan tersebut sudah selesai dansudah ada pertanggungjawabannya;Bahwa selama mengelola keuangan Dana Hibah tersebut adapermasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu pada tutup tahun RekeningDinas Kebakaran masih terdapat dana sebesar Rp.10.747.861.000, saatitu ada perintah DPKAD

agar dana tersebut disetor ke Kas daerah sebagaisilpa (sisa pelaksanaan anggaran), setelah itu diadakan musyawarahantara Dinas Kebakaran dan DPKAD.

Sosialberpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Kontruksi Pasca bencanaTahuan Anggaran 2009 tidak ada Tupoksi langsung di SK langsung,tetapi peran saya sebagai PPK melanjutkan peran PPKom Lama, untukmemastikan kegiatan yang ada di PSDA & SDM berjalan sesuaipetunjuk operasional kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana Kota Tahun 2009.Bahwa setelah mendapatkan SK selaku PPKom tersebut yang saksilakukan adalah sebagai berikut:e Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 melakukan koordinasi denganBPK, DPKAD

Dengan demikian maka hingga kini uang tersebut masih tersimpanpada Kantor DPKAD Kabupaten Lebak.Bahwa PT. KOGAS selaku pelaksana lapangan telah menerima 95 %pembayaran sesuai perjanjian, namun ternyata PT. KOGAS tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan renovasi RSUD Dr. Ajadarmo tersebut sesuaivolume dan spesifikasi dalam kontrak dan sesuai hasil pemeriksaanBAWASDA Kabupaten Lebak terhadap pisik bangunan RSUD Dr. Ajidarmo,setelah direnovasi terdapat faktafakta hasil temuan sebagai berikut :1.

Imam Poerwono tersebut, sesuai dengan hasil audit PKKN yagdilakukan oleh BPKP Wilayah DKI Jakarta II Nomor : S3464/PW30/5/2004tanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp. 740.785.187,08 (tujuh ratus empatpuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuhrupiah delapan sen), dikurangi dengan sisa uang yang masih tersimpan diKantor DPKAD Kabuten Lebak sebesar Rp. 115.397.850,00 = Rp.625.387.337,01 ( enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluhtujuh ribu tiga ratus tiga puluh

Dansebagian yaitu sebesar Rp. 11. 000.000,00 ddari uang tersebut telahdikembalikan oleh Terdakwa ke Kas DPKAD Kabupaten Lebak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum di atas makaperrobuatan Terdakwa bersamasama saksi Dr. H. Noor Sardono, M.Kes, saksiIr. Pudyo Prayudi, saksi Ir. Poerwono dan saksi H.

Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah diterimanya sebesar Rp.11. 000.000,00 ke Kas Negara incasu Kas DPKAD Kabupaten Lebak.Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana tersebut, Majelis selainHalaman 169 dari 172 Halaman Putusan Nomor : 22/PidSusTPK/2015/PN.

(dilegalisir)

(Legalisir)

(legalisir)

Kemudian padabulan Agustus 2010 saksi menerima surat dari DPKAD perihal tindak 55 Perkara Korupsilanjut LHP BPK (merekomendasikan agar sisa anggaran 2009dimasukkan kas daerah), lalu saksi memanggil PPK, dan Bendahara(SUHARTINI) untuk menjelaskan masalah tersebut;Bahwa pada saat itu, PPK dan Bendahara Pengeluaranmenjelaskan tentang adanya penitipan dana di Dinas Kebakaran dariBNPB dan peruntukannya serta pengelolaannya, dimana menurutmereka berdua dana tersebut dana pusat dan masuk rekeningkhusus,

terdapat jasagiro, sebesar Rp.431.188.678, yang disetor tanggal 28 Desember 2010,dan tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp.29.022.014, yang telah disetorke Kas negara melalui bank BRI dan Bank Jateng;Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh kegiatan tersebut sudah selesai dansudah ada pertanggungjawabannya;Bahwa selama mengelola keuangan Dana Hibah tersebut adapermasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu pada tutup tahun RekeningDinas Kebakaran masih terdapat dana sebesar Rp.10.747.861.000, saatitu ada perintah DPKAD

agar dana tersebut disetor ke Kas daerah sebagaisilpa (sisa pelaksanaan anggaran), setelah itu diadakan musyawarahantara Dinas Kebakaran dan DPKAD.

Sosialberpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Kontruksi Pasca bencanaTahuan Anggaran 2009 tidak ada Tupoksi langsung di SK langsung,tetapi peran saya sebagai PPK melanjutkan peran PPKom Lama, untukmemastikan kegiatan yang ada di PSDA & SDM berjalan sesuaipetunjuk operasional kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana Kota Tahun 2009.Bahwa setelah mendapatkan SK selaku PPKom tersebut yang saksilakukan adalah sebagai berikut:e Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 melakukan koordinasi denganBPK, DPKAD

;Setelah ditetapbkan menjadi APBDes Desa Batulawang Tahun Anggaran2012, saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawangmengajukan proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)yang dilampiri APBDes Desa Batulawang TA. 2012 ke Pemerintah KotaBanjar melalui Kantor Kecamatan Pataruman untuk diverifikasi dan ke DinasPMPDKBPol Kota Banjar untuk dievaluasi, selanjutnya disampaikan kepadaWalikota Banjar dan apabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi keDinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD

Berdasarkan Rincian tersebut mengajukan permohonan PenerbitanSurat Persediaan Dana ke DPKAD;d. Setelah SPD terbit maka membuat SPP dan SPM;e. Berdasarkan SPP dan SPM tersebut mengajukan untuk SP2D keDPKAD;f. Kemudian disampaikan ke DPKAD untuk penerbitan SP2D;g. Setelah SP2D terbit maka dana diserahkan ke amsing masing PPTKsesuai NPD; Bahwa yang menyusun laporan pertanggungjawaban Kegiatan KompetisiOlahraga adalah PPTK Sadr.

yang diminta Pemohon, Termohontidak setuju karena Termohon lebih berhak memelihara anak Termohon danPemohon;Bahwa apa yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon lebih mementingkanpekerjaan daripada anak yang sakit tidak benar, sebab malam senin sebelumPemohon datang Termohon telah membawaberobat ke Dokter Wulandari danpagi harinya Termohon minta izin libur kepada atasan karena anak Termohonlagi sakit, sekitar jam 16.00 Wib datang Telepon atasan Termohon datakontraktor harus masuk ke keuangan (Dinas DPKAD

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan sebagai barangbukti sebagai berikut :3 (tiga) lembar foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak danPembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan dari KementerianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Kantor Pelayanan PajakPratama Kuala Tungkal yang telah dilegalisir.3 (tiga) lembar foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak danPembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bungunan dari PemerintahKabupaten Tanjung Jabung Timur DPKAD

Selanjutnya dokumen tersebut diproses olehbagian keuangan dinas kesehatan untuk diproses ke DPKAD. Setelahcair ditransfer ke rekening pihak ketiga/rekanan.

Mengkoordinasikan kegiatan dan acara yang akan dihadiri WaliKota;d) Mendampingi kegiatan dan acara resmi Wali Kota; Dasar pengangkatan sebagai ajudan Wali Kota Tanggerang adalahSurat Keputusan SEKDA nomor:800/Kep.107UM/SETDA/X/201 1tanggal 3 Oktober 2011; Bahwa benar tahun 20112012 saya pernah mengkoordinasikandengan cara menelpon maupun sms dengan telpon KHUSUS AJUDANno. 08119408068 kepada SKPD yang lain : SEKDA, Dinas Pendidikan,Dinas Bina Marga, Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, Wakil Wali Kota,Bappeda, DPKAD

dan beberapa Dinas lain saya lupa; Bahwa benar sayapernah mengkoordinasikan dengan mengundangHalaman 140 dari 258 Putusan nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Srgmelalui teloon maupun sms untuk rapat di THE EAST KUNINGAN, danuntuk di Riz Carlton saya lupa, saya mengundang kepada SKPD yaitu: SEKDA, Wakil Walikota, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, DinasTata Kota, Dinas Kesehatan, BAPEDA, DPKAD, Dinas Kebersihan, dandinas lainnya saya lupa, mengundang untuk kegiatan pembahasanprogress kegiatan / evaluasi

Pada antara tahun 20112012 pada saat saya sebagai salah satuajudan Wali Kota Tangerang Selatan biasanya waktunya pagi atausiang kadang di kantor wali Kota maupun didalam mobil Wali KotaTangerang Selatan memerintahkan saya untuk menghubungi SKPDuntuk mengikuti rapatrapat dengan perkataan Wakil, Pak SEKDA, Bappeda, DPKAD, Dinas Tata Kota, DinasKesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, dan SKPD lainnyamay kasi tahu PakHalaman 141 dari 258 Putusan nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Srgsaya lupa untuk rapat

Bahwa proyekproyek fisik di Dinas Tata Kota Pemkot TangerangSelatan tahun2011 dan tahun 2012, antara lain : kantorkantor dinas dilingkungan Pemkot Tangerang Selatan (DPKAD, Dinas Bina Marga danSDA, Badan lingkungan hidup), kantor kelurahan dan kantor kecamatan,tempat pembuangan sampah terpadu), jalan lingkungan.

No. 2330 K/Pid.Sus/2012 Walikota Binjai dan setelah mendapat persetujuan dari WalikotaBinjai, Kepala Dinas PU Kota Binjai kembali menandatangani SuratPerintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kepala DinasPengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD) Kota Binjai dankemudian Kepala Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah KotaBinjai menerbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) dan(SPPD) tersebutberdasarkan Surat Perintah Pencairan DanaBendahara Umum Pemko Binjai memberi Giro yang telahditandatangani

MASNIARI,ST., selaku Kepala Dinas PU Kota Binjai yang ditujukan kepadaWalikota Binjai dan setelah mendapat persetujuan dari WalikotaBinjai, Kepala Dinas PU Kota Binjai kembali menandatangani SuratPerintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kepala DinasPengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD) Kota Binjai dankemudian Kepala Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah KotaBinjai menerbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) danHal. 21 dari 90 hal. Put.

SJAMSUDIN;Dikembalikan kepada DPKAD Kab.Pati;6 (satu) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng Cabang Pati atas namanasabah : DESA PANJUNAN, alamat DS. PANJUNAN KEC. PATIKAB. PATI Nomor rekening : 2006014588, tertanggal 06 Agustus2008;7 (satu) buah buku Kas Umum Desa Panjunan Kec. Pati Kab.

SJAMSUDIN;Dikembalikan kepada DPKAD Kab. Pati;6 (satu) buah buku Tabungan Bima Bank Jateng Cabang Pati atas namanasabah : DESA PANJUNAN, alamat DS. PANJUNAN KEC. PATIKAB. PATI Nomor rekening : 2006014588, tertanggal 06 Agustus2008;7 (satu) buah buku Kas Umum Desa Panjunan Kec. Pati Kab.