Tanggung Jawab Direksi PerseroanMenurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yangbersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. ApabilaDireksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung rentengbagi setiap anggota Direksi.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT,anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugiansebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaiannya;Telah melakukan pengurusan dengan itikad baikdan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan;Tidak mempunyai benturan kepentinganbaik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusanyang mengakibatkan kerugian; dan tTelah mengambil tindakanuntuk

mencagah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi danharta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroandalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengaturbahwa setiap anggota Direksi secara tanggungrenteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailittersebut.

., Tergugatmengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan PurnomoPrawiro Mangkusudjono selaku Direktur Utama Penggugat tidakmenjalankan pengurusan perseroan untuk Kepentingan perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 92 ayat 1 Undang undang Nomor 40 Tahun2007 Tentang perseroan Terbatas (UUPT);Adapun Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur PenggugatHalaman 57 dari 80 hal. Put.

Purnomo PrawiroMangkusudjonolah yang harus bertanggungjawab untuk menjalankandan mengurus penyesuaian Penggugat sebagai suatu perseroanterbatas sesuai dengan Undang undnag Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT1995) dan Undnag undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroanTerbatas (UUPT 2007). Namun FAKTANYA Dr. H. Purnomo PrawiroMangkusudjono tetap tidak mengambil inisiatif untuk menyesuaikanPenggugat dengan UUPT 1995 dan UUPT 2007 dan Dr. H.

PurnomoPrawiro Mangkusudjono selaku Direktur Penggugat telah lalai dantidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara benar sesuaidengan ketentuan yang diatur mengenai perseroan Terbatas (dalamhal ini ketentuan menurut Anggaran Dasar dan UUPT);.

Nomor 2601 K/Padt./2015Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007;g. Bahwa kelalaian Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku DirekturUtama Penggugat yang tidak melakukan penyesuaian terhadap AktaPendirian dan segala perubahannya menyebabkan Penggugat tidakterdaftar sebagai badan hukum di Departemen Hukum Dan Hak AsasiManusia dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawanhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;h.

Bahwa adapun gugatan Penggugat, pada pokoknya juga menyatakanTergugat tidak melaksanakan fungsi pengurusan sebagai AnggotaDireksi sehingga terbukti Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak melaksanakan isi ketentuan di dalamUndang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatassebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007;i.

., adalah sesuai dengan ketentuanPasal 67 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas;(i) Dasar hukum diajukannya permohonan penetapan oleh Tergugat I: Pasal67 ayat (1) huruf a UUPT:"(1).Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk:(a).melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonanpemegang saham~ apabila Direksi atau Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang

Padahal faktanya tidak ada"Pelawan" dalam Permohonan Penetapan tersebut, yang ada hanyalahPemohon yang mengajukan dalam bentuk gugatan vo/untair sebagaimanadiatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Pasal 67 ayat (1)huruf a UUPT).Dalam Posita gugatan (butir 5 halam 3);"Bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permohonan dari Tergugat tersebut telah mengabulkan permohonan dari Tergugat tersebut, yaknidengan menerbitkan amar Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Psttanggal 16 Mei 2007

Dengandemikian seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat untukmeminta diselenggarakannya RUPS Tahunan Tergugat III kepada TergugatIll untuk mengevaluasi hasil kerja dari para Direksi dan Komisaris TergugatIIl dalam mengurus dan mengawasi Perseroan selama tahun buku 2002.2003. 2004. 2005 dan 2006 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT;Bahwa adanya RUPS Tahunan Tergugat Ill yang diselenggarakan padatanggal 15 Juni 2007 di Grand

Bahwa tergugat II ditarik dalam gugatan penggugat adalah keliru (gemisaanhoeda nigheid),a)b)d)Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat II secara pribadi dalamgugatan penggugat tidak pernah ada mengingat bahwa tergugat II bertindakuntuk dan atas nama Tergugat I.Bahwa tergugat II adalah direksi tergugat berdasarkan atas posisinyasebagai organ perseroan yang artinya sebagai alat perlengkapan perseroan(badan hukum) Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT),

Pasal 92 ayat (1) UUPT disebutkan bahwaDireksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan tergugat yangdiwakili oleh tergugat II sebagai direksi tergugat I, hubungan kerja tersebutantara perusahan dan perusahan sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdataSemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undangundang bagimereka yang membuatnya., dan Pasal 1320 Kitab UndangUndang HukumPerdata

tersebut.19.Bahwa Penggugat telah beberapa kali memberikan surat peringatan dansejenisnya terhadap Tergugat maupun Turut Tergugat 1 untuk segeraHal 7 dari 34 hal Putusan No. 311/PDT/2018/PT.DKImenyelesaikan pembayaran piutang/outstanding yang telah dinyatakansettled sesuai perjanjian kerjasama antara Tergugat dan Penggugat.20.Bahwa Turut Tergugat 1 selaku Komisaris Utama/Dewan Komisaris PT21Asuransi Raya bertanggung jawab atas pengawasan Perseroansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) UUPT

Jika DewanKomisaris terdiri atas 2(dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, makatanggung jawab sebagimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggungrenteng bagi setiap angota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (8) UUPT)..Bahwa Turut Tergugat 1 selaku Komisaris Utama/Dewan Komisaris PTAsuransi Raya pada tanggal 26 September 2016 bersama Direktur PTAsuransi Raya (Fahrizal Ruzbari Rasyid (Alm) telah menerbitkan danmenandatangani 6 (enam) bilyet giro dengan nilai Rp. 640.446.094, (enamratus empat puluh juta

Asuransi Raya menurutPasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuhsecara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutanbersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.23.Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugatmohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (duangsom)sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari yang harusHal 8 dari 34 hal Putusan No. 311/PDT/2018/PT. DK!

(VIDE BUKTI P.1),MAJELIS HAKIM TELAH TEPAT DAN BENAR MEMPERTIMBANGKANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) YANGTELAH DILAKSANAKAN SECARA SAH UNTUK MENGAJUKANPERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT SECARA SUKARELATERHADAP PEMOHON.e Pasal 104 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun2007 (disingkat UUPT), menentukan:Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atasPerseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperolehpersetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimanadiatur

dalam Undangundang tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang.e Untuk memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (1) UUPT tersebut, makaPT.

JAYA PACIFIC PROPERTINDO,; (halaman 21 s/d 22).Dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan olehPEMOHON telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1)UUPT, oleh karena itu Permohonan Pernyaaan Pailit ini beralasan untukditerima dan dikabulkan;TANGGAL 17 APRIL 2015 DERMAGA OPERASIONAL PEMOHONROBOH DAN PEMERINTAH MENCABUT IZIN USAHA PEMOHONSEHINGGA PEMOHON MENGALAMI KERUGIAN DAN TELAHBERHENTI MELAKUKAN KEGIATAN USAHA.Adapun alasan diadakannya RUPSLBRUPSLB adalah karena PEMOHONtelah

Bahwa Gugatan Yang Diajukan Kepada Tergugat Ill SalahAlamat ;Bahwa UndangUndang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) memang memberikanhak kepada para pemegang saham untuk mengajukan gugatanterhadap (i) Perseroan, (ii) Direksi, dan/atau (iii) Komisaris jika pemegang saham dirugikan karena tindakan Perseroan, Direksi atauKomisaris.

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dan tidakmempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakanbahwa undangundang hanya memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan kepada (i) Perseroan,(ii) Direksi, dan/atau (iii) Komisaris saja.

Bahwa selain telah salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan fakta dan Pasal 102 ayat 1 UUPT, pertimbanganjudex facti juga bertentangan dengan Surat Pernyataan PTNecis Indah Cemerlang pada tanggal 4 November 2008, yangmenyatakan bahwa jaminan yang diberikan oleh PT.

DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASAyang memutuskan dalam agenda rapat untuk memberhentikanDireksi serta Dewan Komisaris yang lama dan mengangkatDireksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru dengansusunan Direktur Utama yakni Tuan Akhmad Buldan Nuri,Direktur yakni Tuan Yudo Kasayanto serta Komisaris yakni Dr.Rinrin Merinova, dengan keputusan yang sah berdasarkan UUPT dan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI karena dilaksanakan secara korumdikarenakan seluruh pemegang saham PT.

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH DAN KELIRUMENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 61 UNDANGUNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DANTERKANDUNG JUGA ADANYA KOMPETENSI RELATIF, OLEHKARENANYA PENGADILAN NEGERI KENDARI TIDAKBERWENANG SECARA RELATIF MENGADILI PERKARA A QUO1.Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama salah dan kelirumenggunakan ketentuan Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pertimbanganhukumnya, karena pada faktanya Perseroan ic. PT.

Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT secara tegas telah menyatakanpada pokoknya Setiap pemegang saham berhak mengajukangugatanterhadap Perseroan... Ketentuan tersebut secaraJELAS dan TERANG menyatakan bahwa pihak yang seharusnyadigugat adalah Perseroan ic. PT. Duta Tambang Gunung Perkasa,sedangkan FAKTANYA PT. DUTA TAMBANG GUNUNGPERKASA BUKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAMPERKARA A QUO.

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kendari No.138/Pdt.P/2018/ PN.Kdi tanggal 22 Januari 2019 (BuktiPembanding2) adalah bersifat final dan mempunyai kekuatanhukum sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (6) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yangmana ketentuan ini di maksudkan agar pelaksanaan RUPS tidaktertunda.Pasal 80 ayat (6) UUPT:Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izinsebagaimana dimaksud (3) bersifat final dan mempunyaikekuatan hukum tetap.5.

Duta TambangGunung Perkasa tanggal 4 Februari 2019 adalah keliru danmembuktikan tidak adanya legal standing dari PARATERBANDING tersebut.Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT secara TEGAS,TERANG dan JELAS menyatakan bahwa: Setiap pemegangsahamberhakmengajukangugatanterhadapPerseroankepengadilannegeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan./atau Dewan Komisaris .

Akte tersebut tidak disetujui dan tidakdi tandatangani oleh Penggugat;Bahwa selain daripada uraian tersebut diatas, Akte No, 13 Tanggal 10Desember 2019 yang dibuat oleh Tergugat V merupakan akte yangdibuat tanpa fakta yang sebenarnya, yang tidak sesuai dengan apayang terjadi dan keadaan yang ada dalam ruangan rapat RUPSskarena Tergugat IV tidak pernah menghadiri rapat RUPS akan tetapiditandatangani oleh Tergugat IV;Bahwa sebagaimana dalam UndangUndang No. 40 Tahun 20017tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Tasik Raja dan Tergugat IV sebagaiHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor 383/Pat.G/2020/PN Mdn15.16.17.18.19.Pemegang Saham baru yang telah melakukan keputusan yang tidakadil sebagaimana mestinya serta melakukan kesalahan dan kelalaiankarena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimanadiatur dalam anggaran dasar dan UndangUndang PerseroanTerbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayat (1) jo, Pasal 97ayat (1) dan ayat (2) serta tidak memperhatikan hakhak pemegangsaham minoritas sebagaimana diatur

Kahayan Agro Plantation maupun UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas maka perlu untuk sementara waktu segalakegiatan perseroan dihentikan sampai dengan perkara a quo selesaidan berkekuatan hukum tetap.

sebagaimana berbunyi : (1) Perseroan mempunyai namadan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesiayang ditentukan dalam Anggaran Dasar; (2) Perseroanmempunyai alamat lengkap sesual dengan tempatkedudukannnya; (3) Dalam surat menyurat, pengumuman yangditerbitkan oleh Perseroan, barang cetakan dan akta dalam halPerseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamatlengkap perseroan; telah ditegaskan dalam:Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 182/PDT/2020/PTMND Penjelasan Pasal 5 UUPT

yang berbunyi Tempat KedudukanPerseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempatkedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalamsurat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapatdihubungi. ; Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b UUPT yang berbunyi : DaftarPerseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatdata tentang Perseroan yaitu meliputi : a. nama dan tempatkedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha jangkawaktu) pendirian

Bahwa merujuk pada Pasal 5 UUPT jo Pasal 29 ayat (2) huruf adan b UUPT, gugatan Penggugat yang memilih domisili hukumpada Pengadilan Negeri Manado yang bukan merupakan tempatkedudukan atau domisili hukum yang sah Turut Tergugat Ill.Berdasarkan bukti dokumendokumen penting Turut Tergugat Illtersebut di atas, dinyatakan bahwa tempat kedudukan ataudomisili hukum dari Turut Tergugat Ill berada di Jakarta Selatan,sehingga Pengadilan Negeri Manado tidak memiliki personastandi in judicio atau tidak memiliki

Bahwa Tergugat telah melanggar dan tidak sejalan denganketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 tentangPerseroan Terbatas, vide Pasal 97 ayat (2), ayat (3) jo. 98, yaitu:Pasal 97 UUPT ayat (2):Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (PT) dengan iktikatbaik dan penuh tanggung jawab.

Dan setiap anggota Direksibertanggung jawab penuh atas kerugian PT apabila yang bersangkutanbersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.Pasal 97 UUPT ayat (3):Pertanggungjawaban ini berlaku secara tanggung renteng bagi setiapanggota Direksi apabila ada 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih.Pasal 98 UUPT ayat (1):Kemudian dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam anggaran dasar.Bahwa berdasar

pada bunyi Pasal 97 ayat (2), ayat (3), Pasal 98 ayat(1) UUPT, membuktikan bahwa andaikata juga ada kesalahan dalam halteknis penyesuaian gaji pokok dan atau penyesuaian berdasar COLAquod non terhadap Para Penggugat, hal itu sematamata adalahkesalahan Tergugat sendiri selaku Direksi yang mengeluarkan SuratKeputusan Direksi PT.

ParaTergugat ragu apakah penyelesaian kredit Para Tergugat dipengadilan diajukan oleh pihak yang benarbenar = sahkeberadaannya mengatasnamakan PT BANK BRI (PERSERO) TBKPutusan Nomor 44/Pdt.G.S/2020/PN Ktg 7Kantor Unit Bogani Kotamobagu, mengingat Para Tergugat selakuDebitor hanya memiliki hubungan hukum dengan Kreditor yaitu PTBANK BRI (PERSERO) TBK Kantor Unit Bogani Kotamobagu yangmerupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan yang tentutunduk pada UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun2007 (UUPT

Pasal 98 ayat (1) UUPT; Sehingga oleh karena pihakyang mengatasnamakan Perseroan dalam gugatan ini yaitu Sdr.ADRIANUS DENNY KALESARAN, MASYONO BIDJUNI, DEVI F.WUWUNG, VERRONICA TUNGKAGI, ROBERT E. SARAGIH,maka patut dipertanyakan apakah mereka adalah DireksiPerseroan? Jawabannya pasti tidak, karena jelas dalam isi gugatanidentitas kesemuannya adalah Karyawan BUMN;6. Bahwa kalaupun Sdr.

menyatakanBerdasarkan kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat. namun akhirnya ternyata Tergugat senantiasa menghindar denganmengulurulur waktu dengan alasan menunggu persetujuan pimpinanperusahaan di Jakarta.Bahwa dalil tersurat tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat yangdimaksud oleh Penggugat bukanlah merupakan Pimpinan PT PelangiInti Pertiwi, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka (2) danangka (5) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT

).Pasal 1 angka (2) menyatakan :Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, danKomisarisHalaman 11 dari 28 hal.Put.No. 106/PDT/2018/PT.PLG.21.22.23.Selanjutnya Pasal 1 angka (5) UUPT menyebutkan bahwa :Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk keperluan perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroandi dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasarBerdasarkan ketentuanketentuan

PASAL 1 ANGKA 4 UUPT JOPASAL 78 AYAT 1 UUPT MENYATAKAN BAHWA RUPS MERUPAKANORGAN PERSEROAN YANG MEMPUNYAI WEWENANG YANG TIDAKDIBERIKAN KEPADA DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS DALAMBATAS YANG DITENTUKAN DALAM UU DAN ATAU AD. RUPS sebagaiorgan perseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusiftertentu yang diberikan UUPT.

PASAL 1 ANGKA 4UUPT JO PASAL 78 AYAT 1 UUPT MENYATAKAN BAHWA RUPSMERUPAKAN ORGAN PERSEROAN YANG MEMPUNYAI WEWENANG YANGTIDAK DIBERIKAN KEPADA DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS DALAMBATAS YANG DITENTUKAN DALAM UU DAN ATAU AD. RUPS sebagai organperseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusif tertentu yangdiberikan UUPT.

Bahwa dengan ini PENGGUGAT akan menjelaskan kembali pengertianmengenai Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yang berbunyi sebagai berikut:Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (Perseroan), adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagidalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaannyaHalaman

Bahwa sesuai bunyi Pasal 1 UUPT di atas, maka suatu Perseroan sebagaibadan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, dimana pendirian Perseroanyang merupakan persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegangsaham, harus memenuhi hukum perjanjian yang juga diatur dalam BukuKetiga Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), knususnyaBab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 13131319 KUH Perdata) dan Bagian tentang SyaratSyarat Sahnya Perjanjian(Pasal 13201337 KUH Perdata

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat(1) UUPT yang mengatur tentang pendirian suatu Perseroan yang sah harusdidirikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang atau lebih. Sesuai denganpenjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT tersebut, yang dimaksud dengan orangadalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asingatau badan hukum Indonesia atau asing.

Ketentuan dalam ayat inimenjelaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT bahwa pada dasarnyasebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itumempunyai lebih dari 1 (Satu) orang pemegang saham.Selanjutnya agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhisyarat adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan,mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Pasal 1820 KUHPerdata), dan berdasar Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian pendirianPerseroan

Bahwa dengan demikian yang berhak dan berwenang bertindak mewakiliPerseroan PT MULTILINTAS AGUNG PERKASA adalah TERGUGATselaku Direktur Utama, PENGGUGAT selaku Wakil Direktur Utama,PENGGUGAT II selaku Direktur dan PENGGUGAT III selaku Direktur yangtentunya dengan mengacu pada batasan dan syarat dan/atau ketentuanyang diatur dalam Akta Anggaran Dasar Perseroan dan Undang UndangNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);5.

Bahwa oleh karena tindakan kepengurusan mewakili kepentingan PerseroanPT MULTILINTAS AGUNG PERKASA oleh TERGUGAT dilakukan dengantidak transparan, melanggar prinsip kehatihatian dan kecermatan (duty ofcare) serta tidak melibatkan PARA PENGGUGAT sebagaimana mestinyamembuktikan bahwa TERGUGAT memilikiitikad tidak baik danmelakukan kesalahan karena mengabaikan ketentuan Anggaran DasarPerseroan dan UUPT;10.Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui bahwa Perseroan PTMULTILINTAS AGUNG PERKASA telah berhutang

TERGUGAT selaku Direktur Utama (anggota Direksi) Perseroantelah beritikad tidak baik dalam mengurus Perseroan, dan haltersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan(2) UUPT yang pada intinya mengamanatkan bahwa setiap anggotaDireksi wajib melakukan pengurusan Perseroan dengan itikad baikdan penuh tanggung jawab;20.2.

TERGUGAT telah melanggar prinsip kehatihatian dan kecermatan(duty of care) dalam mengurus Perseroan dimana TERGUGATmemaksakan kehendak dan menjadikan Perseroan berhutangkepada pihak lain tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan RUPSPerseroan, dengan demikian TERGUGAT telah bersalah dan lalaidalam menjalankan tugas selaku Direktur Utama Perseroansebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal Pasal 97 ayat (3)UUPT;20.3.

;22.Bahwa sebagai akibat dari tindakan TERGUGAT dalam mengurus Perseroanyang dilandasi dengan itikad tidak batik, lalai dan salah karenabertentangan dengan Anggaran Dasar dan UUPT sebagaimana dimaksudHalaman 14 dari 135 Putusan Nomor 549/Pat.G/2016/PN Jkt.

Bapak Hendri Dyafar KomisarisHalaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT BDG13.14.Perihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaSesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agarDireksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalamJangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.Bahwa perbuatan Tergugat I melalui surat No.025/LindaSPH/III/2020 telahmelanggar

Bapak Hendri Djafar KomisarisPerihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaDengan hormat,Saya, Linda Octora, selaku pemegang saham sebanyak 2.000 (dua ribu)lembar saham atau setara dengan 80% (delapan puluh persen) saham diPT Semar Kencana (Perseroan), dengan ini merujuk pada ketentuanPasal 79 ayat (6) huruf (a) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) menyampaikan permintaan kepadasaudara selaku Komisaris Perseroan untuk

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 79 ayat 3 dariUndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dapat kami kutip sebagai berikut :Yang dimaksud dengan alasan yang menjadi dasar permintaan diadakanRUPS, antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunansesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatananggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.Bahwa menurut M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudulHukum Perseroan Terbatas, Cetakan ketujuh

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang secarasepihak dan tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan RUPS yangdiminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakanPerbuatan Melawan Hukum terhadap ketentuan perundangundangandalam Pasal 75 ayat 2, Pasal 79 ayat 2 huruf a juncto Pasal 79 ayat 7 dariUndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kutipadalah:Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2022

Bapak Hendri Djafar KomisarisPerihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaSesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agarDireksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalamJangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.Bahwa perbuatan Terbanding melalui Surat No.025/ LindaSPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 tersebut (vide: Bukti P2 (b))telah melanggar

2016Petrodrill Manufaktur Indonesia dengan PT Multikarya Asia Pasifik Rayamerupakan satu group perusahaan, di mana salah satu pendiri ataupemilik atau Direkturnya adalah sama yaitu Sani Handoko, pertimbanganMajelis Hakim Judex Facti tersebut didasari atas fakta bukti tertulis T4yang merupakan akta pendirian PT Multikarya Asia Pasifik Raya yangdikeluarkan pada Tahun 2002 yang sudah tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).Karena berdasarkan Pasal 157 ayat 3 UUPT

Dengan demikian bukti tertulis T4tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum untukmenyatakan PT Petrodrill Manufaktur Indonesia dengan PT MultikaryaAsia Pasifik Raya merupakan satu group perusahaan, karena sudah tidaklagi berlaku sebagai Anggaran Dasar berdasarkan pasal berdasarkanPasal 157 ayat (3) UUPT;11.Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkanKeputusan Judex Facti atas penolakan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasimengenai gugatan Penggugat kurang pihak (plurium

litis consortium),telah salah dalam menerapkan Pasal 102 Undangundang Nomor 2Tahun 2004 dan Pasal 157 ayat (3) UUPT;12.Bahwa, dikarenakan Keputusan Judex Facti telah salah dalammenerapkan peraturan perundangundangan, maka cukup beralasanhukum bagi kami untuk memohon kepada Judex Facti untuk mengabulkaneksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat tentang gugatan kurang pihakatau tidak lengkap (plurium litis consortium);13.Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia ("YMARI

Waru Abadi sebabpengangkatan direksi dalam sebuah perseroan harus melalui Rapat Umum PemegangSaham dan melalui tahap tertentu agar dapat dinyatakan sah menjabat sebagaiSebagaimana dalam pasal 94 ayat (3) dan ayat (7) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ;Pasal 94 ayat (3) UUPT :anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembaltPasal 94 ayat (7) UUPT :dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi,direksi wajib

BMS tanggal 02Desember 2011 adalah pula atas persetujuan PENGGUGAT dengan AktaNomor 2 yang dilanjutkan dengan pemindahan hak atas saham denganAkta Jual Beli Nomor 3, 4, dan 5 tanggal 02 Desember 2011 yangdibuat di hadapan TERGUGAT VI adalah sah dan mengikat PENGGUGATsesuai menurut ketentuan pasal 56 ayat (1) UUPT yang mengaturPemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan aktapemindahan hak Jo. Pasal 7 Anggaran Dasar PT. BMS Jo.

Pasal 57 ayat(1) UUPT, karenanya semakin terang seluruh dalildalil PENGGUGATsebagai pemegang saham tunggal sangat tidak berdasar dan beralasanhukum, haruslah ditolak ;Bahwa setelah penjualan saham milik TURUT TERGUGAT , Il, dan IVkepada TERGUGAT I, karenanya susunan pemegang saham PT.

Pasal 87 Jo.Pasal 94 UUPT dan telah pula diberitahukan kepada Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia R.l., serta telah diterima dan dicatat dibawahNomor AHUAH.01.1023441 tanggal 12 Juni 2013;Bahwa benar, TERGUGAT V selaku Direktur Utama PT. BMS yang sah,karenanya berwenang melaporkan PENGGUGAT kepada KepolisianDaerah Kepulauan Riau atas dugaan tindak pidana penggelapan dokumendan uang hasil penjualan 11 (sebelas) unit apartemen asset PT.

Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBRdari setengah bagian jumlah suara yang hadir, sesuai dengan ketentuanPasal 87 UUPT dengan demikian keputusan perubahan Direksi denganmengangkat TERGUGAT Il selaku Direktur Utama dan TERGUGAT Illselaku Direktu PT.

Pasal94 UUPT dan telah pula diberitahukan kepada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia R.l., serta telah diterima dan dicatat dibawah NomorAHU33100.40.22.2014 tanggal 01 Oktober 2014 ;43.