Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-06-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 727/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. Tanggal 10 Nopember 2016 — Nama Lengkap : RIVALDI ARIFIN;
Tempat Lahir : Yogyakarta
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun/25 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan. Dharma Jaya Nomor 22 Pejaten Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : S1
241 — 118
241 — 118
THIO BOENTORO WENASETIOmendatangi PT Mahakarya Artha Securities sudah di force sell (jual paksa)dikarenakan marginnya kurang.
Upload : 10-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/PDT/2010 3025 — 2696 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bogor, sejak saat itu hanya daerahdaerah tersebut dimanaTermohon bisa melakukan distribusi berdasarkan Bukti T.LII8.Pada saat itu, Termohon tidak dapat memberikan jasa yang diperlukan,karena Termohon hanya memiliki nilai investasi yang kecil sebesar Rp.599.919.827, sebuah kantor sewa yang kecil dan daerah penyimpanansendiri dari kawasan Industri Cilandak serta dua truk kecil untukpengiriman di Jakarta.Akibat ketidakmampuan Termohon, Pemohon II harus menggantikanseluruh biaya Tenaga Penjualan (Sales Force
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
246 — 151
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
246 — 151
danpasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwa KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara. ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalangunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Kerugian keuangan negara terjadi sebagaiakibat dari tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena Jabatanatau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force majeure);Bahwa prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahlidan tim lakukan pada saat melakukan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasPelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan
Putus : 10-11-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2308 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 10 Nopember 2015 — Ir. I WAYAN ARNAWA, M. Si.
102 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Indonesia tidak menganut azas "the binding force ofprecedent', sehingga putusan pengadilan yang terdahulu atauyurisprudensi tidak mengikat para hakim dalam memutus suatu perkara,begitu hal ini dapat diterapbkan dalam perkara a quo;Bahwa tidak terdapat fakta atau buktibukti yang dapat menyatakanTerdakwa kekayaannya bertambah, sedangkan jika menguntungkanorang lain atau korporasi, telah jelas dan nyata dalam pertimbanganJudex Facti menyatakan bahwa tidak terbukti Pasal 55 Ke1 KUHPidanaatau dengan
Register : 05-10-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 9 Januari 2017 — Pidana Korupsi
- AHMAD YANI
170 — 39
170 — 39
Tergugat menghendaki Borgtog tidak sah,namun menurut majelis tetap sah.Tergugat meminta agar dinyatakan tidakada wanprestasi, namun menurut majelis tetap ada wan prestasi.Perhitungan denda yang dimohonkan oleh Penggugat tidak ada rinciannya, sehingga mempersulit majelis dalam perhitungan, jadi sepanjang jumlahkerugian tidak bisa dihitung.maka putusannya menjadi NO atau gugatandinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa Tergugat menyangkal membenarkan ada keterlambatanpengiriman batubara dengan alasan ada force
Register : 26-06-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 386/PDT/2020/PT DKI Tanggal 15 September 2020 — Pembanding/Penggugat : PT Pelayaran Niaga Nusantara Diwakili Oleh : KAMIL ZACKY PERMANDHA, SH., MH.
Terbanding/Tergugat : PT PANN (Persero)
Terbanding/Tergugat : PT PANN Pembiayaan Maritim
Terbanding/Tergugat : Tn. BILLY ASNANDAR
Terbanding/Tergugat : PT PELAYARAN ADHIGUNA KARUNIA
184 — 145
Terbanding/Tergugat : PT PANN (Persero)
Terbanding/Tergugat : PT PANN Pembiayaan Maritim
Terbanding/Tergugat : Tn. BILLY ASNANDAR
Terbanding/Tergugat : PT PELAYARAN ADHIGUNA KARUNIA
184 — 145
Dalam Blacks Law Dictionary, tentang undue influence disebut antara lain, persuasion, pressureor influence short of actual force, but stronger than mere advice, that so overpawers the dominatepartys free will or judgement that he or she cannot act intelligently and voluntarily, but acts,instead, subject to the will purposes of the dominating party. Henry Campbell Black, 1991, BlacksLaw Dictionary, St.
Register : 19-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PN PADANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
DARMAYANTI,M.M
95 — 58
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
DARMAYANTI,M.M
95 — 58
- 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
- 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021
Bahwa perubahan kontrak dapat dilakukan dengan alasan Force Majeur. Bahwa dasar hukum perubahan kontrak adalah Lampiran Bab II huruf cangka (10) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, menyebutkan amandemenkontrak/perubahan kontrak dapat dilakukan dengan tujuan apabila :1. Perubahan pekerjaan.2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan.3. Perubahan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Bahwa resiko pelaksanaan lelang ditanggung oleh penyedia barang.
Tidak DipanggilKembali Secara Sah Dan Patut;Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI juga lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan cq hukum acara perdata cqPasal 26 HIR;60.61.Bahwa pada persidangan tanggal 2/7 Januari 2015, dengan agendapersidangan berupa bukti tambahan dari Pemohon Kasasi ternyataPemohon Kasasi tidak dapat hadir dikarenakan kondisi jalanan diJakarta macet disebabkan oleh banyaknya genangan air di beberaparuas jalan, dimana hal itu dapat dianggap sebagai force
Maka orang yang menghilangkan haknegara/ daerah tersebutlah yang secara logika bertanggungjawab terhadaphilangnya hak tersebut.Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnyaasset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawanhukum, lalai, ataupun karena force majeur.
secara melanggar/ melawanhukum; atau asset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikanNegara secara melanggar/ melawan hukum.Berdasarkan fakta bahwa hak negara/daerah yang diambil alih secaramelanggar hukum dan hasil dari pengelolaan hak negara digunakan sendirioleh pihakpihak lain, telah memenuhi unsur kerugian negara maka menurutdefinisi, yang dimaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnya asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force
Penyangga Modul Surya sebanyak 80 unit Sistem charge controller merk Solar sebanyak 80 unit Batteray merk G FORCE N7065D31R.12 VDC 70 AH sebanyak 80 unit Rumah Betteray bahan plastic sebanyak 80 unit Tabung lampu TL Philip 10 watt, 05 Ampere, 12 VDC sebanyak 240 unit Kabel modul surya ke sistem kendali jens NYYHY uk 2 x 2,5 mn?sebanyak 595 meter. Kabel instalasi lampu jenis NYYHY uk 2 x 2,5 mn?
Penyangga Modul Surya sebanyak 80 unit Sistem charge controller merk Solar sebanyak 80 unit Batteray merk G FORCE N7065D31R.12 VDC 70 AH sebanyak 80 unit Rumah Betteray bahan plastic sebanyak 80 unit Tabung lampu TL Philip 10 watt, 05 Ampere, 12 VDC sebanyak 240 unit Kabel modul surya ke sistem kendali jenis NYYHY uk 2 x 2,5 mn sebanyak595 meter. Kabel instalasi lampu jenis NYYHY uk 2 x 2,5 mn?
- 102 (seratus dua) drum kosong bertuliskan sensol oil dan force tanpa label;
- 20 (dua puluh) drum isi base oil tanpa label resmi;
- 9 (sembilan) drum isi base oil merek Pertamina;
- 33 (tiga puluh tiga) dus @24 botol isi 0,8 liter Oli Pelumas Merk MPX 2 warna biru siap edar;
- 10 (sepuluh) dus @20 botol isi 1 liter oli merek Meditran S Pertamina siap edar;
- 15 (lima belas) dus @6 botol isi 4 liter oli merek Mesran B 40 siap edar;
- 5 (lima
danpasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwa KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahngunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Kerugian keuangan negara terjadi sebagaiakibat dari tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena Jabatanatau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force majeure);Halaman 180 dari 366 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN MnkBahwa prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahlidan tim lakukan pada saat melakukan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak
danpasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwa KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara. ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahngunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Kerugian keuangan negara terjadi sebagaiakibat dari tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatanatau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force majeure);Bahwa prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahlidan tim lakukan pada saat melakukan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasPelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan
- Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
The private instrument has such probative force onlybetween the parties and their successors. The registered private instrument is alsointeresting from the evidential point of view. Registration must take place with theinspectorate, notably with the Registration and Succession Duties Inspectorate. Bymeans of that registration it can be shown that the instrument was established nolater than on the date of its registration.
suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hokum baik sengaja maupun lalai, sedangkan berdasarkan BukuPedoman Pengelolaan Bidang Investigasi Deputi Bidang Investigasi BPKP,Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yangdisebabkan oleh suatu tindakan melawan hokum, penyalahgunaan wewenang /kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluarkemampuan manusia (force
waktutanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka penyedia barang didendahalaman 59putusan pengadilan tipikor pada pn medannomor. 04/pid.sus.k/2012/on mdn.2.maksimal sebesar 5% (lima) persen dan penyedia barang diberikesempatan selama 50 (lima puluh) hari untuk memperbaiki kesalahan.Bahwa kesalahan penyedia barang tidak dapat diperbaiki, maka kontrakharus diputus.Bahwa kontrak boleh dilakukan perubahan.Bahwa sebelum kontrak habis dapat dilakukan addendum.Bahwa perubahan kontrak dapat dilakukan dengan alasan Force
- 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
- 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;<
PER1314/K/D6/2012tanggal 16 Oktober 2012, pada halaman 4 angka 17,yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Negaraadalah berkurangnya kekayaan Negara ataubertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangidengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure);* Standar Akuntansi Basis Actual
menyusundraf rancangan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD bukanlahperbuatan melawan hukum apalagi mempunyai akibat hukum ;Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut yang dipakai olehMajelis Hakim Kasasi dalam perkara No. 536 K/Pid/2005,khususnya tentang unsur melawan hukum saja ;Menimbang, bahwa perlu diluruskan terlebih dahulu bahwayurisprudensi adalah produk hukum peradilan yang bersifatfakultatif bukan imperatif karena sistem hukum yurisprudensi yangdianut dalam negara kita tidak mengenal the binding force
Register : 13-03-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn Tanggal 19 Juni 2012 — - DEWI KAMARIAH
46 — 10
46 — 10
Putus : 28-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1980 K/Pdt/2017 Tanggal 28 September 2017 — HAGUS SUANTO, S.H. VS PT ASTRA INTERNATIONAL TBK DKK
237 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
237 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-02-2016 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 5 Februari 2016 — H. MUHAIMIN ;
KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
258 — 86
258 — 86
Register : 17-09-2014 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 89/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 2 Februari 2015 — - Ir. MUH ARIS GAJAH
68 — 52
68 — 52
Register : 08-07-2024 — Putus : 03-09-2024 — Upload : 03-09-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr Tanggal 3 September 2024 — Penuntut Umum:
1.ARI SULTON ABDULLAH, SH
2.LAWRA RESTI NESYA, S.H.
Terdakwa:
RAYMOND PUTRA
36 — 30
1.ARI SULTON ABDULLAH, SH
2.LAWRA RESTI NESYA, S.H.
Terdakwa:
RAYMOND PUTRA
36 — 30
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
201 — 120
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
201 — 120
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
223 — 146
HASRUL, SH
Terdakwa:
Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
223 — 146
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie 7614 — 13660
Register : 29-12-2011 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 104/PID.SUS/TPK/2011/PN.Bdg. Tanggal 17 April 2012 — MUKHAMAD TOKHID Alias CECEP Bin H. SAMAD.
68 — 13
68 — 13
Putus : 30-05-2012 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn Tanggal 30 Mei 2012 — - SIHAR SIMAMORA, SE, Ak
89 — 25
89 — 25
Register : 19-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PN PADANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
WIKRAN
92 — 51
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
WIKRAN
92 — 51
Putus : 17-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 17 Mei 2016 — TAUFIK, S.Sos., M.Si bin H. IBRAHIM
57 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2698 K/PID.SUS/2010 Tanggal 21 Februari 2011 — Drs. H. AGUS SUKAMTO bin SOEDARNO, M.Si, DK
55 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap