Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Juli 2016 — - MANGANDAR SIMANJUNTAK
98 — 108
  • 18.19.20.Pipa Transmisi Air Minum Kecamatan Sipoholon, sebesar Rp.40.210.500,00 (empat puluh juta duaratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);Bahwa benar pada tahap evaluasi tekhnis ternyata dokumen tentang jenis,kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disampaikan olehCV Victor Jaya dalam dokumen penawarannya dengan menggunakan capstempel dari CV Mustang (merupakan perusahaan peserta lelang yanglain);Bahwa benar berdasarkan surat Nomor : 01/SPPBJ/PPK/PDAM/2013tanggal 09 April 2013, CV
    Utara;Bahwa benar pada tahap evaluasi administerasi, jaminan penawaran kelimaperusahaan yang memasukkan penawaran ternyata tidak memenuhi nilaijaminan penawaran sebesar 3 % dari total harga perkiraan sendiri (HPS)yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan Pemasangan Pipa TransmisiPutusan Perkara No : 30/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn Halaman 156 dari 211 HalamanAir Minum Kecamatan Sipoholon, sebesar Rp. 40.210.500,00 (empat puluhjuta duaratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);Bahwa benar pada tahap evaluasi tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.
210 — 62
  • pembayaran, adapun mekanismenya yaitu :Bahwa yang bertanggung jawab membuat SPJ fisik adalah PPTKpenyediaan operasional rapatrapat kantor ( belanja makan minum pasiendan petugas jaga sore) dan bendahara yang mencairkan terlebih dahulumemeriksa kelengkapan bukti pembelanjaan berupa nota ataupun fakturpembelanjaan, yang melakukan pengurusan pencairan adalah bendaharapengeluaran RSUD lanto Dg Pasewang yaitu Sdr.Muhammad Syamsil,MS,SKM dan setahu saksi berdasarkan SPP dan SPM bahwa PPTK (pejabatpelaksana Tekhnis
    (Delapan ratus enam puluh jutaseratus tiga puluh lima ribu rupiah);Bahwa yang bertanggung jawab dalam proses pengurusan pencairan adalahsecara tekhnis adalah saksi sebagai bendahara pengeluaran tetapi yangmenjalankan pengurusan dan membawa dokumen pencairan adalahKaharuddin (satf keuangan) atas perintah dari H. Saharuddin, S.K.M., M.M.,M. Kes. selaku Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang dimana waktu itu H.Saharuddin, S.K.M., M.M., M.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.
Tanggal 6 Oktober 2017 — OLIVIA HALIM
122 — 81
  • /PT.Plk10.salah satu) kewenangannya adalah melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga penawaran masuk;Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah berkoordinasi kerkenaandengan penyusunan HPS, dengan demikian keliru pertimbangan MajelisHakim yang berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan saksi MarthinLuther telah bersamasama melakukan perbuatan pidana yang berakibatmerugikan keuangan negara;Bahwa kedudukan PT.
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Mad
Tanggal 18 Juni 2015 — - Agus Budi S - Bambang Sutarman - Bedjo - Didik Sujadi - Dilwan - Efendi Idris - Etha Karyatiningsing - FX. Sukamto - Gunawan Adi W - Gundarto - Harminingsih - Harumi Pangastuti - Hary Marendrayana - Hendang Hendrasti, SH - Hermien Istiawati - Karoman - Lilik Sugiharto - Lugiman - Marmi - Maryoto - Metty Ratna Mayawati Rr - Moenasir - Moertinah - Moch. Hasan Bisri - Muji Astuti - Purbojo Sugiharto - Sarwaji, SH - Sri Tustianingsih - Ir. Sukarno - Sukarsih - Sukini - Sunjoto - Supijah - Sutomo - Soewojo - Suwono - Teguh Widodo - Trimo - Untoro - Wahyudi - Warni - Suwartini - Endang Iriani - Budi Surojo - Djoko Teguh lm - Halimah - Hari Triono - Lily Andriany - Muryati - Rahayuningtyas Dwi Rochyanti - Siti Istijah - Sri Supatmi - Suswati - Yuli Sulistyo Dewi; - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Cq. Dirjen Perhubungan Darat Cq. Direktur Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP VII PT.KAI Kota Madiun ; - Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun
149 — 38
  • dia mau di inbrengkan ke suatu BUMN hanya bisa rumah Negara dan Il tapi rumah Negara III tidak bisa karena didalam pasal 12 di PMK padaunit Keuangan Nomor 138 Tahun 2010 ayat 4 dan 5 jelas mengatur tidak bisakecuali memang dialinkan dulu menjadi rumah Negara II atau misalnya disinisudah dihuni lebih lebih tidak bisa di inbrengkan kepada BUMN ;Bahwa terhadap suatu aset negara yang belum dlinbrengkan telah dilakukansuatu tindakan hukum dimana pelakunya adalah klien dari Menteri Keuanganatau menteri tekhnis
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 23-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 12/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
258 — 1022
  • dipenuhi dan diajukan kepada BPN Pusat, salah satudeputi Kementrian Agraria di pusat memberitahu dengan menyurati Pemkodan PT.BA Tbk, bahwa proses sertifikasi HPL memerlukan persetujuanMenteri BUMN (pemegang saham) dan menindaklanjuti hal tersebut Pemkoberproses dengan PT.BA Tbk, dan untuk sekarang proses penerbitan HPLbelum selesai; Bahwa saksi menerangkan Bagian Pertanahan Pemko denganSHM Pak Dasri yang ada telah minta informasi Ke BPN Sawahlunto danberdasarkan titik koordinat dari BPN tersebut, tim tekhnis
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-07-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. JOKO HADI KUSUMO Bin SUPARMAN
89 — 47
  • Pd jikasaksi mewakili Kepala Pelaksana Tekhnis yaitu ayah saksi terdakwaIr.
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat: LA ODE IMAM BAHRI Tergugat: 1.kepala pusat kesehatan masyarakat PUSKESMAS kalumata 2.Kepala Sekolah Dasar Negeri 3.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Walikota Ternate 4.Pemerintah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate 5.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
163 — 107
  • adamemberikan bantuan kepada Penggugat.Bahwa setahu saksi didalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 dinyatakan bahwa imunisasi kepada anak tidak perlu mendapatkanpersetujuan dari orang tua anak tersebut;Bahwa setahu saksi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 menyatakan bahwa apabila terjadi KIP maka yang bertanggung jawabadalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota;Bahwa setahu saksi blangko screening imunisasi terdapat pada lampiranpetunjuk tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
269 — 111
  • Narasumber ahli untuk berbagai bimbingan tekhnis Pemerintah Daerah danDPRD dari berbagai daerah.12. Konsultan pada Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untukDesentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project) ADBLoan di Pemkab Bantul, DIY (2011).13.Comparative study for Post Graduate Programme Management atKualalumpur University Malaysia (UniKL) and National University ofSingapore, Juli 2011.14.
    Narasumber dalam Bimbingan Tekhnis Sekretariat DPRD KabupatenPonorogo, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Wonogiri mengenai "ProtokolerPelantikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, DPRD KabupatenBlitar dan Kabupaten Wonogiri Hasil Pemilu Legislatif 2014" diselenggarakanoleh LPPM STIE YKPN bekerjasama dengan LKIPN di Hotel LPP GardenYogyakarya, tanggal 9 April 2014.53.
    Narasumber dalam Bimbingan Tekhnis DPRD Kabupaten Purbalingga tentang"Tata Cara Pengelolaan Keuangan dan Anggaran di DPRD dan SekretariatDPRD" yang diselenggarakan di hotel Saphire, Yogyakarta, 25 April 2014.56. Narasumber dalam FGD Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIYAspek Hakhak Politik dan Lembaga Demokrasi yang diselenggarakan olehBadan Pusat Statistik (BPS) DIY tanggal 24 April 2014.Halaman 315 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN. Sby.57.
    Narasumber dalam Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kapasitas AparaturPerijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, DIY, mengenai "Penguatan konsepsidan kerangka hukum perijinan tanggal 30 Agustus 2014 yang diselenggarakanoleh Dinas Perijinan Pemkab Bantul di Hotel Eden , Jalan Astomulyo,Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.71.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 11 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
HIDAR, SH
Terdakwa:
H.ABD RASYID .HP
85 — 40
  • Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 25-01-2018 — Putus : 06-07-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 10-K/PMT-II/AD/I/2018
Tanggal 6 Juli 2018 — I Wayan Aditya, S.IP., Kolonel Czi
415 — 1066
  • Bertanggung jawab secara tekhnis danadministratif serta keuangan ataspenyelenggaraan kegiatan kepada kagiat.j. Menetapkan organisasi tingkat pimpinanorganisasi pelaksanak. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan(Renlakgiat). Mengawasi kualitas, kuantitas barang/materilyang dipersyaratkan dan mengawasi jadwal waktupelaksanaan serta pelaksanaan keselamatan kerjadalam pelaksanaan kegiatan.m. Membuat laporan harian dan = mingguankepada kagiat.n.
    Bertanggung jawab secara tekhnis danadministratif serta keuangan ataspenyelenggaraan kegiatan kepada kagiat.j. Menetapkan organisasi tingkat pimpinanorganisasipelaksana.k. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan(renlakgiat). Mengawasi kualitas, kuantitas barang/materil yang dipersyaratkan dan mengawasijadwal waktu pelaksanaan serta pelaksanaankeselamatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan.m. Membuat laporan harian dan mingguankepada kagiat.n.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 14-09-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 14 September 2016 —
48 — 10
  • Tapin.Bahwa Saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan diberi tugas untukmelakukan evaluasi administrasi, tehnis dan harga bersamasama denganKetua Panitia (sdr MUHAMMAD ISKANDAR) dan anggota (sdriMAGDALENA) namun Saksi tidak terlibat dalam pembuktian kualifikasikarena Saksi ada pekerjaan lain, yang melakukan pembuktian kualifikasiadalah Ketua Panitia.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, 3 perusahaan (PT. Praditha SejahteraJaya, PT. Beesix Pratama dan PT.
Pengadilan PN KUPANG
Putus : 04-07-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 05/Pid.Sus/2013/PN.KPG
Tanggal 4 Juli 2013 —
52 — 32
  • diregistrasioleh Lembaga Pengembang Jasa KonstruksiNasional No.1.2.100.3.29.09.092464 dan nomor1.6.100.3.29.09.092464.Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaanterhadap fisik pekerjaan jalan Mauponggo Puuwada dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dandasar saksi melakukan pemeriksaan danpenilaian terhadap fisik pekerjaan jalanMauponggo Puuwada dana Stimulus Fiskal TA.2009 adalah berdasarkan Surat KepalaKejaksaan Negeri Bajawa Nomor : B 25/P.3.18/Fd.1/09/2010 tanggal 14 September 2010perihal Bantuan Tenaga Tekhnis
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 01-06-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 21-K/PMT-II/AD/VI/2016
Tanggal 1 Nopember 2016 — SYAFRIL HIDAYAT, PSC., M.SC. Letkol Czi
234 — 219
  • Mekanisme ini berjalan mulai dariLatihan Dasar sampai kepada Latihan Tekhnis dan Taktis tingkatPeleton.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Tipikor/2015/PN.Kendari
Tanggal 26 Juni 2015 — ARMAN BIN L NAUNU
114 — 74
  • Bahwa selanjutnya ahli mengatakan kepada penyidik bahwa untuk menilaisemua nilai asset terkandung didalamanya nilai dimaksud pada saat dibangun,semua biaya membangun dari awal sampai akhir, jadi kalo dikatakan ada biayaperencanaan apabila semua bisa dibuktikan bahwa ada hasil kegiatannya, waktuitu ahli berpendapat bahwa bisa saja dikategorikan bahwa itu tergolong dalamnilai asetnya sehingga tidak merugikan keuangan negara walapun prosedurnyatidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-09-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Maret 2017 — NAHDLATUL WATHAN ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
185 — 171
  • Bahwa secara tekhnis prosedural penerbitan Objek Sengketa telah sesuaidengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentangTata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum danPersetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
Pengadilan PN Lasusua Pidana Khusus Perpajakan
Register : 06-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN Lasusua Nomor 72/Pid.B/2020/PN Lss
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. HERI OKTA SAPUTRO, S.H
2.Ganda Nahot Manalu, SH
3.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, SH
Terdakwa:
H. Arif
179 — 96
  • KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2007 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok tahun 2008 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun2013 Fungsional Pemeriksa KPP Madya Makassar tahun 2016 Bahwa Ahli sebagai pemeriksa pajak di KPP Madya Makssar dan diklat yangpernah Ahli ikuti adalah : Diklat funsional pemeriksa pajak dasar pada tahun 2007, Diklat pemeriksa pajak menengah tahun 2011, Diklat Tehknis subtantiif spesialisis Tax Treaty angkatan : Dan pelatinan tekhnis
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 01-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/LH/2018/PTUN-SMG
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
PT. Havindo Pakan Optima
Tergugat:
Walikota Semarang
Intervensi:
Direktur PT.Petropack Agro Industries
974 — 2783
  • Havindo PakanOptima tertanggal 30 Mei 2017 dari hasil verifikasitanggal 15 Mei 2017oleh Tim Tekhnis DinasLingkungan Hidup Kota Semarang ( fotocopysesuai dengan fotocopynya);Keputusan Walikota Semarang Nomor660.1/3138/B.IV/VI/2017 tentang Pengenaansanksi Administratif Lingkungan Hidup kepadaPimpinan PT. Havindo Pakan OptimaDi JalanGatot Subroto Blok 11C Kawasan Industri CandiKota Semarang (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);Surat dari PT.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2011 — Putus : 10-11-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 4/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 10 Nopember 2011 — - ABDUL KADIR
78 — 29
  • SAKSI Drs.SUHRAWARDI.M.PD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Dikbudpora Kabupaten Lombok Utarasejak bulan Pebruari 2011 sampai dengan sekarang dimana sebelumnyasaksimenjabat sebagai Sekertaris Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 2009sampai dengan Pebruari 2011 ; Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Dinas Dikbudpora adalah menyusunperencanaan secara tekhnis
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 27 April 2020 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR
185 — 87
  • Mengadakan dan melaksanakan evaluasi terhadap usulanreview design dari segi pertimbangan tekhnis dan pemakaianstandar perencanaan yang berlaku;Halaman 71 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.SusTPK/2020/PN Bglb. Mengadakan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuankontraktor dari segalah segi pada proyek yang bersangkutandalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan dan sebagainya;c. Meneliti dan merekomendasi perubahan volume akbiat kondisilapangan atau adanya pekerjaan tambahan / pekerjaan kurang;d.
    diterima dariChandra Purnama selaku PPK;Menimbang, bahwa terhadap adanya Addendum 1 (satu), 2 (dua)hingga Addendum final yang berakibat terjadinya perubahan kontrak fisik tidakdiketahui oleh terdakwa (lIr.Sudirman) selaku Konsultan Pengawas Teknikbahkan tidak melibatkan diri, hal ini jelas berakibat tidak maximalnyapelaksanaan pengawasan teknis dan sebagai pengawas menurut pendaptMajelis, terdakwa telah melakukan pembiaran sehingga terjadi kKecurangan;Menimbang,bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Tekhnis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 07-01-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
RIO AMDI PARSAULIAN
181 — 34
  • Putusan Nomor : 02/Pid.SusTPK/2019/PN PbrRiau APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 dapatdibayarkan yaitu: Surat Pengantar SPPLS Ringkasan SPPLS Rincian SPPLS Lampiran SPPLSdan sesuai dengan Pasal 205 Ayat (3) Permendagri Nomor : 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahmenerangkan bahwa Lampiran dokumen SPPLS adalah : Salinan SPD Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD tekhnis terkait SSP diserta faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani Wajib Pajak dan Wajib Pungut Surat
    tersebut, terdakwamembenarkannya.18.ROY MEINDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah Manajer Eksekutif LembagaPengembangan Jasa Konsiruksi Provinsi Riau sejak tahun2011 s/d sekarang;Bahwa fungsi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksitugas pokoknya adalah mensertifikasi dan meregistrasiBadan Usaha dan Profesi, sedangkan tugas serta tanggungjawab saksi selaku Manajer Eksekutif LPJK adalahmemberikan dukungan pelaksanaan tugas LPJK meliputidukungan administrasi, tekhnis