Ditemukan 114667 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : judiâ judiã judi fadli fauzi fakta fahmi fansi judea juden judes jurex judek fanti farti facri facto facmi
Penelusuran terkait : Tidak sependapat judex facti Perbankan Pencatatan palsu Judex facti salah menerapkan hukum Narkotika (tidak sependapat dengan judex facti) Suap Suap pasif Suap aktif Judex juris Psikotropika Narkotika Judex facti tidak salah menerapkan hukum Judex facti melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim Perbedaan barang bukti putusan judex facti dan tuntutan jpu Putusan judex juris dan judex facti telah terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Narkotika (adanya kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata dari judex facti Dapat dibenarkan dan judex facti salah dalam menerapkan hukum)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-04-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/Pdt/2023
Tanggal 27 April 2023 — 1. PT DANAO FURNITURE INTERNATIONAL, Dk Lawan PT BALI EXPORT MEBEL
37 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk tersebut;- Memperbaiki amar Putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 647/PDT/2019/PT SMG, tanggal 11 Februari 2020 yang menguatkan Putusan judex facti/Pengadilan Negeri Demak Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Dmk, tanggal 28 Februari 2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2713 K/Pdt/2023
Tanggal 30 Oktober 2023 — SAHAT NIAT MARBUN, DKK VS SAKKAP BR MARBUN (Isteri Alm. TUNAS SIMATUPANG), DKK
110 — 0
  • Memperbaiki amar Putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Medan Nomor6/Pdt/2023/PT MDN, tanggal 22 Februari 2023 yang membatalkanputusan judex facti/Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 28/Pdt.G/2022/PNTrt, tanggal 8 November 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-01-2023 — Putus : 16-02-2023 — Upload : 31-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 16 Februari 2023 — SAIFUL HUKAMA bin RIDAWI, DK
79 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KABUL TERDAKWA I DAN II, BATAL JUDEX FACTI ADILI SENDIRI TERBUKTI PASAL 127 (1) A PIDANA 2 TAHUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 30-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/PID/2023
Tanggal 21 Maret 2023 — Edi Kurnaedi Bin Ento
173 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KABUL PK, BATAL JUDEX FACTI, ADILI KEMBALI, TERBUKTI PASAL 378 KUHP, MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 TAHUN 6 BULAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 30-05-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 30 Mei 2023 — HENDRA CHAN KURNIAWAN alias HENDRA BAYANG bin ERIZAL;
56 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabul Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex facti, adili kembali, terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Perceraian
Putus : 27-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3622 K/Pdt/2022
Tanggal 27 Oktober 2022 — PEMOHON KASASI Lawan TERMOHON KASASI
81 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 9/PDT/2021/PT BBL, tanggal 7 April 2021 yang membatalkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pgp, tanggal 2 Februari 2021,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 16-05-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1362 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — Sumheri Bin Muhammad Tohir
53 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KABUL BATAL JUDEX FACTI ADILI SENDIRI TERBUKTI PASAL 127 (1) a PIDANA 2 TAHUN PENJARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-12-2023 — Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3759 K/Pdt/2023
Tanggal 7 Desember 2023 — SUROSO, DK VS ANOI, DKK
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HOK HIE tersebut; Memperbaiki amar Putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Riau Nomor223/PDT/2022/PT PBR, tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkanputusan judex facti/Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor79/Pdt.G/2021/PN Tpg, tanggal 29 September 2022; Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 K/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — La Musi Didi
921 — 598 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) yaitu telah melakukan pekerjaan yang bukan merupakan keahliannya, sehingga kualitas kerja tidak sesuai kontrak. Terhadap perbuatannya, Jaksa Penutut ... [Selengkapnya]
  • Jika demikian adanya, dimungkinkan Terdakwa akanlebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus memenuhi bebanuang pengganti.Apabila Majelis Hakim memberikan penilaian atas seluruh faktafaktasidang, maka sudah pasti akan memberikan penjatuhan hukuman penjarapengganti yang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasitersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi, putusan Judex
    Facti Pengadilan Tinggi yangmenguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi pada Dakwaan AlternatifKedua telah salah menerapkan hukum pembuktian.
    Judex Facti tidakmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis sesuaiHal. 282 dari 389 hal. Put.
    1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPJuncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memorikasasi butir 1, 2.a.6.c, dan butir 3, meskipun berkenaan dengan berat ringannyapidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan a quo adalahwewenang Judex
    Facti, akan tetapi secara kasuistis prinsip umum tersebutdapat diterobos seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1979tanggal 7 Juni 1982 dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadapTerdakwa tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya baik dilinat darisegi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak meemberikanefek jera (deterent effect), mengingat perbuatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-01-2023 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 16 Maret 2023 — MOKO bin ROMLI
106 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabul Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex facti, adili kembali, terbukti Pasal 112 ayat (2) undang-undang Narkotika, pidana penjara 3 tahun, denda 800 juta subsidair 2 bulan penjara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2023 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 16 Maret 2023 — SUPARDI alias PARDI
58 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabul Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex facti, adili kembali, terbukti Pasasl 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Pidana Penjara selama 4 tahun denda 1 miliar subsidair 3 bulan penjara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-01-2023 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 15 Maret 2023 — SYARIFUDDIN alias PUDDIN bin IDRIS
75 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KASASI PU: TOLAK, KASASI TDW: KABUL, Batal Judex Facti, Adili sendiri: Terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 (Dakwaan Ketiga), Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 28-03-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 28 Maret 2023 — JOKO PURWONO alias JK bin HADI MULYANTO
46 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabul Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex facti, adili kembali, terbukti dakwaan kesatu, Pidana Penjara selama 6 tahun, denda 1 miliar subsidair 3 bulan penjara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 30-05-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 30 Mei 2023 — AGUSTINUS PRIYANTO alias AGUS anak dari JULIUS
164 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabul Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex facti, adili kembali, terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, barang bukti mobil dikembalikan kepada yang berhak melalui Terpidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2023 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 16 Maret 2023 — DIDIK EKO SAPUTRO bin Almarhum SUGITO
107 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabul Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex facti, adili kembali, terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Pidana Penjara selama 2 tahun 3 bulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 26-11-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575 K/TUN/2019
Tanggal 26 Nopember 2019 — GEREJA ISA ALMASIH JEMAAT PEGANGSAAN JAKARTA vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., II. PT. AFFINITY HEALTH INDONESIA., III. JOHANNES DE FRETES;
178 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., BATAL JUDEX FACTI., ADILI SENDIRI: TOLAK EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI DAN TERGUGAT II INTERVENSI 2., KABUL GUGATAN SELURUHNYA., BATAL & WAJIB CABUT 3 OBJEK SENGKETA
    Memerintahkan perkara dikembalikan pada Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi dan Il telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masingmasingpada tanggal 19 Juli 2019 yang pada intinya agar menolak permohonankasasi dari Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan,putusan Judex Facti telah keliru
    dan salah dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terkait dengan tenggang waktu Mahkamah Agung tidaksependapat dengan pertimbangan hukum dari Judex Facti karenasudah ada kepastian objek sengketa a quo dibuat berdasarkan datapalsu sesuai putusan peradilan pidana yang telah berkekuatan hukumtetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 43K/Pid/2018, tanggal 14Februari 2018 dan keabsahan perjanjian Johan Bertus De Fretesselaku Pimpinan/Gembala Sidang Gereja Isa Al Masih Pegangsaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 18-04-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 18 April 2018 — IRMAN (T1) & SUGIHARTO (T2)
2786 — 1632 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie tingkat pertama dan banding membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif, maka untuk memilih ... [Selengkapnya]
  • Bahwa terlepas dari alasan keberatan kasasi Penuntut Umum, JudexFacti a quo telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum ataumenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitumembebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama, dengan pertimbangan bahwamenurut Judex Facti, dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentukSurat Dakwaan Alternatif, maka Judex Facti sependapat denganPenuntut Umum untuk memilih dakwaan yang paling tepat sesuaidengan
    Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut hukum acara pembuktian, yaitu seharusnya Judex Facti terlebihdahulu mempertimbangkan unsurunsur delik Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama berdasarkanHal. 26 dari 55 hal. Put.
    No. 430 K/Pid.Sus/2018fakta hukum persidangan yang relevan secara hukum dengan perbuatanPara Terdakwa, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidakterpenuhi atau terbukti, barulah kemudian Judex Facti mempertimbangkan unsurunsur delik Pasal 3 UndangUndang Tindak PidanaKorupsi dalam Dakwaan Alternatif Kedua, guna tertib hukumsebagaimana yurisprudensi dalam praktik hukum acara menurutUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri
    Unsur secara melawan hukum; Bahwa sesuai kualifikasi fakta hukum persidangan berdasarkanputusan Judex Facti a quo, perbuatan Terdakwa IRMAN sebagaiDirjen Dukcapil dan sebagai Ketua Tim Teknis serta sebagaiKoordinator Pengarah Tim Supervisi mempunyai wewenangantara lain yaitu merekomendasikan standar dan spesifikasiperangkat keras, perangkat lunak dan sistem teknologi informasisebagai acuan dalam penerbitan NIK dan penerapan KTPberbasis NIK secara nasional, melaksanakan supervisi, persiapandan pelaksanaan
    Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melawanhukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi serta unsur kerugian keuangan negara atau perekonomiannegara dan unsur lainnya telah dibuktikan dalam putusan Judex Facti aquo, maka dengan demikian semua unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama telah cukupterbukti atau terpenuhi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan ParaTerdakwa telah memenuhi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-12-2023 — Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4293 K/Pdt/2023
Tanggal 14 Desember 2023 — KWEE TENG HAN, dkk. VS ALEXANDER HALIM KUSUMA, dkk.
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memperbaiki amar putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Banten Nomor 184/PDT/2021/PT BTN, tanggal 21 Oktober 2021 yang menguatkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 401/Pdt.G/2020/PN Tng, tanggal 14 Januari 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut; Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);3.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Register : 23-11-2015 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tjk jo 435K/Pdt.Sus_PHI?2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — HANDOKO PAMBUDI RAHAYU, S.E. LAWAN PT. BERNOFARM PHARMACEUTICAL COMPANY
187 — 0
  • Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugatsejak Putusan Judex Facti diucapkan;3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan HubunganKerja kepada Penggugat Rp74.060.000,00 (tujuh puluh empat juta enampuluh ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-11-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1257 K/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Nopember 2014 — GAFFAR bin TANGA
50 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: GAFFAR bin TANGA tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 67/PID/2014/PT.KT.Smda tanggal 22 Mei 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 899/Pid.Sus/2013/PN.Smda tanggal 20 Maret 2014 dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi tentang pidana pengganti denda;
    Bahwa Judex Facti Tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurtelah keliru dan salah menerapkan hukum dalam mengambil keputusannyasebagaimana yang dipertimbangkan Judex Facti Tingkat Terakhir dalamPutusannya hal. 11 s/d 138, dengan alasan Pemohon Kasasi sebagai berikut:1.1.
    Bahwa dengan demikian Putusan Judex Facti Tingkat Terakhir yangmenguatkan Putusan Judex Facti tingkat Pertama tersebut apabilamelihnat kesamaan perkara Terdakwa Arief Hariyanto bin HariSusanto dengan perkara Pemohon Kasasi ini sebagaimana yangdiuraikan di atas, maka Pemohon Kasasi seharusnya didudukkanoleh Judex Facti Tingkat Terakhir dalam mengambil Keputusannyasama dihadapan hukum dengan mengambil pedoman YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor: 936K/Pid.Sus/2012 tanggal 28 Juni2012 a.n.
    kasasi Terdakwa tentang putusan Judex Facti salahmenerapkan hukum dengan membandingkannya dengan putusan AriefHariyanto, tidak dapat dibenarkan sebab Judex Facti telah mempertimbangkanputusannya dengan tepat dan benar menurut hukum.
    Disamping itu alasan kasasiTerdakwa hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkandengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti;Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2014Bahwa namun demikian Mahkamah Agung perlu memperbaikipertimbangan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi.
    Putusan tersebut merupakan putusan yang benar menurut hukum akantetapi Judex Facti Pengadilan Tinggi bukan memperbaiki putusan Judex FactiPengadilan Negeri, melainkan hanya menguatkan karena memang dalamputusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sudah demikian adanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka Permohonan Kasasi Terdakwa tersebut harusditolak namun demikian Putusan