Ditemukan 114685 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : judiâ judiã judi fauzi fadli fakta fahmi fajri juden judea judes judek jurex fanti farti facto faoti fakti
Penelusuran terkait : Tidak sependapat judex facti Judex facti salah menerapkan hukum Perbankan Pencatatan palsu Suap Suap pasif Suap aktif Judex juris Psikotropika Narkotika Judex facti tidak salah menerapkan hukum Judex facti melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim Perbedaan barang bukti putusan judex facti dan tuntutan jpu Putusan judex juris dan judex facti telah terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Narkotika (adanya kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata dari judex facti Dapat dibenarkan dan judex facti salah dalam menerapkan hukum) Penipuan Judex facti in casu dalam mengadili perkara terdakwa tidak salah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2713 K/Pdt/2023
Tanggal 30 Oktober 2023 — SAHAT NIAT MARBUN, DKK VS SAKKAP BR MARBUN (Isteri Alm. TUNAS SIMATUPANG), DKK
102 — 0
  • Memperbaiki amar Putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Medan Nomor6/Pdt/2023/PT MDN, tanggal 22 Februari 2023 yang membatalkanputusan judex facti/Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 28/Pdt.G/2022/PNTrt, tanggal 8 November 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 30-05-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 30 Mei 2023 — HENDRA CHAN KURNIAWAN alias HENDRA BAYANG bin ERIZAL;
51 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabul Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex facti, adili kembali, terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 16-05-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1362 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — Sumheri Bin Muhammad Tohir
48 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KABUL BATAL JUDEX FACTI ADILI SENDIRI TERBUKTI PASAL 127 (1) a PIDANA 2 TAHUN PENJARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Perceraian
Putus : 27-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3622 K/Pdt/2022
Tanggal 27 Oktober 2022 — PEMOHON KASASI Lawan TERMOHON KASASI
69 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 9/PDT/2021/PT BBL, tanggal 7 April 2021 yang membatalkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pgp, tanggal 2 Februari 2021,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-01-2023 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 16 Maret 2023 — MOKO bin ROMLI
102 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabul Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex facti, adili kembali, terbukti Pasal 112 ayat (2) undang-undang Narkotika, pidana penjara 3 tahun, denda 800 juta subsidair 2 bulan penjara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 18-04-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 18 April 2018 — IRMAN (T1) & SUGIHARTO (T2)
2696 — 1590 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie tingkat pertama dan banding membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif, maka untuk memilih ... [Selengkapnya]
  • Bahwa terlepas dari alasan keberatan kasasi Penuntut Umum, JudexFacti a quo telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum ataumenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitumembebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama, dengan pertimbangan bahwamenurut Judex Facti, dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentukSurat Dakwaan Alternatif, maka Judex Facti sependapat denganPenuntut Umum untuk memilih dakwaan yang paling tepat sesuaidengan
    Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut hukum acara pembuktian, yaitu seharusnya Judex Facti terlebihdahulu mempertimbangkan unsurunsur delik Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama berdasarkanHal. 26 dari 55 hal. Put.
    No. 430 K/Pid.Sus/2018fakta hukum persidangan yang relevan secara hukum dengan perbuatanPara Terdakwa, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidakterpenuhi atau terbukti, barulah kemudian Judex Facti mempertimbangkan unsurunsur delik Pasal 3 UndangUndang Tindak PidanaKorupsi dalam Dakwaan Alternatif Kedua, guna tertib hukumsebagaimana yurisprudensi dalam praktik hukum acara menurutUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri
    Unsur secara melawan hukum; Bahwa sesuai kualifikasi fakta hukum persidangan berdasarkanputusan Judex Facti a quo, perbuatan Terdakwa IRMAN sebagaiDirjen Dukcapil dan sebagai Ketua Tim Teknis serta sebagaiKoordinator Pengarah Tim Supervisi mempunyai wewenangantara lain yaitu merekomendasikan standar dan spesifikasiperangkat keras, perangkat lunak dan sistem teknologi informasisebagai acuan dalam penerbitan NIK dan penerapan KTPberbasis NIK secara nasional, melaksanakan supervisi, persiapandan pelaksanaan
    Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melawanhukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi serta unsur kerugian keuangan negara atau perekonomiannegara dan unsur lainnya telah dibuktikan dalam putusan Judex Facti aquo, maka dengan demikian semua unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama telah cukupterbukti atau terpenuhi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan ParaTerdakwa telah memenuhi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2023 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 16 Maret 2023 — SUPARDI alias PARDI
54 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabul Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex facti, adili kembali, terbukti Pasasl 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Pidana Penjara selama 4 tahun denda 1 miliar subsidair 3 bulan penjara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-01-2023 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 15 Maret 2023 — SYARIFUDDIN alias PUDDIN bin IDRIS
73 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KASASI PU: TOLAK, KASASI TDW: KABUL, Batal Judex Facti, Adili sendiri: Terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 (Dakwaan Ketiga), Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 30-05-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 30 Mei 2023 — AGUSTINUS PRIYANTO alias AGUS anak dari JULIUS
156 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabul Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex facti, adili kembali, terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, barang bukti mobil dikembalikan kepada yang berhak melalui Terpidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 26-11-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575 K/TUN/2019
Tanggal 26 Nopember 2019 — GEREJA ISA ALMASIH JEMAAT PEGANGSAAN JAKARTA vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., II. PT. AFFINITY HEALTH INDONESIA., III. JOHANNES DE FRETES;
175 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., BATAL JUDEX FACTI., ADILI SENDIRI: TOLAK EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI DAN TERGUGAT II INTERVENSI 2., KABUL GUGATAN SELURUHNYA., BATAL & WAJIB CABUT 3 OBJEK SENGKETA
    Memerintahkan perkara dikembalikan pada Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi dan Il telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masingmasingpada tanggal 19 Juli 2019 yang pada intinya agar menolak permohonankasasi dari Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan,putusan Judex Facti telah keliru
    dan salah dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terkait dengan tenggang waktu Mahkamah Agung tidaksependapat dengan pertimbangan hukum dari Judex Facti karenasudah ada kepastian objek sengketa a quo dibuat berdasarkan datapalsu sesuai putusan peradilan pidana yang telah berkekuatan hukumtetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 43K/Pid/2018, tanggal 14Februari 2018 dan keabsahan perjanjian Johan Bertus De Fretesselaku Pimpinan/Gembala Sidang Gereja Isa Al Masih Pegangsaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 28-03-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 28 Maret 2023 — JOKO PURWONO alias JK bin HADI MULYANTO
44 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabul Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex facti, adili kembali, terbukti dakwaan kesatu, Pidana Penjara selama 6 tahun, denda 1 miliar subsidair 3 bulan penjara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 K/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — La Musi Didi
896 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) yaitu telah melakukan pekerjaan yang bukan merupakan keahliannya, sehingga kualitas kerja tidak sesuai kontrak. Terhadap perbuatannya, Jaksa Penutut ... [Selengkapnya]
  • Jika demikian adanya, dimungkinkan Terdakwa akanlebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus memenuhi bebanuang pengganti.Apabila Majelis Hakim memberikan penilaian atas seluruh faktafaktasidang, maka sudah pasti akan memberikan penjatuhan hukuman penjarapengganti yang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasitersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi, putusan Judex
    Facti Pengadilan Tinggi yangmenguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi pada Dakwaan AlternatifKedua telah salah menerapkan hukum pembuktian.
    Judex Facti tidakmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis sesuaiHal. 282 dari 389 hal. Put.
    1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPJuncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memorikasasi butir 1, 2.a.6.c, dan butir 3, meskipun berkenaan dengan berat ringannyapidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan a quo adalahwewenang Judex
    Facti, akan tetapi secara kasuistis prinsip umum tersebutdapat diterobos seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1979tanggal 7 Juni 1982 dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadapTerdakwa tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya baik dilinat darisegi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak meemberikanefek jera (deterent effect), mengingat perbuatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2023 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 16 Maret 2023 — DIDIK EKO SAPUTRO bin Almarhum SUGITO
102 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabul Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex facti, adili kembali, terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Pidana Penjara selama 2 tahun 3 bulan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Register : 23-11-2015 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tjk jo 435K/Pdt.Sus_PHI?2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — HANDOKO PAMBUDI RAHAYU, S.E. LAWAN PT. BERNOFARM PHARMACEUTICAL COMPANY
181 — 0
  • Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugatsejak Putusan Judex Facti diucapkan;3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan HubunganKerja kepada Penggugat Rp74.060.000,00 (tujuh puluh empat juta enampuluh ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-10-2022 — Upload : 08-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3563 K/Pdt/2022
Tanggal 27 Oktober 2022 — 1. H. KHAIRUL SALEH, Dkk Lawan HOKIARTO Dan 1. Hj. FAUZIAH, Dk
400 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MOHAMAD DJUNAEDI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 494/PDT/2020/PT BDG, tanggal 14 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan judex facti/Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 240/Pdt.G/2019/PN Bks, tanggal 30 April 2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-11-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1257 K/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Nopember 2014 — GAFFAR bin TANGA
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: GAFFAR bin TANGA tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 67/PID/2014/PT.KT.Smda tanggal 22 Mei 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 899/Pid.Sus/2013/PN.Smda tanggal 20 Maret 2014 dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi tentang pidana pengganti denda;
    Bahwa Judex Facti Tingkat Terakhir Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurtelah keliru dan salah menerapkan hukum dalam mengambil keputusannyasebagaimana yang dipertimbangkan Judex Facti Tingkat Terakhir dalamPutusannya hal. 11 s/d 138, dengan alasan Pemohon Kasasi sebagai berikut:1.1.
    Bahwa dengan demikian Putusan Judex Facti Tingkat Terakhir yangmenguatkan Putusan Judex Facti tingkat Pertama tersebut apabilamelihnat kesamaan perkara Terdakwa Arief Hariyanto bin HariSusanto dengan perkara Pemohon Kasasi ini sebagaimana yangdiuraikan di atas, maka Pemohon Kasasi seharusnya didudukkanoleh Judex Facti Tingkat Terakhir dalam mengambil Keputusannyasama dihadapan hukum dengan mengambil pedoman YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor: 936K/Pid.Sus/2012 tanggal 28 Juni2012 a.n.
    kasasi Terdakwa tentang putusan Judex Facti salahmenerapkan hukum dengan membandingkannya dengan putusan AriefHariyanto, tidak dapat dibenarkan sebab Judex Facti telah mempertimbangkanputusannya dengan tepat dan benar menurut hukum.
    Disamping itu alasan kasasiTerdakwa hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkandengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti;Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2014Bahwa namun demikian Mahkamah Agung perlu memperbaikipertimbangan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi.
    Putusan tersebut merupakan putusan yang benar menurut hukum akantetapi Judex Facti Pengadilan Tinggi bukan memperbaiki putusan Judex FactiPengadilan Negeri, melainkan hanya menguatkan karena memang dalamputusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sudah demikian adanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka Permohonan Kasasi Terdakwa tersebut harusditolak namun demikian Putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 06-04-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 K/Pdt/2023
Tanggal 6 April 2023 — SYAIFUL BACHRI alias H. SYAIFUL BACHRI selaku Persero maupun selaku Direktur (Persero Pengurus Aktif) CV NESIA Lawan PT COCA-COLA DISTRIBUTION INDONESIA
70 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 46/PDT/2022/PT SMR, tanggal 3 Juni 2022 yang membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Trg, tanggal 24 Januari 2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — R. SABAN VS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
141 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 13 Juni 2016 yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 627/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 November 2015; MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; Dalam pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Ter banding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    Bahwa Judex Facti telah salah dan/atau keliru dalam penerapan hukumpada putusannya perkara a quo, hal ini dapat dilihat pada pertimbangannyahalaman 19, 20 dan 21 yang hanya menjelaskan mengenai proses bandingyaitu adanya memori banding dan adanya kontra memori banding, dengantidak menggali lebin dalam faktafakta hukum yang ada dalam buktibuktiyang diajukan dalam persidangan tingkat pertama oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat:;4.
    SABAN tersebut dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 212/Pdt/2016/PT.DKI., tanggal 13 Juni 2016yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 627/Pdt.G/2014/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2256 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — Joko Priono,S.T
233 — 681 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya, PT Jakarta hanya menghukum Terdakwa karena melakukan tindak ... [Selengkapnya]
  • Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telahmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis.Perbuatan Terdakwa meminta pekerjaan kepada PT. Indulexco dengandisertai ancaman yaitu. tidak memperbolehkan PT. Indulexcomenggunakan operator Heavy Weight Deflectometer (HWD) dari BalaiTeknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementerian Perhubungan RI jika PT. Indulexco tidak memberikanHal. 116 dari 161 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-07-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 9 Juli 2018 — DAUD N MBATU S.H VS 1. PIMPINAN YAYASAN TANAOBA LAIS MANEKAT GMIT KUPANG, DKK
68 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sejak putusan Judex Facti diucapkan;3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat Rp16.793.660,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat selain atau selebihnya;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    hukum untuk keadilan (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi dan Il telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2017 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara seksama memori kasasi tanggal 9 Agustus 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 4 September 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex
    Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Termohon Kasasi tidak bersedia melaksanakan mutasi yang sahkarena dalam mutasi tidak mengurangi hakhak keuangannya; Bahwa Termohon Kasasi tidak masuk kerja sejak dimutasi tanggal 27Juni 26 Juli 2016 dan telah dipanggil selama 2 kali memenuhi ketentuanPasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan kualifikasimengundurkan diri;Menimbang, bahwa