• Besar penggunaan Dana tiap bulandisesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagai tertuang dalamRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;e BAB III Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuk tingkat Sekolahharus membuat antara lain sebagai berikut :Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ; Pembukuan :Buku Kas Umum (Formulir BOSK3) ;Buku Pembantu Kas (Formulir BOSK4) ;Buku Pembantu

  DarmaPutra, S.Pd. mendatangi Ketua Komite SMP Negeri 1 Nusa Penidayaitu Gede Agus Wahyudi untuk meminta tandatangan pengesahanRKAS, padahal seharusnya dalam menyusun RKAS tersebutseharusnya dilakukan oleh Tim Manajemen BOS ;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalamRencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 NusaPenida tahun 2012 maka dicairkanlah dana BOS Pusat maupunDana BOS Pendamping tahun 2012 yang masuk kedalam rekeningSMP Negeri 1 Nusa Penida secara bertahap oleh

  Besar penggunaan Dana tiap bulandisesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaitertuang dalamRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;e BAB Ill Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuk tingkat Sekolahharus membuat antara lain sebagai berikut :Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;Pembukuan :Buku Kas Umum (Formulir BOSK3) ;Buku Pembantu Kas (Formulir BOSK4) ;Buku Pembantu

  DarmaPutra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 atas perintahterdakwa WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMPNegeri 1 Nusa Penida setelah disusun selanjutnya Ida Bagus Kt.Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 mendatangiKetua Komite SMP Negeri 1 Nusa Penida yaitu Gede AgusWahyudi untuk menandatangani pengesahan RKAS, padahalseharusnya tugas untuk menyusun RKAS tersebut dilakukan olehTim Manajemen BOS;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalamRencana Kegiatan

  Darma Putra, S.Pd yaitu pagawai di SMPNegeri Nusa Penida datang kerumah saksi danmenyuruh saksi untuk menandatangani RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang waktu itusudah dibawa dia akan tetapi saksi sudah lupa kapansaksi menandatangani RKAS tersebut dan waktu itusaksi juga tidak mendapat penjelasan atas apa yangsaksi tanda tangani atau RKAS sehingga saksi jugatidak mengetahui tentang pertanggung jawaban ataspenggunaan dana BOS tersebut, sehingga tidakmengetahui apakah dana BOS memang benar

• TPK/2014/PN.TKdan tahun 2012 telah membuat sendiri Rencana kerja Anggaran Sekolah(RKAS) / Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yangmana dalam penyusunan RKAS dan RAPBS terdakwa PAINO, S.Pd BinMARSIDI tidak pernah melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yangmana didalam RKAS/RAPBS SDN1 Labuhan Ratu Dua ditahun 2011 dan taun2012 dimana telah dibuatkan SPU tiap triwulannya di tiap Tahunnya yakni ditahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan langsung oleh terdakwa selakupenanggung jawab

  Bahwa perbuatan terdakwa yang membuat Rencana Kerja AnggaranSekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah(RAPBS)SDN 1 Labuhan Ratu Dua, Kec.

  Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah(Formulir BOSK1 dan BOSK2);3.

  TKdan tahun 2012 telah membuat sendiri Rencana kerja Anggaran Sekolah(RKAS) / Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yangmana dalam penyusunan RKAS dan RAPBS terdakwa PAINO, S.Pd BinMARSIDI tidak pernah melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yangmana didalam RKAS/RAPBS SDN1 Labuhan Ratu Dua ditahun 2011 dan tahun2012 dimana telah dibuatkan SPJ tiap triwulannya di tiap Tahunnya yakni ditahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan langsung oleh terdakwa selakupenanggung jawab pengelolaan

• sekolah yang pencairannya persemestermelalui Dinas Pendidikan Propinsi Maluku ke rekening sekolah SD Negeri4 Kataloka pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening :1123015521 ;Bahwa sesuai buku Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, pihaksekolah diwajibkan mengadakan rapat antara kepala sekolah, bendahara,dewan guru dan komite sekolah dalam rangka membuat Rencana KerjaTahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran SekolahHal 3 dari 26 hal Putusan No.3/PID.TIPIKOR /2016/PT AMB(RKAS

  ), dimana RKAS tersebut berisi kegiatankegiatan yang dilaksanakandi sekolah dan alokasi besar dana perkegiatan tersebut bersumber dariDana Bantuan Operasional Sekolah, namun kenyataannya TerdakwaSAMARDIN GURIUM selaku kepala sekolah tidak pernah melakukan rapatdengan dewan guru dan komite sekolah untuk membahas kegiatankegiatanyang akan disusun dalam RKAS tersebut sehingga sejak tahun 2013sSampai dengan tahun 2014 SD Negeri 4 Kataloka tidak pernah membuatRKAS sebagai suatu rencana atau acuan penggunaan

  GURIUM juga tidak pernah terbuka danmenyampaikan maupun melibatkan dewan Guru maupun Komite Sekolahtentang adanya dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 4 Kataloka sehinggadewan Guru dan Komite Sekolah tidak mengetahui adanya dana BOS yangditerima oleh SD Negeri 4 Kataloka yang mana bertentangan dengan PetunjukTehnis Penggunaan Dana BOS Tahun 2013, Tahun 2014 bahwa dana BOSyang diterima dan dikelola oleh Sekolah harus melibatkan seluruh Dewan Gurudan Komite Sekolah dan Rencana Penggunaan dana BOS (RKAS

  ), dimana RKAS tersebut berisi kegiatankegiatan yang dilaksanakandi sekolah dan alokasi besar dana perkegiatan tersebut bersumber dariDana Bantuan Operasional Sekolah, namun kenyataannya TerdakwaHal 10 dari 26 hal Putusan No.3/PID.TIPIKOR /2016/PT AMBSAMARDIN GURIUM selaku kepala sekolah tidak pernah melakukan rapatdengan dewan guru dan komite sekolah untuk membahas kegiatankegiatanyang akan disusun dalam RKAS tersebut sehingga sejak tahun 2013sampai dengan tahun 2014 SD Negeri 4 Kataloka tidak pernah

  GURIUM juga tidak pernah terbuka danmenyampaikan maupun melibatkan dewan Guru maupun Komite Sekolahtentang adanya dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 4 Katalokasehingga dewan Guru dan Komite Sekolah tidak mengetahui adanya danaBOS yang diterima oleh SD Negeri 4 Kataloka yang mana bertentangandengan Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana BOS Tahun 2013, Tahun 2014bahwa dana BOS yang diterima dan dikelola oleh Sekolah harus melibatkanseluruh Dewan Guru dan Komite Sekolah dan Rencana Penggunaan danaBOS (RKAS

• Bag.e Bahwa SDN Mustikajaya pada awal Tahun 2012 telah membuat RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk kurun waktu 1 (satu) tahun,dalam RKAS tersebut berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan olehsekolah beserta anggaran yang diperlukan, dimana dalam pembuatan danpenetapan RKAS tersebut harus dibuat, disusun dan ditetapbkan bersamaantara Kepala Sekolah, para guru, staf dan Komite Sekolah akan tetapiterdakwa AGUS SUPRIATNA, S.Pd Bin ENUNG (Alm) membuat danmenyusun RKAS tersebut tidak

  dilakukan secara bersamasama melainkandibuat sendiri kKemudian setelah RKAS dibuat baru dimintakan tandatanganBendahara BOS atau BOSDA dan diketahui oleh Komite Sekolah, PengawasSekolah dan Kepala UPTD Kecamatan, RKAS dibuat rangkap 3 (tiga) danditujukan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Dinas PendidikanKota Bekasi melalui UPTD dan untuk arsip sekolah, sedangkan yangmengetik RKAS adalah sdri.

  ) untuk kurun waktu 1 (satu) tahun,dalam RKAS tersebut berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan olehsekolah beserta anggaran yang diperlukan, dimana dalam pembuatan danpenetapan RKAS tersebut harus dibuat, disusun dan ditetapbkan bersamaantara Kepala Sekolah, para guru, staf dan Komite Sekolah akan tetapiterdakwa AGUS SUPRIATNA, S.Pd Bin ENUNG (Alm) membuat danmenyusun RKAS tersebut tidak dilakukan secara bersamasama melainkandibuat sendiri kemudian setelah RKAS dibuat baru dimintakan tandatanganHalaman

  AGUS SUPRIATNA, S.Pd Bin ENUNG (Alm) membuat danmenyusun RKAS tersebut tidak dilakukan secara bersamasama melainkandibuat sendiri kKemudian setelah RKAS dibuat baru dimintakan tandatanganBendahara BOS atau BOSDA dan diketahui oleh Komite Sekolah, PengawasSekolah dan Kepala UPTD Kecamatan, RKAS dibuat rangkap 3 (tiga) danditujukan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Dinas PendidikanKota Bekasi melalui UPTD dan untuk arsip sekolah, sedangkan yangmengetik RKAS adalah sdri.

  RKAS dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada UPTD, DinasPendidikan Kota Bekasi dan untuk arsip sekolah. Sedang membuat sertamenyusun RKAS adalah Kepala Sekolah bersama dengan para guru danstaf setelah itu baru dilaporkan kepada Komite Sekolah.

• Bahwa Terdakwa pernah menyusun RKAS padaawal tahun dan dibuat satu kali pada saat rapat Pleno komite, yang dihadiriTerdakwa selaku Kepala Sekolah dewan guru, pengurus komite dan orang tuamurid.

  Terdakwa kemudianmenganti RKAS tersebut berdasarkan penyusunan yang dilakukan olehTerdakwa sendiri dan yang mengetiknya adalah saksi ETY KURNIASIH bitiSUBARDI selaku Sekretaris II Komite tanpa mengumumkannya di papanpengumuman sekolah.

  Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secaramandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan KomiteSekolah dengan menerapkan MBS, yaitu Sekolah mengelola danasecara profesional, transparan dan akuntabel; Sekolah harusmemiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan,Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalambentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimanadana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; RencanaJangka Menengah dan RKAS harus

  Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaansekolah;3. Memverifikasi jumlan dana yang diterima dengan data pesertadidik yang ada;4. Mengelola Dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola olehsekolah dan rencana penggunaan dan BOS (RKAS) di papanpengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah,bendahara dan ketua komite:6. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman;7.

  Nomor 2243K/PID.SUS/2017Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu Sekolah mengelola danasecara profesional, transparan dan akuntabel; Sekolah harusmemiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan,Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalambentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimanadana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; RencanaJangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewanpendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dandisahkan

• Tidak membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan AnggaranSekolah) yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah2. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola olehsekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papanpengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah,bendahara dan komite sekolah.3.

  Tidak membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan AnggaranSekolah) yang mencakup seluruh sumber penerimaansekolah2. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola olehsekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papanpengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepalasekolah, bendahara dan komite sekolah.3.

  Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaansekolah (Formulir BOS01A dan BOSK2);3.

  Tidak membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan AnggaranSekolah) yang mencakup seluruh sumber penerimaansekolah2. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola olehsekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papanpengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepalasekolah, bendahara dan komite sekolah.Halaman 28 dari 103 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PN.Tte3.

  Tidak membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan AnggaranSekolah) yang mencakup seluruh sumber penerimaansekolah2. Tidak mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelolaoleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) dipapan pengumuman sekolah yang ditandatangani olehkepala sekolah, bendahara dan komite sekolah.3.

• (RencanaKegiatan Anggaran Sekolah) dan saksi tidakmengetahui siapa saja yang berwenang dalammembuat RKAS tersebut tetapi RKAS harusdisetujui oleh Komite Sekolah.Bahwa perpustakaan tidak ada direhab dimanakondisi perpustakaan sewaktu terdakwa sebagaiKepala Sekolah sama dengan kondisi sekarang.Bahwa ada dilakukan Rapat Pengurus Komitenamun saksi tidak pernah dilibatkan.Bahwa diperlihatkan Rekap uang TransportasiWakil Kepala Sekolah sebesar Rp 16.500.000,(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) akan

  (RencanaKegiatan Anggaran Sekolah) dan saksi tidakmengetahui siapa saja yang berwenang dalamHalaman 43 dari 108 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdgmembuat RKAS tersebut tetapi RKAS harusdisetujui oleh Komite Sekolah.Bahwa sewaktu saksi melihat belum ada moubilerdan moubiler sudah ada setelah terdakwa tidak lagimenjabat sebagai Kepala Sekolah.Bahwa ada dilakukan Rapat Pengurus Komitenamun saksi tidak pernah dilibatkan.Bahwa diperlihatkan Rekap uang TransportasiWakil Kepala Sekolah sebesar Rp

  yang diperlihatkan di sidang tidak adapengesahan dari Dinas Pendidikan Kota Padang;e Bahwa menurut aturan yang ada, RKAS tersebut harusdisahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;e Bahwa RKAS SMAN 9 tahun 2012/2013 belum disahkanoleh saksi;e Bahwa kepala sekolah yang sedang melaksanakanpembangunan tidak haram hukumnya dipindahkan kesekolah lainnya;e Bahwa pertanggungjawaban pekerjaannya diteruskan olehkepala sekolah yang baru yang didasarkan pada serah terimayang dibuat oleh kepala sekolah

  yang diperlihatkan di persidangan tidak pernahdilihat saksi;Bahwa saksi tidak mengetahui isi RKAS tersebutBahwa saksi pernah meminta fotokopi RKAS namun tidakdiberikan;Bahwa RKAS tidak pernah dibicarakan dalam rapat yangdihadiri pengurus komite SMAN 9;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan terdakwa membenarkan.14.

  yang diperlihatkan di persidangan tidak pernahdilihat saks1;Bahwa saksi tidak mengetahui isi RKAS tersebutBahwa saksi pernah meminta fotokopi RKAS namun tidakdiberikan;Bahwa RKAS tidak pernah dibicarakan dalam rapat yangdihadiri pengurus komite SMAN 9;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan terdakwa membenarkan.15.

• Pembayaran transport tugas tambahan tahun 2011/2012 Rp. 212.750.000.Jumlah Rp. 615.020.000, Sehingga terdapat Penggunaan Dana Komite untuk pembayaran honor/transpottugas tambahan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS sebesar Rp.615.020.000, (enam ratus lima belas juta dua puluh ribu rupiah).6.

  Penggunaan Dana Komite untukpembayaran honor/transpot tugastambahan yang tidak dianggarkan dalamAPBS dan RKAS Rp. 615.020.000.006.

  Pembayaran transport tugas tambahan tahun 2011/2012 Rp. 212.750.000,Jumlah Rp. 615.020.000,Sehingga terdapat Penggunaan Dana Komite untuk pembayaran honor/transpottugas tambahan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS sebesar Rp.615.020.000, (enam ratus lima belas juta dua puluh ribu rupiah).6.

  ) SMA Negeri 5 Madiun, TahunAjaran 2010/2011;Anggaran Pendapat dan Belanja Sekolah (APBS) dan RencanaKegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 5 Madiun Ajaran2011/2012;Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan RencanaKegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 5 Madiun TahunAjaran 2012/2013;Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan Penggunaan Dana MataAnggaran Komite Tahun 2010/2011 SMA Negeri 5 Madiun;Halaman 65 dari halman 86 Putusan Nomor 7/PID SUSTPK/2016/PT SBY12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22

  ) SMA Negeri 5 Madiun, TahunAjaran 2010/2011;Anggaran Pendapat dan Belanja Sekolah (APBS) dan RencanaKegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 5 Madiun Ajaran2011/2012;Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan RencanaKegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 5 Madiun TahunAjaran 2012/2013;Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan Penggunaan Dana MataAnggaran Komite Tahun 2010/2011 SMA Negeri 5 Madiun;Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan Penggunaan Dana MataAnggaran Tahun 2011/2012 SMA

• Pelaksanaan di tingkat sekolahdilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah sebagaimanatertuang dalam RKAS.

  Menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) untukpengalokasian dana FP2SMAK, berdasarkan proposal yang diajukan olehmasing masing bidang;2. Menggunakan Dana FP2SMAK Sesuai dengan nomenklatur RKAS;3.

  Menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) untukpengalokasian dana FP2SMAK, berdasarkan dana yang dibutuhkanuntuk kegiatan operasional sekolah;2. Menggunakan Dana FP2SMAK Sesuai dengan nomenklatur RKAS;3.

  SYAHRUL HIDAYAT, S.Sos.Bahwa SMA N 3 Depok sudah mengirimkan RKAS ke Dinas pendidikan,jumlah SMA N 3 tahun 2013 saat itu + 1.254 orang, untuk satu siswasebesar Rp. 2.000.000, sehingga dana yang di ajukan / di mohonkansebesar Rp. 2.508.800.000, .Halaman 103 dari 173. Putusan No.90/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.Bahwa lampirannya RKAS, Surat Permohonan, FC. Rekening SMA N 3Depok dan lain lain (Saksi tidak ingat).Bahwa yang menyusun RKAS FP2SMAK adalah Saksi sendiri, KepalaSekolah Sdr.

• (satu) buah Aslibuku Bos K1 RKAS/RAPBS) Triwulan Il tahun 2011.

  SOFWANpada Bank Sumut Cabang Kisaran.Bahwa pemamfaatan besaran dana BOS tersebut sesuai dengan kegiatanyang tertera pada Buku Kas Umum Untuk kegiatan pada Buku Kas Umumper triwulan dituangkan berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS).

  Batu Bara melalui UPT yang nantinya menunjuk tempatpelaksanaannya.Bahwa yang menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)pada SMP Negeri 1 Tanjung Tiram adalah Kepala Sekolah SMPN 1Tanjung Tiram An. Terdakwa Armansyah Z, S.Pd, saksi sebagaiBendahara BOS dan Komite Sekolah.

  ) buah Asli buku BosK1 Buku Rencana Kegiatan dan AnggaranSekolah (RKAS) Triwulan IV tahun 2012.1 (satu) bundel AsliSurat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan tahun2013.( Belum ditanda tangan Oleh Rekanan dan Kepala Sekolah danBendahara)1 (satu) buah Asli buku BosK3 Buku Kas Umum Triwulan Tahun2013.

• Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatandan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integrasi dariRKAS tersebut;4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidiksetelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPDPendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).Bahwa setelah uang dana BOS masuk kerekening setiap Sekolah, maka sdr.

  Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).Bahwa jika ada perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telahdilakukan oleh Sekolah harus dilaporkan kembali atau ditembuskan kepada TimManajemen BOS Kabupaten.Bahwa pada tahun 2012 pernah dilaksanakankegiatan Sosialisasi SIM DIK dan SIM BOSpelaksanaannya pada tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan 27 Juni 2012 di AulaManggala Kodim Kab.

  Dalam RKAS tersebutlah dikelola besaran anggranDana BOS guna Peruntukkan apa saja selama kurun waktu (satu) tahun.Bahwa kegiatan yang sudah ditetapkan dapat diubah dan ditinjau kembali.

  Tolitoli;Bahwa karena KepalaKepala sekolah menggunakan Dana BOS Rp. 2.000.000, untukmembayar biaya saat mengikuti kegiatan sosialisasi SIM DIK dan SIM BOS padahalkegiatan tersebut tidak teranggarkan pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)sehingga sekolahsekolah membuat RKAS perubahan sehingga dalam LaporanPertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Sekolah ada mata kegiatan yang digantiuntuk mempertanggungjawabakan penggunaan dana tersebut walaupun perubahantersebut tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan

• dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidikansetelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh SKPDPendidikan Kab / Kota atau yayasan.

  ), karena RencanaJangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidikansetelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh SKPDPendidikan Kab / Kota atau yayasan.

  TAAT (Alm)Bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDNKelayan Dalam 5 Banjarmasin tidak dilakukan secara transparan.Bahwa SDN Kelayan Dalam 5 Banjarmasin tidak pernah diadakan rapatrencana jangka menengah dan RKAS dana Bantuan Operasional sekolah(BOS) tahun 2012 dan RKAS dibuat oleh saksi RIADY SAPUTRA selakuhonorer bagian Tata usaha.Bahwa saksi tidak pernah mendapat uang/honor dari Dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) sebagai Sekretaris Dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) di

  dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) (RKAS) di papan pengumuman.Bahwa SDN Kelayan Dalam 5 Banjarmasin pada tahun 2012 ada membangunruang Unit Kesehatan Siswa (UKS) dengan menggunakan Dana bantuanOperasional Sekolah (BOS) TA. 2012.Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Kelayan Dalam 5Banjarmasin pernah dibelikan saksi Hj.

• 1 (satu) berkas Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri No.4/V Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir Tanjung Jabung Barat Tahun 2017;
• 2 (dua) berkas Dokumen Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I SD Negeri Pembina No.4/V Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017.

  Anggaran 2017;

• 2 (dua) berkas Dokumen Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III SD Negeri Pembina No.4/V Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017;
• 2 (dua) berkas Dokumen Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV SD Negeri Pembina No.4/V Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017;
• 1 (satu) berkas Dokumen Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS

  Barat Tahun Anggaran 2018;

• 2 (dua) berkas Dokumen Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan III SD Negeri Pembina No.4/V Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018;
• 2 (dua) berkas Dokumen Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan IV SD Negeri Pembina No.4/V Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018;
• 1 (satu) berkas Dokumen Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS

  oePEMIBEIAN Perengkapen 255.000,00 255.000,00perpustakaanadm atk RKAS 990.000,00 990.000,00fc adm UKS 1.000.000,00 1.000.000,00fe KKG KKKS 1.000.000,00 1.000.000,00ATK pengelolaan BOS 930.000,00 930.000,00fc bahan praktek kelas VI 990.000,00 990.000,00 Halaman 27 dari 233 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.

  Binti BAHTIAR selaku Kepala Sekolah, yaitu :Pelatinan kegiatan Pantomin.Pelatinan Kegiatan Seni Tari.Ada kegiatan rapat terkait dengan pembahasan RKAS namun di hari itujuga dilaksanakan rapat yang lain.

  Saksi diamanahkan mengisi jabatan selakuKetua komite tidak ada dilakukan musyawarah pembentukan komite.Bahwa benar yang menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)tersebut adalah pihak sekolah dalam hal ini pihak Komite hanyamengingatkan pelaksanaan program sekolah yang menggunakan danaBOS tersebut harus sesuai dari aturan.

  S.Pd.i Binti TEDDY HERAWAN, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan yang sebenarbenarnya.Bahwa saksi merupakan Pelaksana Tugas Kepala SDN 04/V KualaTungkal.Bahwa apabila ada kegiatan sedangkan dana BOS belum dicairkan,saksi mengaku tetap mengacu pada Rencana Kerja AnggaranSekolah (RKAS).

  (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah);Bahwa yang menyusun RKAS adalah adalah tim bos sekolah dengan carasebelumnya diadakan rapat penyusunan RKAS pada tiap awal tahunanggaran yang dihadiri oleh semua majelis guru, perwakilan komite (ketua)dan di dalam rapat tersebut dibahas apa saja kebutuhan sekolah yangdiperlukan dengan mengutamakan kebutuhan buku pembelajaran, denganacuan RKAS tahun anggaran sebelumnya dengan petunjuk BOS padaTahun itu.

• AJP Tahun 2021-2022 ;

• 1 (satu) RKAS Tahun 2021-2022 ;
• 1 (satu) RK BNI Tahun 2020-2022.

28. SDN 12 Maluku Tengah :

• 1 (satu) RK BNI Tahun 2020-2022 ;
• 1 (satu) Invoice dan Kwitansi PT. AJP Tahun 2021-2022 ;
• 1 (satu) RKAS Tahun 2021 ;
• 1 (satu) RKAS Perubahan Tahun 2021.

29.

AJP Tahun 2021-2022 ;

1 (satu) Berita Acara Penerimaan Sampul Raport Tahun 2022 ;

1 (satu) RKAS Tahun 2022 ;

1 (satu) RKAS Perubahan Tahun 2021.

2. SDN 183 Maluku Tengah :

• 1 (satu) RK BNI Tahun 2021-2022 ;
• 1 (satu) RKAS Tahun 2021.

3. SDN 294 Maluku Tengah :

• 1 (satu) RK BNI Tahun 2021-2022 ;
• 1 (satu) RKAS Tahun 2021-2022 ;
• 1 (satu) Invoice dan Kwitansi PT. AJP Tahun 2021.

AJP Tahun 2021-2022 ;

1 (satu) Berita Acara Penerimaan Sampul Raport Tahun 2022 ;

1 (satu) RKAS Tahun 2021.

8. SDN 27 Maluku Tengah :

• 1 (satu) RK BNI Tahun 2021-2022 ;
• 1 (satu) RKAS Perubahan Tahun 2021 ;
• 1 (satu) RKAS Tahun 2022 ;
• 1 (satu) Invoice dan Kwitansi PT. AJP Tahun 2022.

9. SDN 191 Maluku Tengah :

• 1 (satu) RK BNI Tahun 2021-2022 ;
• 1 (satu) RKAS Tahun 2021-2022.

AJP Tahun 2021-2022 ;

1 (satu) RKAS Tahun 2021-2022.

28. SDN 51 Maluku Tengah :

• 1 (satu) RKAS Perubahan Tahun 2021 ;
• 1 (satu) RKAS Tahun 2022 ;
• 1 (satu) RK BNI Tahun 2021-2022 ;
• 1 (satu) Berita Acara Penerimaan Sampul Raport Tahun 2022;

29. SDN 48 Maluku Tengah :

• 1 (satu) RKAS Tahun 2022 ;
• 1 (satu) RK BNI Tahun 2021-2022 ;
• 1 (satu) Invoice dan Kwitansi PT. AJP Tahun 2021.

SMPN 45 Maluku Tengah :

• 1 (satu) RKAS Tahun 2021-2022.

6. SDN 275 Maluku Tengah :

• 1 (satu) RKAS Tahun 2021-2022.

7. SDN 209 Maluku Tengah :

• 1 (satu) RK BNI Tahun 2020-2022 ;
• 1 (satu) RKAS Tahun 2021-2022 ;
• 1 (satu) Invoice dan Kwitansi PT. AJP Tahun 2021-2022 ;

8. SDN 277 Maluku Tengah :

• 1 (satu) RKAS Tahun 2021-2022.

9.

• rangka penerimaan murid baru (PPDB) berupapenggandaan formulir kegiatan, administrasi pendaftaran, penentuanpeminatan/psikotest, publikasi, biaya kegiatan pengenalan sekolah,dan biaya konsumsi; Biaya kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler antara lain alatalathabis praktikum, alatalat olahraga, suku cadang praktikum komputer,peralatan praktek kesenian, dan biaya konsumsi; Kegiatan evaluasi pembelajaran; Pengelolaan sekolah seperti pengadaan tabung oksigen, alatpemadam api, biaya rapat penyusunan RKAS

  ) pada SMAN 5Bulukumba tahun 2017 tidak disusun berdasarkan musyawarah yangdilakukan oleh pihak sekolah yang melibatkan unsurunsur yang ada didalamnya yakni diantaranya Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, danPengurus Komite Sekolah pada SMAN 5 Bulukumba, selanjutnya setelahdilakukan klarifikasi ternyata RKAS yang menjadi landasan dalampelaksanaan kegiatankegiatan sekolah di tahun 2017 disusun hanyaberdasarkan kesepakatan antara kepala sekolah saat itu Terdakwa Drs.Andi Muh.

  Suhri Abbas.M.Si Bin Abbas dan Bendahara BOS SMAN 5Bulukumba Terdakwa Rustan,S.Pd Bin H.Zain ;Bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanNomor 26 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang PetunjukTeknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017, bahwa penyusunanRKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelahmemperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh DinasPendidikan Provinsi/ Kabupaten

  Bahwa rencana anggaran kegiatan sekolah (RKAS) SMAN 5 Bulukumbatahun 2018 tidak disusun berdasarkan musyawarah yang dilakukan olehpihak sekolah yang melibatkan unsurunsur yang ada di dalamnya yakniHalaman 12 dari 106 Putusan Nomor 43/PIDTPK/2020/PT MKSdiantaranya Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Pengurus KomiteSekolah pada SMAN 5 Bulukumba, selanjutnya setelah dilakukanklarifikasi ternyata RKAS yang menjadi landasan dalam pelaksanaankegiatankegiatan yang ada di sekolah disusun hanya atas kesepakatanantara

• sekolah yang pencairannya persemestermelalui Dinas Pendidikan Propinsi Maluku ke rekening sekolah SD Negeri4 Kataloka pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor Rekening :1123015521 ;Bahwa sesuai buku Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, pihaksekolah diwajibkan mengadakan rapat antara kepala sekolah, bendahara,dewan guru dan komite sekolah dalam rangka membuat Rencana KerjaTahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran SekolahHal 3 dari 26 hal Putusan No.3/PID.TIPIKOR /2016/PT AMB(RKAS

  ), dimana RKAS tersebut berisi kegiatankegiatan yang dilaksanakandi sekolah dan alokasi besar dana perkegiatan tersebut bersumber dariDana Bantuan Operasional Sekolah, namun kenyataannya TerdakwaSAMARDIN GURIUM selaku kepala sekolah tidak pernah melakukan rapatdengan dewan guru dan komite sekolah untuk membahas kegiatankegiatanyang akan disusun dalam RKAS tersebut sehingga sejak tahun 2013sampai dengan tahun 2014 SD Negeri 4 Kataloka tidak pernah membuatRKAS sebagai suatu rencana atau acuan penggunaan

  GURIUM juga tidak pernah terbuka danmenyampaikan maupun melibatkan dewan Guru maupun Komite Sekolahtentang adanya dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 4 Kataloka sehinggadewan Guru dan Komite Sekolah tidak mengetahui adanya dana BOS yangditerima oleh SD Negeri 4 Kataloka yang mana bertentangan dengan PetunjukTehnis Penggunaan Dana BOS Tahun 2013, Tahun 2014 bahwa dana BOSyang diterima dan dikelola oleh Sekolah harus melibatkan seluruh Dewan Gurudan Komite Sekolah dan Rencana Penggunaan dana BOS (RKAS

  melibatkan dewan Guru maupun Komite Sekolahtentang adanya dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 4 Katalokasehingga dewan Guru dan Komite Sekolah tidak mengetahui adanya danaBOS yang diterima oleh SD Negeri 4 Kataloka yang mana bertentangandengan Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana BOS Tahun 2013, Tahun 2014bahwa dana BOS yang diterima dan dikelola oleh Sekolah harus melibatkanseluruh Dewan Guru dan Komite Sekolah dan Rencana Penggunaan danaHal 12 dari 26 hal Putusan No.3/PID.TIPIKOR /2016/PT AMBBOS (RKAS

• Pengembangan Sekolah (RPS) SMPRSBI yang mencakup 8(delapan) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 19tahun 2005, dan aspekaspek yang bersifat Internasional ;2 Melaksanakan RPS/RKAS sesuai dengan target yang akan dicapai dan jadwal yang telahditentukan pada pasal 2 ayat 1.

  Pd tidak melaksanakanprogramprogram dan kegiatankegiatan yang tertuang dalamRencana Pengembangan Sekolah (RPS/RKAS) kerana adaprogaramprogaram dan dan kegiatankegiatan yang tertuang dalamRencana Pengembangan Sekolah (RPS/RKAS) yang diisyaratkandalam pasal 2 Surat perjanjian Pemberian BlockGrant antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMPRintisan Sekolah bertaraf Internasional 2008 Nomor : 157/SKRT/KU/SSNSBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan Surat pernyataankesanggupan melaksanakan

  Pd. tidak melaksanakanprogramprogram dan kegiatankegiatan yang tertuang dalamRencana Pengembangan Sekolah (RPS/RKAS) kerana adaprogaramprogaram dan dan kegiatankegiatan yang tertuang dalamRencana Pengembangan Sekolah (RPS/RKAS) sesuai denganberdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraOleh Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor: 001/LHPKNIL/2011tanggal 22 Maret 2011, realisasi pelaksanaan kegiatan dari sumberDana rintisan Sekolah Bertaraf internasional (RSBI) Pada SMP N 1Lhokseumawe

  Pd tidak melaksanakanprogramprogram dan kegiatankegiatan yang tertuang dalamRencana Pengembangan Sekolah (RPS/RKAS) kerana progaramprogaram dan dan kegiatankegiatan yang tertuang dalam RencanaPengembangan Sekolah (RPS/RKAS) tidak dilaksanakan sesuaidengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara OlehInspektorat Kota Lhokseumawe Nomor: 001/LHPKNIL/2011tanggal 22 Maret 2011, realisasi pelaksanaan kegiatan dari sumberDana rintisan Sekolah Bertaraf internasional (RSBI) Pada SMP N 1Kota Lhokseumawe

  Sekolah (RPS) SMPRSBI yangmencakup 8 (delapan) Standar NasionalPendidikan sebagaimana tercantum dalam PP Nomor19 tahun 2005, dan aspek aspek yang bersifatInternasional;2 Melaksanakan RPS/RKAS sesuai dengan target yangakan dicapai dan jadwal yang telah ditentukanpada pasal 2 ayat 1.

• Menyusun RPS/RKAS sesuai dengan juklak/oedoman yang diberikanPinak Pertama kepada Pihak Kedua;c. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya diperlukan oleh PihakPertama;d. Menindaklanjuti setiap informasi dari Pihak pertama berkenaandengan pelaksanaan perjanjian ini;e.

  Menyusun program kerja dan jadwal kegiatan SMPRSBI, sebagaipenjabaran RPS/RKAS yang disebutkan pada pasal 1 ayat 2 (PemberianBlockGrant kepda PIHAK KEDUA sebesar Rp300.000.000,00 (TigaRatus Juta Rupiah) tersebut adalah untuk melaksanakan RencanaPengembangan Sekolah (RPS) SMPRSBI yang mencakup 8 (delapan)Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tercantum dalam PP Nomor19 tahun 2005, dan aspekaspek yang bersifat Internasional;2.

  Menyusun RPS/RKAS sesuai dengan juklak/oedoman yang diberikanPihak Pertama kepada Pihak Kedua;c. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya diperlukan oleh PihakPertama;d. Menindaklanjuti setiap informasi dari Pihak pertama berkenaandengan pelaksanaan perjanjian ini;e.

  Menyusun program kerja dan jadwal kegiatan SMPRSBI, sebagaipenjabaran RPS/RKAS yang disebutkan pada pasal 1 Ayat (2)(Pemberian BlockGranf kepda PIHAK KEDUA sebesarRp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut adalah untukmelaksanakan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) SMPRSBI yangmencakup 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan sebagaimanatercantum dalam PP Nomor 19 tahun 2005, dan aspekaspek yangbersifat Internasional;2.

• (RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah) yang disetujui dalam rapat pendidiksetelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan olehSKPD Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar karena pada kenyataannyaterdakwa sama sekali tidak pernah menyelenggarakan Rapat untukmembahas RKAS tersebut.

  Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (FormulirBOSK1 dan BOSK2);c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (jika ada);d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;.

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 5 Madiun, Tahun Ajaran 2010/2011; 9. Anggaran Pendapat dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 5 Madiun Ajaran 2011/2012; 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 5 Madiun Tahun Ajaran 2012/2013; 11.

  ) SMA Negeri 5 Madiun, Tahun Ajaran 2010/2011 ;Anggaran Pendapat dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) SMA Negeri 5 Madiun Ajaran 201 1/2012;Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) SMA Negeri 5 Madiun Tahun Ajaran 2012/2013;Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan Penggunaan Dana Mata Anggaran Komite Tahun2010/2011 SMA Negeri 5 Madiun;Surat Kuasa dan Berita Acara Pengalihan Penggunaan Dana Mata Anggaran Tahun 2011/

  Penggunaan Dana Komite untuk pembayaran honor/transport tugas tambahan yang tidak ada anggarannya 615.020.000,00dalam APBS dan RKAS (Dana Komite Sekolah 2010/2011 s.d. 2012/2013). Penggunaan Dana Komite untuk membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS 70.039.620,00berupa pemberian bingkisan hari raya dan study banding Sdri. Retno Susetyowati, SPd., MPd. ke Cina(Dana Komite Sekolah 2010/2011 s.d. 2012/2013).

  Setelah rekomendasi disusun RKAS melalui beberapa tahap yangmelibatkan Komite Sekolah yang selanjutnya dimintakan persetujuan melalui Rapat PlenoOrang Tua murid.

  Dalam rapat pleno jika ada revisi maka draft daripada RKAS akan direvisisesuai dengan keputusan rapat pleno sekolah, baru stelah itu sekolah mengeluarkan edarankepada orang tua murid yang di tandatangani Kepala Sekolah dan Ketua Komite untukmengimbau pembayaran iuran rutin maupun incidental sesuai Keputusan rapat pleno.Bahwa dalam penetapan RKAS melibatkan Wakasek Kurikulum dan Staf, WakasekKesiswaan dan Staf, Wakasek Humas dan Staf, Wakasek Sarpras dan Staf, Bagian Litbang,KTU dan Tim Penyusn RKAS

  kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBS dan RKAS 70.039.620,00berupa pemberian bingkisan hari raya dan study banding Sdri.