Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Paniai tertanggal kosong bulan Februari 2014 dengan Lampiran : Revisi SP2D Pembayaran angsuran 95% atas Pekerjaan pembangunan PLTMH Yatamo dan Rekening Koran Giro Bank Papua RKUD Kab. Paniai dengan No. Rek. 901 21.10.06.00019-3; Dikembalikan kepada Penuntut Umum;8. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Asuransipemeliharaan kesehatan anggota DPRD kabupaten Belitung.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungankeluarga.Bahwa Saksi adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Belitung.Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencairan dana tahun 2011,karena Saksi diangkat sebagai Kepala BPKAD pada tahun 2013.Bahwa Saksi tidak mengetahu tentang jumlah peserta AsuransiPemeliharaan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Belitung.Bahwa menurut Saksi mekanisme pencairan dana pada DPKAD

bagi Anggota DPRD Kabupaten BelitungTahun Anggaran 2009.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungankeluarga.Bahwa Saksi adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Belitung.Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencairan dana tahun 2011, karenaSaksi diangkat sebagai Kepala BPKAD pada tahun 2013.Bahwa Saksi tidak mengetahu tentang jumlah peserta AsuransiPemeliharaan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Belitung.Bahwa menurut Saksi mekanisme pencairan dana pada DPKAD

Cab.Serang No.Rekening 0055409625001 senilaiRp.1.899.311.800,, setelah dipotong pajak senilaiRp.221.747.200, ;Bahwa yang menandatangani dokumen pengajuan permohonanpembayaran adalah saksi M.Nurdin Afrizal ;Bahwa pengajuan pembayaran diajukan kepada Terdakwaselaku PPK .kemudian diserahkan kepada saksi selaku PPTKuntuk diperiksa kelengkapannya ,apabila lengkap diserahkankepada Bendahara ;Bahwa kemudian Bendahara mengeluarkan SPP,kemudianditerbitkan SPM untuk ditandatangani Terdakwa selaku PPKkemudian ke DPKAD

Berita Acara Pembayaran ; Bahwa sebelum dokumen pencairan dana ,dokumen tersebutdiverifikasi oleh PPK ,dalam hal ini yang bertindak selaku PPK diDisporaparbud Kota Serang adalah Terdakwa yang juga selakuPengguna Anggaran ; Bahwa setelah dokumen lengkap, Bendahara mengeluarkanSPP,kemudian diterbitkan SPM untuk ditandatangani Terdakwaselaku PPK, kemudian diserahkan ke DPKAD Kota Serang untukditerbitkan SP2D kerekening CV.Viefar Mediatama ; Bahwa pembayaran kepada CV.Viefar Mediatama dilakukan 1kali

SPM 343/SPMLS/DPKAD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.123. 1 (satu) bundel foto copy daftar pembayran uang kesejahteranaan non eselonBagian Administrasi Perekonomian Setdako Pematangsiantar bulan Oktobers.d. Desember 2010 (triwulan IV).124. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Perhitungan uang makan/lauk pauk bulanOktober s.d. Desember 2010.125. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walokota Pematangsiantar Nomor: 9731332/1332/WK.

SPM 343/SPMLS/DPKAD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.123. 1 (satu) bundel foto copy daftar pembayran uang kesejahteranaan noneselonBagian Administrasi Perekonomian Setdako Pematangsiantar bulan Oktobers.d.Desember 2010 (triwulan IV).halaman 130dari 116 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDN124. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Perhitungan uang makan / lauk paukbulanOktober s.d.

;Bahwa bagian Pengukuran BPN Kota Bandung kelokasi HARTAWARISAN untuk melakukan Pengukuran namun tidak dapatdilakukan pengukuran karena diatas harta warisan telah berdiribangunan...dst..Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya in casu ParaPenggugat menarik atau memasukan pula Dinas (DPKAD) sebagaipihak yang menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakanmilik Pemerinrah Kota Bandung yang tercatat dalam kartu Inventarisbarang kemudian juga Badan Pertanahan Nasional Kota Bandungseharusnya pula

Bone beserta lampiranya;

Bone, bserta lampirannya;

Hak Milik No.3114 dan No. 3115, berikut penguasaan atas fisiknya, itu masih kami sangsikanjuga, sebab pada tahun 2016, ketika Tergugat Intervensi I (SULUH EDHIWIBOWO) mewakilkan kepada istrinya yang bernama ANA SETIYANI untukmengurus pajak lahan ke3 sertifikat tersebut, ternyata pihak ahli waris lah yangmasih harus membayar semua tunggakan pajak yang ada sejak tahun 2009, 2010,2012, 2013, 2014, dan 2015 (bukan penggugat intervensi yang KATANYAmemiliki tanahtanah tersebut), sehingga pihak kantor DPKAD

ARIEF RAHMAN, M.Si Bin MASHUDsaksi menjabat sebagai Kepala DPKAD Kab. Paser dari tahun 2010yang bertugas melakukan pencairan SP2D berdasarkan Perbup No. 04tahun 2008 tentang sistem dan prosedur pelaksanaan penatausahaanpengeluaran keuangan daerah, kemudian dimutasikan pada tahun 2014sebagai Ass. IV (Administrasi) SetKab. Paser;Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Proyek pengadaan konstruksibangunan sisi udara pembangunan Bandara Kab.

permintaanpembayaran dari PPTK yang kemudian meminta persetujuan kepadaPengguna Anggaran dalam hal ini adalah Kepala Dinas;e kemudian dari PA memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaranuntuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukankepada PA untuk ditandatangani;e kemudian atas pengajuan pembayaran yang sudah dibuatkan SPMdiserahkan kepada Kasubbag Keuangan untuk dilakukan verifikasiterhadap kelengkapan berkas pencairan yang kemudian diserahkankepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

)yang kemudian dari DPKAD langsung diterbitkan SP2D yanglangsung diserahkan kepada Bank BPD untuk dilakukan pencairan kerekening kontraktor.

Bahwa setelah ditetapbkan menjadi APBDes Desa Batulawang TahunAnggaran 2012, saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala DesaBatulawang mengajukan proposal permohonan pencairan AlokasiDana Desa (ADD) yang dilampiri APBDes Desa Batulawang TA. 2012ke Pemerintah Kota Banjar melalui Kantor Kecamatan Patarumanuntuk diverifikasi dan ke Dinas PMPDKBPol Kota Banjar untukdievaluasi, selanjutnya disampaikan kepada Walikota Banjar danapabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi ke DinasPendapatan dan Aset Daerah (DPKAD

sawahdi 3 (tiga) desa dimaksud, telah dibayarkan seluruhnya (100%) kepadaterdakwa (Sumali) melalui rekening CV.Tri Muliya Utama, dengan mekanismeterdakwa (Sumali) terlebin dahulu mengajukan permohonan kepada PPTKHalaman 126 dari 172 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plkkemudian memberikannya kepada Bendahara maka oleh Bendaharadibuatkan SPP untuk ditandatngani oleh PPTK bersama bendaharaselanjutnya dibuatkan SPM untuk ditandatangani oleh PejabatPenandatangan SPM selanjutnya disampaikan kepada DPKAD

pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan cetaksawah di 3 (tiga) desa dimaksud, telah dibayarkan seluruhnya (100%) kepadaterdakwa (Sumali) melalui rekening CV.Tri Muliya Utama, dengan mekanismeterdakwa (Sumali) terlebin dahulu mengajukan permohonan kepada PPTKkemudian PPTK selanjutnya PPTK memberikannya kepada Bendahara makaoleh Bendahara dibuatkan SPP untuk ditandatangani oleh PPTK bersamabendahara selanjutnya dibuatkan SPM untuk ditandatangani oleh PejabatPenandatangan SPM selanjutnya disampaikan kepada DPKAD

Bupati Bone Bolango memerintahkan saksi ANAS PAUDI selaku KepalaSub Bagian Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango dan saksi ANDI IDHAMselaku Kepala Bidang Anggaran pada DPKKAD Kabupaten Bone Bolangountuk menyusun RKASKPD yang tidak dibahas terlebin dahulu oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta dalam pembuatan RKA BantuanSosial pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 tidak berdasarkan

Bahwadalam pembuatan RKA Bantuan Sosial pada SKPD Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2012tidak berdasarkan kepada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang seharusnyaditetapkan oleh Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 45 Ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi Bantuan sosial sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidakmengikat serta memiliki

Bahwa dalam pembuatan RKA Bantuan Sosialpada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Bone Bolango tahun 2012 tidak berdasarkan kepada DaftarPenerima Bantuan Sosial yang seharusnya ditetapbkan oleh KeputusanBupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (2) PermendagriNomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahyang berbunyi Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)Hal. 6 dari 279 hal, Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2017diberikan secara selektif

Bahwadalam pembuatan RKA Bantuan Sosial pada SKPD Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2012tidak berdasarkan kepada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang seharusnyaditetapkan oleh Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 45 Ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi Bantuan sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidakmengikat serta memiliki

Bahwa dalam pembuatan RKA Bantuan Sosialpada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Bone Bolango tahun 2012 tidak berdasarkan kepada DaftarPenerima Bantuan Sosial yang seharusnya ditetapbkan oleh KeputusanBupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (2) PermendagriHal. 63 dari 279 hal, Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2017Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahyang berbunyi Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan secara selektif

Persil 51 S I Kohir C 548 seluas kurang lebih 4860 M2 terletak di Blok Jantra/Mengger, Kelurahan wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan atas nama N Sastramidjaja Neneng, alias Neneng Sastramidjaja sebagaimana Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Bandun tentang Hibah tanah dan bangunan milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Pemerintah daerah Kota Bandung Nomor : 593/45/BPD-593/2045-DPKAD

Keuangan bank BJB Kota Bandung Norek. 0009210318001 per Jan 2012 s/d Des 2012;

b

1 (satu) bundel copy Komentar instansi Temuan: Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran DPKAD TA.2012 sebesar Rp 965.205.000,00 dan Jasa Giro sebesar Rp 6.450.274,00 terlambat disetor ke Kas Daerah..

No. 1w, masing-masing dikembalikan kepada DPKAD Kota Bandung melalui PUPUNG HADIJAH.

1 (satu) bundel map warna biru bertulis tangan proses pencairan cek dan SP2D untuk RTH Mandalajati SP2D No 957/09124/1.20.05.03/BL2012 tanggal 11 Desember 2012, beserta lampiran dokumen pendukungnya.

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 141.1/SK.134.A-PEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahan pada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ; ------------------------------------------------------------------------