Ditemukan 7071 data
112 — 30
Pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);Kepala Daerah menyusun rancangan KUA (Kebijakan Umum APBD)berdasarkan RKPD yang dalam hal ini dilaksanakan oleg TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah);Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untukdilakukan pembahasan;Rancangan KUA yang telah dibahas, selanjutnya disepakati menjadi KUA;Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah menyusunPPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), dengan tahapan :Menentukan skala
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
188 — 491
Aspek Dampak: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugiandalam skala Kabupaten, in casu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kota Ambon pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup danPersampahan (DLHP);c.
Johan Dwi Junianto
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
125 — 0
- 1 (satu) lembar printout peta dengan skala 1:1000 dengan tulisan Bukan Tanda Bukti Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Panji Deka P.
- 1 (satu) lembar printout Invoice Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hamira, SH, M.Kn dengan nama proses: Pemecahan Sertipikat Induk Nomor: 00952 / Moncongloe Total 135.000.000.
BARANG BUKTI NOMOR 415 SAMPAI DENGAN BB NO 421 DIKEMBALIKAN KEPADA MUTHI NUR KHALIQ
149 — 24
menyusun Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD);10.11.12.13.14.1SKepala Daerah menyusun rancangan KUA (KebijakanUmum APBD) berdasarkan RKPD yang dalam hal inidilaksanakan oleg TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah);Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerahkepada DPRD untuk dilakukan pembahasan;Rancangan KUA yang telah dibahas, selanjutnyadisepakati menjadi KUA;Berdasarkan KUA yang telah disepakati, PemerintahDaerah menyusun PPAS (Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara), dengan tahapan :Menentukan skala
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
201 — 78
Tetapiinstansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian dari jasapenilai (Apresor/ Kantor jasa Penilai Publik (KJPP)).Bahwa Untuk pengadaan tanah skala besar (diatas 5 hektar) maka pengadaantanahnya dilakukan dalam 4 tahap, yaitu:2. Tahap Perencanaan;3. Tahap Persiapan;4. Tahap Pelaksanaan;5.
2811 — 3950 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk Kepentingan Penerimaan NegaraBahwa terhadap kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan tujuan hukum pajak pada dasarnya bukanlahuntuk memidana Wajib Pajak, tetapi bagaimana agar uangpajak dapat direalisasikan sebagai sumber penerimaan Negarakarena skala prioritas perpajakan lebih ditekankan padaoptimalisasi penerimaan Negara bukan pada aspek pidana.Sehingga penyelesaian hukum tindak pidana pajak tidakselamanya harus diselesaikan melalui jalur Pengadilanmelainkan penyelesaian hukum
794 — 2399
dasarnya dari keberatan tetapi perda itu kitamau semua sifatnya tematik, tagline, kKecualai kontribusi lahan 5% karenaitu ada dasar hukumnya;Bahwa pihak eksekutif pernah mempresentasikan tambahan kontribusi,jadi ketika kita bertanya tambahan konitribusi itu apa, mereka bilang itusemacam tambahan kewajiban dari tambahan pokok, kontribusi pokoknyalahan 5%, mereka mengatakan tambahan koniribusi itu 15% itu tidak adaketerangan mereka yang membuat kita yakin karena dia tidakmenerangkan dalam bentuk skala
HERA AYU SAPUTRI, S.H
Terdakwa:
GREGORIUS SERIAN KEKA, S.Pd alias RIAN KEKA
204 — 89
Skala local desa (Babinsa, Babinkant, tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan Koordinasi Pembinaan Keamanan, ketertiban & perlindungan masy.
Skala local desa, total 2.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00198/KWT/03.2029/2019, uang sebesar Rp 2.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Insentif Babinkantibmas & Babinsa, uang sebesar Rp 2.000.000, untuk pembayaran Koordinasi Pembinaan Keamanan, ketertiban & perlindungan masy.
Skala local, tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor 0047/SPP/03.2029/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran, Kegiatan Pengadaan / Penyelenggaraan Pos keamanan Desa, tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan Pengadaan / Penyelenggaraan Pos keamanan Desa, total 1.400.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00197
HALIDIMANJAYA, SH., MH
Terdakwa:
ASNAWI AMRI, S.Sos. Bin H. AMRI
365 — 0
- 2 (dua) lembar Peta Situasi Pembuatan Prasarana dan Pematangan Lahan Pusat Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu dengan skala 1:800.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor: 593/20/10071/04/2013 tanggal 10 Oktober 2013 An. M.Tahir.
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 045.2/237/04/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Hasil Rapat membahas Tanah Sdr. Alexander dan Yusri.
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
167 — 25
HENDRI GINTING, MM, Staff Teknis atas nama AZISKASIM DJOU, ST, Pejabat pembuat komitmen Kantorkesyahbandaran dan otoritas pelabuhan atas namaHARIYADI, S.Sos dan yang ditanda tangni oleh Staff Teknisatas nama MUZIONO, ST.1 (satu) lembar fotocopy dengan judul gambar detail atapgerbang pelabuhan detail A skala 1: 25 , potongan 11Skala 1: 25 yang tidak di tanda tangani oleh Kuasapengguna anggaran Kantor kesyahbandaran dan otoritaspelabuhan atas nama Capt.
458 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 582 K/Pdt.Sus/201 110.11.12.13.Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1711/KM.4/2004 (BuktiPemohon Keberatans) ;Bahwa dengan ditetaobkannya Pemohon Keberatan sebagaiPenyelenggara Kawasan Berikat (PKB) dan Pengusaha di KawasanBerikat (PDKB), maka seluruh kegiatan dan produksi minyak goreng sawityang dihasilkan oleh Pemohon Keberatan diawasi secara ketat oleh pihakBea dan Cukai di kawasan berikat selama 24 jam terus menerus agarbenarbenar di produksi untuk pasar di luar Indonesia dan skala industri.Seluruh
244 — 75
Tetapi Ahli meyakini pada saat itu bahwaperusahaan yang mengerjakan proyek P3SON itu telahmempunyai petapeta yang lebih rinci (1:5000 atau1:1000) selain petapeta yang Ahli kaji (skala 1:100.000);Bahwa setelah ahli diberi tugas untuk melakukanpenyelidikan geologi dalam rangka membantu penyidikanKPK, Ahli baru) mengetahui bahwaperusahaanperusahaan yang melakukan pengerjaan proyek P3SONdi Hambalang itu tidak memiliki petapeta yang lebih rinci(1:5000 atau 1:1000) baik terkait dengan peta geologi,1)peta
NOLY WIYAYA, SH., MH
Terdakwa:
ABDURRAHIM KASIM DJOU Bin MUHAMMAD KASIM DJOU
153 — 43
v. 1 (satu) lembar fotocopy dengan judul gambar detail atap gerbang pelabuhan detail A skala 1 : 25 , potongan 1 1 Skala 1: 25 yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa pengguna anggaran Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan atas nama Capt.
187 — 127
SARHAN, yang ditanda tangani oleh Drs.ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak, beserta 1lembar skala dengan rincian biaya sempadan IMB sebesarRp 595.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp 29.800 danbiaya pengawasan sebesar Rp 29.800.e 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung PudakNomor : 645 / 177 / IMB / 2010, tanggal 29 Oktober 2010tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan RumahTempat Tinggal an. HAMIDAH, yang ditanda tangani olehDrs.
51 — 22
HERU TJAHJONO, MM.4197. 3 (tiga) lembar Peta usulan kegiatan bidang infrastruktur jalan dan stimulus fiskal KabupatenTulungagung Tahun 2009 dengan skala 1:175.000 tentang peningkatan jembatan danpemeliharaan badan jalan.4198. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dengan bertanda stabilo warna hijau dan merah sertatulisan tangan tentang Progress Report Project kegiatan pembangunan jalan dan jembatanTahun 2009 (Sistem Padat Karya / KSO) Dinas Teknis : Dinas PU Bina Marga dan CiptaKarya, status progress
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
307 — 253
Dim perkara aquo dampaknyameliputi wilayah dimana KCPKCP tempat terjadinya perkara yangkesemuanya dibawah KCU Ambon yang mewilayahi selurun Maluku.Dengan demikian dampak yang terjadi adalah dalam skala propinsi.Maka untuk Aspek Dampak ini masuk dalam tingkatan Sedang;3.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
521 — 203
Grahafood Indo Pasifik, bergerakdibidang ekspor udang dan lobster.Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan EDHY PRABOWOsebanyak 2 kali pada bulan Nopember 2019 dan Desember 2019 danbertemunya pertama kali digedung KKP Lantai 16 dan yang keduabertemu di rumah dinas EDHY PRABOWO di Widya Chandra.Bahwa pada bulan Nopember 2019 Saksi membawa investor dari cinauntuk Saksi perkenalkan kepada EDHY PRABOWO terkait investasidengan skala besar terkait budidaya udang, namun setelah itu terjadicovid 19, sampai
1931 — 1703
dengan pihakpenyedia jasa keuangan, kemudian pihak penyediajasa keuangan mengindikasikan adanya transaksi yangmencurigakan dan membuat laporan ke PPATK,berkaitan dengan hal ini jika laporan secara teknismasuk ke PPATK (yang biasanya banyak dilakukansecara online) maka akan diberikan tanda terimalaporan sudah diterima, jika menyangkut subtansisudah tentu hal tersebut tidak langsung diresponmengingat laporan yang masuk ke PPATK tidaksemuanya didalami, namun laporan yang didalamihanya yang memenuhi skala