Put.No 0056/Pdt.G/2017/PTA.Bdgdengan tulisan sering dalam pernyataan dari pertimbangan Majelis Hakimkarena hal ini akan mempengaruhi putusan Majelis Hakim.Bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 11, Tergugat yangsekarang Pembanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat tidaklahbenar, karena hal itu sudah dijelaskan dan di masukan dalam penjelasanpada point no.5.Bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 11, Tergugat yangsekarang Pembanding tidak mengajukan alat bukti bukan berarti, Tergugatsaksi

Bahwadalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT dalam keberatannya padapoint 1 yang intinya menyatakan adanya kesalahan dalam tulisan putusantersebut adalah copy paste dari perkara lain dan akibatnya menjadikankesalahaan tulisan dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan perkaraini dan penulisan putusan yang salah karena adanya copy paste yang salahdari perkara yang lain bisa mempengaruhi putusan perkara adalah dalilyang sangat berlebihan, karenadalam salinan putusan tersebut hanyalahkesalahan dalam pengetikan

Put.No 0056/Pdt.G/2017/PTA.Bdgtidak mempengaruhi keterangan saksi yang disampaikan dalampersidangan, dan isi dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalamkalimat menimbang mengenai saksisaksi dari Penggugat yaitu saksi 1Penggugat, saksi 2 Penggugat dan saksi 3 Penggugat telah memberiketerangan di dalam persidangan yang telah dicatat oleh PaniteraPengadilan Agama Sukabumi sebagaimana diuraikan dalam salinanputusan halaman 6 dan halaman 7.

Sehingga walaupun dalam salinanputusan tersebut hanya diketik dengan kalimat saksi 1 dan 3 Penggugat, namun pertimbangan hukum mengenai sahubungan hukumnya dan tidak mempengaruhi dari fakipada point 2 mengenai keterangsekarang TERBANDING dahcerita dari Penggugat kepadaadalah dalil yang tidak benar danhanyamengadaada dan bermaksud hendak memaksakan diri untukmencapai tujuannya, dengan berbagai argumentasi, dimana hal itu sangat narkan oleh hukum, karena kesaksian saksi sesuai) dan pasal 172 HIR yaitu

Bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT dalam dailildalil memoribandingnyadalam point 7 dan point 8 yang mengemukakan Majelis Hakimaik dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT yang tiaptang dengan menyalahkan Majelis Hakim, tidakan adanya resiko yang akan mempengaruhi putusan akibat TERGUGAT pada point 8, dimana PEMBANDING dahuluTERGUGAT memaksakan kehendaknya untuk mempertahankanperkawinan dengan TERBANDING dahulu PENGGUGAT, dimanaTERBANDING dahulu PENGGUGAT sudah tidak tahan dan tidak sanggupberumah tangga dengan

Jember tidakmempunyai anak; Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Mei 2002 yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat termasuk tipe suami yang cemburuan terhadap Penggugattanpa alasan yang jelas, di samping itu yang paling utama adalah kehampaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak menikah sampai sekarang (252tahun lebih) tidak dikaruniai anak sehingga mempengaruhi

Puger KabupatenJember Tidak mempunyai anak ;Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagikarena keduanya telah pisah rumah sejak April 2012 hingga sekarang ini sudah 1bulan dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat termasuk tipesuami yang cemburuan terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, di sampingitu yang paling utama adalah kehampaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatyang sejak menikah sampai sekarang (25 tahun lebih) tidak dikaruniai anaksehingga mempengaruhi

Jember Tidak mempunyai anak ; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak April2012 hingga sekarang selama 1 bulan dan penyebab percekcokan itu karenaTergugat termasuk tipe suami yang cemburuan terhadap Penggugat tanpa alasanyang jelas, di samping itu yang paling utama adalah kehampaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat yang sejak menikah sampai sekarang (25 tahun lebih)tidak dikaruniai anak sehingga mempengaruhi

suami isteri yang sah ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 25 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat termasuk tipe suami yang cemburuan terhadap Penggugat tanpaalasan yang jelas, di samping itu yang paling utama adalah kehampaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat yang sejak menikah sampai sekarang (25 tahun lebih) tidakdikaruniat anak sehingga mempengaruhi

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanyaberjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 pernikahan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena; Termohon tidak memperdulikan Pemohon; Keluarga Termohon mempengaruhi Termohon supaya tidakmemperdulikan Pemohon;5.

awalnyarukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dansering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;7 Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon danTermohon bertengkar, akan tetapi saksi sering melihat Pemohondan Termohon berselisih;7 Penyebab perselisihnan dan pertengkaran Pemohon danTermohon karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon, danHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Pkckeluarga Termohon mempengaruhi

awalnyarukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dansering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;7 Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon danTermohon bertengkar, akan tetapi saksi sering melihat Pemohondan Termohon berselisih;7 Penyebab perselisihnan dan pertengkaran Pemohon danTermohon karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon, danHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Pkckeluarga Termohon mempengaruhi

Nomor 50 Tahun2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinciberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonnya agar Pemohon diberiizin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis, karena sejak awal Januari 2018 rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisinandan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon,dan Keluarga Termohon mempengaruhi

R.Bg, dengandemikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 3 tahun terakhir,kedua saksi tersebut melihat Pemohon dan Termohon berselisin disebabkanTermohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohondan saksi kedua pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohonbertengkan disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon, danKeluarga Termohon mempengaruhi

Pada bulan Maret 2015 Tergugat mempengaruhi anak yang pertama dananak yang ketiga agar supaya membenci Pemohon,e. Pada bulan Juni tahun 2015 Termohon pernah mengucapkan katakatayang menyakitkan terhadap Pemohon seperti hai xxx kamu bukan anakpapa,4. Bahwa akibat dari perselisinan dan pertengkaran tersebut di atas, antaraPemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Maret 2015 karenaTergugat sulit untuk di ajak berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohonselalu menyendiri;Hal. 2 dr. 11 hal. Put.

ditempuh usaha damai baik yang dilakukan olehMajelis Hakim maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator HakimDrs.Agus Yunih,SH,MHI, yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam halhubungan suami isteri dan Termohon tidak mau menerima apa adanya dariPemohon dalam hal gaji serta mempengaruhi

No.1627 /Pat.G/2015 /PA SmgTahun 1974 tentang perkawinan yaitu antara suami isteri itu sudah tidak akandapat hidup rukun sebagai suami istri;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohonadalah karena sejak bulan Januari tahun 2001 antara Pemohon denganTermohon terjadi perselisihan dan pertengkaran teruSs menerus yangdisebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungansuami isteri dan Termohon tidak mau menerima apa adanya dari Pemohondalam hal gaji serta mempengaruhi

berdasarkan dailildalil Pemohon, pengakuanTermohon, dihubungkan dengan buktibukti tersebut, Majelis Hakim telahmenemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri serta telah dikaruniai 3(tiga) orang anak; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisinandan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohondalam hal hubungan suami isteri dan Termohon tidak mau menerima apaadanya dari Pemohon dalam hal gaji serta mempengaruhi

tangga antara Pemohon dengan Termohonberjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tanggayang baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon denganTermohon sering terjadi perselisihan secara teruS menerus dan sulit untukdidamaikan;Bahwa penyebab terjadinya perselisihnan antara Pemohon denganTermohon tersebut karena:1) Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan olehPemohon;2) Termohon melarang Pemohon untuk bekerja di luar kota;3) Termohon sebagai ibu sering mempengaruhi

pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksiadalah ayah tiri Pemohon;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami Istriyang telah dikaruniai keturunan satu orang anak;Bahwa sejak bulan Juni 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Termohonselalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon,Termohon melarang Pemohon untuk bekerja di luar kota dan Termohonsebagai ibu sering mempengaruhi

Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2019/PA.Ckrselalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon,Termohon melarang Pemohon untuk bekerja di luar kota dan Termohonsebagai ibu sering mempengaruhi anaknya untuk membenci Pemohonsebagai ayahnya; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulanSeptember 2017, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah duatahun lamanya; Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasilayaknya Suami istri; Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan

ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ceraldengan dalildalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2017 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurangatas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon melarang Pemohon untukbekerja di luar kota dan Termohon sebagai ibu sering mempengaruhi

Bahwa Pemohon tidak akan mempengaruhi anak untuk membenci ibunya;4. Bahwa Termohon tidak akan mempengaruhi anak untuk membenciayahnya;5. Bahwa Pemohon tidak akan menghalanghalangi Termohon untuk bertemudan membawa anak yang bernama ANAK I.6. Bahwa Termohon tidak akan menghalanghalangi Pemohon untuk bertemudan membawa anak yang bernama ANAK II;7. Bahwa Pemohon tidak akan menghalanghalangi Termohon untukberkomunikasi dan bertelepon dengan anaknya yang bernama ANAK I.8.

Bahwa Pemohon tidak akan mempengaruhi anak untuk membenciibunya;4. Bahwa Termohon tidak akan mempengaruhi anak untuk membenciayahnya;5. Bahwa Pemohon tidak akan menghalanghalangi Termohon untukbertemu dan membawa anak yang bernama ANAK I.6. Bahwa Termohon tidak akan menghalanghalangi Pemohon untukbertemu dan membawa anak yang bernama ANAK II;7. Bahwa Pemohon tidak akan menghalanghalangi Termohon untukberkomunikasi dan bertelepon dengan anaknya yang bernama ANAK I.8.

Menyatakan petitum angka 3 yaitu menetapkan kedua anak Pemohondan Termohon yang bernama ANAK dan ANAK Il berada dalampengasuhan dan pemeliharan (hadhanah) Pemohon selesai secaradamai, dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut :Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, anak pertama yangbernama ANAK ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan(hadhanah) Pemohon;Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, anak kedua yang bernamaANAK Il ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah)Termohon;Bahwa Pemohon tidak akan mempengaruhi

anak untuk membenciibunya;Bahwa Termohon tidak akan mempengaruhi anak untuk membenciayahnya;Bahwa Pemohon tidak akan menghalanghalangi Termohon untukbertemu dan membawa anak yang bernama ANAK I.Bahwa Termohon tidak akan menghalanghalangi Pemohon untukbertemu dan membawa anak yang bernama ANAK II;7.

dengan biayabiaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.(3) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.bahwa Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 690/KMK.05/ 1996Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan :Nilai Transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dalam hal:a. terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jualbeli atau hargabarang impor yang mempengaruhi

harga barang yang bersangkutan;b. terdapat bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan, pemanfaatanatau pemakaian barang impor, kemudian disampaikan secara langsung atau tidak langsungkepada eksportir yang tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnyadibayar;c. terdapat hubungan antara importir dan eksportir yang mempengaruhi harga; dan/ataud. terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor, selain pembatasanyang:i. diberlakukan atau diharuskan

oleh undangundang atau pihakpihak yang berwenang diDaerah Pabean;ii. membatasi wilayah geografis untuk penjualan kembali barang tersebut; dan/atauiii. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.

halHalaman 2 Putusan Perdata No.222/Pdt.Sus.BPSK/2015/PNPbr,ini PT.PLN (Persero), Majelis menyimpulkan ; tidak terdapat petunjukbahwakerusakankWhmetertersebutadafaktorkesengajaandankelalaiandariPemohon, halmana juga terbukti pada saat dilakukanpembongkaran terhadap meter kWh masih dalam keadaan bersegel danTermohon juga tidak bisa membuktikan adanya kerusakan tersebut sehinggaadalah tidak relevan jika Termohon memberikan keputusan atas kondisi temuanP2TL tersebut merupakan pelanggaran kategori P2 (mempengaruhi

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik,dimana dalam hal ini saksi Averus dan tim P2TL menemukan kerusakanpada kWh meter milik PLN yang dipasang pada persil pemohon (IndraSyafri) atas nama pelanggan : Nursal, dengan nomor ID Pelanggan181800091683 yang diakibatkan oleh 2 (dua) phasa kumparan tegangantidak berfungsi sehingga yang terukur adalah sisanya kurang lebih hanya1/3 (sepertiga) dari total pemakaian, sehingga Pemohon diindikasikanmelakukan pelanggaran Golongan Il (PII) yang merupakan pelanggaranyang mempengaruhi

Pelanggaran GolonganIl (P Il) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energyselanjutnya dijelaskan pada Pasal 13 Point 3 Termasuk P Il Yaitu apabilapada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih faktayang dapat mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut huruf c. alatpengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimanamestinya walaupun semua segel milik PLN dan segel tera dalam keadaanlengkap dan baik.

Adapun caracara mempengaruhi alat pengukurdan/atau perlengkapannya, antara lain : Point 2) mempengaruhi kerjaelektro dinamik, antara lain dengan huruf c) memutus / merusak /mempengaruhi kerja kumparan tegangan.Bahwa PT.

Bahwa alasan permohonan Pemohon Keberatan meminta kepada PemohonKeberatan untuk menguji KWH Meter tersebut lebih lanjut pada pihak yangberwenang untuk itu disebabkan karena Termohon Keberatan tidak pernahmemainkan atau mempengaruhi KWH Meter sebagaimana dituduhkanPemohon Keberatan, oleh karenanya apabila terdapat cacat produksi atau rusakpada KWH meter tersebut tentunya Pemohon Keberatan telah melanggar pasal25 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah

Menyatakan Tergugat telah melakukan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban,yakni Mengajak, mempengaruhi, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Perusahaan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berdampak pada terganggunya aktivitas Perusahaan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 31Ayat (30)Pedoman Hubungan Industrial (PHI) PTFI Edisi IX Tahun 2015-2017dan Pasal 30 Ayat (30) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) PTFI Edisi X Tahun 2017-2019 yang sanksinya

Wiwiet Hen PernadiMansawan (diajukan dalam gugatan tersendiri) telah melakukan pelanggaranKeamanan dan Ketertiban, yakni Mengajak, mempengaruhi orang lain atauKaryawan/Pekera lain untuk melakukan perouatan yang melanggar KetentuanPerusahaan atau Peraturan PerundangUndangan yang berdampak padaterganggunya aktivitas Perusahaan;Bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut terjadi padatanggal 10 Februan 2017 sekitar pukul 07.15 Wit di ruang meeting Mill RightMaintenance tempat dimana

Tidak hanya itu, Tergugat juga bahkan membuat form penolakanperubahan jam kerja yang disosialisasikan oleh Manajemen DWP, dimana formtersebut ditandatangani oleh Tergugat dan rekanrekan kerjanya;Bahwa berdasarkan hasil Investigasi yang dilakukan oleh Tim InvestigasiPerusahaan pada tanggal 14 Maret 2017 diperoleh faktafakta bahwa Tergugattelah melakukan pelanggaran Keamanan dan Ketertiban, yakni Mengajak,mempengaruhi orang lain atau Karyawan/Pekera lain untuk melakukanperobuatan yang melanggar Ketentuan

Pasal 31 Ayat (30)PHI PTFI 20152017:Mengajak, mempengaruhi, memaksa orang lain untuk melakukanperbuaitan yang melanggar Ketentuan Perusahaan atau PeraturanPerundangUndangan yang berdampak pada terganggunya aktivilasPerusahaan, sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);8.2.

Pasal 30 Ayat (80) PHI PTFI 20172019:Mengajak, mempengaruhi, memaksa orang fain untuk melakukanperbuatan yang melanggar Ketentuan Perusahaan atau PeraturanPerundangUndangan yang berdampak pada terganggunya aktivilasPerusahaan ,sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);Halaman 4 dar 27 Putusan Nomor 17/Pat.SusPHI/2018/PN Japa:10.11.12.Bahwa ketentuan Pasal 31 Ayat (80)PHI PTFI 20152017 dan Pasal 30 Ayat (30)PHI PTFI 20172019yang mengatur mengenai jenis pelanggaran kerja dan sanksiPHK atas pelanggaran

Pasal 31 Ayat (80)PHI PTFI 20152017:Mengajak, mempengaruhi, memaksa orang lain untuk melakukanperbuatan yang melanggar Ketentuan Perusahaan atau PeraturanPerundangUndangan yang berdampak pada terganggunya aktivitasPerusahaan, sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Keya (PHK);22.2.

Bahwagugatan hak asuh ini diajukan dikarenakan Penggugat inginmendidik,mengasuh anak tunggal hasil perkawinan Penggugat danTergugat, dan Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisikdan psikologi jika ada upaya dari Penggugat selaku ibu kandungnya, halini disebabkan adanya keinginan kuat dari pihak Tergugat yang inginberusaha mengasuh anak tersebut, dengan cara mempengaruhi ananktersebut untuk mau tinggal bersama dan disekolahkan di tempat tinggaltergugat,hal ini terjadi jika Tergugat diberi

XXXXKota Surabaya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah ayah kandungPenggugat;Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah suami isteri dan telah berceraipada tahun 2012;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) oranganak, bernama XXXX, umur 6 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;Bahwa meskipun anak tersebut dipelihara oleh Penggugat namunPenggugat tetap meminta hak asuh untuk kepastian hukum karena adaupaya dari Tergugat mempengaruhi

bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahadik kandung Penggugat;Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah suami isteri dan telah berceraipada tahun 2012;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) oranganak, bernama XXXX, umur 6 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;Bahwa meskipun anak tersebut dipelihara oleh Penggugat namunPenggugat tetap meminta hak asuh untuk kepastian hukum karena adaupaya dari Tergugat mempengaruhi

No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRApertimbangan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satuunsur pasal dakwaan yaitu Unsur : Mempengaruhi agar tidakmenggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan caratertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentuatau tidak memilih calon tertentu ;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatasdidasarkan atas kesalahan dalam mentafsirkan unsur pasal 187 AUndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua afasUndangUndang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturanPemerintah pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilinan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang,yaitu dengan cara memenggal unsur pasal 187 A, menjadi : Unsursetiap orang Unsur dengan melakukan perbuatan melawan hukum Unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyakepada warga Negara Indonesia, baik secara langsung atau tidaklangsung Unsur untuk mempengaruhi pemilih agar tdak menggunakan hakpilin, menggunakan hak pilin

No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRAharuslah ditafsirkan secara utuh sehingga tidak menimbulkankekeliruan yang menyesatkan ;Bahwa sebutan unsur baik secara langsung maupun tidaklangsung seharusnya menjadi satu kesatuan dengan sebutanunsur untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakanhak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehinggasuara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidakmemilih calon tertentu ;Bahwa sekiranya tautan unsur tersebut dilakukan dengan benar danfidak salah

ditafsirkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka,seharusnya perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan terbukfii dandijatuhi pidana berdasarkan fakta perbuatan karena Majelis Hakimfidak harus melihat dan menemukan adanya fakta secara langsungbahwa terdakwa telah mempengaruhi pemilih, untuk memilih calonfertentu, namun juga karena adanya fakta secara tidak langsunguntuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu yaitu denganmemberikan uang kepada saksisaksi untuk datang ketempatkampanye pasangan

No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRApada tanggal 4 Februari 2017 bertempatdikampung baru, KecamatanPoleang Selatan, Kabupaten Bombana, dan sekaligus menonton artsdalam kampanye tersebut; Bahwauang yang dibagikan para Terdakwa kepada Masyarakat yangikut kampanye dan menonton artis tersebut tidak dimaksudkansebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilin untuk tidakmenggunakan hak pilin, atau menggunakan hak pilih dengan carafertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan para Terdakwafidak mempengaruhi

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NURJAMAN ALIAS NUR JM BIN ANO SUPARNO, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih

Menyatakan terdakwa NURJAMAN ALIAS NUR JM BIN ANO SUPARNObersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatanmelawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyasebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsungataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calontertentu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat(1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf c UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 2016tentang perubahan kedua atas UndangUndang

langsung atas hakpilin para saksi tersebut dan belum tentu dengan pemberian tersebut parasaksi pasti akan memilih paslon sebagaimana dalam tas bingkisan tersebutsehingga kata mempengaruhi dan pasti memilin paslon tertentu karenaadanya bingkisan tersebut hanyalah asumsi penuntut umum dan asumsitidak merupakan bukti sah dalam pembuktian perkara pidana.Bahwa apabila terdakwa dihukum atas perbuatan sebagaimana dalamdakwaan penuntut umum maka hal ini akan menjadi preseden buruk dalamhubungan bermasyarakat

Bahwa pemberian bingkisan yang dilakukan oleh terdakwa menjadipermasalahan hukum pada saat dilakukan dalam tahapan masa kampanyedan tujuannya untuk mempengaruhi orang lain dalam melaksanakan hakpilinnya;Halaman 4 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS4.

dan uang sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) tersebut untuk mempengaruhi saksi Toharidan saksi Syamsul Munir agar memilih atau mencoblos pasangan calon nourut 2.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf c UndangUndang RI Nomor 10 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 1 tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.Halaman

dan uang sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) tersebut untuk mempengaruhi saksi Toharidan saksi Syamsul Munir agar memilih atau mencoblos pasangan calon nourut 2;Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwamasih mengenalinya.Bahwaterdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya.Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh faktafaktatersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwadalam