Ditemukan 1168 data
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
504 — 271
Tim koordinasi tidak melibatkan seluruh elemen organisasi serikat buruh,termasuk tidak melibatkan Penggugat II.b. Tim koordinasi buruh dibentuk dalam waktu yang tidak layak yaitu pada 7Februari 2020 dimana objek sengketa yang menandakan penyerahantahapan pembahasan kepada DPR diterbitkan pada 12 Februari 2020.Terlebih jika ditinjau dari efektifitas hari kerja, praktis dari tanggal 712Februari 2020, hanya terdapat dua hari kerja.
155 — 36
Artini(Penggugat 10).Copy dari asli;P12.2 : Surat izin bangunan Nomor 648/545/DPUKBU/1988 atasnama Emmy sulasmi / Virman subekti (Penggugat 20).Copy dari asli;P12.3 : Surat izin bangunan golongan II.B Nomor 11/PU071/DPUKB/1985 atas nama Lusy Iswati (Penggugat 8). Copy dariasii;13. P13.1 : Surat Edaran Nomor U.5/2/6 Phb. Copy dari copy;P13.2 : Surat Edaran Nomor Se.5/Pg/Phb 78. Copy dari copy;P13.3 : Surat Edaran Tertanggal 24 Oktober 1985.
SRI HERYONO, S.H.
Terdakwa:
Dr. Ir .MOHAMAD ARIFIN, M.Si. bin H. ASMAUN KASTORI
58 — 44
- foto copy 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Pemalang nomor:821.2/05/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang pengangkatan/pemindahan dalam jabatan struktural eselon II.b di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang.
ENGGAR DIAN RUHURI,SH
Terdakwa:
MASBUDIONO Als. PAPA TUTI
71 — 18
Januari 2017,sebagai berikut :
- ( satu ) Exampler permohonan pencairan dana I.A dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 274.412.000.00,-;
- 1 ( satu ) Exampler permohonan pencairan dana I.B dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 479.729.700.00,-;
- 1 ( satu ) Exampler permohonan pencairan dana II dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 461.637.300.00,-;
- 1 ( satu ) Exampler permohonan pencairan dana II.B
SRI HERYONO, S.H.
Terdakwa:
Dr. Ir .MOHAMAD ARIFIN, M.Si. bin H. ASMAUN KASTORI
56 — 43
- foto copy 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Pemalang nomor:821.2/05/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang pengangkatan/pemindahan dalam jabatan struktural eselon II.b di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HENDARSTAH YP, SH.MH
162 — 87
Nomor : KPTS.5/HK/I/2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam Tahun Anggaran 2017 tanggal 5 Januari 2017;
19. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.78/BKD/HK/XII/2016 tentang Pengangkatan atau Pengukuhan Pejabat pad Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
62 — 12
Kaltim (Eselon II.B) sesuai dengan Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 821.2/IIl.1546/TUUA/BKD/2009tertanggal 27 Januari 2009 berlaku sejak tanggal Surat Keputusantersebut sampai dengan 31 Desember 2016 selanjutnya terbit SuratKeputusan Gubernur Kaltim Nomor : 821.2/IIIl.26488/YUAA/BKD2016 tertanggal 30 Desember 2016 berlaku sejak tanggal SKtersebut Sampai dengan 01 Agustus 2017;Bahwa tugas dan tanggung Jawab saksi sesuai dengan Pasal 146Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 43 Tahun 2008 tentangPenjabaran
RIFAI FAISAL, S.H.
Terdakwa:
RUSDIANA Binti LAODE NUHU Alm Alias ROS Alias ROSDIANA
88 — 18
- Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor : 821.12/11277-SK/Peg-II/1987, tanggal 31 Agustus 1987 beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Petikan Keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.2/52/BKD/IV-2012, tanggal 23 April 2012 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon II.B, Eselon III.A dan Eselon III.B dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
64 — 17
Kaltim (Eselon II.B) sesuai dengan Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 821.2/IIl.1546/TUUA/BKD/2009tertanggal 27 Januari 2009 berlaku sejak tanggal Surat Keputusantersebut sampai dengan 31 Desember 2016 selanjutnya terbit SuratKeputusan Gubernur Kaltim Nomor : 821.2/IIIl.26488/YUAA/BKD2016 tertanggal 30 Desember 2016 berlaku sejak tanggal SKtersebut Sampai dengan 01 Agustus 2017;Bahwa tugas dan tanggung Jawab saksi sesuai dengan Pasal 146Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 43 Tahun 2008 tentangPenjabaran
ENGGAR DIAN RUHURI,SH
Terdakwa:
MENDENG Als. PAPA SINDI.
68 — 19
tanggal 19 Januari 2017, sebagai berikut :
- 1 ( satu ) Exampler permohonan pencairan dana I.A dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 274.412.000.00,-;
- 1 ( satu ) Exampler permohonan pencairan dana I.B dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 479.729.700.00,-;
- 1 ( satu ) Exampler permohonan pencairan dana II dan kwitansi pembayaran ke TPK dan Pojka sebesar Rp. 461.637.300.00,-;
- 1 ( satu ) Exampler permohonan pencairan dana II.B
RIFAI FAISAL, S.H.
Terdakwa:
ANDI WALINONO PERMATA, ST Bin Alm ANDI MUHAMMAD YUSUF PARAMATA
118 — 40
- Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor : 821.12/11277-SK/Peg-II/1987, tanggal 31 Agustus 1987 beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Petikan Keputusan Walikota Balikpapan nomor : KEP.821.2/52/BKD/IV-2012, tanggal 23 April 2012 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon II.B, Eselon III.A dan Eselon III.B dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan beserta lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
JOSECA CAROLINA INDRI ITANG, SH
Terdakwa:
BRUNO MIRADIS
241 — 135
RUANG II.b An. ALI AHMAD (Dilegalisir).
36) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 823.3/183/UP.C tanggal 06 April 2005 tentang Kenaikan Pangkat Penata Muda / GOL. RUANG III.a An. ALI AHMAD (Dilegalisir).
37) Fotocopy Kwitansi Pembayaran An. ALI AHMAD (Dilegalisir).
38) Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 08 Juni 2015 An. EMIL CANS. S.STP, M.Si (Dilegalisir).
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
64 — 22
Kaltim (Eselon II.B) sesuai dengan Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 821.2/IIl.1546/TUUA/BKD/2009tertanggal 27 Januari 2009 berlaku sejak tanggal Surat Keputusantersebut sampai dengan 31 Desember 2016 selanjutnya terbit SuratKeputusan Gubernur Kaltim Nomor : 821.2/IIIl.26488/YUAA/BKD2016 tertanggal 30 Desember 2016 berlaku sejak tanggal SKtersebut Sampai dengan 01 Agustus 2017;Bahwa tugas dan tanggung Jawab saksi sesuai dengan Pasal 146Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 43 Tahun 2008 tentangPenjabaran
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
105 — 43
Tanda PendudukNomor: 64710507066 70002 atas namaMUHAMMAD YOSMIANTO yang telah dilegalisirDisdukcapil;h. 1 (Satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor:6471051705040012 atas nama MUHAMMADYOSMIANTO yang telah dilegalisir Disdukcapil 11 SP. e. 1 (Satu) rangkap Asli Petikan Surat Keputusan Halaman 196 dari 211 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2018/PN Smr Sita/109/VIII/2 Walikota Balikpapan Nomor: KEP.821.2/52/BKD/IV017/Ditreskri 2012 tanggal 23 April 2012 tentang Mutasi Pejabatmsus tanggal Struktural Eselon II.B
HENDARSTAH YP, SH.MH
Terdakwa:
ASRIL, S.Sos Bin M. RASYID Alm
298 — 99
Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam Tahun Anggaran 2017 tanggal 5 Januari 2017;
2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.78/BKD/HK/XII/2016 tentang Pengangkatan atau Pengukuhan Pejabat pad Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-06-2014Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Agustus 2013 — Terdakwa DARMAWAN SUTANTO
103 — 68PuloMas Utara II.B No.14 Blok IC No.35 Kel. Kayu Putih Kec. PuloGadung, Jakarta Timur 13210, DKI Jakarta dengan nilaipengikatan hak tanggungan sebesar Rp 4.613.750.000,00.b. Tanah di JI. KM. Amsir Il Kav. Blok D.9 Kel. Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara 14850, DKI Jakarta.
Register : 17-12-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 05-08-2015Putusan PT JAKARTA Nomor 79/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 5 Februari 2015 — YOGI PARYANA SUTEDJO Bin SUTEDJO
135 — 45Mobilisasi Personil ke Provinsi (*)II.B. Transportasi dan Komunikasi Petugas Pendata1 (satu) Bundel warna Biru No. 7 DIKNAS Tahun 2011 :Il. Sarana Kerja Tingkat Kabupaten/KotaI.C.1. Sewa Kantor Operasional3 (tiga) Bundel warna Biru No. 1 DIKNAS Tahun 2011 :I. PelatihanA. Training of Trainer (TOT) Tingkat PusatL Honor2. Paket Fullday3. ATK4. Sarana KerjaB. Training of Trainer (TOT) Tingkat PusatLt, Honor2. Paket Fullday / Fullboard3. Transport Lokal4. ATK5. Sarana KerjaC.
Register : 07-02-2019 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 21-09-2021Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 139/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Agustus 2020 — MUSTAKIM, lahir di Seoul pada tanggal 04 September 1954, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Apartemen Essence Dharmawangsa South 21 Unit 2105, RT. 007/008 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dahmar, SH., Achmad Yarus,SH.,MH., Andi Wijaya,SH.,MH., Fajar Lesmana, SH.,MH., Jiffy Ngawiat Prananto,SH., Risal Manan, SH.,MH., dan Aji, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Yaskum Indonesia Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut .................................. PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. SEUNG EUN HO, Warga Negara Republik Korea,berkantor di Wisma Korindo lantai 12, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 62,DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut .................................................TERGUGAT 1 ; 2. PT. ASPEX KUMBONG, suatu perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Raya Narogong KM. 26, Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820, untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 2 ; 3. PT. BADE MAKMUR ORISSA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Korindo, Jalan Letjen MT. Haryono Kav.62, RT. 2/RW.2 Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut ...........................TERGUGAT 3 ; 4. PT. TUNAS SAWA ERMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Korindo, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 62, RT. 2/RW.2 Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut ...........................TERGUGAT 4 ; 5. PT. BINTAN MAKMUR, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat/dengan alamat PT.Korindo Abadi Kija, Jalan Sei Lekop Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 5 ; 6. KIM JONG MAN, Warga Negara Republik Indonesia, lahir di Seoul, Karea Selatan, pada tanggal 04 Oktober 1970, beralamat di Apt. Taman Raja C404, Jl Warung Jati I No. 83, RT. 011 RW. 009 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik untuk dan atas nama pribadi maupun mewakili perusahaan,untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 6 ; 7. Dr. LIMARAN DWI HARTADI, beralamat di Jalan Wiratno No. 5, RT. 002 RW.002 Kampung Baru, Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut ..........................TURUT TERGUGAT 1 ; 8. KEPALA KANTORWILAYAH PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DITANJUNGPINANG,Jl. MT. Haryono KM 3.5, Kota Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 2 ; 9. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, beralamat di Jalan Ceruk Ijuk, Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, di Kabupaten Bintan,untuk selanjutnya disebut ..............TURUT TERGUGAT 3 ; 10. KEPALA DESA TELUK BAKAU, Jalan Trikora, Desa Teluk Bakau, Kec. Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut ....................................................................TURUT TERGUGAT 4 ; 11. CAMAT GUNUNG KIJANG, Jalan Gesek KM 23, Desa Tuapaya, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut ..............TURUT TERGUGAT 5 ; 12. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, Jalan Gatot Subroto No. 44, RT. 5/RW.4 Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut .......................................................TURUT TERGUGAT 6 ; 13. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12940, untuk selanjutnya disebut ....................................................................TURUT TERGUGAT 7 ; 14. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK REPUBLIK INDONESIA, untuk selanjutnya disebut .......................................................TURUT TERGUGAT 8 ; 15. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, RT. 2/RW.3 Gambir, Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 9 ; 16. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 10 ;
397 — 197untukanggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan.Dengan demikian pembelian tanah bagi kesejahteraan Direksi dan karyawanKorindo Group dapat dikatakan sebagai fasilitas dari perusahaan, sehinggaapabila perusahaan sudah memutuskan untuk memberikan kesejahteraandalam bentuk pembelian tanah dan dalam Usulan atau proposal ditetapkanbahwa seharusnya nama pembeli tanah adalah Direksi atau karyawanKorindo Group yang sudah berstatus WNI,Bahwa Tergugat 5 menolak dalil Penggugat sebagaimana poin II.B
Register : 30-10-2023 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 16-02-2024Putusan PN PONTIANAK Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk
Tanggal 5 Februari 2024 — Penuntut Umum:
IRAWAN SOEHENDRA, SH
Terdakwa:
HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN
94 — 46- 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Bupati Sekadau Nomor 900/80/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020
- 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.22/77/BKPSDM-B tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.B di Lingkungan Pemerintah
Register : 30-10-2023 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 16-02-2024Putusan PN PONTIANAK Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk
Tanggal 5 Februari 2024 — Penuntut Umum:
IRAWAN SOEHENDRA, SH
Terdakwa:
LOSIANUS, S.Pd.,M.Si. anak dari BOYAN
55 — 35- 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Bupati Sekadau Nomor 900/80/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020
- 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.22/77/BKPSDM-B tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.B di Lingkungan Pemerintah