Surat KeputusanTergugat.DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat.2 Menyatakan Penggugat sah secara hukum Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode 20092014.3 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukanPenggugat dalam perkara ini.4 Menyatakan sah secara hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:39/PUUXI/2013 Tentang Pindah Parpol, Anggota Dewan PerwakilanRakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak harus mengundurkandiri.5 Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan

Melawan Hukum(onrechmatige daad).6 Menghukum Tergugat membayar biayabiaya yang dikeluarkanPenggugat.7 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvperbaarbij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.SUBSIDER :Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya (exaequo et bono) .Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untukPenggugat hadir Kuasanya yang bernama MAHMUDDIN HARAHAP, SHAdvokat, sedangkan untuk Tergugat Hadir Kuasanya bernama ERWINSYAH,SH.

hukum.Bahwa proses yang sedang berjalan tentang Pemberhentian dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD yang dilakukan oleh Tergugat dan nantinya batal demihukum karena bertolak belakang dengan terbitnya Putusan MahkamahKonstitusi tentang PINDAH PARPOL, ANGGTA DPR/DPRD TIDAHHARUS MENGUNDURKAN DIRI yang dibacakan pada hari Rabu 31 Juli2013.Bahwa dengan demikian apabila diterbitkan Surat Keputusan tersebut kepadaPenggugat tentang (PAW) adalah cacat hukum serta menimbulkan kerugianbagi Penggugat merupakan perbuatan

melawan hukum (onrechmatige daad),dan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat.Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak ada mengajukanjawabannya ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati gugatanPenggugat baik Posita Gugatan, tuntutan provisionil serta Petitum gugatansebagaimana telah diuraikan diatas dalam putusan ini maka demi azaskepastian hukum, kemanfaatan hukum dan asas Peradilan sederhana, cepat danbiaya ringan

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.Subsidair:Mohon putusan lain yang adil.Halaman 17 dari 26 halaman putusan Nomor: 64/PDT/2014/PT.SMRJawaban Tergugat ITT:DALAM EKSEPSI :1.Penggugat Keliru Menarik Pihak Tergugat IIT Dalam Gugatannya ( Ekseptio Error InPersona )Bahwa tindakan Pihak Penggugat yang menarik Pihak Tergugat III dalamgugatan Perbuatan Melawan Hukum( Onrechmatige Daad )adalah suatu tindakanyang keliru.

Hal ini dikarenakan Pihak Tergugat HI sebenarnya tidak terkait samasekali dengan obyek permasalahan berupa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad )sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.Adapun Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechmatige Daad ) sebagaimana yangdidalilkan oleh Pihak Penggugat tersebut ( quad non ) kiranya hanyalah melibatkanPihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II semata, tanpa ada kaitannya sama sekalidengan Pihak Tergugat III.Sebab berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah

Dalil Penggugat yang menyatakanbahwa Pihak Tergugat HI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum( Onrechmatige Daad ) adalah suatu dalil yang keliru dan tidak tepat mengingatkedudukan Pihak Tergugat III adalah sebagai Badan Pemerintah( Penguasa ) dan bukanlah sebagai Subyek Hukum Pribadi.DALAM POKOK PERKARA:Halaman 19 dari 26 halaman putusan Nomor: 64/PDT/2014/PT.SMRBahwa Pihak Tergugat IJ mohon uraian DALAM EKSEPSI dianggap terulang dantermuat kembali secara utuh DALAM POKOK PERKARA ini.

bernomor008/LBHSOM/TPNRIIV/2016 (BUKTI P3) perihal Somasi kepada ParaTERGUGAT untuk mengosongkan sebidang tanah (objek sengketa),namun sampai dikirimkannya somasi terakhir No. 009/LBHSom/TPNRIVI/2016 tertanggal 23 Juni 2016 (BUKTI P4) TERGUGAT tidakjuga mengindahkan somasi tersebut, sehingga demikian paraPENGGUGAT mengangap perlu untuk mengajukan gugatan A quokepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk memeriksa perkaraini serta menghukum Para TERGUGAT untuk mengosongkan objeksengketa;Bahwa Perbuatan

melawan hukum (Onrechmatige daad) yangdilakukan oleh TERGUGAT menguasai sebidang tanah milik PARAPENGGUGAT tanpa hak, tanpa ijin dan secara melawan hukurnadalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) yangdigariskan oleh pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdatayang menyatakan : TIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, YANGMEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANGYANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU, MENGGANTIKERUGIAN TERSEBUT"Selain itu menurut literature hukum dalam menentukan

petendiGugatan a quo menyebabkan Gugatan a quo mengandung cacat formil sehinggadapat dinyatakan tidak jelas (obscuur libel) dan tidak tertentu (een duideljke enbepaalde conclusie);Objek Gugatan Tidak Jelas Nomor: 232/PDT/2015/PT MKS Halaman 5 dari 19 Scanned with CamScanner Penggugat/Pembanding sebagaimana yang dinyatakan dalam butir 11 aahGugatan a quo adalah sesuatu yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) dalam diskursus hukum perdata;Bahwa perihal perbuatan

melawan hukum (onrechmatige daad) dalam diskursushukum perdata adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 s.d.

Pengadilan(Sinar Grafika : Cetakan ke7, April 2008) halaman 454 menyatakan PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) dalam Pasal 1365 dapat lahir akibat dari : Pelanggaran Pidana; Pelanggaran ataupun Kesalahan Perdata; Perbuatan yang bertindih antara delik pidana maupun kesalahan perdata;Faktanya, dalam fundamentum petendi Gugatan a quo, Penggugat/Pembanding samasekali tidak merinci apakah perbuatan dimaksud termasuk dalam salah satu darikriteria di atas;Bahwa adapun perihal unsurunsur dari sebuah Perbuatan

Melawan Hukum(onrechmatige daad) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menurut RosaAgustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (Fakultas HukumUniversitas Indonesia : 2003) halaman 13 adalah :Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Melanggar Hak Subyektif orang lain;123.

Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang berada pada wilayahkehormatan manusia, maka hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum yangdiatur dalam pasal 1372 s.d.

RATI, dan Tanah milik B.Romyeh

terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad).

Romye

terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad).;

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III dengan menguasai obyek sengketa III seluas 389 m2, yang terletak di Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Jalan setapak

Timur : Jl.

Kaher

terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad).

Romye

terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad).

Menyatakan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;-------------------3.

jalan keluar masuk dari tanah/pekarangan Tergugat I ke tanah / Pekarangan milik Penggugat, akantetapi dahulu pernah ada tanah kosong yang menuju tanah /pekarangan milik Penggugat;e bahwa Penggugat mengajukan bukti fotocopy Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 816 atas nama Penggugat (Vide bukti P2);e bahwa Tergugat I mengajukan bukti fotocopy Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 815 atas nama Sri Rahayu / Tergugat I (Vide buktiT1); Bahwa sesudah Tahun 1919 (HR. 31 Januari 1919, Perkara Lindenbaum V Cohen),Perbuatan

Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangandengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidahtata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehatihatian yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan warga masyarakat atau terhadapharta benda milik orang lain;e Bahwa sebelum Tahun 1919, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)adalah perbuatan yang bertentangan dengan undangundang atau peraturan perundangundangan

(HR. 20 Pebruari 1852);Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangandengan undangundang ataupun melanggar hak subyektif orang lain (HR. 6 April 1883);Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) memilikiunsurunsur sebagai berikut:1 Adanya perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar hukum;2 Adanya kerugian;3 Adanya kesalahan;4 Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian;Menimbang, bahwa unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)bersifat

kumulatif maksudnya keseluruhan unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan harusterpenuhi semuanya, apabila ada salah satu saja unsur tersebut tidak ada / tidak terbukti makatidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);Berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun benar tanah /pekarangan milik Tergugat I telah sesuai dengan SHM Nomor 815 dan tidak ada gambar aksesjalan keluar masuk ke tanah / pekarangan Penggugat (SHM 816), maka sesuai

Bahwa, Penggugat adalah warganegara Indonesia yang sah,> Penggugat dengan NIK Nomor 3522155912590003,> Penggugat II dengan NIK Nomor 3522152812480002,Para Penggugat adalah memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah danyang telah mengalami satu hal kejadian sebuah Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap ParaTergugat di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro.

.5.100.000.000 (Lima milyar seratus juta rupiah );14.Bahwa, agar ada kepastian hukum tentang pelaksanaan putusan perkaraini dan agar Para Tergugat Patuh Serta Tunduk Untuk MelaksanakanPutusan A quo, Maka Para Penggugat Juga Menuntut agar Para Tergugatdihukum untuk untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesarRp.2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) setiap hari apabila tidak melaksanakanputusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde);15.Bahwa, oleh karena serangkaian tindak Perbuatan

Melawan Hukum(onrechmatige daad) yang dilakukan oleh Para Tergugat, Maka Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, untukmeninjau dan melakukan pemeriksaan, pembaharuan kembali perjanjiankredit antara Penggugat dan Tergugat dan memerintahkan untuk tidakdilakukan lelang oleh Tergugat II dan atau segala hal yang diperuntukkanuntuk hal tersebut sebelum perkara a quo ini diputuskan mempunyalkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);16.Bahwa, oleh karena gugatan yang diajukan

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat selurunnyaDs Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat adalahsebuah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad)3. Memerintahkan memberhentikan proses lelang atas obyeksengketa milik Penggugat yang telah dilakukan oleh Para TergugatIl. DALAM POKOK PERKARA ;PRIMAIR ;1.

Menyatakan menurut hukum Para Tergugat denganmenguasai/menjual/membeli secara kaplingan atas tanah garapan/milikPara Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)dengan segala akibat hukumnya;5.

Il dengan menolakmenandatangani surat keterangan penguasaan bangunan atas tanahgarapan/milik Para Penggugat dan Turut Tergugat dan Turut Tergugat IImenandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan PenguasaanBangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor590/78/Pem/Kam.Brg/2015 dan Surat Keterangan PenguasaanBangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor590/79/Pem/Kam/Brg/2015 bertanggal 2 September 2015 dan TurutTergugat IV dengan menerbitkan akta pelepasan atas tanahgarapan/milik Para Penggugat adalah perbuatan

melawan hukum(onrechmatige daad),6.

Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat yang menguasai objek perkara dan melakukan pembangunan 2 (dua) Portal besar serta 2 (dua) unit bangunan/pos satpam yang terbuat dari papan diatas objek perkara tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat, merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ;5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;6.

Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat yang menguasaiobjek perkara dan melakukan pembangunan 2 (dua) Portal besar serta 2Halaman 4 dari 48 halamanPutusan No.28/Pdt.G/2013/PN.Psp(dua) unit bangunan/pos satpam yang terbuat dari papan diatas objekperkara tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat, merupakan tindakanatau perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ;5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepadaPenggugat dalam keadaan baik dan kosong ;6.

2005 sesuai SKPengangkatan Kepmenkumham Nomor 14 XA2005, sehinggaPenggugat sangat meragukan keabsahan Legalisasi Surat Kuasatersebut;Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yangmenggunakan Surat Kuasa Khusus yang palsu mengatasnamakanPenggugat sebagai pemberi kuasa kepada Tergugat I, SontangSimatupang (suami Tergugat IT) dan Tergugat II untuk membuatAkta Perjanjian Peralihan dan Penyerahan Penguasaan Hak atasTanah Nomor tanggal 1 Mei 2010 dengan Tergugat IV dan Vadalah merupakan perbuatan

melawan hukum (onrechmatige daad);Bahwa perbuatan Tergugat IV dan V yang menjadi pihak membuatAkta Perjanjian Peralihan dan Penyerahan Penguasaan Hak atasTanah Nomor tanggal 1 Mei 2010 dengan pihak Tergugat I, I, danIll yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang palsumengatasnamakan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad);12 Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang membuat Akta PerjanjianPeralihan dan Penyerahan Penguasaan Hak atas Tanah Nomor 1tanggal 1 Mei 2010 didasarkan

pada Surat Kuasa Khusus yang palsuadalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);13 Bahwa karena Akta Perjanjian Peralihan dan Penyerahan PenguasaanHak atas Tanah Nomor tanggal 1 Mei 2010 dibuat berdasarkanSurat Kuasa Khusus yang palsu, maka secara juridis akta tersebutmenjadi cacat hukum dan batal demi hukum serta segala akibatnyayang timbul atas Akta Perjanjian tersebut;14 Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah berdasarkan fakta hukumyang nyata dan tidak dapat dipungkiri oleh siapapun

kepadaPengadilan Negeri Pematang Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut:1234Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III yangmengunakan Surat Kuasa Khusus yang palsu mengatasnamakan Penggugatsebagai pemberi kuasa kepada Tergugat I Sontang Simatupang (suamiTergugat II) dan Tergugat III untuk membuat Akta Perjanjian Peralihandan Penyerahan Penguasaan Hak atas Tanah Nomor tanggal 1 Mei 2010dengan Tergugat IV dan V adalah merupakan perbuatan

melawan hukum(onrechmatige daad);Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Tergugat IV dan V yangmenjadi pihak membuat Akta Perjanjian Peralihan dan PenyerahanPenguasaan Hak atas Tanah Nomor 1 tanggal 1 Mei 2010 dengan pihakTergugat I, II, III yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang palsuadalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang membuat AktaPerjanjian Peralihan dan Penyerahan Penguasaan Hak atas Tanah Nomor Hal. 5 dari 23

BahkanPara Penggugat pernah meminta pihak Pemerintah Desa Wotgalih untukmemberikan ruang mediasi terkait permasalahan dimaksud, namun dalammediasi tidak berhasil;Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukumyang dilakukan oleh Tergugat atas penguasaan tanah yang merupakan hakdaripada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah, telah menunjukkanbahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah nyata dan terbuktibahwasannya Tergugat telan melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige

Daad).

Maka Tergugat Il, juga patut untuk dinyatakan telahmelakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad);Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkankerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas sertamengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang undang yang tertulis semata.

Bahwa oleh karenanya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telahmelakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yangberkenaan terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, padahalTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah mengetahuinya bahwasegala peristiwa hukum atas jual beli diperoleh dari Wanadi RTMtelah dilakukan dengan sah dan mengikat dengan serta merta telahdikuasai/diusahai secara fisik dan yuridis menurut normanorma hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku

Bahwa oleh karena Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telahmelakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad)terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, sehingga PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menerima Gugatan RekonvensiPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya serta MenolakGugatan Konpensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi untukseluruhnya;Halaman 19 dari 37, Putusan Nomor 208/

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensitelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) denganKesengajaan melanggar hakhak yang berkenaan terhadap TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pembeli yang beritikad baik (goodfaith) dan dengan Kesengajaan melanggar hakhak dan kewajibannya yangberkenaan terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang beritikadburuk sebagai pemilik tanah dalam upayanya dan oleh karenanya bertentangandengan normanorma hukum

Melawan Hukum (onrechmatige daad)yang beritikad buruk atas kelalaiannya dan kesengajaannya dari jual beli tanahHalaman 23 dari 37, Putusan Nomor 208/PDT/2021/PT.SMRsesuai Surat Keterangan Pelimpahan Hak Atas Tanah Hak Adat tertanggal 6Oktober 2008 a quo seluas 36 Ha, dengan batasbatas :Utara berbatasan dengan lahan pangan transmigrasi;Selatan berbatasan dengan tanah adat saudara Ikon;Timur berbatasan dengan sungai Goa;Barat berbatasan dengan lahan pangan transmigrasi;Yang oleh karenanya bertentangan

Bahwa Terbanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi datang danselanjutnya menjadi warga di Kabupaten Paser pada tahun 2011, olehkarenanya tidak terbukti Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad)dengan menutup jalan masuk ke tanah/lahnan objek sengketa in casudilakukan oleh Terbanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;b.

Penerimaan uang tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp 82.500.000,00 Biaya roya sertifikat Rp 1.500.000,00TOTAL = Rp754.500.000,00Penggugat terima uang bersih dari Tergugat hanya sebesarRp754.500.000,00 bukan Rp900.000.000,00, bahwa perbuatan Tergugatselaku pemilik uang yang membungakan uang terlalu tinggi yaitu 16 % perbulan adalah merupakan rentenir yang sangat merugikan Penggugat danmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) ;Bahwa yang paling membuat Penggugat terkejut dan terpukul adalahsetelah

Dan pada saat tanda tangan akta tersebutPenggugat baru menerima uang dari Tergugat sebesar Rp390.000.000,00bahwa atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugatmerasa sangat dirugikan dan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugattersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) ;Bahwa Akta Perjanjian Nomor 18 tanggal 09 Juli 2013 dan Kuasa untukmenjual Nomor 19 tertanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani olehPenggugat adalah penuh dengan rekayasa dan akalakalan Tergugatbersama

Putusan Nomor 492 K/Pdt/201510.11.12.13.TOTAL = Rp.754.500.000,00Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah wanprestasi dan harusmembayar hutang kepada Tergugat uang sejumlah Rp754.500.000,00ditambah bunga 6 % setahun ;Menyatakan hukum perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) ;Menyatakan hukum Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 18 tanggal 19 Juli 2013adalah cacat hukum dan Batal Demi Hukum ;Menyatakan hukum Surat Kuasa untuk Menjual Nomor 19 tanggal

390.000.000,00 Pinjaman tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp 280.500.000,00 Pinjaman tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp 82.500.000,00 Biaya roya sertifikat Rp 1.500.000,00TOTAL = Rp754 .500.000,00Pemohon/Penggugat terima pinjaman uang bersih dari Termohon/Tergugat hanya sebesar Rp754.500.000,00 bukan Rp900.000.000,00Bahwa perbuatan Termohon/Tergugat selaku pemilik uang yangmembungakan uang terlalu tinggi yaitu 16 % per bulan adalahmerupakan rentenir yang sangat merugikan Pemohon/Penggugat danmerupakan Perbuatan

Melawan Hukum (Onrechmatige daad), dalil inidapat dibuktikan dengan bukti P3 dan P4 sebagaimana catatanHal. 17 dari 21 hal.

Penggugat Keliru Menarik Pihak Tergugat HI Dalam Gugatannya ( EkseptioError In Persona )Bahwa tindakan Pihak Penggugat yang menarik Pihak Tergugat III dalamgugatan Perbuatan Melawan Hukum( Onrechmatige Daad )adalah suatu tindakanyang keliru.

Hal ini dikarenakan Pihak Tergugat III sebenarnya tidak terkait samasekali dengan obyek permasalahan berupa Perbuatan Melawan Hukum( Onrechmatige Daad )sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.Adapun Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechmatige Daad ) sebagaimana yangdidalilkan oleh Pihak Penggugat tersebut ( quad non ) kiranya hanyalah melibatkanPihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II semata, tanpa ada kaitannya sama sekalidengan Pihak Tergugat III.Sebab berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah

Dalil Penggugat yang menyatakanHalaman 21 dari 26 halaman putusan Nomor: 64/PDT/2014/PT.SMRbahwa Pihak Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum( Onrechmatige Daad ) adalah suatu dalil yang keliru dan tidak tepat mengingatkedudukan Pihak Tergugat III adalah sebagai Badan Pemerintah( Penguasa ) dan bukanlah sebagai Subyek Hukum Pribadi.DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa Pihak Tergugat III mohon uraian DALAM EKSEPSI dianggap terulangdan termuat kembali secara utuh DALAM POKOK PERKARA ini.

. , / +8+6GEESE EEEEEEEE EEE EEE EEE EEE EEEEE EEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) perbuatan yangbertentangan dengan undangundang atau peraturan perundangundangan (HR. 20Pebruari 1852); Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) perbuatan yangbertentangan dengan undangundang ataupun melanggar hak subyektif orang lain (HR. 6April 1883) ;9 Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)&EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE:&EE&+ @ ;7 A ;

Bahwa kemudian pihak TERMOHON II kembali melimpahkan BerkasPerkara Nomor: LP.B/190/IX/2019/JBR/RES CMH/SEKMARGAASIH,setelah di lengkapi dengan alat bukti lain yaitu Ahli dariKampus UNIVERSITAS PASUNDAN (UNPAS)yang di sampaikan KanitReskrim Polsek Margaasih, Tetapi TERMOHON 1 tetapHalaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Blbmengembalikan berkas dengan petunjuk yang sama Bahwa Perkaratersebut adalah perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige daad) dengan Nomor surat : 3741/M 219/

Melawan Hukum(Onrechmatige daad) dengan Nomor surat : 3459/M 219/Eoh.1I/2019Tanggal 26 September 2019 dan Nomor surat : 3741/M 219/Eoh.1/2019tanggal 25 Oktober 2019;Bahwa PEMOHON sangat menghormati penegakan hukum yangPenegakan hukum yang akuntabel dapat diartikan sebagai suatu upayapelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat, bangsa dan negara yang menyangkut adanyakepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, kemanfaatanhukum dan keadilan bagi masyarakat.Bahwa

Melawan Hukum(Onrechmatige daad) dengan Nomor surat : 3741/M 219/Eoh.1/2019,tanggal 25 Oktober 2019 dan Nomor surat : 3459/M 219/Eoh.1/2019tanggal 26 September 2019 adalah keliru; Memerintahkan kepada TERMOHON dan TERMOHON Il untukmeneruskan kembali penyidikan dan penuntutan atas nama TersangkaADE KARNAEN Bin Nanang berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP.B/190/IX/2019/JBR/RES CMH/SEK MARGAASIH, tanggal 03September 2019;Adalah permohonan yang berada di luar kewenangan Praperadilansebagaimana diatur

Melawan Hukum(Onrechmatige daad) dengan Nomor surat : 3741/M 219/Eoh.1/2019,tanggal 25 Oktober 2019 dan Nomor surat : 3459/M 219/Eoh.1/2019tanggal 26 September 2019 adalah keliru;Memerintahkan kepada TERMOHON dan TERMOHON Il untukmeneruskan kembali penyidikan dan penuntutan atas nama TersangkaADE KARNAEN Bin Nanang berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP.B/190/IX/2019/JBR/RES CMH/SEK MARGAASIH, tanggal 03September 2019;Adalah permohonan yang berada di luar kewenangan Praperadilansebagaimana diatur

Melawan Hukum(Onrechmatige daad) dengan Nomor surat : 3741/M 219/Eoh.1I/2019, tanggal25 Oktober 2019 dan Nomor surat : 3459/M 219/Eoh.I/2019 tanggal26 September 2019 adalah keliru; Memerintahkan kepada TERMOHON dan TERMOHON Il untukmeneruskan kembali penyidikan dan penuntutan atas nama Tersangka ADEKARNAEN Bin Nanang berdasarkan Laporan Polisi NomorLP.B/190/IX/2019/JBR/RES CMH/SEK MARGAASIH, tanggal 03 September2019;Adalan permohonan yang berada di luar kewenangan Praperadilansebagaimana diatur

bahwa berdasarkan penetapan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sahdan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah dan bangunan dalam sertifikat HGBNomor: 207 dan Sertifikat HGB Nomor: 00117, sehingga Petitum nomor 2 dikabulkan untuk sebagian yaitu hufuf c dan d;Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 agar Menyatakan bahwa Tergugat danTergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat,Majelis Hakim berpendapat bahwa yang. dimaksud dengan Perbuatan

Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) adalah sebagai berikut:* Bahwa Undang undang tidak memberikan pengertian / rumusan Perbuatan Melawan Hukum sehingga rumusannya didasarkan pada doktrin dan yurisprudensi: Bahwa sesudah Tahun 1919 (HR. 31 Januari 1919, Perkara Lindenbaum V Cohen); Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang Iain, melanggar kaidah tata susila,bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian

serta kehatihatian yang seharusnya dimilikiseseorang dalam pergaulan dengan warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain,= Bahwa sebelum Tahun 1919; Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangan denganundangundang atau peraturan perundangundangan (HR. 20 Pebruari 1852); Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangan denganundangundang ataupun melanggar hak subyektif orang lain (HR. 6 April 1883) Menimbang, bahwa Perbuatan

Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) memiliki unsurunsursebagai berikut: 1.

Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian;Menimbang, bahwa unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) bersifatkumulatif maksudnya keseluruhan unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan harus terpenuhisemuanya, apabila ada salah satu saja unsur tersebut tidak ada / tidak terbukti maka tidak dapatdikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Putusan Pidana Pengadilan Negeri Karangayar Nomor06/Pid.B/2013/2014 (Vide bukti

Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar nafkahhidup kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah) setiap bulannya sejak bulan April 2011 sampai sekarang,sebagaimana Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/201/PN Ska, junctoPerkara Nomor 60/Pdt/2012/PT SMG, juncto Perkara Nomor 2353K/Pdt/2012, yang sangat merugikan Penggugat sehingga dapatdikategorikan sebagai perbuatan

melawan hukum (onrechmatige daad);Menyatakan menurut hukum Tergugat untuk membayar nafkah Hidupsebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannyaHalaman 2 dari 12 hal.Put.

Nomor 657 K/Pdt/2021K/Pdt/2012, yang sangat merugikan Penggugat sehingga dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Menyatakan menurut hukum Tergugat untuk membayar nafkah Hidupsebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannyasejak bulan April 2011 secara tunai, sekaligus dan seketika sampaidilaksanakan isi putusan perkara ini:Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hidup yang belumdibayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiapbulannya

Menyatakan, bahwa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ( onrechmatige daad ) ;6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III tidak berhak atas tanah obyek sengketa ;7. Menyatakan Surat keterangan Nomor : 593.2/06/2012 tertanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat / Pemerintah Negeri Halong tidak mempunyai kekuatan hukum karena cacat hukum ;8.

Menyatakan, bahwa Terqugat , Tergugat Il, Terqugat Ill dan Turut Tergugatmelakukan perbuatan melawan hukum ( onrechmatige daad ) ;6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il , Tergugat Ill tidak berhakatas tanahobyek sengketa ;7. Menyatakan Surat keterangan Nomor : 593.2/06/2012 tertanggal 23 Pebruari2012 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat / Pemerintah Negeri Halong tidakmempunyai kekuatan hukum karena cacat hukum ;8.