Ditemukan 1302 data
159 — 87
N . oe Grant ifnamun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dipersidangan karena ASIN, Afdikuasai oleh para Tergugat, namun bukti tersebut bukan merupakan bukti ~~kepemilikan hak atas tanah, melainkan untuk mempermudah penarikanpajak terhutang yang harus dibayar oleh pemegang tanah yang mengambilmanfaat dari tanah tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 32 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan sesuaipula dengan ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata, Majelis menilai sebagaibukti
39 — 19
Electrik Electrik dan Kunci kunci Sistem Sistem 1 (satu) set) tidakada dalamSpesifikasi6 Propoler Kuningan 4 Kuningan 4Baling daun, Daun Tidak sesuaibaling 1 Mikado Mikado denganDiameter Diamater Spesifikasi55 56 Cm 100 Cm7 Surat Ukur danSurat Ukur sertifikasi Kapaldan 1 di Proses setelahsertifikasi Paket Paket Pengoku, rarKapal Kapal olehAdminis tratorPelabuhan8 Mistar Jajar b 1 1 buah Belum adaah9 Mistar 2Sevition buah 2 buah Belum Ada18 Tabung 2 Yamato 2 ; Goldmax 9 Tidal samaPemadam unit Kg 2 Grant
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
390 — 1184
Pasal Il ayat 1 Bagian Kedua Tentang KetentuanKetentuan KonversiUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyatakan Hakhak atas tanah yang memberi wewenangsebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulaiberlakunya Undangundang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan,andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan,landerijenbezitrecht, altddurende
Hak Milik, sebagaimana ttu diaturHalaman 202 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Bbudalam Pasal II ayat 1 Bagian Kedua Tentang KetentuanKetentuan Konversi,yang menyatakan Hakhak atas tananh yang memberi wewenangsebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulaiberlakunya Undangundang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan,andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agrariakeberadaannya di Konversi dengan Status Hak Milik, sebagaimana ttu diaturdalam Pasal II ayat 1 Bagian Kedua Tentang KetentuanKetentuan Konversi,yang menyatakan Hakhak atas tanah yang memberi wewenangsebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulaiberlakunya Undangundang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan,andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant
Pasal Il ayat 1 Bagian Kedua Tentang KetentuanKetentuan KonversiUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyatakan Hakhak atas tanah yang memberi wewenangsebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulaiberlakunya Undangundang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan,andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan,landerijenbezitrecht, altiddurende
150 — 101
Company (PT NNT) dan asumsi PT Pukuafu Indah atasseluruh kewajiban yang sedang dan akan berjalan di Newmont.e Dalam Pasal 8 ayat 4:No Party hereto shall assign, transfer, encumber, part with possession of grant anypower of attorney over or in any other way directly or Indirectly deal with its Interestin the application for the Contract of Work, any other property subject to this JointVenture or its shareholdings in the PT.
53 — 17
Laporan kerusakan bantuan Blok Grant tahun 2007 APBD II Kota Salatiga dari SMK Saraswati kepada PT. GMA (Asli).346. Surat No.020/1443 tanggal 21 April 2008 tentang Tindak Lanjut Penggunaan Lab.Bahasa/Multimedia dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga kepada SMK Saraswati Salatiga (Asli).347. Surat Pengantar No.44/GMA-SP/LL/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007 tentang pengiriman barang dari PT.GMA kepada SMA Kristen Satya Wacana Salatiga ( Asli).348.
Grana Mandala Adiluhung kepada SMK Saraswati Salatiga (Asli).Surat Tanda Terima barang tertanggal 8 Desember 2007 dari PT.GMAkepada SMK Saraswati Salatiga (Asli).Laporan kerusakan bantuan Blok Grant tahun 2007 APBD II Kota Salatigadari SMK Saraswati kepada PT.
63 — 20
(satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan SubsidiBlock Grant Pembangunan 1 (satu) Ruang Laboratorium Lanjutan SMANegeri 1 Margaasih 2008 berikut 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum (BKU)Pembangunan Lanjutan LAB IPA Ruang Kelas SMAN I Margaasi, 2 (dua)lembar asli Kwitansi Nomor 001/RKI.Lab; Nomor 001/RKI.Lab, 2 (dua)25.26.27.28.29,30.a1;32.33.lembar asli Surat Jala'n CV.
RISWANA, SH.
Terdakwa:
RIDLAN MAHFUD ABDULLAH.
86 — 30
Ridlan dan 1 Bundel Tanda Terima Pembayaran;
- Fotocopy 1 (satu) Risalah Monev tgl 27/29 September 2019
- Fotocopy 1 (satu) Kertas Data Audit (KDA) , kode temuan : 1.03.01 (penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas Negara/Daerah atau Persahaan Milik Negara/Daerah;
- Fotocopy 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksa atas Laporan Keuangan LOAN ADB 2928- INO DAN GRANT ADB 0343-INO
165 — 306 — Berkekuatan Hukum Tetap
., antara Grant E.L. Tindagi sebagai Penggugat melawanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 19 Februari 2009, AktaPanitera tanggal 13 April 2007 Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2007/PN Mu.antara PT Indonesia Unggul Bersatu melawan LSM LPKPI Wilayah Sulawesi Baratdan berkedudukan hukum tetap sejak tanggal 13 April 2007, Akta Notaris danPejabat Pembuat Akta Tanah yang dibuat oleh Andi Haeril Sumange, S.H, M.Kn.
50 — 34
MISKAT ALAM KONSULTAN; 29. 1 (satu) eksemplar potocopy contoh PROPOSAL BLOCK GRANT PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMP;30. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Bahan Bangunan dan Alat yang ditanda tangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan Saksi. V.CHARLY;31. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja yang ditanda tangani oleh DRS.
Miskat Alam Konsultan;1 (satu) eksemplar potocopy contoh Proposal Block Grant PembangunanUnit Sekolah Baru SMP;1 (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Bahan Bangunan dan Alatyang ditanda tangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan Saksi.V.CHARLY;1 (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja yangditanda tangani oleh DRS.
Pembinaan SekolahMenengah Pertama Nomor : 1743/C3/KP/2014 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2014 Program KemitraanPendidikan AustraliaIndonesia (KPAI);2 (dua) lembar potocopy SURAT TUGAS Nomor : 2358/C3/KP/2014Tanggal 18 Juni 2014 Dari Direktur Pembinaan Sekolah MenengahPertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian PendidikanDan Kebudayaan Melalui Kegiatan Perluasan Smp Jakarta Kepada Pt.Miskat Alam Konsultan; (satu) eksemplar potocopy contoh Proposal Block Grant
123 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wijaya Karya;Satu lembar (1) fotokopi surat No : 6431/Dispora/1024 tanggal 3September 2010 perihal bantuan dana Block Grant untukpembangunan main stadium Pon XVIII tahun 2012 dari Kepala DinasPora Provinsi Riau kepada Sekretaris Kementerian Pemuda danOlahraga;Satu lembar (1) fotokopi surat No : 2386.A/Seskemenpora/8/2010tanggal 4 Agustus 2010 perihal bantuan Pembangunan Main StadiumPon XVII tahun 2012 dari Wafid Muharam Sesmenpora kepadaGubernur Riau;Satu eksemplar (1) fotokopi surat keputusan Gubernur
Wijaya Karya;Satu lembar (1) fotokopi surat No : 6431/Dispora/1024 tanggal 3September 2010 perihal bantuan dana Block Grant untukpembangunan main stadium Pon XVIII tahun 2012 dari Kepala DinasPora Provinsi Riau kepada Sekretaris Kementerian Pemuda danOlahraga;Hal. 128 dari 173 hal. Put.
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
235 — 122
Malang 14 Juli 2015.229. 1 (Satu) lembar dokumen fotocopy tertulis MutasiRekening No 0041000266 GIRO PEMDA KOTAMADYA"230. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir KeputusanGubernur Jawa Timur Nomor 171.420/478/011/2014Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Malang MasaKeanggotaan 20142019 tanggal 20 Agustus 2014231. 1 (satu) amplop putih yang bertuliskan diantaranyaWALIKOTA MALANG HONOR KEGIATAN PEMANTAUANDAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATANBERSUMBER DAK/TPUB/SPECIFIC GRANT
fotocopy tertulis "Mutasi Rekening No0041000266 GIRO PEMDA KOTAMADYA" 230.1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Keputusan Gubernur Putusan Nomor 131/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY Hal.222 Jawa Timur Nomor 171.420/478/011/2014 Tentang PeresmianPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaMalang Masa Keanggotaan 20142019 tanggal 20 Agustus 2014 231.1 (Satu) amplop putih yang bertuliskan diantaranya WALIKOTAMALANG HONOR KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASIPELAKSANAAN KEGIATAN BERSUMBERDAK/TPUB/SPECIFIC GRANT
Malang 14 Juli 2015. 229.1 (Satu) lembar dokumen fotocopy tertulis "Mutasi RekeningNo 0041000266 GIRO PEMDA KOTAMADYA" 230.1 (Satu) bundel dokumen copy legalisir Keputusan GubernurJawa Timur Nomor 171.420/478/011/2014 TentangPeresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Malang Masa Keanggotaan 20142019 tanggal20 Agustus 2014 231.1 (satu) amplop putih yang bertuliskan diantaranyaWALIKOTA MALANG HONOR KEGIATAN PEMANTAUANDAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN BERSUMBERDAK/TPUB/SPECIFIC GRANT
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
, akan tetapi karena adanya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal49 ayat (3), yang menyatakan: "Dana pendidikan dari Pemerintah danPemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku" danPermendiknas Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentangPetunjuk Tekhnis pelaksanaan DAK Bidang pendidikan tahun anggaran 2009yang mengatur tentang Kebijakan Penggunaan DAK Melalui PemberianHibah/Grant
95 — 25
bahwa Peraturan perundangundangan, yang mengaturpenegasan konversi (perubahan status hak atas tanah), yaitu terdapat padaPasal II Ayat (1) Ketentuanketentuan Konversi UUPA menyatakan bahwa ;Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 1 seperti yang disebut dengannama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undangundang ini,yaitu hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe,hak atas tanah druwe desa, pesini, grant
RUDI THALIB
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung
Turut Tergugat:
1.DWI HARTANTO
2.KADARSYAH
69 — 24
Bahwa Surat Keterangan bukan sebagai tanda buktikepemilikan atas tanah menurut UndnagUndang No. 5Tahun 1960 tentang UUPA sebagaimana diuraikandalam Bagian Kedua tentang KetentuanketentuanKonversi Pasal Sampai dengan Pasal IX, yaitu:Agrarisch Eigendom, Opstal, Erfpacht, Milik, Yasan,Andarbeni, Hak Atas Druwe, Hak Atas Druwe Desa,Pesini, Grant Sultan, Landerinjbezitrecht, AltijddurendeErfpacht, dan Hak Usaha Atas Bekas Tanah Partikelir.Yang mana tidak terapat satu kalimat pun bahwa buktisurat kepemilikan
105 — 87
Pencairan Tahap Il pada tanggal 6 April 2015, sebesar Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah), bahwa pada saatpencairan saya sedang berada di Jakarta, dan Bupati perintahkankepada saudara Nining Lajame, Wahyu Popa, Idul, dan HidayatTanimbar untuk membawa uang tersebut ke Jakarta, dan di Jakartamereka menginap di Hotel Borobudur, dan pada malamnya Bupatiperintahkan Kabag Umum saudara Fahmi Usman untuk membawauang tersebut ke Hotel Grant Melia dan kemudian saya bersamaKabag Umum Fahmi
Usman pergi ke Hotel Grant Melia dan kamiserahkan uang tersebut kepada Bupati Rusli Sibua di Hotel GrantMelia tersebut, bahwa sebelumnya saat di Hotel Borobudur Jakartauang tersebut saat dibawa dari Morotai terdiri dari 3 (tiga) tas ransel,dan kemudian di gabungkan menjadi 1 (satu) tas;3.
215 — 114
Fotocopy: Surat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Propinsi Sumatera Utara No. 3322/7/Klletertanggal 03 Agustus 2000 perihal Land Grant(Xe) fe = ho) Oe(Bukti P5) ;. Fotocopy: Surat Menteri Kehutanan danPerkebunan Republik Indonesia No.1368/Menhutbun!IX/1998 tertanggal 11 Desember1998 perihal Persetujuan Prinsip Usahabudidaya Perkebunan Kelapa Sawit a.n. KoperasiPengembangan Universitas Sumatera7. Fotocopy ............
Pembanding/Penggugat II : ALPON SITUMORANG
Pembanding/Penggugat III : NIMROT PURBA
Pembanding/Penggugat IV : ESRON SAGALA
Pembanding/Penggugat V : TARULI BR. SIREGAR
Pembanding/Penggugat VI : HORMAT SHP NABABAN
Pembanding/Penggugat VII : REBEKKA HUTAJULU
Pembanding/Penggugat VIII : MARSITA ULI BR TAMBUNAN
Pembanding/Penggugat IX : E. SILITONGA alias EDISON SILITONGA
Pembanding/Penggugat X : POSMA ULI SIMAMORA
Pembanding/Penggugat XI : NUNUT SIPAHUTAR
Pembanding/Penggugat XII : KISMAN MANALU
Terbanding/Tergugat I : PT. HUTAMA KARYA
Terbanding/Tergugat II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG cq. DIREKTUR JENDERAL PENGADAAN TANAH
Terbanding/Tergugat III : MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Terbanding/Tergugat IV : GUBERNUR SUMATERA UTARA
76 — 58
Pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM)yang diterbitkan padatahun 1972 dan ahli waris pemegang Grant Sultan yangtidak menguasal lahan tersebut;b. penguasaan lahan oleh masyarakat (+ 378 KK) telahberlangsung secara turun temurun sejak tahun 1920 an dandikenal dengan kampung tua;c. perbedaan tuntutan tentang besarnya persentasepembayaran ganti rugi yang diusulkan oleh pemegangSertifikat Hak Milik (SHM) dan Masyarakat Kampung Tuayang menguasai lahan;d. memperhatikan dampak sosial yang mungkin timbul daripenyelesaian
67 — 15
Khususuntuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMfP atau sejenisnyapada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untukperuntukan yang sama;e Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biayatransport dari dan ke sekolah.
155 — 56
perseorangan (individu) dengansuatu hak milik, maka berlaku Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria : Kedua : KetentuanKetentuan KonversiPasal Il ayat (1) yang berbunyi "Hakhak yang memberi wewenangsebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah ini, yang pada mulaiberlakunya UndangUndang ini, yaitu : hak agrarish eigendom, milik, yayasan,andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant
234 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
The buyer has to grant tothe Seller access to the defective subject of the contract, including thedisassembly and assembly, wthout cost to the seller. if the breach ofduty by the Selleris insignificant;Yang bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut:2. Jika terdapat cacat dalam persoalan kontrak, Pembeli berhak untukmemilih pendukung kinerja dalam bentuk penghapusan cacat atauHalaman 5 dari 103 hal. Put. Nomor 1415 K/Padt/201514.15.penyerahan objek yang bebas dari cacat.