tidak berbelitbelit dan melancarkanpersidangan, para terdakwa masih muda usianya dan belum pernah dihukumdan keluarga para terdakwa sudah meminta maaf dan memberikan bantuankepada keluarga korban;Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 469/Pid.B/2017/PN GprSetelah mendegar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa VIIIyang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa VIII tidak terbukti melakukantindak pidana sebagaimana yangdiatur dan diancam dalam Pasal170 (2)ke3KUHP, untuk itu mohon kepada Terdakwa diberikan hukuman

percobaan;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanPara Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakantetap padatuntutannya semula;Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannyasemula;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu:bahwa para terdakwa .

Menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa;3.

Terdakwa DR.Ir.SYAMSUL ASRI tersebut belummencerminkan rasa keadilan masyarakat, mengingat pemerintah sedang gencargencarnya mernberantas korupsi, sehingga dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jerabagi Terdakwa dan dalam upaya preventif/pencegahan kepada setiap orang selakusubiek hukum ;Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :1 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Judex Factitelah salah menjatuhkan hukuman

percobaan terhadap Terdakwa Dr.Ir.Syamsul Asri.Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidan Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi tersebut justru membuktikan kesalahan fatal dalampenerapan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, berhubung tidakHal. 45 dari 46 hal.

, tetapi justeru. sebaliknya yang melakukanperbuatan melawan hukum adalah Penggugat Il dan faktanya Penggugat Iltelah dihukum dengan hukuman PERCOBAAN oleh Pengadilan NegeriMakale atas perbuatannya dengan pidana pengrusakan (Psl 406 KUHP)Papan Bicara yang dipasang oleh Tergugat di atas obyek perkara ;.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARAPENGGUGAT pada posita angka 16 halaman 5, faktanya benar laporanpolisi dimaksud ditujukan kepada TERGUGAT II bukan kepadaTERGUGAT , namun tidak ditahan melainkan hukuman percobaan.,apabila dinyatakan bersalah seharusnya putusan pidananya dihukumpenjara, begitu juga kepada TERGUGAT , akan tetapi tuduhan yangditujukan kepada TERGUGAT tidak adil bila TERGUGAT dianggapikut/turut serta dimata penglihnatan PARA PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT VI menolak dengan tegas dalil gugatan PARAHalaman 73 dari 107Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Slw.PENGGUGAT pada posita angka 16 halaman 5, faktanya benar laporanpolisi dimaksud ditujukan kepada TERGUGAT II bukan kepadaTERGUGAT VI (pada waktu itu, ibu kandungnya TERGUGAT VI masihhidup), namun tidak ditahan melainkan hukuman percobaan apabiladinyatakan bersalah seharusnya putusan pidananya dihukum penjara,begitu juga kepada TERGUGAT VI (pada waktu itu, ibu kandungnyaTERGUGAT VI masih

TERDAKWA HUSEN LATURUA : Bahwa terdakwa dihadirkan sehubungan dengan masalah kekerasanbersama dan pengrusakan terhadap barang ; Bawha kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal22 September 2019 sekitar pukul 23.50 Wit ; Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam kasusPenganiayan dengan hukuman percobaan selama 7 (tujuh) bulan ; Bahwa terdakwa sebagai Kepala Pemuda di Negeri Laha ; Bahwa sebagai Kepala Pemuda Negeri Laha, terdakwa belum diberikanSK sebagai Kepala Pemuda

Abdul Latief yang jelas dan nyata tidakberbuat jahat (Seharusnya: Korban dalam perkaraaquo dijadikan Tersangka / Terdakwa / Terpidana);namun dihukum dengan hukuman percobaan,sebagaimana dalam Amar ke3 (tiga) Putusan MajelisHakim Pidana, yang berbunyi : Menetapkan barangbukti berupa kutipan Surat Keputusan PemerintahNegeri tanggal 7 Mei 1955, dirampas untukdimusnakan; sedang Surat Keputusan Kepala WilayahKecamatan Leihitu tanggal 28 Juli 1981 No.9 tahun1981 atas nama terdakwa dikembalikan kepadaterdakwa.Bahwa

Maka pidana yangdijatuhkan terhadap tTerdakwa tersebut adalah PIDANABERSYARAT (ketentuan Pasal 14 a KUHPidana) ;Maka Penerapan Ketentuan Pidana Bersyarat (Pasal 14 aKUHPidana) dalam Tindak Pidana Korupsi, merupakanpenerapan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya,karena dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 danUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah ditentukanpidana minimum dan pidana maksimum untuk pidana badanmaupun pidana denda, sehingga tidak dapat diterapkanlagi pidana bersyarat (hukuman

percobaan) sebagaimanaketentuan Pasal 14 a KUHPidana.

melaksanakanUndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sertamemelihara dan mempertahankan keutuhan Negara KesatuanRepublik Indoensia dan Bhineka Tunggal Ika;c) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atausederajat;d) Berusia 20 ( dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai bakal calon:e) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangancatatan kepolisian(SKCK);f) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman

percobaan;Halaman 12 dari 68 hal Perkara Nomor : 169/G/2018/PTUNSMG20)21)g) Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindakpidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;h) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjarapaling singkat 5 tahun atau

Menyatakan menghukum terdakwa dengan hukuman percobaan Khusus;Atau;. Menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringanringanya;.

rekon pembangunan rumah tahangempa korban bencana gempa tanggal 5 Agustus 2018 serta latar belakang dancara Terdakwa melakukan tindak pidana, demikian pula andaikata Terdakwadipidana dengan penjara, dikhawatirkan akan semakin memperburukperilakunya dikemudian hari, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah iniadalah yang sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, makaPengadilan berpendapat hukuman yang tepat dijatunkan kepada Terdakwaadalah hukuman

percobaan (voorwaardelijke veroordeling) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yangtercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dansetimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan;Menimbang, bahwa menurut R.

menyatakanperkara ini gugur karena meninggal dunia, artinya adalah kalau gugurkarena meninggal dunia dan dinyatakan tidak bersalah atau bersalah,asumsinya adalah Mahkamah Agung tidak memeriksa berkasperkaranya karena bukti dari para pihak bahwa meninggal dunia.Putusan harusnya menghukum, lepas atau bebas sedangkan gugur ituartinya hanya tidak menjalani hukuman; Bahwa amar putusan dalam perkara pidana adalah (1) Menghukumterdakwa untuk dipidana atau tidak perlu menjalani hukuman setelah 1atau 2 tahun dengan hukuman

percobaan. (2) Dinyatakan bebas,artinya bahwa salah satu elemen kesalahannya tidak bisa dibuktikan,perbuatan melawan hukumnya ada tetapi kesalahannya tidak adamisalnya ternyata orang ini gila. (3) Lepas, artinya kesalahannyatermasuk dalam kategori perbuatan pidana tetapi bukan perbuatanpidana sebagaimana diatur dalam hukum positif; Bahwa dalam suatu putusan yang amarnya salah satu alat buktiberupa sertipikat disita dan dirampas serta dijadikan satu kesatuandalam berkas terlampir, artinya dikuasai

No.1210 K/Pid.Sus/2010Pengadilan Negeri Bekasi (karena saya sudah kepalang tidak mengajukanbanding) dan halhal lain yang menjelaskan keyakinan saya bahwa kejadianini sama sekali tidak bermotif untuk memperkaya diri dan atau orang lain,alias korupsi dan sebenarnya dengan hukuman percobaan pun sudahmerupakan pukulan berat terhadap bathin saya dan merupakan efek jerabagi seseorang yang mendambakan masa pensiunnya mulus dan bersih darikonduite yang jelek ;Bagi temanteman PNS pun menjadi warning, agar

Mochamad Djaelani tersebut;e Bahwa benar saksi telah di hukum dengan hukuman percobaan di Pengadilan NegeriSidoarjo dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap; e Bahwa benar saksi sempat kaget saat mengetahui yayasan Darma mempunyai sertifikatSHGB 326 di Kelurahan Sepanjang Kec. Taman Kab.

I02/AD/II/2020MenimbangMenimbangmengalami trauma serta tertinggal dalam mengikuti seleksiTes Secapa AD TA 2020, perbuatan Terdakwa bukanlahkehendak yang diinginkan bagi setiap orang termasuk diriTerdakwa, Terdakwa telah bertanggung jawab kepada Saksi1 dan kepada istri almarhum Serka Rusadi Jaya Syahputra.Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pada diriTerdakwa lebih bermanfaat apabila diberikan kesempatanmenjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan ataudengan kata lain diberikan hukuman

percobaan.: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhaltersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidanasebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adildan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:1.

(terbukti pada penetapan putusan pidana pengrusakan danpenyerobotan tidak memperlihatkan alat bukti yang sah tentang kepemilikan tanahsengketa surat penetapan putusan terlampir) ;Bahwa terbukti penggugat telah dihukum percobaan pidana penyerobotan danpengrusakan tanaman milik dari tergugat (1.1) yakni tanah yans disengketakan.karena usia sudah tua maka diputus hukuman percobaan.

menandatangani Akta Jual Beli No. 14 dan 15 tahun 1991 danmenurut saksi bahwa tandatangan atas namanya sebagaimana yangtercantum dalam Akta Jual Beli No. 14 dan 15 tahun 1991, bukanlahtandatangannya akan tetapi telah dibuat atau dipalsukan oleh orang lain, yangmenurut kedua saksi tersebut telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal iniTergugat II (Vide : Bukti Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 56/Pid.B/1998/PNRAP tertanggal 19 Agustus 1998, halaman 48);g.Bahwa selain Tergugat II telah dijatuhi hukuman

percobaan selama satutahun, menurut bunyi amar putusan tersebut diatas, Tergugat Ildiperintahkan oleh Majelis Hakim agar Surat Sertifikat Hak Milik No. 15tanggal 26 Maret 1975 atas nama Heriyandi (dalam hal ini Penggugat) yangsudah dibaliknama menjadi atas nama Saut Sirait (Tergugat ) dikembalikankepada yang berhak yaitu Heriyandi (Penggugat);10.

melaksanakan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan NegaraKesatuan Republik Indoensia dan Bhineka Tunggal Ika;C) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atausederajat;d) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empatpuluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai bakal calon:e) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangancatatan kepolisian(SKCk);f) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman

percobaan;g) Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karenatindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidanapenjara;h) Tidak sedang dicabut hak pilihnnya berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap; Hal 15 dari 88 halaman NOMOR: 83/G/2019/PTUN.Smg.23)24)i)Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjarapaling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali

Yohanis Lau ; Bahwa saksi pernah menjual tanah ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Belutahun 2008 dan sudah terbit sertifikat hak pakai ; Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan tanah (bukti T.II.In2) ; Bahwa saksi pernah diproses pidana di Pengadilan Negeri Atambuaataslaporan ..........laporan dari Maria Mathilda Nursiti dan dijatuhi hukuman percobaan 2 (dua)bulan, kemudian saksi ajukan banding, dan putusan banding menguatkanputusan Pengadilan Negeri Atambua ; Bahwa tanah yang dijual saksi kepada

Surya Baja Persada) dengan harga pembelian senilaiRp1.500.000.000(Satu Milyar lima ratus juta rupiah)Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatasmaka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yangmenjatuhkan hukuman percobaan kepada diri terdakwa, sehingga hukuman yangdisebutkan dalan diktum putusan menurut Majelis Hakim dipandang adil dan tepat jikapara terdakwa dihukum dengan pidana penjaraDari faktafakta di persidangan tidak terungkap adanya halhal