Ditemukan 1477 data
39 — 31
Surya IndrianyPardede karena kepengurusan perseroan sifatnya tidak tetap danselalu berubah ubah yang pengangkatannya diputuskan melaluikeputusan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan sesuaidengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT) dan anggaran dasar PT.
457 — 194
Pasal17 UUPT:(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kotaatau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesiayang ditentukan dalam anggaran dasar.Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2018/PN Mjk, halaman 17(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.4.
138 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mega Appraisindo tanggal 14 Juli 2005 (BuktiP13);Immateriil:Terganggunya operasional perusahaan dan keresahan para karyawan yangmengkhawatirkan dirinya akan diberhentikan bekerja serta hilangnyakesempatan atau peluang bagi terwujudnya harapan keinginan PENGGUGATagar seluruh kegiatan perseroan, termasuk di antaranya penyelenggaraanRUPSLB dilaksanakan dengan mematuhi selurun ketentuan hukum yangberlaku, baik UUPT maupun Anggaran Dasar perseroan, sehingga haltersebut menimbulkan kerugian immateriil
206 — 132
saat itu) sesuai dengan ketentuan UndangundangNo. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, sebagaimana telahdiamandemen melalui Undangundang No. 37 tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.TINDAKAN KORPORASI PENGGUGAT TERKAIT DENGAN PERJANJIANPENGAKUAN HUTANGBahwa, terlepas dari tidak diakuinya dan ditolaknya PerjanjianPengakuan Hutang sebagai dasar bagi Tergugat, untuk menjadikreditur sah Penggugat, pihak Penggugat dengan berdasarkan padaprinsip good corporate governance dan UUPT
87 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dirgantara Indonesia (Persero) untukmenjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan amanat Pasal 92ayat 2 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) jo. Pasal 11 Pernyataan Keputusan RapatPerusahaan Perseroan (Persero) PT.
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Lisa Evijanti Imam Santoso (TurutTermohon Peninjauan Kembali Il) dilakukan tanpa dasar danmelawan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berbunyi:Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah ataulalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2);Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang UndangNomor 40
1016 — 720 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 62, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 111 dan Pasal 114UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas("UUPT") telah dimanipulasi, dimana berdasarkan ketentuan tersebut,setiap pemegang saham minoritas memiliki hak mengakses informasiperusahaan, termasuk informasi yang tidak diberikan kepada umum.
,Bahkan perlindungan pemegang minoritas telah dijaminkan oleh Pasal138141 UUPT, dimana apabila permintaan informasi dari 1 (satu)pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian saham dengan hak suaraditolak, maka UUPT memberikan opsi kepada pemegang saham untukmemeriksa perusahaan menggunakan kekuatan dengan bantuanpengadilan, termasuk informasi rahasia perusahaan.Kedua: balk Termohon atau Mahkamah Agung juga telah melakukankekeliruan nyata dalam menerapkan hukum tentang pembuktian.Mahkamah Agung tidak
Uraian lengkap tentang dalil Para Pemohon dalam hat ini kami uraikan padaLampiran .PERTIMBANGAN MAJELIS KASASI BAHWA PARA PEMOHON ADALAHPELAKU USAHA KARENA KEPEMILIKAN SAHAMNYA ~ TELAHMELANGGAR PRINSIP PEMISAHAN TANGGUNG JAWAB ANTARAPEMEGANG SAHAM DAN PERUSAHAAN, SEBAGAIMANA DIAMANATKANOLEH UNDANGUNDANG No. 40 TAHUN 2007 ("UUPT")1. Sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Kasasi telah menghukum ParaPemohon sebagai Pelaku Usaha hanya karena Singtel Mobile (Pemohon II)memiliki saham di Telkomsel.2.
Adanya kepemilikan saham sajatidak cukup untuk menerobos pemisahan ini (piercing corporate veil).Sebaliknya, Pengadilan Negeri dan Termohon seharusnya mempertimbangkan syaratsyarat Pasal 3 ayat (2) UUPT, sebagaimana berikut :2.1.
Namun, Pengadilan Negeri dan Majelis Kasasi sama sekali tidakmempertimbangkan prinsipprinsip yang diatur oleh Pasal 3 ayat (1) dan (2)UUPT tersebut.4. Apabila pertirnbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Majelis KasasiMahkamah Agung dipertahankan, azas pemisahan tanggung jawabpemegang saham dalarn suatu perseroan terbatas akan rnenjadi tidakberarti.
259 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT (persero) padadasarnya adalah PT biasa seperti halnya PTPT lain yang tunduki pada UUNo.40/2007 Tentang (UUPT). Modal yang terbagi dalam saham itu seluruhatau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara atau pemerintahdaerah yang tjuan utamanya mengejar keuntungan. PT ( Persero ) adalahsuatu entitas hukum mandiri ( persona standi in judicio).
Bahwa pengertian Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) menurutPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) adalah Organ Perseroan yang mempunyaiwewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisarisdalam batas ang ditentukan dalam Undangundang ini dan/atau anggarandasar. Pengaturan mengenai RUPS terdapat di dalam UU PT Bab VImengenai RUPS pasal 75 sampai dengan pasal 91.
Pada pasal 94 ayat (3) UUPT. Menyatakanbahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali. Adapun penjelasannya adalah: Persyaratanpengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu, dimaksudanggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengansendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatankembali berdasarkan keputusan RUPS.
Misalnya untuk jangka waktu 3(tiga) tahun 5S(lima) tahun sejak tanggal pengangkatan maka sejakberkhitnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yangbersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan,kecuali sete;ah diangkat kembali oleh RUPS Masa jabatan direksi disturdalam pasl 94 ayat (3) UUPT.
176 — 443
Yannuar Gunarsa adalah manager accounting pada Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berwenang untuk mewakiliperseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi.
297 — 123
beban/tanggung jawab pengurusHal 33 Putusan No. 44/Pdt.G/2016/PN.Pgplama maka sangat berdasar dan beralasan hukum apabilaPenggugat sebagai pengurus lama tetap bertanggung jawabterhadap hutang pajak PT Koba Tin senilai Rp. 38.508.385.704(tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan juta tiga ratusdelapan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) yang timbulpada masa kepengurusannya;10)Selain itu apabila dikaitkan dengan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
WILIS RORO RANASTI
183 — 120
Menurut pendapat kami petugas Bank dan RelawanVaksin keduanya tidak dapat diminta Pertanggung Jawaban Pidana (PJB); Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 UUPT, Jika piutang yang dijamindengan Hak Tanggungan beralin karena cessie, subrogasi, pewarisan,atau sebabsebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karenahukum kepada kreditor yang barn.
71 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafikaedisi 1, cetakan 2, tahun 2009, hal. 5859, yang menjelaskan sebagaiberikut:*Sejalan dengan ciri Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya,maka tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilaisahamnya (limited liability of its shareholders) sebagaimana yang ditegaskanPasal 3 ayat (1) UUPT 2007:e Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham(not liable of its shareholders) sebaliknya pemegang saham tidakbertanggung
IMAM NUR KHOIRUL
Tergugat:
1.PT. PRIMATAMA KREASI MAS
2.PT.JAMBI AGRO WIJAYA
182 — 245
Dikarenakan Tergugat merupakan sebuah badanHalaman 44 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2021/PN Srlhukum berbentuk perseroan terbatas, maka pihak yang dapat bertindakuntuk dan atas nama Tergugat dalam membuat perjanjian dan/ataukesepakatan dengan pihak manapun haruslah berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), anggaran dasar Tergugat dan peraturan perusahaan Tergugat I.49.
CV. ADR
Tergugat:
1.PT. Sankei Gohsyu Indutries
2.CV. Karya Mandiri
Turut Tergugat:
PT. Sinar Agung Kreasi Utama
179 — 114
Yannuar Gunarsa adalah manager accounting pada Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), yang berwenang untuk mewakiliperseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi.
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : PT. INDOBUILDCO
Terbanding/Penggugat : PT. PATRA JASA
154 — 121
semula Tergugat tidak pernah menandatanganisuatu perjanjian apapun;Menimbang, bahwa terlepas dari apapun alasan eksepsi yang diajukanoleh Pembanding/semula Tergugat dan Turut Tergugat yang esensinyamenyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak jelas/kabur (obscuurlibel), Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalammemutus perkara a quo berpendapat : Bahwa berdasar pada ketentuan pasal 1 angka 1 dan pasal 3 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT
ITI Binti SAIT
Tergugat:
1.1. Presiden Direktur PT. PEMBANGUNAN DELTAMAS
2.2. Direktur Utama PT. LOGOS CIKARANG LOGISTICS PARK
Turut Tergugat:
1.Bpk. H. ENDAH (Pangilan nama anaknya)
2.4. Bpk. JASIM alm. (Panggilan nama anaknya) digantikan oleh anaknya bernama JASIM
3.Bpk. H. AMIN MULYADI
4.Kepala Desa Sukamahi
5.PPAT/Camat Kecamatan Cikarang Pusat
6.8. Kepala Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Bekasi
200 — 113
LogosCikarang Logistics Park, secara eksplisit Tergugat I Konvensi telahmenyatakan memiliki hubungan dengan Logos Cikarang Logistik olehkarena itu Tergugat II Konvensi hadir dalam persidangan ini untukmembela kepentingan hukumnya terkait dengan Logos CikarangLogistik;Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang menyatakanbahwa seharusnya Gugatan diajukan kepada Perseroan Terbatas danbukan kepada Direktur maka sesuai dengan Pasal 1 angka (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT
JULIANSYAH
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK
2.PEMIMPIN CABANG BATAM PT. BANK RAKYAT INDONESIA
3.NOTARIS dan PPAT ANLY CENGGANA SH
79 — 53
Hal itusejalan dengan Pasal 103 UUPT (UU 40 Tahun 2007) yang mengizinkanDireksi untuk memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang atau lebihkaryawan perseroan, dalam hal ini Pimpinan Cabang atau pejabat lain yangditunjuk pada Cabang, untuk melakukan tindakan hukum (menandatanganiperjanjian kredit) sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Selain itu,Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya cacat hukum pada suratkuasa tersebut, (sebagaimana dalil penggugat pada poin 3 diatas).
193 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
kesalahan dalam menerapkan hukum acara perdata, karenamenghukum dan menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukanwanprestasi, padahal tidak ada satupun perikatan, terlebih perjanjian antaraTermohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi;Pemohon Kasasi juga memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim MahkamahAgung membatalkan Putusan Judex Facti karena Putusan tersebut tidakberdasar bahkan bertentangan dengan ketentuanketentuan hukum yangberlaku;Putusan Judex Facti patut dibatalkan karena telah melanggar Pasal 3 ayat(1) UUPT
68 — 46
Dimanaberdasarkan ketentuan Pasal 97 UndangUndang RI No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Tergugat Il memiliki tugas dankewenangan untuk bertindak mewakili perseroan (in casu: Tergugat ).Bahwa pada tanggal 21 September 2014, berdasarkan jangka waktuberlakunya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yangsebagaimana tertuang dan diatur jelas dalam Akta No.81/1992, makaPerjanjian telah berakhir dengan sendirinya setelah lewat jangka waktuberlakunya perjanjian (Pasal 8 ayat (3).Bahwa
80 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kuasa tidak memerlukan tindakanpenerimaan dari penerima kuasa wilayah;antara lain: Pasal 1171 KUHPerdata menentukan Kuasamemberikan Hipotik harus'dibuat dengan suatu akta otentik,Kuasa Untuk menghadiri RUPS harus secara tertulis dengansurat kuasa (UUPT), Kuasa menerima hibah mesti dengan aktaotentik (KUHPerdata 1683);Ciri Kuasa adalah penerima menyebut suatu nama pemberikuasa pada waktu melakukan tindakan hukum. Inilan yangdinamakan perwakilan langsung.