Ditemukan 1647 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-04-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 20/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 4 September 2017 — ARTISSA PANJAITAN MELAWAN: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 2. MARWANIS 3. NOVIWARMI GANIN
1128930
  • Agusdi Arya Nazar dan Sadr.Edi Jhon Har sebagaimana dimaksud paling lambat 1 (satu) Minggusejak putusan Pengadilan Negeri Tangerang berkekuatan hukumtetap.Bahwa saat ini terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang telahMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP / /Incraht dan jugaPengadilan Negeri Tangerang telah mengeluarkan PenetapanEksekusitorial terhadap Objek Sengketa tersebut;Bahwa atas dasar putusan Pengadilan Negeri Tangerang danPenetapan Eksekusi tersebut Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan SEHARUSNYA
Register : 03-08-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 28/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat:
SYAFRI.M.S.Pt.MM
Tergugat:
BUPATI TANAH DATAR
2292177
  • tersebut berlaku dan ditetapkanHalaman 63 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.sejak tanggal 18 Mei 2018, terkait dengan TMT dari SK tersebut tangggal30 Juni 2015 hal ini dikarenakan mengarah kepada aturan Undangundang No. 5 Tahun 2014, kemudian SK mulai berlaku pada tanggalditetapkan yaitu tanggal 18 Mei 2018, terdapatnya perbedaan antaraTMT dan tanggal berlakunya SK tersebut dikarenakan menghargaiketentuan sebelumnya yaitu Undang Undang yang menyatakan bahwapada waktu perkara tersebut incraht
Register : 19-09-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 1909/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
MAYLANY WUWUNG,SH,MM,MH
Terdakwa:
NGONSO BUDIONO GUNAWAN
431386
  • Ketika berbicara soal sengketa kepemilikan yang sebagaimanditanyakan, maka sudah ada putusan perdata yang incraht yangmenyatakan bahwa kepemilikan tersebut adalah kepemilikan si B sehinggasudah tidak ada lagi kontreks pemalsuan dan sudah selesai persoalansengketa pra yudisial terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yangdiduga terjadi pemalsuan didalamnya;Bahwa ahli menjelaskan pembeli dengan itikad baik harus dilindungihukum, artinya si B sebagai pembeli bertindak berada dalam kesesatanfakta.
Register : 10-10-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 338/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 23 Januari 2018 — FRISKA HUTAGAOL VS RUDI J, E. PASARIBU
3222
  • pada tanggal 05 Maret2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015dan terhadap Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015tersebut saat ini belum dibatalkan oleh Pengadilan dan masihHalaman 43 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDNmempunyai kekuatan hukum yang sah dan terhadap Laporan Penggugatbahwa adanya tipu muslihat dan penipuan atas penjualan 2 (dua) unitTruck Loos Bak kepada Tergugat belum aa putusan pidana yang sudahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht
Putus : 05-07-2013 — Upload : 04-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1476 K/Pdt/2012
Tanggal 5 Juli 2013 — ATAM SURAKUSUMAH,dkk vs PT. DAM UTAMA SAKSI PRIMA, dkk
214944 Berkekuatan Hukum Tetap
  • persetujuan PARA PENGGUGATadalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah;Menghukum TERGUGAT atau orang lain siapa saja untuk segeramengosongkan dan menyerahkan tanah hak = milik PARAPENGGUGAT kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosongdan bersih tanpa beban apapun;Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang menguasasi tanahmilik PARA PENGGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000 / hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejakperkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incraht
Register : 07-06-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 350/PDT.G/2016/PT.DKI
Tanggal 25 Agustus 2016 — TN.IWAN SUTADI SIDARTA >< PT.BINTANG NUSA PERSADA
6089
  • Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat butir 32, 33,34, 35, 36, 37, 38 seluruhnya karena Tergugat II tidak pernahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan tanahtanah tersebut adalah milik Tergugat Il, Tergugat II memperoleh tanahaquo dari pelelangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan NegeriJakarta Barat dengan perantaraan Tergugat VI untuk memenuhiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 013/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht
Register : 30-09-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Stg
Tanggal 28 Mei 2015 —
7411
  • Dilihat daripendapat penasehat hukum para penggugat yang menggunakan dasar hukum pasal 101UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sebagai pintu masuk untuk mengajukangugatan perdata terhadap perkara pidananya terlalu prematur untuk dilakukan gugatanperdata sebagaimana kita ketahui bahwa ketika para penggugat mengajukan gugatanperdata ini belum adanya putusan yang incraht terhadap perkara pidananya.4 KADALUWARSANYA HAK MEMERIKSA DAN TANGGUNG JAWABFISIK PROYEK ( VRESJWARING PROCES ):Terhadap point s/d 4
    jelas, karena hasil perhitungan Kerugian Negara yang dibuat olehTergugat I berdasarkan data dan perhitungan selain dari Tergugat III adalah buktiyang digunakan oleh Tergugat II untuk memperkuat perbuatan tindak pidana yangdilakukan oleh para Penggugat;Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap perkarapidananya adalah terlalu premature untuk dilakukan gugatan perdata sebagaimana kitaketahui bahwa ketika para Penggugat mengajukan gugatan perdata ini belum adanyaputusan incraht
Putus : 02-04-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 K/Pid/2014
Tanggal 2 April 2014 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid >< SUGANTO
302207 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut denganpertimbangan pada pokoknya meskipun dalam hal ini Hakim Anggota IIjuga berpendapat sama dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I bahwamemang ada sengketa kepemilikan saham antara Terdakwa SUGANTOdengan PERMAN YADI, namun menurut Hakim Anggota I bukan berartidengan demikian menjadikan perkara ini termasuk dalam ranah perkaraperdata, sehingga Terdakwa harus dinyatakan "Lepas dari segala TuntutanHukum", karena sengketa kepemilikan saham tersebut masih dalam prosespersidangan perdata (belum incraht
Register : 07-02-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
11939
  • (Terpidana dalam perkara splitzing yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap/incraht) dan keterangan Terdakwa sendiri, dalam kegiatan tersebut adaAddedum yaitu Pekerjaan Tambah Kurang.
    (Terpidana dalam perkara splitzing yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap/incraht) dan keterangan Terdakwa sendiri, dalamkegiatan tersebut ada Addedum yaitu Pekerjaan Tambah Kurang.
Register : 18-03-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/PDT.G/2015/PN Plk
Tanggal 7 Oktober 2015 — Wibyanto Onggara Achmad Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, DK
10016
  • Tanggal 4 Desember 2014 (vide bukti T.I72 /bukti T.Il9), sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap(incraht van gewisdje), oleh karenanya buktibukti tersebut merupakan buktisurat yang sempurna sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1687 K/Pdt/ 1998, tanggal 29 September 1999dalam perkara Dra.MartinaToto Kasihan melawan Koko Gunawan ThmarinCs, menyatakan : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Register : 25-09-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 303/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 18 Desember 2017 — YAYASAN BELA NEGARA REPUBLIK INDONESIA VS RASKEN PINEM, DKK
12566
  • perumahan Bangun Sari, berukuran + 1.819 M Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karoja, Kampung Teluk,sawah dan rumah penduduk, berukuran + 1.832MBahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi olehTergugat, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukumTergugat I, dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) tiaptiap harinya kepada PenggugatPenggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan setelah putusanini kelak berkekuatan hukum tetap (incraht
Register : 19-04-2014 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PN MALANG Nomor 205/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 19 Agustus 2015 — Ny. MERIYATI ditulis juga MERYATI, dkk vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, dkk
7917
  • darisumber hukum (putusan) yang cacat , maka Ada yurisprudensi yang mengatakan pihak yangdapat perlidungan hukum akibat dari cacat hukum adalah seperti hakim, panitera, Jurusita itu tidak dapat digugat secara perdata ; bahwa menurut pendapat Saksi Ahli Kalau risalah lelang atau pelaksanaan lelang dilaksanakandari produk hukum yang cacat, maka lelang tersebut bisa digugat secara perdata (Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata). bahwa yang berwenang mengajukan gugatan atas putusan yang sudah incraht
Register : 04-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
278164
  • karena saat itu tidak diberhentikan olehTergugat, maka pemberhentian Penggugat saat ini tidaklah berarti memberlakukansurut suatu peraturan perundangundangan, dikarenakan masih dalampenggunaan peraturan yang sepadan, lain halnya jika peraturan tersebut mengaturhal yang berbeda, maka dipilin ketentuan yang lebin menguntungkan, di sisi lainsebagaimana asas personal responsibility, maka terhadap tindakan Tergugatdengan tidak segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sejakPutusan tersebut incraht
Register : 30-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 15-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 14/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 25 April 2019 — Pembanding/Penggugat : MUSRIL CHANAFI,SH Diwakili Oleh : Hj. Evi Silvi Yuniatul Hayati, SH, DKK
Terbanding/Tergugat III : CAMAT KECAMATAN GROGOL KOTA CILEGON.
Terbanding/Tergugat I : Dr. H. TUBAGUS IMAN ARIYADI, S.Ag. M.Si.
Terbanding/Tergugat II : H. ALGHOZALI S., M.BA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : CAMAT KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON.
8532
  • Djamiin, Fauzi Salam, SHdan Ahmad sari Alam.Bahwa Tergugat I, menolak tegas dalil penggugat diatas,Bahwa terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa atas kepemilikanFauzi Salam sebagaimana yang termasuk dalam HGB No. 149 yangdikemukakan penggugat, telah terlebih dahulu diperkarakan dan telah diPutus oleh Pengadilan Negeri Serang, dengan putusan No.12/Pdt.G/2014/PN.Srg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde), yang dalam pertimbanganya menyatakan menolakgugatan penggugat, serta
Register : 08-03-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 179/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 12 April 2016 — YAYASAN PONDOK PESANTREN AL - KAMAL JAKARTA >< YODDY TRI APRIANTO
129265
  • Pernyataan berlaku sampai dengan keputusan pengadilan yang difinitif(incraht)Namun demikian meskipun surat pernyataan sudah dibuat pihakPENGGUGAT tetap saja melakukan upayaupaya yang bertentangan denganpernyataan dengan caracara melanggar hukum dan melibatkan pihakpihakluar (Premanpreman) demi usahanya menguasai yayasan.
Register : 14-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 120/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.HENDRIK JATMIKO WINANDY
2.MISBAH
3.RUSDI
4.MULYADI
5.MOH. ALI SURYANTO
6.ROBBID DHAMIRI
7.UCIK SEPTEYANA NINGSIH
8.MOH. SAPI’I
Tergugat:
KEPALA DESA AENGTONGTONG
189101
  • pemberhentian perangkat desa.Pasal 6(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelahberkonsultasi dengan Camat.(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) karena:a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;b) Ditetapkan sebagai terdakwa;c) Tertangkap tangan dan ditahan.(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilandan telah berkekuatan hukum tetap atau incraht
Putus : 25-02-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1368 K/Pid/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — ERIKA YULIANI ,DKK
19182 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VIVAHANDAYANI yang meminta ditetapkan sebagai anak sah dari RM HardjonoTjondronegoro diajukan setelah para Terdakwa mengadakan RUPS yang tidak benar dantidak sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas;Bahwa meskipun perkara perdata Nomor : 282/Pdt.G/2011/PN/Jkt.Timtertanggal 26042011 tersebut telah incraht, bukan berarti Terdakwa 2. VIVAHANDAYANI bersama Terdakwa 1. ERIKA YULIANI dan Terdakwa 3. VITRIAYULIARTI dapat dibenarkan untuk mengadakan RUPS, oleh karena Terdakwa 2.
Putus : 28-10-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 28 Oktober 2011 —
235
  • ,MPd.dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan ;3 Dibebani uang Pengganti sebesar : Rp. 328.400.250, (tiga ratus dua puluh delapanjuta empat ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) Apabila dalam waktu 1 (satu)bulan setelah putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap( Incraht ), terpidana tidak mempunyai
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Blb.
Tanggal 28 Oktober 2015 — Penggugat : 1. Ny.MARTJE WALEAN TINAWENG, 2. Dr.JOSEPH WALEAN, Tergugat : 1. NY.MEILANI PINT 2. PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK., 3. H.BUDI PURNOMO, 4. VERA SHINTA, SH.,M.Kn., 5. EDYMAR HUTAJULU,SH., selaku NOTARIS/PPAT KABUPATEN BANDUNG BARAT, 6. DYAH ASTUTI PERTIWI, SH. selaku NOTARIS/PPAT KABUPATEN BANDUNG BARAT 7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,
10733
  • angka 6 (enam), 9 (Sembilan),21 (dua puluh satu), 27 (dua puluh tujuh) dan positaposita lainnya yangterkait; Bahwa, dari alasan tersebut maka semestinya secara hukum harusdibuktikan terlebih dahulu siapa pelaku ("dader") dari perbuatan itu,sehingga jelas siapasiapa saja yang bertanggung jawab bila ada yangmerasa dirugikan, dengan kata lain perbuatan melawan hukum tersebutharus ditentukan "Factum delictum"nya terlebih dahulu sampai dengandiperoleh putusan perkara pidana dari pengadilan yang bersifat incraht
Register : 15-10-2012 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 4 Juni 2015 —
219275
  • dikatakan palsuBahwa Keberadaan suatu surat jika diduga palsu berarti disini ada pelaku,yang mengatakan surat itu asli atau palsu berarti harus diperiksa sampaipada pemeriksaan didepan persidangane Bahwa jika menyangkut masalah hak maka dengan icrahtnya putusanperdata maka perkara pidana seharusnya tidak dilanjutkan, itu ditandaidengan ketentuan yang disebutkan dengan katakata melawan hukum tetapikalau bukan berkaitan dengan hak maka ini tidak bisa demi hukum berakhirwalaupun sudah ada putusan yang incraht