Ditemukan 1647 data
1128 — 930
Agusdi Arya Nazar dan Sadr.Edi Jhon Har sebagaimana dimaksud paling lambat 1 (satu) Minggusejak putusan Pengadilan Negeri Tangerang berkekuatan hukumtetap.Bahwa saat ini terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang telahMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP / /Incraht dan jugaPengadilan Negeri Tangerang telah mengeluarkan PenetapanEksekusitorial terhadap Objek Sengketa tersebut;Bahwa atas dasar putusan Pengadilan Negeri Tangerang danPenetapan Eksekusi tersebut Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan SEHARUSNYA
SYAFRI.M.S.Pt.MM
Tergugat:
BUPATI TANAH DATAR
229 — 2177
tersebut berlaku dan ditetapkanHalaman 63 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.sejak tanggal 18 Mei 2018, terkait dengan TMT dari SK tersebut tangggal30 Juni 2015 hal ini dikarenakan mengarah kepada aturan Undangundang No. 5 Tahun 2014, kemudian SK mulai berlaku pada tanggalditetapkan yaitu tanggal 18 Mei 2018, terdapatnya perbedaan antaraTMT dan tanggal berlakunya SK tersebut dikarenakan menghargaiketentuan sebelumnya yaitu Undang Undang yang menyatakan bahwapada waktu perkara tersebut incraht
MAYLANY WUWUNG,SH,MM,MH
Terdakwa:
NGONSO BUDIONO GUNAWAN
431 — 386
Ketika berbicara soal sengketa kepemilikan yang sebagaimanditanyakan, maka sudah ada putusan perdata yang incraht yangmenyatakan bahwa kepemilikan tersebut adalah kepemilikan si B sehinggasudah tidak ada lagi kontreks pemalsuan dan sudah selesai persoalansengketa pra yudisial terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yangdiduga terjadi pemalsuan didalamnya;Bahwa ahli menjelaskan pembeli dengan itikad baik harus dilindungihukum, artinya si B sebagai pembeli bertindak berada dalam kesesatanfakta.
32 — 22
pada tanggal 05 Maret2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015dan terhadap Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 05 Maret 2015tersebut saat ini belum dibatalkan oleh Pengadilan dan masihHalaman 43 dari 74 Putusan Nomor 338/Pdt/2017/PT.MDNmempunyai kekuatan hukum yang sah dan terhadap Laporan Penggugatbahwa adanya tipu muslihat dan penipuan atas penjualan 2 (dua) unitTruck Loos Bak kepada Tergugat belum aa putusan pidana yang sudahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht
214 — 944 — Berkekuatan Hukum Tetap
persetujuan PARA PENGGUGATadalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah;Menghukum TERGUGAT atau orang lain siapa saja untuk segeramengosongkan dan menyerahkan tanah hak = milik PARAPENGGUGAT kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosongdan bersih tanpa beban apapun;Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang menguasasi tanahmilik PARA PENGGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000 / hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejakperkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incraht
60 — 89
Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat butir 32, 33,34, 35, 36, 37, 38 seluruhnya karena Tergugat II tidak pernahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan tanahtanah tersebut adalah milik Tergugat Il, Tergugat II memperoleh tanahaquo dari pelelangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan NegeriJakarta Barat dengan perantaraan Tergugat VI untuk memenuhiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 013/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht
74 — 11
Dilihat daripendapat penasehat hukum para penggugat yang menggunakan dasar hukum pasal 101UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sebagai pintu masuk untuk mengajukangugatan perdata terhadap perkara pidananya terlalu prematur untuk dilakukan gugatanperdata sebagaimana kita ketahui bahwa ketika para penggugat mengajukan gugatanperdata ini belum adanya putusan yang incraht terhadap perkara pidananya.4 KADALUWARSANYA HAK MEMERIKSA DAN TANGGUNG JAWABFISIK PROYEK ( VRESJWARING PROCES ):Terhadap point s/d 4
jelas, karena hasil perhitungan Kerugian Negara yang dibuat olehTergugat I berdasarkan data dan perhitungan selain dari Tergugat III adalah buktiyang digunakan oleh Tergugat II untuk memperkuat perbuatan tindak pidana yangdilakukan oleh para Penggugat;Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap perkarapidananya adalah terlalu premature untuk dilakukan gugatan perdata sebagaimana kitaketahui bahwa ketika para Penggugat mengajukan gugatan perdata ini belum adanyaputusan incraht
302 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut denganpertimbangan pada pokoknya meskipun dalam hal ini Hakim Anggota IIjuga berpendapat sama dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I bahwamemang ada sengketa kepemilikan saham antara Terdakwa SUGANTOdengan PERMAN YADI, namun menurut Hakim Anggota I bukan berartidengan demikian menjadikan perkara ini termasuk dalam ranah perkaraperdata, sehingga Terdakwa harus dinyatakan "Lepas dari segala TuntutanHukum", karena sengketa kepemilikan saham tersebut masih dalam prosespersidangan perdata (belum incraht
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
119 — 39
(Terpidana dalam perkara splitzing yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap/incraht) dan keterangan Terdakwa sendiri, dalam kegiatan tersebut adaAddedum yaitu Pekerjaan Tambah Kurang.
(Terpidana dalam perkara splitzing yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap/incraht) dan keterangan Terdakwa sendiri, dalamkegiatan tersebut ada Addedum yaitu Pekerjaan Tambah Kurang.
100 — 16
Tanggal 4 Desember 2014 (vide bukti T.I72 /bukti T.Il9), sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap(incraht van gewisdje), oleh karenanya buktibukti tersebut merupakan buktisurat yang sempurna sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1687 K/Pdt/ 1998, tanggal 29 September 1999dalam perkara Dra.MartinaToto Kasihan melawan Koko Gunawan ThmarinCs, menyatakan : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
125 — 66
perumahan Bangun Sari, berukuran + 1.819 M Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karoja, Kampung Teluk,sawah dan rumah penduduk, berukuran + 1.832MBahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi olehTergugat, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukumTergugat I, dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) tiaptiap harinya kepada PenggugatPenggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan setelah putusanini kelak berkekuatan hukum tetap (incraht
79 — 17
darisumber hukum (putusan) yang cacat , maka Ada yurisprudensi yang mengatakan pihak yangdapat perlidungan hukum akibat dari cacat hukum adalah seperti hakim, panitera, Jurusita itu tidak dapat digugat secara perdata ; bahwa menurut pendapat Saksi Ahli Kalau risalah lelang atau pelaksanaan lelang dilaksanakandari produk hukum yang cacat, maka lelang tersebut bisa digugat secara perdata (Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata). bahwa yang berwenang mengajukan gugatan atas putusan yang sudah incraht
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
278 — 164
karena saat itu tidak diberhentikan olehTergugat, maka pemberhentian Penggugat saat ini tidaklah berarti memberlakukansurut suatu peraturan perundangundangan, dikarenakan masih dalampenggunaan peraturan yang sepadan, lain halnya jika peraturan tersebut mengaturhal yang berbeda, maka dipilin ketentuan yang lebin menguntungkan, di sisi lainsebagaimana asas personal responsibility, maka terhadap tindakan Tergugatdengan tidak segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sejakPutusan tersebut incraht
Terbanding/Tergugat III : CAMAT KECAMATAN GROGOL KOTA CILEGON.
Terbanding/Tergugat I : Dr. H. TUBAGUS IMAN ARIYADI, S.Ag. M.Si.
Terbanding/Tergugat II : H. ALGHOZALI S., M.BA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : CAMAT KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON.
85 — 32
Djamiin, Fauzi Salam, SHdan Ahmad sari Alam.Bahwa Tergugat I, menolak tegas dalil penggugat diatas,Bahwa terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa atas kepemilikanFauzi Salam sebagaimana yang termasuk dalam HGB No. 149 yangdikemukakan penggugat, telah terlebih dahulu diperkarakan dan telah diPutus oleh Pengadilan Negeri Serang, dengan putusan No.12/Pdt.G/2014/PN.Srg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde), yang dalam pertimbanganya menyatakan menolakgugatan penggugat, serta
129 — 265
Pernyataan berlaku sampai dengan keputusan pengadilan yang difinitif(incraht)Namun demikian meskipun surat pernyataan sudah dibuat pihakPENGGUGAT tetap saja melakukan upayaupaya yang bertentangan denganpernyataan dengan caracara melanggar hukum dan melibatkan pihakpihakluar (Premanpreman) demi usahanya menguasai yayasan.
1.HENDRIK JATMIKO WINANDY
2.MISBAH
3.RUSDI
4.MULYADI
5.MOH. ALI SURYANTO
6.ROBBID DHAMIRI
7.UCIK SEPTEYANA NINGSIH
8.MOH. SAPIâ≢I
Tergugat:
KEPALA DESA AENGTONGTONG
189 — 101
pemberhentian perangkat desa.Pasal 6(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelahberkonsultasi dengan Camat.(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) karena:a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;b) Ditetapkan sebagai terdakwa;c) Tertangkap tangan dan ditahan.(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilandan telah berkekuatan hukum tetap atau incraht
191 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
VIVAHANDAYANI yang meminta ditetapkan sebagai anak sah dari RM HardjonoTjondronegoro diajukan setelah para Terdakwa mengadakan RUPS yang tidak benar dantidak sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas;Bahwa meskipun perkara perdata Nomor : 282/Pdt.G/2011/PN/Jkt.Timtertanggal 26042011 tersebut telah incraht, bukan berarti Terdakwa 2. VIVAHANDAYANI bersama Terdakwa 1. ERIKA YULIANI dan Terdakwa 3. VITRIAYULIARTI dapat dibenarkan untuk mengadakan RUPS, oleh karena Terdakwa 2.
23 — 5
,MPd.dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan ;3 Dibebani uang Pengganti sebesar : Rp. 328.400.250, (tiga ratus dua puluh delapanjuta empat ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) Apabila dalam waktu 1 (satu)bulan setelah putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap( Incraht ), terpidana tidak mempunyai
107 — 33
angka 6 (enam), 9 (Sembilan),21 (dua puluh satu), 27 (dua puluh tujuh) dan positaposita lainnya yangterkait; Bahwa, dari alasan tersebut maka semestinya secara hukum harusdibuktikan terlebih dahulu siapa pelaku ("dader") dari perbuatan itu,sehingga jelas siapasiapa saja yang bertanggung jawab bila ada yangmerasa dirugikan, dengan kata lain perbuatan melawan hukum tersebutharus ditentukan "Factum delictum"nya terlebih dahulu sampai dengandiperoleh putusan perkara pidana dari pengadilan yang bersifat incraht
219 — 275
dikatakan palsuBahwa Keberadaan suatu surat jika diduga palsu berarti disini ada pelaku,yang mengatakan surat itu asli atau palsu berarti harus diperiksa sampaipada pemeriksaan didepan persidangane Bahwa jika menyangkut masalah hak maka dengan icrahtnya putusanperdata maka perkara pidana seharusnya tidak dilanjutkan, itu ditandaidengan ketentuan yang disebutkan dengan katakata melawan hukum tetapikalau bukan berkaitan dengan hak maka ini tidak bisa demi hukum berakhirwalaupun sudah ada putusan yang incraht