- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SAPRUDDIN Alias DADO Bin LAPANNA tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 26/PID/2018/PT.MKS, tanggal 19 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 234/Pid.B/2017/PN Sdr, tanggal 12 Desember 2017;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor26/PID/2018/PT.MKS, tanggal 19 Februari 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12Desember 2017 Nomor 234/Pid.B/2017/PN Sdr, yang dimohonkanbanding, sepanjang mengenai Memerintahkan Terdawa untuk ditahanangka 3 ditiadakan, sehingga

merupakanperbuatan wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata makaharus diselesaikan melalui peradilan perdata.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwaterbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaanPenuntut Umum, tetapi perobuatan tersebut tidak merupakan suatu tindakpidana ;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor26/PID/2018/PT.MKS

1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaSAPRUDDIN Alias DADO Bin LAPANNA tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor26/PID/2018/PT.MKS

NABA DG SIAMA tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 71/PDT/2015/PT.Mks., tanggal 27 Mei 215, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Tka., tanggal 8 Januari 2015

Putusan Nomor 2733 K/Pdt/2015 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard/NO ); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saatini dihitung sebesar Rp2.401.000,00 (dua juta empat ratus ribu seriburupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat,putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiMakassar, dengan Putusan Nomor 71/PDT/2015/PT.Mks., tanggal 27 Mei 2015,dengan amar sebagai berikut:e

Bahwa putusan Judex Facti tingkat banding (putusan Pengadilan TinggiMakassar bertanggal 27 Mei 2015 Nomor 71/Pdt/2015/PT.MKS) telahmenjatuhkan putusan yang keliru (Onvoldoende Gemotiverd) oleh karenamembatalkan putusan Judex Facti tingkat pertama (putusan PengadilanNegeri Takalar Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Tka.) dengan pertimbanganpertimbangan hukum yang tidak diturut oleh hukum oleh karena putusanJudex Facti tingkat pertama telah tepat dan bersesuaikan hukum olehkarena memutus perkara ini dengan putusan

Bilamana tidak, atau masih ada sebagian ahli warisyang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut maka gugatantersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Ali Boediarto, S.H., Kompilasikaidah hukum putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata MasaSetengah Abad, Swara Justisi , Jakarta, 2005);Berdasarkan hal tersebut, putusan Judex Facti tingkat banding (putusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor 71/Pdt/2015/PT.MKS), harus dibatalkandalam pemeriksaan tingkat kasasi ini seraya mengadili sendiri

NABA DG SIAMA tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor71/PDT/2015/PT.Mks., tanggal 27 Mei 215, yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Takalar Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Tka., tanggal 8 Januari2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari TergugatTergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;2.

LEWA tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor398/PDT/2017/PT.MKS. tanggal 15 Januari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Tka. tanggal 1 Agustus 2017;

PATTALLASANG tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 23 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 30 September 2014 tersebut;

sebagaimana tersebut di atas,maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;Menyatakan barang bukti yang terdiri atas:Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 17, selengkapnyasebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikankepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalamperkara lain;Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Makassar Nomor 46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

No. 1708 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Makassar Nomor 46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tanggal 23 Oktober2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 30September 2014 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan

HASNA binti SAPPE,tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 364/PDT/2018/PT.MKS., tanggal 8 November 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Wtp.,tanggal 27 Maret 2018

Nomor 3436 K/Pdt/2019Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telahdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor364/PDT/2018/ PT.MKS., tanggal 8 November 2018 dengan amar sebagaiberikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaPenggugat tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 27 Maret2018 Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Witp., yang dimohonkan banding tersebut;Mengadili sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat untuk

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 November2018, Nomor 364/PDT/2018/PT.MKS;3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 27 Maret2017 Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Wip;Dengan mengadili sendiri:1. Menolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya,setidaknya gugatan Para Penguggat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;2.

HASNA bintiSAPPE, tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor364/PDT/2018/PT.MKS., tanggal 8 November 2018 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 38/Padt.G/2017/PN.Wip.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA LATAHANG bin LOMBONG tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 442/PID/ 2017/PT.MKS tanggal 2 Januari 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Sdr tanggal 25 Juli 2017 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani olen Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 442/P1D/201 7/PT.MKS tanggal 2 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umumdan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut:2.

yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut: Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalammengadili perkara Terdakwa;Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1095 K/Pid/2018Bahwa Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Makassar Nomor442/P1D/2017/PT.MKS

tidak sebagaimana mestinya, atau apakahbenar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 442/PID/2017/PT.MKS

Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWALATAHANG bin LOMBONG tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 442/PID/2017/PT.MKS

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 172/Pdt.PLW/2018/PN.MAK tanggal 6 Agustus 2019 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 413/Pdt/2019/PT.MKS tanggal 20 Januari 2020,

Membatalkan keputusan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 20Januari 2020 Nomor 413/Pdt/2019/PT.MKS, juncto Putusan Pengadilan NegeriMakale Tanggal 06 Agustus 2019 Nomor 172/Pdt.PLW/2018/PN.MAK;Mengadili SendiriMenolak eksepsi Para Terlawan;Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraint:AtauMohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Il, IV dan Vtelah mengajukan

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor172/Pdt.PLVWW/2018/PN.MAK tanggal 6 Agustus 2019 yang dikuatkan oleh putusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor 413/Pdt/2019/PT.MKS tanggal 20 Januari2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Para Terlawan tersebut;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;3.

SUS/2014/PT.MKS. tanggal 05 Agustus 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 76/Pid.B/2014/PN.Pinrang. tanggal 05 Mei 2014 sekedar mengenai pidana pengganti denda

Sus/2016/PT.Mks, tanggal 13 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1488/Pid.Sus/2015/PN.Mks, tanggal 10 Februari 2016 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Putusan Nomor 1248 K/Pid.Sus/2018Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT.Mks, tanggal 13 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1488/Pid.Sus/2015/PN.Mks, tanggal 10 Februari 2016 yang dimintakan banding; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima

pertimbangan tersebut, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut putusan Judex Facti(Pengadilan Tinggi) tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diperbaiki;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapermohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT.Mks

Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT.Mks

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PID.SUS/2014/PT.MKS tanggal 6 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 05/Pid.B/2014/PN-EKG tanggal 2 Februari 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,00(seribu lima ratus rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PID.SUS/2014/PT.MKS tanggal 6 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 12 Februari2014, Nomor 05/PID.SUS/2014/PN.EKG. yang dimintakan banding tersebut;3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;4.

April 2014 dengan demikian permohonan kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang wakiu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada pokoknyamemohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PID.SUS/2014/PT.MKS

, tanggal 06Maret 2014 dan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 05/Pid.Sus/2014/PN.Ekg, tanggal 12 Februari 2014, dengan alasanalasan yaitu: Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PID.SUS/2014/PT.MKS, tanggal 06 Maret 2014 yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Enrekang Nomor 05/Pid.Sus/2014/PN.Ekg tanggal 12 Februari 2014menurut Penuntut Umum cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang ;Bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidananya terhadapTerdakwa

Membebankan Terdakwa agarmembayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan ...dan seterusnya ;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 05/Pid.Sus/2014/PN.Ekg tanggal 12 Februari 2014 yang putusannya tersebutdikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PID.SUS/2014/PT.MKS, tanggal 06 Maret 2014, menjatuhkan putusan pidanaterhadap Terdakwa SULTAN bin CINDU alias CUTTANG dengan pidanapenjara selama 3 (tiga

didalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak maupun UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sama sekali tidak mengatur mengenaipenjatuhan pidana minimal bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan olehanakanak ;Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang Nomor05/Pid.Sus/2014/PN.Ekg tanggal 12 Februari 2014 yang putusannya tersebutdikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PID.SUS/2014/PT.MKS

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MANINDO bin MALLONANG,tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor30/Pdt.G/2012/PN.Maros tanggal 06 Mei 2013 yang dikuatkan oleh PengadilanTinggi Makassar Nomor 235/Pdt/2013/PT.MKS tanggal 20 November 2013

sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Para Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem; Menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima atau NO(nietontvankelijke verklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor235/Pdt/2013/PT.MKS

Alasan Kasasi pertama:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20Nopember 2013 Nomor 235/PDT/2013/PT.Mks dan Pengadilan Negeri Marostanggal 06 Mei 2013 Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Maros tersebut, tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat Judex Juris MahkamahAgung RI, oleh karena Putusan tersebut keliru atau salah menerapkan hukumdalam pertimbangan hukumnya;Alasan Hukumnya:1.

Bahwa sangatlah tidak beralasan Majelis Hakim Putusan Pengadilan TinggiMakassar tanggal 20 November 2013 Nomor 235/PDT/2013/PT.Mks danMajelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 06 Mei 2013Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Maros tersebut, yang menyatakan, bahwagugatan Penggugat nebis in idem;2.

hukumnya, sehingga sudah tidak dapat untuk dipertahankanlagi, dan harus dibatalkan pada tingkat Judex Juris Mahkamah Agung RI.Alasan Kasasi KeduaBahwa putusan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassartanggal 20 November 2013 Nomor 235/PDT/2013/PT.Mks dan PengadilanNegeri Maros tanggal 06 Mei 2013 Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Maros tersebutsudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat JudexJuris Mahkamah Agung RI, oleh karenaPutusan tersebut kurang cukup dalampertimbangan

ontvankelijke verklaard) semestinya diletakkanpada bagian pokok perkara bukan pada bagian eksepsi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan JudexFactidalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi:MANINDO bin MALLONANG,, tersebut harus ditolak dengan perbaikanamar Pengadilan Negeri Maros Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Maros tanggal 06 Mei2013 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor235/Pdt/2013/PT.MKS

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor89/PDT/2017/PT.MKS., tanggal 5 Mei 2017 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Mks., tanggal13 Juli 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

lalai melaksanakan putusan Pengadilan NegeriMakassar dalam perkara ini kepada Penggugat;Menghukum Tergugat dan Il untuk membayar segala biayabiayayang timbul dalam perkara secara tanggung renteng sebesarRp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaTergugat, putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor89/PDT/2017/PT.MKS

SAHRUL tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor89/PDT/2017/PT.MKS., tanggal 5 Mei 2017 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 250/Pdt.G/2015/PN.Mks., tanggal13 Juli 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa objek tanah yang terletak di Jalan Prof.Basalamah dahulu bernama Jalan Racing Center, KelurahanKarampuang, Kecamatan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Makassar tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 79/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 5 Februari 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 1393/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal11 Oktober 2017 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 79/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 5 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:eMenerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum:Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makasssar Nomor1393/Pid.Sus/2017/PN.Mks Tanggal 11 Oktober 2017, sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa dan statusbarang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut

formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan meskipunJudex facti salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa; Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Makassar Nomor79/PID.SUS/2018/PT.MKS

Putusan Nomor 1792 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 79/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 5 Februari 2018 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1393/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 11 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai kualifikasitindak pidana dan pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132

tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Makassar tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 79/PID.SUS/2018/PT.MKS

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 340/PID.SUS/2019/PT.Mks., tanggal 12 Juli 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 393/Pid.Sus/2019/PN.Mks., tanggal 29 April 2019 mengenai pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor340/PID.SUS/2019/PT.Mks., tanggal 12 Juli 2019 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;2.

harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, olehkarenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PenuntutUmum tersebut harus dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2019Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 340/PID.SUS/2019/PT.Mks

lainnya yang bersangkutan, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor340/PID.SUS/2019/PT.Mks

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 337/PID.SUS/2019/PT.Mks., tanggal 15 Juli 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN.Mks., tanggal 29 April 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Rasul:Dirampas untuk dimusnahkan;10.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor337/PID.SUS/2019/PT.MKS, tanggal 15 Juli 2019 yang amar lengkapnyasebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3750 K/Pid.Sus/2019 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor74/Pid.Sus/2019/ PN.Mks., tanggal 29 April 2019 yang dimintakanbanding

beralasan hukum diperbaiki mengenaikwalifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkankepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawahini:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PenntutUmum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 337/PID.SUS/2019/PT.MKS

tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor337/PID.SUS/2019/PT.Mks

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BUDI SANTOSO tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 12/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 12 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 102/Pid.Sus/2013/PN.Makassar tanggal 11 Juni 2014 sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana pengganti denda;

No. 434 K/PID.SUS/2016Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Makassar Nomor 12/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 12 Maret 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 102/Pid.Sus/2013/PN.MKS tanggal 11 Juni yang dimohonkan banding tersebut ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00

Bahwa Putusah Judex Facti Pengadilan Tinggi Nomor 12/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tanggal 10 Maret 2015 telah salah menerapkan hukum sertatidak cermat mempertimbangkan alatalat bukti dalam memeriksa perkara ;2. Bahwa mengenai keberatan pertama, halaman 14 point 2 putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa "perbuatan TulenRantepau sebagai pengangkut Raskin ke13 yang telah membayarkan/Hal. 14 dari 20 hal. Put.

Bahwa keberatankeberatan lainnya tidak dapat dibenarkan oleh karenatidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diaturdalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 12/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 12 Maret 2015 yang menguatkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor102/Pid.Sus/2013

ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BUDISANTOSO tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 12/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS/ 2019/PT.MKS tanggal 4 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 19 Desember 2018, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

panjang yang berisi 4 (empat)sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabusabudengan berat netto 0,2167 (nol koma dua satu enam tujuh) gram; 2 (dua) batang pipa kaca/pireks; 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet; 1 (satu) buah jarum sumbu; 1 (satu) buah powerbank warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MKS

rasa keadilan masyarakat dengan tetapmemperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehinggaoleh karena itu putusan Judex Facti beralasan hukum diperbaikisebagaimana amar putusan di bawah ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolakdengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MKS

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 4 Maret 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN Sdrtanggal 19 Desember 2018, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa sehingga menjadi: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHARUDDIN ASIS aliasKAHAR bin ASIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila

ARFAN bin MUSTAKIM tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 131 / PID.Sus / 2015 / PT.MKS. tanggal 11 Juni 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MRS. tanggal 30 Maret 2015 sekedar mengenai kwalifikasi pidana yang dijatuhkan kepada Anak II

Menetapkan agar terdakwa masingmasing dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 131/PID.Sus/2015/PT.MKS., tanggal 11 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.2.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 30 Maret 2015Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MRS, sekedar mengenai lamanyapidana dan pidana percobaan yang dijatunkan kepada paraterdakwa,sehingga amarnya

(dua ribu lima ratus rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor 131/PID.Sus/ 2015/PT.MKS., tanggal 11 Juni 2015sebagaimana akta Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Mrs Juncto Nomor perkara08/Pid.SusAnak/2015/PN.Mrs., tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat olehPanitera pada Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan, bahwa padatanggal 18 Agustus 2015 Anak II mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 31

ARFANbin MUSTAKIM tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 131 /PID.Sus / 2015 / PT.MKS. tanggal 11 Juni 2015 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Maros Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MRS. tanggal 30Maret 2015 sekedar mengenai kwalifikasi pidana yang dijatunkan kepada AnakIl, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Anak II.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 305/PID/2019/ PT.MKS., tanggal 5 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Jnp., tanggal 25 April 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi sebagai berikut:

ARRUAN MANAMAN, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor343/PDT/2019/PT.MKS tanggal 12 November 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Pol tanggal 28 Juni 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: