Pasal 156 ayat (2); (3) dan (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 23 berpendapatpesangon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal tersebut menunjukkan JudexFacti sangat normatif dalam memberikan pertimbangan;2.

salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa terbukti Penggugat telah memasuki usia pensiun sesuai denganketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Tergugatwajib membayar hakhak Pemutusan Hubungan Kerja karena pensiun kepadaPenggugat dikurangi pinjaman Penggugat karena bersifat normatif;Hal. 7 dari 9 hal.Put.Nomor 1351 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa mengenai besarnya upah/bulan pekerja telah tepat dan benardalam PHK mengacu pada pasal 157 ayat (1) huruf a,o Undang Undang Nomor13

Kelahiran yang ada dalam permohonan Pemohon samadengan identitas Pemohon yang hadir di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Akta Kelahiran, P1berupa KTP dan P2 adalah KK, terbukti bahwa Pemohon adalah pendudukKelurahan Bunulrejo, Kecamatan KBlimbing, Kota Malang, yang mana tempattersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, sehinggaberdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Jo Undangundang Nomor 24 tahun 2006 Nomor13

Ali dan Rusmiati dikabulkan, maka sebagaimana dimaksud dalamPasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Jo Undangundang Nomor 24 tahun 2006 Nomor13 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentangadministrasi kependudukan, maupun Pasal 93 ayat (1) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan oleh karena kelahiranHalaman 6 dari 8 halaman Penetapan

kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Malang untuk mendaftarkanperubahan nama pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.Menimbang, bahwa setiap perkara perdata dibiaya oleh pihak yangberperkara oleh karena pihak dalam perkara permohonan ini hanya Pemohon,sedangkan perkara ini bukan perkara prodeo maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;Mengingat Pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan Jo Undangundang Nomor 24 tahun 2006 Nomor13

HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa HukumPembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Bandingtersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Bandingtertanggal, 27 Oktober 2021, sebagai wujud keberatan atas PutusanPengadilan Negeri Selong, tanggal 23 September 2021 Nomor13

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor13/Pdt.G/2021/PN Sel. Tertanggal 23 September 2021;4.

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkarabeserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor13/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 23 September 2021, memori banding dari kuasahukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari kuasahukum Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim TingkatBanding memperoleh fakta hukum sebagai berikut

Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor13/PDt.G/2016/PN.Lht tanggal 7 Nopember 2016;3. Berkas perkara dan Suratsurat yang berhubungan denganperkara ini ;Hal 2 dari 19 Hal Put. No. 3/PDT/2017/PT.

Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Lht. kepada M.Sitanggang Tergugat IIl sekarang Turut Terbanding yang dilakukan olehMuhammad Syamsul Bachri Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lahatpada tanggal 16 Nopember 2016 ;Membaca, Akta pernyataan Permohonan Banding dari KuasaPembanding semula Tergugat II dan Tergugat IV tanggal 21 Nopember2016 No. 08/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Lahat yang menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Lahat tanggal 7 Nopember 2016 Nomor13

/Pdt.G/2016/PN.Lht untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkatbanding.Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbandingsemula sebagai Penggugat yang dibuat oleh Jimmy Oktavianus, A.Md.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor13/Pdt.G/2016/PN.Lht yang menyatakan banding pada tanggal 21Nopember 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukansecara seksama kepada Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2016;Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Turut Terbanding semula

PLGpermohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksamakepada Turut Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2016;Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Turut TerbandingIl semula sebagai Tergugat Ill yang dibuat oleh Muhammad SyamsulBachri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor13/Pdt.G/2016/PN.Lht yang menyatakan banding pada tanggal 21Nopember 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukansecara seksama kepada Turut Terbanding Il pada tanggal 23 Nopember2016;Membaca surat

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor13/Pdt.G/2016/PN.Lht tanggal 7 Nopember 2016 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Il dan Tergugat IVuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyarawatan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Senintanggal 20 Februari 2017 oleh kami H.

sidang majelis hakim, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:nOo@2c=5Nomor13

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor13/Pdt.G/2022/PA.Pra dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

SBY. tentangpenunjukkan Panitera Pengganti, serta berkas perkara dan putusanPengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Maret 2020, Nomor13/Pid.Sus/2020/PN Sda;Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriSidoarjo tanggal 6 Januari 2020 Nomor Register perkara: PDM588/M.5.19/Euh.2/12/22019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:KESATU :Bahwa terdakwa SAHRUL GUNAWAN als IRUL bin H.

Relaas pemberitahuan permintaan banding untuk Penuntut Umum yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 6April 2020, atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor13/Pid.Sus/2020/PN.Sda, tanggal. 19 Maret 2020;Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 678/PID.SUS/2020/PT SBY3.

dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 678/PID.SUS/2020/PT SBYMENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui PenasihatHukumnya; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor13

Tidak tepat dan tidak beralasan;Menyatakan oleh karena itu bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;Mempertahankan Putusan Verstek tanggal 10 April 2018 Nomor13/Pdt.G/2018/PN Clbp.;4.

Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yanghingga kini ditaksir sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)Halaman 4, Putusan Nomor 190/Pdt/2019/PT SMGMenimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor13/Pdt.Plw/2018/PN Clp. tanggal 14 Pebrari 2019 yang dibuat oleh HSSugiyanto, S.H., M.H.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor13/Pdt.Plw/2018/PN Clp tanggal 21 Agustus 2018 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Pontianak, tanggal 29 Juni 2016, ##Nomor13/Pid.Prkn/2016/PN Ptk, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang padapokoknya sebagai berikut :Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUSPRK/2016/PT PTK1. Menyatakan terdakwaPHAM HUANG LINHtelah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:1.1.

Membebankan terdakwaPHAM HUANG LINH~ untuk membayarbiayaperkarasebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Pontianak tanggal 29 Juni 2016, Nomor 13/Pid.Prkn/2016/PN Ptktersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Juni2016 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor13/PID.PRKN/2016/PN Ptk, dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan

secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal18 Juli 2016 ;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUSPRK/2016/PT PTKMenimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak sebelum perkaranya dikirim kePengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;Menimbang, bahwa permintaan banding putusan perkara nomor13

Peraturan Perundangundangan lainnya yang bersangkutan denganperkara inl;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor13/Pid.Prkn/2016/PN Ptk. tanggal 29 Juni 2016 yang dimintakan banding; Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 September 2016dalam rapat permusyawaratan Majelis

Pekerja/ouruh meninggal dunia;Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang dilakukanPerusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 154 UU Nomor13/2003 tentang Ketenagekerjaaan maka Tergugat hanya dapatmemutuskan hubungan kerja setelah memperoleh Penetapan dari Lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksuddalam Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagekerjaaan;Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 155 ayat (1) UU Nomor13/2003 tentang Ketenagekerjaaan

yang dilakukan oleh Tergugat BatalDemi Hukum sehingga antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalamhubungan kerja;Bahwa Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagekerjaaanberbunyi Selama putusan lembaga penyelesaian perselisinan hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ouruh harustetap melaksanakan segala kewajibannya sementara Tergugat telahmelarang/mengalanghalangi Penggugat untuk tetao melakukanpekerjaannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) UU Nomor13

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudahtidak harmonis lagi dengan adanya permasalahan ini dan mengingat:Tergugat tidak mengeluarkan Surat Pengangkatan terhadap Penggugatsebagaimana diwajibkan dalam Pasal 63 UU Nomor 13/2003 tentangKetenagakerjaan;Tergugat telah membujuk dan/atau menyuruh Penggugat untukmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundangundangan dengan cara memerintahkan Penggugat untukmenandatangani kontrak kerja yang bertentangan dengan UU Nomor13

OKTAVANUS KATILI, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor13, RT 03/RW 01, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, KotaGorontalo, atau Jalan Kalimas Barat Nomor 45A, RT 08/RW 08,Surabaya;2. PT BERKAT MARISA, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor13, Kota Gorontalo;Para Pemohon Kasasi;LawanPT BANK CENTRAL ASIA,Tbk, berkedudukan di Jalan Thamrin,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.

Bahwa para pihak sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian inikepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Maumere yangmemeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Mme ini dan apabila diperlukan menandatangani kembaliKesepakatan Perdamaian ini dihadapan Yang Mulia Hakim Tunggal padasuatu persidangan yang telah ditetapbkan, agar Kesepakatan Perdamaian inidapat dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian dan/atau PenetapanPerdamaian dan/atau Akta Perdamaian

Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbulsejumlahRp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, olehARIEF MAHARDIKA, S.H., selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan WakilKetua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 10 Oktober 2019, Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Mme, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh LUKASKATAN LETON, Panitera Pengganti pada Pengadilan

mengadili perkara ini ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi PengadilanTinggi Mataram tanggal 6 Nopember 2018 Nomor 170/PDT/2018/PT.MTRtentang penetapan hari sidang ;Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal13 Desember 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriPraya pada tanggal 9 Pebruari 2018 dibawah Register perkara Nomor13

Banding dari Kuasa Hukum ParaPembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu danHalaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MTRmenurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang oleh karena itu permohonan' Banding tesebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 September 2018 Nomor13

;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula ParaPenggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukumuntuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;Memperhatikan pasal 206 RBg, 228 RBg dan dan UndangUndang yangbersangkutan dengan perkara ini.Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MTRMENGADILI> Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum ParaPembanding semula Para Penggugat tersebut ;> Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor13

dalam waktu lama.Seharusnya gugatan diajukan oleh seluruh anggota kaum selainTergugatTergugat;Bahwa berdasarkan uraian dalildalil diatas, maka beralasan hukumMajelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus menyatakangugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Penggugatharuslah tidak dapat diterima;dalam gugatannya tidak mengikutsertakan anggota kaum sikumbangpabeloan aur birugo tigo baleh sebagai para pihak sebagaimana yangterdapat di Dalam ranji yang dijadikan bukti dalam perkara Nomor13

Perkara Perdata Nomor 13/PdtG/2008/PN BT, tanggal 12 Maret2009 tersebut, kemudian Putusan Pengadilan Negeri Bukitinggi yangdikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 63/PdtG/2009/PT PDG. tanggal 19 Januari 2010 dan Putusan Mahkmah Agung RINomor 1167 K/Pdt/2010 Tanggal 10 Desember 2010 (berdasarkan buktisurat P7, P8 dan P9), Pemohon Kasasi tidak sependapat denganPertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Padang tersebut, oleh karenadalam gugatan Para Penggugat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor13

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 Maret 2009 Nomor13/PdtG/2008/PN Bt, dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19Januari 2010 Nomor 63/PadtG/2009/PT PDG. serta Putusan MahkamahAgung RI tanggal 10 Desember 2010 Nomor 1167 K/Pdt/2010 (Bukti SuratP7, P8 dan P9) adalah Putusan yang berkekuatan hukum tetap, akantetapi putusan tersebut bersifat deklarator, sehingga eksekusi putusanperkara Nomor 13/PdtG/2008/PN Bt, Tanggal 12 Maret 2009 dinyatakanPutusan Non Eksekutabe!b.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan baru dalam perkaraPerdata Nomor 23/PdtG/2015/PN Bt, tanggal 27 Oktober 2015 kePengadilan Negeri Bukittinggi, agar putusan Perkara Perdata Nomor13/PdtG/2008/PN Bt, tanggal 12 Maret 2009 dapat dieksekusi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Factitidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem oleh karena subjek

dan objekgugatan serta alasan gugatan sama dengan perkara terdahulu yang sudahberkekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat positif yaitu perkara Nomor13/Pdt.G/2008/PN Bt, juncto Nomor 63/PDT/2009/PT PDG. juncto Nomor 1167K/Pdt/2010;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RIVAL SUTAN MUDO, dan kawankawan

Berdasarkan berita acara panggilan (relaas)Nomor13/Pdt.G/2020/PA.LK, Termohon bukan warga Nagari Labuh Gunungyang dicantumkan Pemohon sebagai alamat Termohon dalam permohonannya;Bahwa Pemohon secara lisan menyatakan ingin mencabut permohonanPemohon karena Pemohon akan mencari alamat Termohon terlebih dahulu;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukupmenunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor13/Pdt.G/2020/PA.LK dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 13/Padt.G/2020/PA.LK3.

SusPHI/20212.Menyatakan Tergugat belum membayar hakhak lainnya dari Penggugatsesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undang Undang RI Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan memberikan surat paklaringPenggugat dengan rincian sebagai berikut:e Surat Paklaringe Uang Pesangon = Rp23.690.000,00e Sisa cuti 7/21 x (3.090.000 + 1.660.000 + 400.000) Rp1.716.666,00e Dikurangi jumlah yang diterima (Rp4.538.000,00)Total Rp20.868.666,00Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa

karenaPenggugat terbukti telan mengajukan program pensiun dini yangditawarkan oleh Tergugat kepada seluruh pekerja dan juga Tergugattelah menyetujui permohonan pensiun dini Penggugat sesuai buktibuktidalam persidangan judex facti yang tertuang dalam kesepakatanbersama antara Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani olehkeduanya, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebutPenggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor13

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor13/PID.SUS/2022/PT PLK Tanggal; 13 Januari 2022 tentang PenunjukanMajelis Hakim ;2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor13/PID.SUS/2022/PT PLK Tanggal; 13 Januari 2022 tentang PenunjukanPanitera Pengganti ;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor13/PID.SUS/2022/PT PLK Tanggal; 13 Januari 2022 tentang PenetapanHari Sidang ;4.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (Lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis padahari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami SINARTA HENRY SINURAYA,S.H.MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MOHAMMAD NOOR,S.H.M.H.dan SITI JAMZANAH, S.H.M.H. sebagai HakimHakim Anggotaberdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor13/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 13 Januari 2022 untuk memeriksa danmengadili perkara

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi SurabayaNomor 425/PID.SUS/2021/PT SBY, tanggal 20 April 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor13/Pid.Sus/2021/PN Kpn. tanggal 18 Maret 2021 dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara tersebut;Menimbang

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.3.000,00, (tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor13/Pid.Sus/2021/PN Kpn, tanggal 18 Maret 2021 tersebut, Penuntut Umum,telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan NegeriKepanjen pada tanggal 25 Maret 2021, sebagaimana Akta PermintaanBanding Nomor 19/Akta.Banding.Pid/2021/PN Kpn Jo.

Nomor13/Pid.Sus/2021/PN Kpn. dan terhadap permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret2021 sebagaimana ternyata pada relaas pemberitahuan permohonan bandingnomor 919/Akta.Banding.Pid/2021/ PN Kpn Jo.

Telp. 08117826126, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT.Para Penghadap menerangkan, bahwa Para Pihak bersedia untukMengakhiri Sengketa diantara mereka sebagaimana tercantum dalam SuratGugatan tertanggal 26 Maret 2018, dengan Register Perkara Nomor13/Pdt.G/2018/PN Sky, dan untuk hal tersebut Para Pihak telah mengadakanPersetujuan secara tertulis dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian tertanggal 5Oktober 2018, dan Para Pihak telah menandatangani Surat

Bahwa jika ada biaya yang timbul dari perdamaian ini, masingmasing pihaksepakat bahwa biaya untuk di Pengadilan Negeri Sekayu perkara nomor13/Pdt.G/2018/PN.SKY menjadi tanggung jawab Penggugat dan biayapencabutan laporan di Kepolisian menjadi tanggung jawab Tergugat.Selanjutnya Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut oleh Para Pihakdiserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PerdataNomor 13/Pdt.G/2018/PN Sky di Pengadilan Negeri Sekayu dipersidangan tanggal31 Oktober 2018 untuk

setelah itu terdakwa kembali datangkerumah saksi Fherdi Nanda, mengatakan bahwa saksi FherdiNanda telah lulus dan masuk menjadi Pegawai KejaksaanTinggi Riau dan menunjukkan dokumen palsu 1 (satu) lembarfotocopi daftar nama peserta tes masuk Kejaksaan Tinggi Riautahun 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi atas namaHendra Wijaya NIP 101116595570073 dan Kajati atas namaAbdul Mutholib,SH,MH dengan Nip 19600137540017 yang didalam daftar nama tersebut nama saksi Fherdi Nanda berada didalam urutan nomor13

meminta uang sebesar Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) tersebut kepada saksi dengan tujuan untukpengurusan menjadi Pegawali Kejaksaan RepublikIndonesia. ;* Bahwa terdakwa ada menyerahkan foto copy daftar namapeserta tes masuk Kejaksaan Tinggi Riau tahun 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi atas nama Hendra Wijaya, SH Nip.101116595570073 dan Kepala Kejaksaan Tinggi atas nama AbdulMutholib, SH.MH Nip. 19600137540017 yang mana didalam daftar tersebut nama Saksi tertulis pada urutan nomor13

, (tigapuluh juta rupiah) tersebut kepada saksi dengan tujuan untukpengurusan menjadi Pegawai Kejaksaan RepublikIndonesia. ; Bahwa terdakwa ada menyerahkan foto copy daftar namapeserta tes masuk Kejaksaan Tinggi Riau tahun 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi atas nama Hendra Wijaya, SH Nip.101116595570073 dan Kepala Kejaksaan Tinggi atas nama AbdulMutholib, SH.MH Nip. 19600137540017 yang mana didalam daftartersebut nama anak kandung saksi yang bernama Fherdi Nanda tertulis pada urutan nomor13

kandung saksi yang bernamaYuliastika Efendi ; Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa melakukan kebohongandengan menyerahkan foto copy daftar nama peserta tes masukKejaksaan Tinggi Riau tahun 2012 yang ditanda tangani oleh PanitiaSeleksi atas nama Hendra Wijaya,SH Nip.101116595570073 danKepala Kejaksaan Tinggi atas nama Abdul Mutholib,SH,MHNip.19600137540017 yang mana di dalam daftar tersebut namaFherdi Nanda (saksi korban) tertulis pada urutan nomor13

saksi yang bernamaYuliastika Efendi ;e Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa melakukan kebohongandengan menyerahkan foto copy daftar nama peserta tes masukKejaksaan Tinggi Riau tahun 2012 yang ditanda tangani oleh PanitiaSeleksi atas nama Hendra Wijaya,SH Nip.101116595570073 danKepala Kejaksaan Tinggi atas nama Abdul Mutholib,SH,MHNip.19600137540017 yang mana di dalam daftar tersebut namaFherdi Nanda (saksi korban) tertulis pada urutan nomor13

PB.SUDIRMAN 97NGAWICatatan Putusan Hakim PengadilanNegeri dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2)KUHAP).Nomor13/Pid.C/2019/PN. Ngw.Catatan dari persidangan terbuka untuk umum PengadilanNegeri Ngawi yang mengadili perkara tindak pidana ringan denganacara pemeriksaan cepat, dalam perkaraTerdakwa :NamaLengkap ; IFAN ARI JAYA BinTempatLahir SARTONO j