Ditemukan 65063 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PA SLEMAN Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PA.Smn
Tanggal 16 September 2020 — PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia Febrina Wahyuningtyas binti Daryan, BA Muhammad Aswin bin M. Najib Hisyam
21763
  • Bahwa apabila dikemudian hari Pihak Tergugat melakukan Wan Prestasilagi, maka pihak Penggugat akan melakukan eksekusi dengan penjualanjaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL), dan atas biaya yang timbul pada penyelesaian tersebut menjadikewajiban Tergugat.Bahwa Barang Jaminan yang di berikan oleh Tergugat barang bergerakberupa satu unit kendaraan bermotor roda empat sesuai BPKB dengannomor BPKB K08129585, nomor polisi AB 1508 UQ, merk / type : Izusu/TBR 52 Panther Standar
Putus : 01-07-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 23/Pdt.P/2016/PN Gst
Tanggal 1 Juli 2016 — TALIGU WARUWU
407
  • Nomor : 026 tahun2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta berdasarkan pasal 124 HIR,maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan gugur ;Menimbang, bahwa permohonan tersebut dinyatakan gugur, maka Pemohon sebagai pihakyang dinyatakan Permohonannya gugur maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasal 124 HIR dan segala ketentuan perundangundangan serta peraturanperaturan
Register : 25-03-2011 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42635/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 10 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
7429
  • Perabot lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp 2.000.000,00 (dua jutarupiah) atau lebih perunit atau satuan:> Perabot kayu lainnya, perangkat ruang makan dan keluarga, dirakit, HS Ex9401.60.11.00bahwa menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P 44/BC/2009 tentangDaftar Kode Standar Internasional Untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean disebutkandalam Lampiran I disebutkan bahwa SET (set) adalah termasuk Kode Satuan;bahwa barang berupa Sofa pada pos 12,13 dan pos 19,20 PIB nomor
Register : 19-07-2013 — Putus : 10-10-2014 — Upload : 06-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-56065/PP/M.VIB/16/2014
Tanggal 10 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13825
  • demikian Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan buktibahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sudah dibayar berupa arus uang danarus barang dari awal transaksi sampai dengan pelunasan dan pembayaran hargabarang beserta Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pembelian barang/Jasakepada PKP Penjual ataupun bukti bahwa PPN yang dibayar oleh Pemohon Bandingsudah dilaporkan oleh lawan transaksi.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti berupa: SPTLawan Transaksi, Faktur Pajak Standar
Register : 11-11-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 04/G/PILKADA/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 1 Desember 2016 — Drs. H. RISWAN. NS, dkk. vs KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
14550
  • Negeri Sipil; Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 10 Tahun 2016persyaratan untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah harusmampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaannarkotika berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyeluruh dari tim dokter;Bahwa selanjutnya Tergugat telah menunjuk RSUD Zainoel Abidin untukmelaksanakan tes pemeriksaan uji kesehatan terhadap Penggugatberdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 20September 2016 tentang Pedoman Teknis Standar
    Psi yang disampaikan dalam musyawarah penyelesaiansengketa diketahui bahwa Pemohon menjalani tes psikologi padapukul 23.00 WIB dan menurut saksi Psikologi yang dilakukan tengahmalam serta serangkaian tes kesehatan lainnya yang dianggap terburuburu dinilai tidak efektif;b) Bahwa dalam musyawarah kedua hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016Termohon mengakui tidak melakukan sosialisasi secara khusus terkaitKeputusan KIP Kabuapten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentangPedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan
    Jasmani dan Rohaniserta bebas penyalahgunaan narkotika calon bupati dan wakil bupati2017.c) Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan sosialisasi secarakhusus (detail) terkait Surat keputusan KIP Bireuen Nomor 10 Tahun2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan KesehatanJasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika kepadaPemohon 1, Panwaslih Kabupaten Bireuen berpendapat bahwa haltersebut menyebabkan Pemohon 1 tidak mendapat data dan informasiHal 19 dari 89 Hal, Putusan Perkara
    Dengan demikian Tergugat jelasmelanggar asas Kecermatan tersebut;Asas Pelayanan Yang BaikAdalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biayayang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturanperundangundangan. Bahwa dalam melakukan tes kesehatan yang pertamadilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah pada pukul 23.00 malam,dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan waktu yang wajar dan tidak sesuaidengan standar pelayanan.
    Asas Keterbukaan.Bahwa Tergugat dalam menyampaikan Surat Keputusan KIP No. 10tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar pemeriksaan kesehatanjasmani dan rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika., pada saatBakal calon mendaftarkan diri kekantor Tergugat denganmenyampaikan tata cara pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohaniserta Bebas Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa dengan demikian Tergugat sebagai Penyelenggara Pilkada tetapterbuka bagi semua pihak maupun golongan.c.
Register : 02-02-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 341/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 30 Desember 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
7745
  • , berdasarkan hal tersebut maka ketentuanmemperiontaskan ibu dari bapak, adalah relatf tentatf dan tidak mutlak, penterapan hakhadlonah sesuai situasi dan kondisi;Menimbang, bahwa adanya dua standar hukum untuk menentukan hak hadhonah yaituPasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan umur sebagai standar, dan pasal41 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menjadikan kepentingan anak (the best interest ofchild), sebagai standar penentuan hak hadhonah, mana diantara kedua ketentuan tersebut
    ;Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis Hakim yang pertama yang harusdipegang adalah ketentuan pasal 41 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu demikepentingan terbaik anak (the best interes of child) karenanya maka yang utama (primer) adalahhak anak, yaitu demi kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan standar dalam penentuanhak hadhonah dengan alasanalasan sebagai berikut Argumentasi yuridis, yaitu azas lex superior derogat legi impenior bahwa aturan yang lebihtinggi harus didahulukan pemberlakuannya
    dari pada aturan yang lebih rendah, standar demikepentingan anak diatur dalam undangundang, sementara standar umur diatur dalamKompilasi Hukum Islam yang pemberlakukannya didasarkan dengan Inpres Nomor 1 tahun1991; Argumentasi sosiologis, anak dipandang sebagai subyek yang bisa berinteraksi secarasosial dan anak masih mempunyai masa depan yang panjang, menurut rasa keadilan, makayang harus dipegang adalah kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum di atas
Upload : 30-01-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 205 / Pid.B / 2013 / PN. Plw
165
  • Nusantara Indah Makmur tempat mereka bekerja dan ke Polsek PangkalanKerinci;wonceneen= Selanjutnya pada hari kamis tanggal 5 September 2013 pada saat saksiRogen Fresly Sitinjak dan saksi Mohamad Natsir sedang berada di Polsekpangkalan Kerinci mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada orang yangmenawarkan rokok dengan jumlah yang banyak dengan harga dibawah standar dijalan langgam KM 1 Pangkalan Kerinci, kemudian para saksi mendatangi tempattersebut yang mana tempat tersebut merupakan warung makanan
    Selanjutnya merekamengamankan saksi Mangarahot Sitohang beserta barang bukti ke PolsekPangkalan Kerinci, berdasarkan keterangan dari saksi mangarahot Sitohang, iamembeli rokok tersebut dengan harga murah atau dibawah standar kepada saksiRamadhan Als Madan Bin Ruslan dan temantemannya, selanjutnya sekira jam19.00 Wib para saksi melakukan pemancingan terhadap saksi Ramadan als MadanBin Ruslan dan saksi Riki Als Blek diwarung saksi Mangarahot sitohang yang manasaksi Ramadhan Als Madan Bin Ruslan akan
    Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan dan beberapa jenis rokok yang hilang yaitu jenis Win Milk, Surya Masdan Lintang Enam;Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 september 2013, saksi dan saksi Muhamadnatsir mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menawarkan rokokdalam jumlah yang sangat banyak dengan harga dibawah standar di jalanlanggam KM 1 pangkalan Kerinci;Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Muhamad Natsir mendatangitempat tersebut yang mana tempat tersebut merupakan warung makanan danminuman
    Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan dan beberapa jenis rokok yang hilang yaitu jenis Win Milk, Surya Masdan Lintang Enam;Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 september 2013, saksi dan saksi Rogenmendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menawarkan rokok dalamjumlah yang sangat banyak dengan harga dibawah standar di jalan langgam KM1 pangkalan Kerinci;1515Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Rogen mendatangi tempattersebut yang mana tempat tersebut merupakan warung makanan dan minuman,setelah
    membeli rokok dengan harga murah darisaksi Ramadhan Als Madan bin Ruslan dan temantemannya;Bahwa saat dicek saksi Mangarahot sitohang masih memiliki rokok Win Milksebanyak 6 (enam) dus, 2 (dua) dus campuran rokok win milk, Surya mas danLintang enam;Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Rogen, mengamankan saksiMangarahot Sitohang beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Kerinci;Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi mangarahot Sitohang, ia membelirokok tersebut dengan harga murah atau dibawah standar
Putus : 02-09-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347/B/PK/PJK/2010
Tanggal 2 September 2010 — PT. NESTLE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 0402 untuk memperkaya kandungan vitamin danmineral dalam susu sesuai Standar Nasional Indonesia;d.
    Bahwa dalam proses pembuatannya, Lactogen adalahskimmed milik yang ditambahkan unsurunsur lain yangdiperbolehkan sesuai Standar Nasional Indonesia danCODEX, namun tidak menghilangkan karakterutamanya sebagai susu ibu sendiri dan penambahanunsur tersebut diperbolehkan dan dianggap tidakmenghilangkan karakter utamanya sebagai Susu;Bahwa hal ini sesuai dengan catatan penjelasan untuk HarmonizedSystem, edisi ketiga, Volume 1, bab 4, halaman 34 bahwa produkproduk diantaranya yaitu : (E) produk yang mengandung
    Lactogen juga tidak dapat diklasifikasikan pada HS1901.10.29.10.00 karena dalam proses produksinya tidak ada penggantiansatu atau lebih ingredient dari Susu, tetapi menambahkan dengan bahan yangdiperbolehkan dalam penjelasan HS No. 0402 untuk memperkaya kandunganvitamin dan mineral dalam susu tersebut Sesuai Standar Nasional Indonesia.Oleh karena itu, Lactogen adalah benar diklasifikasikan pada HS0402.29.10.00 berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk 2005 dengan Bea MasukCEPT 0%;Bahwa Pemohon Banding dalam
    Majelis Hakim Pajak dalam Putusannya halaman 27paragraf 5 yang mengakui bahwa produk Lactogen (1 & 2) With DHAtelan memperoleh nomor pendaftaran dari BPOM (Nomor ML) yangmenunjukkan bahwa produk tersebut telah terdaftar dan telahmemenuhi standar mutu dan kelayakan yang dipersyaratkan olehBPOM sebagai Badan Pengawas;Bahwa tidak terbantahkan melalui fakta diatas bahwa BPPOM telahmempertimbangkan dengan menyeluruh ingredien yang terdapat padaLactogen1 dan Lactogen2.
Register : 10-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN PASURUAN Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Psr
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
MURNI ERDYANTI, SH
Terdakwa:
ACHMAD SUFIYAN ALFANI ALIAS ENDAS BIN ABDUL ROCHMAN
346
  • untuk golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obat tersebut adagambar lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna merah dan ada tulisanK;Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetik, dan untuk obat Trinexyphenidyl adalah sediaan farmasikarena Trihexyphenidyl adalah obat;Bahwa syarat Farmakope adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat danbahan obat yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia edisi IV sekarangini, dan untuk buku standar
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kKeamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutuMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :Ad. 1 Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyekhukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelakusuatu
    subjek dari peristiwa pidana, makatelah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dansebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwatelah melakukan perbuatan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiaporang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar
    bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 36 tahun 2009,menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat dimana pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa standar
Putus : 30-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 170/Pid.Sus/2016/PN SDA
Tanggal 30 Juni 2016 — SURYA EFENDI
164
  • terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.SUBSIDIAIRBahwa terdakwa SURYA EFENDI pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari2016 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat ditempat Kos Desa Kramattemenggung Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjoatau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriSidoarjo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar
    Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau surat lain sebagai alasanpembenar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar/ atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, tentang kKewenangan mengadili.Menimbang, bahwa
    habis dalam rangka memenuhi kebutuhanpuskesmas se Kabupaten Sidoarjo.e Bahwa berdasarkan staatblaad No.419 tanggal 22 Desember 1949,obat obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik yangberkasiat mengobati, menguatkan dan lainlain.e Bahwa sesuai dengan Pasal 126 UU RI No.36 / tahun 2009mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai peraturanMenkes, dan tidak memenuhi standar
    Sesuai dengan Pasal 126 UU RINo.36 / tahun 2009, mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukanHalaman 19 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2016/PN SDAperdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai peraturan MenteriKesehatan, dan tidak memenuhi standar, bahwa setiap bahan penyusunsediaan farmasi telah memiliki dokumen uji penelitinan ilmiah yang bersetandardan tercantum dalam farmakope, serta mutu proses produksi, mutu
Register : 19-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEKAYU Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Sky
Tanggal 14 April 2021 — Penuntut Umum:
Afrida Dewi Savitri, SH.
Terdakwa:
Ilham Syahputra Nasution Bin Husin Ismail Nasution
587
  • BidangLaboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa barang bukti berupa 1(satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis patahan, (SAB) dam 1 (satu)butir peluru kaliber 38 special (PB) yang di sita dari Terdakwa IlhamSyahputra Nasution bin Husin Ismail Nasution dengan kesimpulanbarang bukti tersebut pada (SAB) adalah senjata api genggam rakitan(home made) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber .38spesial, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak danPB adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar
    BidangLaboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa barang bukti berupa 1(Satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis patahan, (SAB) dam 1 (satu)butir peluru kaliber .38 special (PB) yang disita dari Terdakwa IlhamSyahputra Nasution bin Husin Ismail Nasution dengan kesimpulanbarang bukti tersebut pada (SAB) adalah senjata api genggam rakitan(home made) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber .38spesial, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak danPB adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar
    SkyLaboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa barang bukti berupa 1(satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis patahan, (SAB) dam 1 (satu)butir peluru kaliber .38 special (PB) yang disita dari Terdakwa IlhamSyahputra Nasution bin Husin Ismail Nasution dengan kesimpulanbarang bukti tersebut pada (SAB) adalah senjata api genggam rakitan(home made) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber .38spesial, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak danPB adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar
    1 (satu)Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skypucuk senpi genggam rakitan jenis patahan, (SAB) dam 1 (satu) butir pelurukaliber 38 special (PB) yang disita dari Terdakwa Ilham Syahputra Nasution binHusin Ismail Nasution dengan kesimpulan barang bukti tersebut pada (SAB)adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan yang dapatmenggunakan peluru kaliber 38 spesial, SAB dapat berfungsi dan dapatdigunakan untuk menembak dan PB adalah amunisi senjata api (peluru tajam)standar
Putus : 19-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 863 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NALCO INDONESIA
4225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mevah, jumlah pembayaranatas pemantaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajakdari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukanyang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atausistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan StandarAkuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundangundangan perpajakanmenentukan lain.Pernyataan Standar
    FSW.Bahwa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23(Pendapatan) pada angka 13 menyebutkan :Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikutdipenuhi :a) entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barangsecara signifikan kepada pembell;b) entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengankepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif ataubarang yang dijual;c) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal
    ;d) kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksitersebut akan mengalir kepada entitas tersebut;e) biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksipenjualan dapat diukur dengan andal;Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakanpedoman dalam penyusunan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansiyang berlaku umum di Indonesia.Bahwa seluruh kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 16 telahdipenuhi pada saat Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding
    StandarAkuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundangundangan perpajakanmenentukan lain.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, putusan Majelis yangmengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dan tidak mempertahankan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) , tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan dimana berdasarkan hasilevaluasi, koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sudah tepat sesuai Standar
Putus : 19-03-2014 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 222/PID.Sus/2014/PN.BB.
Tanggal 19 Maret 2014 — PETER HALIM Bin LIM HONG SENG.
347
  • KOMAR (DPO),pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wib atau padasuatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di jalan raya Lawi CiparayKecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, setidaktidaknya disuatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang melakukan, turit sertamelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orangyang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan
    KOMAR(DPO) telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar danatau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutuserta tidak memiliki izin edar; Benar, bahwa awalnya saksimendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya LaswiCiparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung ada sebuah bengkelmotor yang diduga sering digunakan pembuatan obat, kemudiansaksi SOPIAN dan saksi DUDI SUTRSIMAN (angota Kepolisian)melakukan penyelidikan
    Saksi Heri Heriyanto.Bahwa Benar, saksi bekerja di dealer motor Yamaha yang beralamatKampung Babakan Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sebagaiOffice Boy/ OB milik terdakwa ;Bahwa tempat tersebut pernah digunakan untuk menyimpan obatobatan dan atau sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan ;Bahwa dealler motor Yamaha milik terdakwa hanya menjualseparepat, bengkel sales penjualan dan tidak berbentuk toko obatataupun apotek
    KOMAR (DPO)telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edaryang dilakukan dengan cara terdakwa mendapatkan semua alat pembuatanobat yang terdiri dari 3 (tiga) unit alat cetak obat, 2 (dua) unit alat openpemanas dan 1 (satu) unit alat penggiling obat tersebut dari saksi ISTIANTOAlias PAK IS dengan cara membelinya secara kredit dengan harga
Register : 07-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN RENGAT Nomor 472/Pid.B/2018/PN Rgt
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RULLIF YUGANITRA, SH
Terdakwa:
DONNA APRIADY Alias ADI Bin EDY SUROTO
6715
  • bahwauang tersebut dipinjam oleh kawan dari terdakwa DONNNA AFRIYADI.Selanjutnya saksi SARONO bertanya kembali kepada terdakwa DONNAAFRIYADI kemana sisa Kwitansi yang kamu bawa dan terdakwa DONNAAFRIYADI mengakui bahwa uang hasil penjualan panci sudah tidak ada dansudah terpakai dan selain itu terdakwa DONNA AFRIYADI juga mengakulbahwa ada barang milik PT Berkah Sumber Mas yang dijual secara cashkepada konsumen dengan harga yang tidak sesuai dengan yang ditetapkanoleh perusahaan atau harga jauh dibawah Standar
    penjuaan panci yang terdakwa jual tidak diberikankepada Saksi dengan alasan bahwa uang tersebut dipinjam oleh kawanTerdakwa;Bahwa kemudian Saksi bertanya kembali kepadaterdakwa kemana sisa Kwitansi yang kamu bawa dan terdakwamengakui bahwa uang hasil penjualan panci sudah tidak ada dansudah terpakal;Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa ada barang milikPT Berkah Sumber Mas yang dijual secara cash kepada konsumendengan harga yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan olehperusahaan atau harga jauh dibawah Standar
    jual tidak diberikan kepada Saksi Sarono dengan alasan bahwauang tersebut dipinjam oleh kawan dari Terdakwa, kemudian Saksi Saronobertanya kembali kepada Terdakwa kemana sisa Kwitansi yang kamubawa dan Terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan panci sudahtidak ada dan sudah terpakai dan selain itu Terdakwa juga mengakulbahwa ada barang milik PT Berkah Sumber Mas yang dijual secara cashkepada konsumen dengan harga yang tidak sesuai dengan yang ditetapkanoleh perusahaan atau harga jauh dibawah Standar
    terdakwa jual tidak diberikan kepada SaksiSarono dengan alasan bahwa uang tersebut dipinjam oleh kawan dariTerdakwa, kemudian Saksi Sarono bertanya kembali kepada Terdakwa kemanasisa Kwitansi yang kamu bawa dan Terdakwa mengakui bahwa uang hasilpenjualan panci sudah tidak ada dan sudah terpakai dan selain itu Terdakwamengakui bahwa ada barang milik PT Berkah Sumber Mas yang dijual secaracash kepada konsumen dengan harga yang tidak sesuai dengan yangditetapbkan oleh perusahaan atau harga jauh dibawah Standar
Register : 27-11-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 14 Februari 2012 — ITMAN HARRY BASUKI
18562
  • Dokumen : KODOPRO7, tanggal01032003 111 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar ProsedurOperasi Pembukaan Rekening Giro No. Dokumen SOPDOPR07.01, tanggal 01032003112 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar ProsedurOperasi Penerimaan Data Nasabah Baru No. Dokumen SOPDOPR05.01, tanggal 01092003113 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar ProsedurOperasi Pemeliharaan Data Nasabah No.
    Dokumen SOPDOPR05.02, tanggal 01052003114 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar ProsedurOperasi Pembukaan Rekening Deposito Berjangka No. DokumenSOPOPSD08.01, tanggal 03012011115 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar ProsedurOperasi Perpanjangan Deposito Berjangka No. Dokumen SOPOPSD08.02, tanggal 03012011116 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar ProsedurOperasi Pencairan Bunga Deposito Berjangka No.
    Dokumen : KODOPR07, tanggal 01032003 111 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar Prosedur OperasiPembukaan Rekening Giro No. Dokumen SOPDOPR07.01, tanggal 01032003112 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar Prosedur OperasiPenerimaan Data Nasabah Baru No. Dokumen SOPDOPR05.01, tanggal 01092003113 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar Prosedur OperasiPemeliharaan Data Nasabah No.
Register : 23-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 559/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
Pujiwanto
251275
  • Bahwa Sertifikat alat dan perangkat adalah dokumen yang menyatakankesesuaian type alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratanteknis dan atau standar yang ditetapkan.
    Mendorong perkembangan industry, inovasi dan rekayasa teknologikomunikasi.Bahwa Kewajiban pemegang sertifikat adalan melakukan pelabelansebelum alat dan perangkat telekomunikasinya diperdagangkan dan/ataudipergunakan sebagaimana (Permenkominfo No. 18 tahun 2014 Psl 19yang telah diubah Permenkominfo No. 1 tahun 2015 tentang sertifikasi alatdan perangkat telekomunikasi).Bahwa Perbedaan antara perangkat radio rakitan dan pabrikan, terutamadalam penggunaan standar komponen dan kwalitas pabrikan yang
    memilikiQuality Control ( QC) terhadap barang hasil produksinya sebelum barangtersebut djual ke pasar serta bila perangkat dibuat oleh pabrikan dimanadalam pengelolaan industrinya ratarata menerapkan standar kualitasmanajemen berbasis ISOBahwa Setiap perangkat telekomunikasi termasuk perangkat repeater radioselalu ada identitas perangkat, biasanya terdiri dari merk, tipe, seri, besarancatu daya dan identitas tersebut melekat pada kemasan.Bahwa Peralatan berupa 2 unit Rig atau disebut Mobil transceiver
    Unsur : Tidak memperhatikan persyaratan teknis dan ijin yang ditentukanoleh peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli HERU YUNI PRASETYO,ST., bahwa perangkat radio rakitan dan pabrikan ada perbedaan terutamadalam penggunaan standar komponen dan kwalitasnya, dimana perangkatpabrikan memiliki Quality Control (QC) yang pengelolaan industrinya rataratamenggunakan standar kualitas manajemen ISO, dimana setiap perangkattelekomunikasi termasuk perangkat repeater radio selalu ada
Register : 06-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 8 Juni 2015 — I. Ir.IRMAN MARUHUN BIN ALAM SUDIN II. ANDHIE LESMANA, S.SIT BIN SYOFIAN
11524
  • Moelyodihardjo No. 149/I.315.LA/2010 berikut lembar disposisi. 2. 1 (satu) bundel dokumen pelelangan (auction) dan konfirmasi anggaran untuk pekerjaan perbaikan alat VHF radio telephone JHS- 32 C. 3. 1 (satu) bundel dokumen pelelangan (auction) dan konfirmasi anggaran untuk pekerjaan perbaikan alat Inmarsat C-JRC-JUE-75 C. 4. 1 (satu) bundel dokumen pelelangan (auction) dan konfirmasi anggaran untuk pekerjaan perbaikan alat Perbaikan Bridge Navigator Watch Alarm Sistem dan Update Ecdis JRC Seapro Standar
    menjadi Seapro Plus 3000 berikut 65 Chart dan Dongel unit.5. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran untuk pekerjaan perbaikan alat VHF radio telephone JHS- 32 C. 6. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran untuk pekerjaan perbaikan alat Inmarsat C-JRC-JUE-75 C.7. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran untuk pekerjaan perbaikan alat Perbaikan Bridge Navigator Watch Alarm Sistem dan Update Ecdis JRC Seapro Standar menjadi Seapro Plus 3000 berikut 65 Chart dan Dongel unit. 8. 1 (satu) berkas dokumen RKAP SBU
    Untuk peralatan Bridge Navigation Watch Alarm System I WAS100 Standar,dari harga yang dibayarkan sebesar Rp.212.065.425,00 yang seharusnyadikeluarkan adalah dari harga pembelian ke PT. Kresna Adikarsa sebesarRp.41.000.000,00 ditambah biaya instalasi sebesar RP.20.000.000,00 dan 40 %keuntungan CV. Bintang sebesar Rp.24.400.000,00 dengan jumlah total sebesarRp.85.400.000,00 sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp.126.665.425,00.2.
    Bintang sendiritidak menghadap itu dan dari yang penentu HPS juga tidak ada bahan informasike kami karena dalam konsep berfikir kami intuisi kami selaku auditor HPS iniyang memiliki domainnya adalah Pusri jadi rekanan tidak memiliki domainuntuk menentukan HPS ;Bahwa waktu itu standar menentukan HPS tidak dilakukan ;Halaman 119 dari 181 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2015/PN PlgBahwa saksi mengatakan pada saat kita temui PT.
    Informasi harga alat navigasi tersebut berupa alat navigasi kapal VHF RadioTelephone JRC JHS770 S dengan harga Rp. 46.000.000,00, Inmarsat C denganharga Rp. 96.000.000,00, JRC Radar JMA 52227 Including Option dengan harga Rp.223.000.000,00, BNWAS IBUKI IWAS100 Standar dengan harga Rp.41.000.000,00; kemudian hargaharga tersebut diberikan oleh Ronald kepada terdakwaII sebagai berikut :1.
    Perbaikan Bridge Navigation Watch Alarm Syestem I WAS100 Standar sebesarRp. 207.616.000,00 (Dua ratus tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) danPerbaikan Udate Ecdis JRC/Seapro Standar menjadi Seapro Plus 3000 berikut 65cart dan dongle Unit sebesar Rp. 92.169.000,00 (Sembilan puluh dua juta seratusenam puluh sembilan ribu rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. Andhie Lesmana memberikanEstimasi Harga tersebut kepada Terdakwa I.
    dengan estimasi harga Rp. 207.616.000,00(Dua ratus tujuh jutaenam ratus enam belas ribu rupiah) dan Perbaikan UdateEcdis JRC/Seapro Standar menjadi Seapro Plus 3000 berikut 65 cart dan dongleUnit dengan estimasi harga Rp. 92.169.000,00 (Sembilan puluh dua juta seratusenam puluh sembilan ribu rupiah)Kemudian Estimasi Harga tersebut dikirim ke Panitia Pengadaan, dan dilakukanproses pelelangan, dan setelah melalui beberapa proses, akhirnya dimenangkan olehCV.
Register : 05-06-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 18-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 336/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar
Tanggal 19 Maret 2014 —
23376
  • II (Bukti T I 2), berupa 1 (satu) unit KendaraanMerek:BMW, Tipe: 520i, Nomor Rangka: MHHXG5607CK931176, Nomor Mesin:A3450113, Warna: Black Saphire (Kendaraan BMW);2 Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IIterbukti telah melakukan wanprestasi yang telah menimbulkn kerugian kepadaPENGGUGAT, dikarenakan telah menyerahkan fisik unit Kendaraan BMW yang dibeli olehPENGGUGAT yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kualitas unit kendaraantersebut tidak memenuhi standar
    BMWtersebut adalah telah salah alamat Error in Persona), maka oleh karenanya GugatanPENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.3.Gugatan PENGGUGAT Prematur1 Bahwa PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbuktitelah melakukan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, dikarenakantelah menyerahkan fisik unit kendaraan mobil BMW yang dibeli oleh PENGGUGAT yang tidaksesuai dengan apa yang diperjanjikan, kualitas unit kendaraan tersebut tidak memenuhi standar
    Bahwa Gugatan PENGGUGAT secara garis besar mendalilkan bahwa TERGUGAT I danTERGUGAT II terbukti telah melakukan wanprestasi dikarenakan telah menyerahkan fisikunit kendaraan mobil BMW yang dibeli oleh PENGGUGAT yang tidak sesuai dengan apayang diperjanjikan, kualitas unit kendaraan tersebut tidak memenuhi standar laik jalan, sangatmembahayakan, dan kerusakankerusakan yang tidak dapat diatasi terus menerus, padahalkendaraan itu masih dalam masa garansi, sehingga menimbulkan kerugian kepadaPENGGUGAT
    usaha telah melaksanakan pula kewajibannya sesuaidengan Pasal 7 huruf (6) UU No.8/1999 yang mengatur sebagai "berikut: Kewajiban pelaku usahaadalah: ... b. memberikan informasi yang benar, jelas Jan jujur mengenai kondisi dan jaminanbarang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;Berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa sejak semula baik PENGGUGAT maupunTERGUGAT I mengetahui bahwa Kendaraan BMW yang dibeli PENGGUGAT dalam kondisi baik1dan sesuai standar
    Dengan demikian dalil PENGGUGAT ; angmenyatakan kendaraan mobil BMW yang dibeli oleh PENGGUGAT yang tidak sesuai dengan apayang diperjanjikan, kualitas unit kendaraan tersebut tidak memenvhi standar laik jalan, sangatmembahayakan adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali ian oleh karenanya harus ditolakuntuk seluruhnya;6 Bahwa disamping itu pada saat penyerahan Kendaraan BMW dari TERGUGAT I kepadaPENGGUGAT, TERGUGAT I telah menyerahkan pula Owner's Manual Book (BukuPegangan Pemilik BMW) yang harus
Register : 01-02-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PA Soreang Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Sor
Tanggal 22 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
43
  • suaminya tersebut sungguhsungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanandari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin; Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmendan iktikad Sungguhsungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anakPemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat lingkungan sekitarpun dapat menerima rencana peristiwa perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa fakta tersebut telah jelas mengungkap umur anakPemohon yang masih di bawah standar
    Dan untuk melaksanakan perintahperkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (muqayyad) oleh suatu ataubeberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (al baah) dalamberbagai dimensinya;Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usiakawin bergulir seputar standar akil baligh dan tidak berdiri sendiri sebagaisebuah tema pokok syariat.
    Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pengadilan dalam hal inihakim pemeriksa perkara, cukup memaknai alasan dispensasi kawin sebatasdalam pengertian adanya faktor pendukung kesiapan, kKematangan pendidikandan mental, kesehatan, dan kesungguhsungguhan dari kedua belah pihakdalam standar yang proporsional;Menimbang, bahwa meski demikian, ketentuan usia kawin yang diaturdalam UndangUndang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalamrangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi
Register : 02-04-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 19-07-2013
Putusan PN KOTABARU Nomor 96/Pid.Sus/2013/PN.Ktb
Tanggal 18 Juni 2013 — ZAINAL ABIDIN Als. KORO Bin BURHAN
237
  • Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;Menimbang, bahwa faktafakta hukum yang ada dalampersidangan, ternyata pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam21.00 wita di pelabuhan fery Tanjung serdang Rt.06 Desa Salino Kec.Pulau Laut Tengah Kab.
    tersebut terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan sertatidak mempunyai ijin edar dari pihak berwenangMenimbang, bahwa obat yang dijual oleh terdakwa tersebut sudahberubah kemasan dan tidak disimpan sesuai dengan petunjuknya makaterdakwa telah menjual obatobatan yang tidak memenuhi standarkeamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makaunsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar
    KORO Bin BURHANtersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAANFARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN, KHASIAT,KEMANFAATAN DAN MUTU;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.