Ditemukan 501725 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penganiayaan
Undang-undang nomor 8 tahun 1981.
Uu nomor 35 tahun 2009
Uu 8 tahun 1981
Penggelapan dalam jabatan undang-undang nomor 8 tahun 1981
Pasal 191 ayat (1) undang-undang no.8 tahun 1981
Korupsi
Pasal 338 kuhpidana
Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
Pasal 244 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
29/ pid.b/2011/ pn-lsm ; pasal 378 kuhp ; uu no. 8 tahun 1981
Pasal 191 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 5013 — 3130
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP) (selanjutnya disebut UU 8/1981), kKnususnya Pasal 1 angka 26dan angka 27 dihubungkan dengan Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) danayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a.
Saksi dalamUU 8/1981, menurut Chudri Sitompul, dapat dikategorikan ke dalam tigajenis, yakni (1) saksi fakta atau saksi peristiwa; (b) saksi yangmenguntungkan; dan (c) saksi a de charge. Saksi menguntungkan diaturdalam Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) UU 8/1981. Sedangkan saksi a decharge hanya disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 116 ayat (8)Termasuk ke dalam kategori saksi yang menguntungkan adalah saksi a decharge. Sementara apakah yang dimaksud dengan saksi?
Demikian pula kepastian hukum menjadi lenyap, dan keadilan menjaditerabaikan akibat berlakunya kaidah undangundang yang mengatur definisitentang saksi dalam Pasal 1 angka 26 UU 8/1981.
Nomor 76 dan TLN 1981 Nomor 3209)terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27 dihubungkan dengan ketentuanPasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) hurufa UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (LN Tahun 1981 Nomor 76 dan TLN 1981 Nomor 3209) adalah sesuaidengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional
Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3)dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013 3040 — 1864
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kewenangan Mahkamah KonstitusiKewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP (vide bukti P2) terhadap UUD 1945 adalah:1.
Permohonan Pengujian Permohonan PengujianUndangUndang pada UndangUndang pada perkaraPerkara Nomor 16/PUU Nomor 34/PUUIX/2013VIII/2010 dan perkara Nomor64/PUUVIII/20101 Pasal yang diuji tidak hanya Pasal yang dimohonkan untukpasal 268 ayat (3) UU 8/1981 diuji hanya Pasal 268 ayat (3) UUsaja, tetapi juga pasalpasal 8/1981.
Bukti P2 : Fotokopi UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana:3. Bukti P3 : Fotokopi Berita Suara Merdeka.Com, tanggal 7 Mei 2009,berjudul Polisi Kaji Motif Lain;4.
PERTIMBANGAN HUKUM3.1 Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohonadalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) Undang74Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981(KUHAP) yangmenyatakan, Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanyadapat dilakukan satu kali saja terhadap UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia
Mengabulkan permohonan para Pemohon:1.1.Pasal 268 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;1.2.Pasal 268 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidakmempunyai
Register : 11-10-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 12/Pid.C/2021/PN Pti Tanggal 11 Oktober 2021 — DWI ARDHI SETYAWA bin YARJI
92 — 0
92 — 0
Register : 01-11-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN TUAL Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tul Tanggal 9 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.WAIS ALQORNI, S.H.
2.SESCA TABERIMA,SH.,MH
3.MUHAMMAD ABRAR PRATAMA, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD RIFALDI TAHIR NOTANUBUN
35 — 15
1.WAIS ALQORNI, S.H.
2.SESCA TABERIMA,SH.,MH
3.MUHAMMAD ABRAR PRATAMA, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD RIFALDI TAHIR NOTANUBUN
35 — 15
Register : 31-05-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 12 Juli 2022 — AGUS SUMADI alias YARWI bin YARGO
104 — 30
104 — 30
Register : 02-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 15-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pti Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
2.RUKIN, SH
Terdakwa:
1.CANDRA Alias CAN Bin BAKHTIAR alm.
2.ROZI GUNAWAN Alias PUJIK Bin MUHAMMAD YUSUF
97 — 8
1.HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
2.RUKIN, SH
Terdakwa:
1.CANDRA Alias CAN Bin BAKHTIAR alm.
2.ROZI GUNAWAN Alias PUJIK Bin MUHAMMAD YUSUF
97 — 8
Register : 19-08-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 24-08-2022
Putusan PN PATI Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 16 Agustus 2022 — YONO Bin SUTAWI Alm.
109 — 55
109 — 55
Register : 31-01-2022 — Putus : 07-03-2022 — Upload : 15-03-2022
Putusan PN PATI Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 7 Maret 2022 — 1.PUJI INDRIATNA Bin GIARTO
2.INDRO bin SUGIYANTO
57 — 16
57 — 16
Register : 19-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN LARANTUKA Nomor 49/Pid.B/2019/PN lrt Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH
Terdakwa:
SREEJITH SREEDHARAN PILLAI als. SREEJITH
250 — 146
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH
Terdakwa:
SREEJITH SREEDHARAN PILLAI als. SREEJITH
250 — 146
Register : 09-12-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN PATI Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pti Tanggal 28 Desember 2021 — 1.ULIL ALBAB Alias ALBAB Bin NGADIYONO
2.GESTIN Alias AMBON Binti SUTRISNO
88 — 33
88 — 33
Register : 08-09-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN TUAL Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tul Tanggal 8 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.WAIS ALQORNI, S.H.
2.MUHAMMAD ABRAR PRATAMA, S.H.
3.DONY HARAPAN LIMBONG, S.H.
Terdakwa:
NELSON YONGKI MAKITAN
39 — 17
1.WAIS ALQORNI, S.H.
2.MUHAMMAD ABRAR PRATAMA, S.H.
3.DONY HARAPAN LIMBONG, S.H.
Terdakwa:
NELSON YONGKI MAKITAN
39 — 17
Register : 24-02-2022 — Putus : 13-04-2022 — Upload : 21-04-2022
Putusan PN PATI Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 13 April 2022 — SELAMET SUPRIYANTO bin SUWARNO
255 — 159
255 — 159
Register : 28-03-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 27-05-2022
Putusan PN PATI Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 19 Mei 2022 — 1.TOTOK HARYANTO Bin SUDADI
2.ALEX Bin SUDADI
124 — 46
124 — 46
Register : 31-05-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 27 Juni 2022 — 1.PUJI INDRIATNA bin GIARTO
2.SURIKAN bin Alm. SAPIYO
3.AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN
78 — 28
78 — 28
Register : 17-03-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 21-04-2022
Putusan PN PATI Nomor 25/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 14 April 2022 — EKO WARTONO alias KOPLAK bin KAMED
117 — 33
117 — 33
Register : 28-07-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 13-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pti Tanggal 5 Oktober 2021 — 1.SULUHUL FITRA Alias JONO Bin SUKARNO
2.MUAMAR Alias JABLY Bin SARKAM
3.PONIMAN Alias BANYAK Bin KASNAWI
4.KHADROWI Bin SUKARNO
5.AHMAD NOFI Bin SUPRIYANTO
115 — 0
115 — 0
Register : 09-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN PATI Nomor 204/Pid.B/2021/PN Pti Tanggal 30 Desember 2021 — DANIAL Alias DANIL Bin BADARUDIN
85 — 37
85 — 37
Register : 12-04-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pti Tanggal 25 Mei 2022 — SUPRIYADI Alias BENDOL Bin SUPARDI
130 — 54
130 — 54
Register : 28-06-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pti Tanggal 19 Juli 2022 — NOOR SUKMAH SETIAWAN alias WAWAN bin SUKARNO
96 — 32
96 — 32
Register : 08-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN PATI Nomor 194/Pid.B/2021/PN Pti Tanggal 30 Desember 2021 — NUR ALI MASFUDI Alias GRANDONG Bin SUTARLAN
104 — 42
104 — 42