Ditemukan 782685 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diedarkan dibebankan dimekarkan
Penelusuran terkait : Korupsi (sependapat Tidak dapat dibenarkan) Narkotika (tidak sependapat Dapat dibenarkan) Kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata tersebut tidak dapat dibenarkan Dapat dibenarkan Terdapat kekeliruan atau kehilafan hakim) Narkotika (tidak dapat dibenarkan Kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Bahwa permohonan peninjauan kembali melalui/diketahui kepala lembaga pemasyarakatan (lp) rumah tahanan negara (rutan) bagi narapidana yang sedang menjalani pidana tidak dapat dibenarkan Tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan pengadilan pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan pengadilan pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 91 huruf e undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 1 pelanggaran pasal 56 ayat (1) kuhap tidak dapat dibenarkan Karena faktanya pemohon telah didampingi oleh penasihat hukum Baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan di pengadilan. dengan demikian Alasan peninjauan kembali pemohon tersebut harus dikesampingkan Karena tidak beralasan menurut hukum; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 2 adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan Karena dalam putusan judex juris/mahkamah agung yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dimaksud Dan pemohon tidak mengajukan bukti-bukti baru (novum) untuk membuktikan dalil hukum peninjauan kembali yang diajukannya; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan Karena sifatnya hanya pengulangan dan penegasan dari penilaian hasil pembuktian yang sudah tepat dan telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh judex juris/mahkamah agung; - bahwa pemohon dalam kapasitas sebagai kepala desa mekarwangi telah menggunakan sisa dana bantuan blmp sebesar rp118.000.000 00 (seratus delapan belas juta rupiah) secara menyimpang di luar dari tujuan peruntukannya dan diterima oleh pihak yang tidak berhak untuk itu. oleh karena itu Perbuatan pemohon yang telah merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair; Bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana adanya novum pk-1 sampai dengan pk-7 Yaitu: 1. pk-1 : berupa surat keterangan dari kepala laboratorium bio medik fkik dan ketua klinik utama universitas jambi tanggal 13 april 2018; 2. pk-2 : berupa foto alat kesehatan yang sudah digunakan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi; 3. pk-3 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 21 februari 2018 dengan judul “identifikasi staphylococcal cassette choromosome mec Methicillin resistent staphyloccus auereus pada sampel klinik dengan polymerase chain reaction”; 4. pk-4 : berupa laporan penelitian fakulats kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 23 februari 2018 dengan judul “hubungan polimoreisme gen bactericidal permeabilityincreasing protein Cluster of differenciatition 14 Interleukin 1 beta da matrix melalloproteinnase-16 dengan sepsis neonatorium”; 5. pk-5 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “kadar interferon gamma (ifny) pada pasien toksoplasmosis yang asimptomatik”; 6. pk-6 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universita jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “perbandingan antara imuno ekspresi snail family transkriptional repressor 1 (snail-1) dan estrogen reseptor (er) sebagai faktor transisi epitelial-mesenkimal (tem) pada fibroadenoma dengan tumor pilodes payudara”; 7. pk-7 : berupa sertifikasi akreditasi program studi sarjana kedokteran universitas jambi dengan peringkat-b; tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun alat kesehatan tersebut telah digunakan untuk kegiatan bealjar mahasiswa dan penelitian dosen Tidak membatalkan fakta bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis dan merek sebagaimana tersebut dalam kontrak. - bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kemblai/terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata Tidak pula dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan putusan tersebut.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 28-01-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
K. ANDERONIKUS RORONG
Tergugat:
1.THAMBRIN TANDARTO
2.LIDUIKUS anak dari Inar
Turut Tergugat:
1.CRISTOPEL DADANG S
2.C.q Ketua RT.Empat Puluh Sembilan Sei Tempurung, Kelurahan Lempake dahulu, sekarang Ketua RT.Empat Belas Sei Tempurung, Kelurahan Tanah Merah
3.C.q Lurah Lempake dahulu, sekarang Lurah Tanah Merah
4.C.q Camat Samarinda Utara
50 — 17
  • Turut Tergugat I Cristopel Dadang S. tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II; Turut Tergugat III dengan Reg. Nomor : 72/590/III/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat IV terdaftar No : 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003;
  • Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n.
    Turut Tergugat I Cristopel Dadang S. tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
  • Berita Acara Peninjauan Tanah/ Perwatasan Dimohon Oleh Turut Tergugat I Cristopel Dadang S. tanggal 18 Maret 2003; dan
  • Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang kepada Penggugat yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register No.98/ 590/III/1003/2003 tanggal
Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama
Register : 06-10-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Ppg
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
  • Raska Sahputra bin Ardinal, umur 3 tahun (Laki-laki) diberikan kepada Termohon selaku ibu kandung hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun dengan catatan Termohon tidak boleh menghalangi Pemohon dalam bertemu dan memberikan kasih sayang tanpa alasan yang sah dan/atau dibenarkan menurut hukum dan kepatutan;
  • Pemohon wajib membayar nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Adriyan Sahputra bin Ardinal, umur 10 tahun (Laki-laki), Nur Asma Cahyani binti Ardinal, umur 6 tahun (Perempuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/PID.SUS/2019
Tanggal 9 April 2019 — LUANNA WIRIAWATY
3004 — 1601 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]
  • Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi Penuntut Umum, kasasiPununtut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo.Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI.tanggal 19 Oktober 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakanTerdakwa Luana Wiriawati terbukti secara sah dan meyakinkan
    Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada MajelisHakim Kasasi yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan tidakterbukti bersalah dalam dakwaan primair dan susidair dan oleh karena itumembebaskan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak didukungoleh faktafakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yangbersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwasehingga permohonan kasasi dari Pemohon KasasiI/Terdakwadinyatakan ditolak;
Pengadilan PN KUDUS
Upload : 15-09-2016
Putusan PN KUDUS Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kds
22 — 4
  • Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II menguasai dan menikmati hasil obyek sengketa yang tidak berdasar alas hak yang dibenarkan Undang-Undang dan merugikan Penggugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum;6.
    sampai dengan gugatan ini diajukan ke PengadilanNegeri Kudus, Penggugat dan Il tidak dapat menguasai dan menikmatiobyek sengketa, karena obyek sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnyaoleh Tergugat (Severinus Didiet Suadi bin Soepardi Sastrahadidjaja) danTergugat Il (Etheldreda Dyah Pangestuti binti Soekardi).bahwa berdasar proses peralihan hak atas obyek sengketa yang terurai diatas, perobuatan Tergugat dan Il menguasai dan menikmati hasil obyeksengketa tersebut tidak berdasar pada alas hak yang dibenarkan
    Kudus dengan batasbatas : Utara : jalan; Timur : tanah Sulaiman; Selatan : tanah Yos Suwarso; Barat : tanah Basuki.adalah harta bersama milik Penggugat dan Il.Menyatakan perbuatan Tergugat dan Il menguasai dan menikmati hasilobyek sengketa yang tidak berdasar alas hak yang dibenarkan UndangUndang dan merugikan Penggugat IIl adalah perobuatan melawan hukum.Menghukum Tergugat dan Il atau siapa saja yang memperoleh hakdaripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa berupa : sebidangtanah Sertipikat HGB
    Menyatakan perbuatan Tergugat dan Il menguasai dan menikmati hasilobyek sengketa yang tidak berdasar alas hak yang dibenarkan UndangUndang dan merugikan Penggugat dan Il adalah perobuatan melawanhukum;6. Menghukum Tergugat dan Il atau siapa saja yang memperoleh hakdaripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa berupa: sebidangtanah Sertipikat HGB No. 88/Jati Kulon luas 428 m2 atas nama BambangGiantoro Ong (Penggugat !)
Pengadilan PN BUNTOK Perdata
Register : 24-09-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PN BUNTOK Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bnt
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
MASTINI RL
Tergugat:
BAKRANDI
Turut Tergugat:
HERIYANTO
97 — 0
  • Mastini dengan ukuran Panjang 250 m (dua ratus lima puluh meter) dan Lebar 100 m (seratus meter) dengan luas 25.000 meter persegi (dua puluh lima ribu meter persegi) yang telah diregister Desa Pararapak dengan nomor: 593.2/126/DP/2022/2006 Tanggal 8 April 2006 dan telah diketahui/ dibenarkan oleh Kepala Desa Pararapak Haryono. SK.
    Mastunah; dan,

3.2 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama Bakrandi, dengan ukuran Panjang 250 m (dua ratus lima puluh meter) dan Lebar 100 m (seratus meter) dengan luas 25.000 meter persegi (dua puluh lima ribu meter persegi) dan telah diketahui/ dibenarkan oleh Kepala Desa Pararapak Haryono. SK.

Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama
Register : 07-05-2024 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Lsm
Tanggal 30 Mei 2024 — Pemohon melawan Termohon
41 — 23
  • Saleh yang diperoleh/dikuasai berdasarkan warisan, berdasarkan Surat Faraid Damai yang dibenarkan oleh Keuchik Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tertanggal 19 November 2023;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Pengadilan PN AIRMADIDI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 01-11-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 120/Pid.B/2019/PN Arm
Tanggal 28 April 2020 — Pidana -Terdakwa : Oktavian Wilhelmus Langelo -JPU : Devi Anggreta, SH
221 — 0
  • Surat Pernyataan Kesaksian tentang Riwayat Tanah tgl. 10 November 2015 yang diketahui/dibenarkan oleh Hukum Tua Desa Paslaten (Oktavian W Langelo) Surat Keterangan Kesaksian an. Tanod Polii, tgl. 23 April 2016 Surat Keterangan Kepemilikan yang ditanda tangani oleh Hukum Tua Desa Paslaten (Oktavian W Langelo), tgl 8 Mei 2018. Surat Pernyataan Kesaksian Tentang Riwayat Tanah tgl. 5 Oktober 2016 yang diketahui oleh Hukum Tua Desa Paslaten (Oktavian W Langelo).
Pengadilan PN PATI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-11-2021 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 27-05-2022
Putusan PN PATI Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Pti
Tanggal 12 April 2022 — KURNIADI ARIAWAN HASAN melawan 1.AGUS SEHAT RAHARJO 2.TRI WIDIYATI 3.TRI SULISTIYANI
111 — 60
  • Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan menikmati hasil obyek sengketa tanpa dasar alas hak yang dibenarkan Undang-Undang dan merugikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;6.
Pengadilan PN Belopa Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PN Belopa Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Blp
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
LUKAS SENSUS
Tergugat:
RAHEL YOHANES
80 — 29

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya verstek;
    3. Menyatakan Rahel Yohanes (Tergugat) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 Desember 2015 yang dibenarkan oleh PLT. Desa Paccerakang dan dikuatkan oleh Camat Ponrang Selatan adalah Ahli Waris P.Lintin (Alm.) dan Sesilia Ruruk (Almh.) yang sah.
    lancar sebagaimana mestinyamaka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.Berdasarkan halhal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, makaPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq MajelisHakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perakara a quo berkenanmemberi amar putusan sebagai berikut :PETITUMi,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Rahel Yohanes (Tergugat) berdasarkan Surat KeteranganAhli Waris tertanggal 28 Desember 2015 yang dibenarkan
    Majelis Hakim membaca, mempelajari danmencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaandalam perkara ini;Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat, sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu petitum ke2 gugatan yang meminta agar Majelis Hakim menyatakanRahel Yohanes (Tergugat) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal28 Desember 2015 yang dibenarkan
    Menyatakan Rahel Yohanes(Tergugat) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28Desember 2015 yang dibenarkan oleh PLT. Desa Paccerakang dandikuatkan oleh Camat Ponrang Selatan adalah Ahli Waris P.Lintin (Alm.)dan Sesilia Ruruk (Almh.) yang sah.4.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 14-07-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1544/Pdt.G/2022/PA.Mks
Tanggal 18 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 1

  • Menimbang, bahwa atas alasan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat dapat dibenarkan dan diterimaadanya.

    Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di muka, majelis memandang permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya

Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 12-02-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
1.Aas Ukasih
2.Nani Kurniasih
3.Wiwi Widuri
4.Yayu Yuli
5.Ade Awangsih
6.Tatang Rachmad
Tergugat:
Akhmad Junaidi
Turut Tergugat:
P.T. Bank Tabungan Negara Persero, Tbk Kantor Cabang Bekasi
89 — 22
  • Harnengsih berdasrkan surat pernyataan waris tertanggal 1 Oktober 2018 dan telah disahkan dan dibenarkan oleh Lurah Batu Ampar No. 198/1.755.02 dan dicatat dalam buku register Kecamatan Kramat Jati No. 3408/1.711.312 pada tanggal 1 Oktober 2018;
  • Menyatakan sah jual beli/over kredit KPR BTN antara Ibu Para Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Gede Permai Blok C35 No. 13 Desa/Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jati Asih Bekasi dengan bukti
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 07-12-2017 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN AMBON Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 2 Oktober 2018 — BARBALINA HUNILA, bertempat tinggal di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcus Manuhutu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pohon Mangga, RT.002/RW.06, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 08 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. ABRAHAM C. TUHUMENA, bertempat tinggal di RT.002/RW.01, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Abraham Hattu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Malaihollo, RT.001/RW.003, No. 14, Kelurahan Matayane (Lorong Jembatan Batu), Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dave A. H. Pooroe, S.H, Sayid Hasan Assagaf, S.H, Khikmanto Supribadi, S.T, Rachmadani Sigit, S.H, kesemuanya Pegawai Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, No. 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
400 — 584
  • Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 414/Desa Tawiri tertanggal 28 Maret 2001 seluas 1.449 M2 dan Surat Ukur Nomor : 23/1998 tanggal 31 Oktober 1998 milik Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah Dusun Dati Wurmata milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. 6.
    Wurmata milik Penggugat.Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 414/Desa Tawiri tertanggal 28 Maret2001 seluas 1.449 M2 dan Surat Ukur Nomor : 23/1998 tanggal 31 Oktober1998 milik Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat Il adalah tidak dapatdibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah Dusun Dati Wurmatamilik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan berlaku dan mengikat secara hukum.Bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah tidakdapat dibenarkan
    Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 414/Desa Tawiri tertanggal 28Maret 2001 seluas 1.449 M2 dan Surat Ukur Nomor : 23/1998 tanggal 31Oktober 1998 milik Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat Il adalah tidakdapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah Dusun DatiWurmata milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan cacat hukumdan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.7.
    Hakim yangmengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau tidak diterimamengingat hal ini telah dipertegas dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983 "dimana gugatan tidakHalaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Padt.G/2017/PNAmbdapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidaklengkap mengakibatkan gugatan penggugat error in persona".Dalam Pokok Perkara :1.Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat Il dalam eksepsidiatas sepanjang dibenarkan
    terhadap hal itu majelis hakim berpedoman padaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 84K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pat.G/2017/PNAmbdengan kaidah hukum Wal/aupun tidak semua ahli wans turut menggugat,tidaklah menjadi batalnya atau tidak sahnya surat gugatan dan YurisprudensiMARI No. 516K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 dengan kaidah hukumPertimbangan bahve gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahlivaris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan
    Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 414/Desa Tawiri tertanggal 28Maret 2001 seluas 1.449 M2 dan Surat Ukur Nomor : 23/1998 tanggal 31Oktober 1998 milik Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat Il adalah tidakdapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah Dusun DatiWurmata milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan cacat hukumdan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa yangterdapat/ terletak
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus
Register : 16-11-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PN BANGKINANG Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bkn
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DEWI ANGGRAINI, SH.MH
Terdakwa:
1.NURUL HIDAYANI Als NURUL
2.FADLI Als IPET Bin HASAN BASRI
103 — 10
  • FADLI Alias IPET Bin HASAN BASRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

    2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa

Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN KENDARI Nomor 59/PID.B/2014/PN.Kendari
Tanggal 21 Mei 2014 — DINDU ALIAS LA TOLIDI
66 — 15
  • .- 1 (satu) rangkap foto copi yang telah disahkan sesuai dengan aslinya berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah nomor :973/115N/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang diketahui/dibenarkan oleh Lurah Andounuhu yakni Muslimin Gani, SE.- 1 (satu) rangkap foto copi sertifikat hak milik Nomor :796/1997 Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Madya Kendari atas nama Veronica J Ohoiwutun tanggal 26 Mei 1997 dengan gambar situasi Nomor :595/1997 tanggal 13 Maret 1997dengan Iuas 2.000 M2 (dua ribu
    Ohoiwutun beserta Surat ukur/gambar situasi,Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah nomor :973/115N/2013tanggal 27 Mei 2013 yang diketahui/dibenarkan oleh Lurah Andounuhu yakniMuslimin Gani, SE. dan Surat Kuasa tanggal 11 April 2013 dari Veronica J.Ohoiwutun kepada saksi Wempi Wilmar latowna, SE,Bahwa saksi juga masih mengenali barang bukti berupa Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Juni 1992 yang digunakanterdakwa..
    Kertas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanahatas nama La Tolidi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Andounuhubernama Hasan Bunga Sari yang dibuat pada tanggal 15 Juni 1992 SuratPengalihan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor :973/115N/2013 tanggal27 Mei 2013 antara Veronica J Ohoiwutun dengan WempiWilmar LaTowna, SE.e 1 (satu) rangkap foto copi yang telah disahkan sesuai dengan aslinya berupaSurat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah nomor :973/115N/2013tanggal 27 Mei 2013 yang diketahui/dibenarkan
    Ohoiwutun beserta Surat ukur/gambar situasi, Surat PengalihanPenguasaan Atas Bidang Tanah nomor :973/115N/2013 tanggal 27 Mei 2013yang diketahui/dibenarkan oleh Lurah Andounuhu yakni Muslimin Gani, SE.dan Surat Kuasa tanggal 11 April 2013 dari Veronica J.
    Dalam hal ini antaraorang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapatdalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni terdakwa adalah Dindu AliasLa Tolidi, serta fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangansaksi Wempi Wilmar Latowna, SE, dan saksi La Bote yang menyatakan kenaldengan tedakwa dan terdakwa benar adalah, DINDU Alias LATOLIDI,keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangansehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata
    Ohoiwutun sesuai dengan Surat Pengalihan Penguasaan AtasBidang Tanah nomor :973/115N12013 tanggal 27 Mei 2013 yang diketahui/dibenarkan oleh Lurah Andounuhu yakni Muslimin Gani, SE. Serta adanya SuratKuasa tanggal 11 April 2013 dari Veronica J.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 01/PID.TPK/2018/PT.MTR
Tanggal 12 April 2018 — H. JAMALUDDIN, S.H. M.H., M.Kn; MUSTAFA MAKSUM, S.H.; MUHAMMAD NAIM, SAP FATHUL IRFAN, B.Sc; RAMLI, S.H. M.H.;
239 — 159
  • Hanan serta diketahui / dibenarkan oleh Desa Pemongkong AN. Lalu Maskan Mawalif) Surat Permohonan Hak Atas tanah yang diajukan dan ditandatangani oleh LALU MUSYAFFA pada tanggal 08 Nopember 2000 g) Surat Pernyataan penyerahan atau Hibah tanggal 08 Nopember 2000 yang dibuat oleh yang Menghibahkan AN. Mamiq Karniati dan yang Menerima Hibah LALU MUSYAFFA yang disaksikan oleh Amaq Junaidi dan Abd. Hanan serta diketahui / dibenarkan oleh Desa Pemongkong AN. Lalu Maskan Mawali.85.
    Amaq Junaidi serta diketahui / dibenarkan oleh Desa Pemongkong AN. Lalu Maskan Mawali.91. Buku Tanah Hak Milik (HM) No. 709/Pemongkong an AMAQ SANDRI tanggal 30 Juli 2001 luas 18.465 M2Warkah pendaftaran tanah, yaitua) Data Pemohon Hak Atas Tanah an.
    Amaq SANDRIf) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 28 Juni 2000 yang di buat dan ditandatangani oleh Amaq SANDRI yang tanpa ada saksi dan diketahui / dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong AN. Lalu Maskan Mawali tanpa stempel kepala desa.92.
    Amaq Junaedi dan yang Menerima Muhamad Sukardi tanpa saksi serta diketahui / dibenarkan oleh Desa Pemongkong AN. Lalu Maskan Mawali94. Buku Tanah Hak Milik (HM) No. 716/Pemongkong an MUHAMAD RIDWAN tanggal 30 Juli 2001 luas 10.135 M2Warkah pendaftaran tanah, yaitua) SPPT Nomor 000-4132/94-01 atas nama wajib pajak A.
    Rahmi serta diketahui / dibenarkan oleh Desa Pemongkong AN. Lalu Maskan Mawali tanpa adanya stempel kepala desa.95. Buku Tanah Hak Milik (HM) No. 765/Pemongkong an. SITI NURAINI tanggal 22 September 2001 luas 5.200 M2; (tanpa warkah pendaftaran tanah)96. Buku Tanah Hak Milik (HM) No. 785/Pemongkong an H.
    Hanan serta diketahui / dibenarkan oleh DesaPemongkong AN. Lalu Maskan Mawali.Buku Tanah Hak Milik (HM) No. 703/Pemongkong an. LALU MASKUAZHARI, SE tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 15.205 M?
    Amaq Junaidi serta diketahui /dibenarkan oleh Desa Pemongkong AN. Lalu Maskan Mawaii.Buku Tanah Hak Milik (HM) No. 709/Pemongkong an AMAQ SANDRItanggal 30 Juli 2001 luas 18.465 M?Warkah pendaftaran tanah, yaitua) Data Pemohon Hak Atas Tanah an.
    Nomor 01/PID.TPK/2018/PT MTRJuni 2000 yang di buat oleh Amaq RAHMI tanpa adanya saksi,diketahui / dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong AN.
    Lalu Maskan Mawalig) Surat Pernyataan terkait Hibah atau penyerahan tanggal 08 Nopember 2000yang dibuat oleh Mamig Karniati kepada Lalu Sukirman, SH yang disaksikanoleh satu orang saksi yaitu Amaq Junaidi serta diketahui / dibenarkan olehKepala Desa Pemongkong AN.
    Hanan serta diketahui / dibenarkan oleh Desa Pemongkong AN.Lalu Maskan Mawalif) Surat Permohonan Hak Atas tanah yang diajukan dan ditandatanganioleh LALU MUSYAFFA pada tanggal 08 Nopember 2000g) Surat Pernyataan penyerahan atau Hibah tanggal 08 Nopember 2000yang dibuat oleh yang Menghibahkan AN. Mamiq Karniati dan yangMenerima Hibah LALU MUSYAFFA yang disaksikan oleh AmaqJunaidi dan Abd. Hanan serta diketahui / dibenarkan oleh DesaPemongkong AN. Lalu Maskan Mawali.85.
Pengadilan PN BLITAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-08-2014 — Upload : 07-03-2015
Putusan PN BLITAR Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Blt
Tanggal 12 Agustus 2014 — - MUDJIANA als. MUDJIANAH Binti R. MUDJIMIN RESODIPROJO DKK - SUMARTINI DKK
80 — 27
  • Kepanjenkidul Kota Blitar, milik para Penggugat tanpa adanya alas hak yang dibenarkan menurut hukum ;5. Menyatakan perbuatan para Tergugat telah menguasai atas tanah rumah hak waris para Penggugat termaksud pada posita angka 7 dan bentuk penguasaan yang dijelaskan termaksud pada posita angka 13 dalam perkara a-quo adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) ;6.
    Kepanjenkidul Kota Blitar, milik para Penggugat tanpaadanya alas hak yang dibenarkan menurut hukum ;Menyatakan perbuatan para Tergugat telah menguasai atas tanah rumah hakwaris para Penggugat termaksud pada posita angka 7 dan bentukpenguasaan yang dijelaskan termaksud pada posita angka 13 dalam perkaraaquo adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) ;Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah rumah obyek sengketatermaksud diatas pada posita angka 7 dalam perkara aquo kepada paraPenggugat
    Kepanjenkidul Kota Blitar, milik para Penggugat tanpaadanya alas hak yang dibenarkan menurut hukum ;4.Menyatakan perbuatan para Tergugat telah menguasaiatas tanah rumah hak waris para Penggugat termaksudpada posita angka 7 dan bentuk penguasaan yangdijelaskan termaksud pada posita angka 13 dalamperkara aquo adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatig daad) ;5.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-07-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 220/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 1 Juli 2013 — MULYO DIHARDJO, dkk melawan TINI NURWATI, dkk
36 — 18
  • Menyatakan menurut hukum bahwa proses pensertifikatan obyek sengketa semula atas nama TAMI/TAMI PADMO SUWITO menjadi atas nama Tergugat I ( TINI NURWATI ) berdasarkan surat keterangan pewarisan No.594/02/IV/2011 tertanggal 15 april 2011 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Masaran ( Tergugat II ) dan diketahui oleh Camat Masaran ( Tergugat III ) sedangkan senyatanya kedudukan Tergugat I adalah anak yang mengaku-aku anak luar kawin Rimin SinggoIjoyo ,dengan demikian proses balik nama
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-08-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 409/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat : IR HERMAWAN
Terbanding/Penggugat : H YUHANO MKom
Terbanding/Turut Tergugat I : SOLICHIN SH Mkn
Terbanding/Turut Tergugat II : ELLY HERAWATI SH
Terbanding/Turut Tergugat III : R AAT RATNANINGRUM SH
105 — 59
  • Eksepsi

    - Menolak eksepsi Tergugat;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah tindakan yang sah dan tidak bertentangan dengan Hukum;
    3. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai dan tidak mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa alasan yang dibenarkan
    Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai dan tidakmengosongkan serta menyerahkanobjek sengketa kepada Penggugatdengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum adalah tindakanyang tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;5. Menghukum Tergugat untukMengosongkan sebidang tanah danbangunan yang terletak di Desa Kasugengan Lor, KecamatanPlumbon, Kabupaten Cirebon. Dengan Luas tanah 3.100 M?
    Menyatakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat ,Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat adalah tindakan yang sah dan tidakbertentangan dengan Hukum;3: Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai dan tidakmengosongkan serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugatdengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum adalah tindakan yangtidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;4.
    Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai dan tidakmengosongkan serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugatdengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum adalah tindakan yangtidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah danbangunan yang terletak di Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Plumbon,Kabupaten Cirebon.
Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama
Register : 02-03-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0394/Pdt.G/2018/PA.Tmk
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 5
  • CITRA CALISTA JAELANI sejumlah Rp. xx.000.000,- ( juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai keempat anak tersebut dewasa, dengan kenaikan sebesar 5 % per tahun;
  • Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya pendidikan keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FIRMAN YUSTIA JAELANI, FIKRI PRANATA YUSTIKA JAELANI, FIORENZA ELLENIA HILWA JAELANI, dan FAIZA CITRA CALISTA JAELANI, dan bilmana dalam suatu keadaan tertentu yang dibenarkan
Pengadilan PN NEGARA Perdata
Register : 17-07-2019 — Putus : 19-07-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN NEGARA Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Nga
Tanggal 19 Juli 2019 — Penggugat:
PT. SARANA BALI VENTURA CABANG NEGARA
Tergugat:
1.I PUTU ARDANA
2.NI MADE SENI WATI
30 — 18
  • Diponegoro No. 150 Komplek IDT/Ruko Genteng Biru Blok B 23-24 Denpasar Bali yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Hakim berpendapat domisili Penggugat yang diberikan kuasa oleh direksi berbeda wilayah hukum pengadilan dan pemberian kuasa tersebut tidak bisa dibenarkan karena pemberi kuasa dan penerima kuasa harus berada dalam daerah hukum yang sama, dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang
    Sarana Bali Ventura berkedudukan dan beralamat di Jl.Diponegoro No. 150 Komplek IDT/Ruko Genteng Biru Blok B 2324 Denpasar Bali yangmasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Hakim berpendapat domisiliPenggugat yang diberikan kuasa oleh direksi berbeda wilayah hukum pengadilan danpemberian kuasa tersebut tidak bisa dibenarkan karena pemberi kuasa dan penerimakuasa harus berada dalam daerah hukum yang sama, dengan demikian tidak memenuhiketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung