Ditemukan 1059898 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : unyur unsar undur unsuri unjur
Penelusuran terkait : Unsur kesengajaan Unsur dengan sengaja Penggelapan Unsur melawan hukum Unsur penyalahgunaan kewenangan; Unsur "setiap orang" Unsur "memperkaya diri" Unsur setiap orang
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 08-07-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 09-01-2015
Putusan PTA SEMARANG Nomor 170/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
Tanggal 10 September 2014 — PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honor DKK Kabupaten Banyumas, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WALUYO, S.H., M.Si., Advokat yang berkantor di Jl. Sersan Mijan No. 25 A Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2014, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING; MELAWAN TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan: SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada AMIN SUBARKAH SETIADI, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Riyanto No. 32, R.T. 02 R.W. 01, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2013, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;
70 — 4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 08-07-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 8 Juli 2019 — ASAI Bin SIYAN
3180 — 1634 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini berhubungan dengan pengalokasian Dana Desa yang merugikan keuangan negara yang dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Di tingkat pertama, perkara ini diadili pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa ... [Selengkapnya]
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-03-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2724 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Maret 2017 — Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI
607 — 553 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan ... [Selengkapnya]
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 08-05-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 993 K/Pdt/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — Drs. HAJI SOEDJA’I, dk. VS Dr. H. CHRISTEA FRISDIANTARA, Ak., M.M., CA.
257 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 08-08-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 22-02-2019
Putusan PA SERANG Nomor 1573/Pdt.G/2018/PA.Srg
Tanggal 29 Januari 2019 — Nasiroh binti Sanawi, sebagai Penggugat; Mursidi bin H. Moch. Muchtar, sebagai Tergugat
28 — 3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-07-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. bin RENOTO HADI WALOEYO
2989 — 1188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi yang membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. ... [Selengkapnya]
  • Judex Juris telah salahmenerapkan hukum dalam mengadili perkara Terpidana, denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa tidak ternyata ada unsur kesengajaan Terpidana yangmenyebabkan terjadi kerugian keuangan Negara, karena sejakawal penunjukan Terpidana, Terpidana sudah mengajukankeberatan kepada Bupati Ponorogo dengan alasan Terdakwaadalah seorang dokter gigi yang tidak mempunyai keahlian diHal. 20 dari 38 hal. Put.
    Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terpidanatidak memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan PenuntutUmum;Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauankembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembalitersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf cjuncto Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana terdapat cukupalasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 14-12-2017 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 40/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
1.YAFET VALENTHINUS WAINARISI, S.P.
2.ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H., M.T
3.LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos.
4.Drs. RAFAEL SODEFA
5.LEONARD YAROLLO, S.H.
6.TONNY URBON
7.ROSIYANA SARA GORAM, SE.
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2.GUBERNUR PAPUA BARAT
132 — 61
  • NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan PENGGUGAT IV.

WAKIL PEREMPUAN :

  • NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E, dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan PENGGUGAT III.

WAKIL AGAMA:

  • NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H, dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan PENGGUGAT I.
  • NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan PENGGUGAT V.

WAKIL AGAMA:

  • NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H, dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan PENGGUGAT I.
  • NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan PENGGUGAT V.
    WAINARISI, SP (Penggugat I) untuk menggantikan NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H, dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN
  • ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H., M.T (Penggugat II) untuk menggantikan NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU,S.Sos, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana
  • LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.
    Si dari UNSUR PEREMPUANyang mewakili SORONG RAYA mengantikan PENGGUGAT VII.WAKIL AGAMA:e NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H, dari UNSUR AGAMA yangmewakili PROTESTAN menggantikan PENGGUGAT I. NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos dari UNSUR AGAMA yangmewakili PROTESTAN menggantikan PENGGUGAT V.
    ;Bahwa PENGGUGAT VI seharusnya menjadi anggota MRPB terpilihperiode 2017 2022 yang dikarenakan Bahwa PENGGUGAT VI adalahdari unsur adat yang telah lolos seleksi yang telah digantikan olehWELEM ABRAHAN RAMAR, SPd yang adalah dari unsur agama dantidak lolos di kabupaten/kota dan seleksi dari unsur agama namun diPANSEL Provinsi nama tersebut menjadi NO URUT 1 di UNSUR ADATsedangkan yang bersangkutan dari awal berasal dari UNSUR AGAMA.
    Sos UNSUR PEREMPUANKAB. FAKFAK> Drs. RAFAEL SODEFA UNSUR ADAT KAB. TELUKBINTUNI> Pdt. LEONARD YAROLO, S.H UNSUR AGAMA GEREJABETHEL PANTEKOSTA> TONY URBON, SSi UNSUR ADAT MANOKWARIRAYA> ROSIYANA SARA GORAM, S.E UNSUR PEREMPUANSORONG RAYAMenghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yangtimbul secara tanggung renteng dalam perkara inli.
    agama dantidak lolos seleksi dari unsur agama namun nama tersebut menjadinomor urut 01 di unsur adat kelebihan kuota kursi Manokwari Raya.
    yang mewakili unsur adat dariKabupaten Kaimana yaitu 1.
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 13-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PA SIDOARJO Nomor 785/Pdt.P/2021/PA.Sda
Tanggal 15 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
18 — 3
  • Menetapkan secara hukum Unsur Jaelani bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021, meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

    1. Hindasah binti H. Sapei ( sebagai ibu kandung );

    2 Vediany Evelyn binti Ir Nazwan Mansyur ( sebagai istri );

    3, Rahvedi Ammar Valenthini bin Unsur Jaelai ( sebagai anak kandung );

    3.

    Penetapan ahli waris ini hanya dipergunakan untuk mengambil uang tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Sidparjo atas nama Unsur Jaelani dengan nomor rekening 0203777770-IDR;

    4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk mebayar baya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pertanahan
Register : 01-02-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 05/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 27 April 2016 — - SAHAWIT E. UNJUNG Melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
113 — 76
  • M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Objek Sengketa a quo tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara;-----------------------------------------DALAM POKOK SENGKETA Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan pasal 62 ayat 1 huruf d ; --------------------------------------------------------------
    ;Bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalamkeputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dandapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itutidak keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sesuai denganketentuan pasal 87 huruf d dan e Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan.
    Pertimbangan dari ketiga unsur tersebutdiatas dihubungkan dengan Penetapan yang menjadi obyek sengketa a quo.Dimana unsur konkretnya terdapat dalam objek sengketa Tata UsahaNegara adalah Surat Tergugat (BPN Kota Palangka Raya) Nomor108/300.62.71.7./1/2016 tanggal, 28 Januari 2016 yang karena akibat ketidakcermatan atau kekurang hati hatian dan keterlanjuran, yang tidak sesuaidengan fakta riil kepemilikan, menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 4399 Tahun 1998 atas nama Tatiana Trikora, faktanya
    Putusan No. 05/G/2016/PTUN.PLKpenggugat didukung dengan surat Camat Pahandut dengan suratnyaNomor : 100.138/485/KPPem/XIV/2015 tanggal, 7 Desember 2015ditujukan kepada perorangan yang tertera pada objek sengketa ;Sedangkan Unsur finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atauprosedur yang harus ditempuh atau persetujuan pihak lain, akibat hukumSurat Tergugat Nomor 108/300.62.7//2016 tanggal, 28 Januari 2016 yangmerupakan satu rangkayan dengan Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 4399Tahun 1998 atas
    Desember 1998 atas nama TATIANATRIKORA atas tanah seluas 585 M2 (meter persegi) yang melebihi fakta riil,maka surat Tergugat sebagai objek sengketa atas penegasan SertifikatHak Milik (SHM) a gou yang diterbitkan Tergugat terus terjadi pembiarantumpang tindih atas luasan tanah dalam Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor4399 tanggal, 2 Desember 1998, karena ketidak cermatan atau ketidak hatihatian oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini jelas jelassudah tiada bandingnya dan sudah memenuhi unsur
Pengadilan PN MOJOKERTO
Register : 11-04-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 26-02-2024
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mjk
Tanggal 22 Juni 2023 —
30 — 12
  • Mojokerto ;- SK Pengurus Besar Nahdatul Ulama Nomor : 161/PB.01/A.II.01.22/99/12/2022 tentang Pengesahan Badan Pelaksana Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama Kota Mojokerto tanggal 28 Desember 2022 ;- Keputusan Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Raden Wijaya Mojokerto Nomor : 10.7/SK/PPPT-RW/XI/2020 tentang Pemberhentian Dosen dan Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto ;- Surat Keputusan Nomor : 40/SK/PPPT-RW/VI/2016 tentang Penetapan Pembantu Ketua, Unsur
    Pelaksana Akademik, Unsur Pelaksana Administrasi dan Unsur Penunjang Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto;- Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto Nomor 16 Tahun 2008 tengang Perubahan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pembantu Ketua, Unsur Pelaksana Akademik, Unsur Pelaksana Administrasi, Unsur Penunjang dan Unsur Lain ;- Salinan Asli Akta Notaris Diana Uchrowiyah, S.H., M.Kn
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Register : 01-08-2023 — Putus : 28-08-2023 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 627/Pid.B/2023/PN Smr
Tanggal 28 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
KEVIN ADHYAKSA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NUR ALS BAYU ALS MAT NUR BIN H. BAHAR
14 — 15
  • sebagai berikut :

    1. Barang siapa ;
    2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
    3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

    Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini:

    1.

    Unsur barang siapa ;

    Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

    Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka

    Bahar setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

    Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

    2.

    Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

    Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

    Bahwa ditempatkannya unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini mempunyai maksud bahwa unsur yang dirumuskan dibelakang unsur dengan sengaja diliputi oleh kesengajaan atau unsur kesengajaan tersebut menjiwai semua unsur lain yang terletak dibelakangnya ; sedangkan

Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 19-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 63/PID/2018/PT JAP
Tanggal 16 Oktober 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
60 — 24

  • M E N G A D I L I

    1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
    2. Mangubah putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 128/ Pid.B/2018/PN Son, tanggal 14 Agustus 2018 atas nama terdakwa Ferlando Januarqo yang dimintakan banding, menambah sekedar menganai kesimpulan pada pembuktian unsur kedua pasal 378 KUHP tidak ada pernyataan unsur kedua telah terpenuhi;
    3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
    4. Membebankan biaya perkara
    Jika Terdakwa cakapmelakukan perbuatan hukum maka unsur barang siapatersebut telah terpenuhi.Menurut hemat kami unsur ini belumlah terpenuhi jika unsurunsur lain yang lebih fundamental belum terpenuhi.Unsur barangsiapa dalam pasal 378 KUHP bukan merupakandelik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukansubjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yangpembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur deliklainnya.Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 951K/Pid/1982
    tertanggal 10 Agustus 1983 dengan namaTerdakwa Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkanbahwa unsur barangsiapa hanya merupakan kata ganti orangdi mana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkandengan unsurunsur pidana lainnya.
    Nomor 63/PID/2018/PT JAPhukum yang berlaku, dan sesungguhnya unsur ini tidaklahterpenuhi.C.
    persidangan perkara, baikberdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, buktibukti suratyang diajukan dipersidangan serta segala sesuatu yang diperoleh dalampersidangan namun perlu ditambah dengan pertimbangan unsur kedua yaituUnsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan melawan hukum tidak disertai dengan bahwa unsur tersebut telahterpenuhi.
    Nomor 63/PID/2018/PT JAPmenganai kesimpulan pada pembuktian unsur kedua pasal 378 KUHPtidak ada pernyataan unsur kedua telah terpenuhi;3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;4.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 06-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 49/PID.SUS/2019/PT MTR
Tanggal 10 September 2019 — Pembanding/Terdakwa : M. ALI Als ALEK Bin AHMAD Diwakili Oleh : MUHAMMAD SYARIFUDDIN, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum : AGUNG PAMBUDI,S.H.
59 — 23

  • M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
    • Mengubah pertimbangan hukum rumusan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum diatas;
      1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 11 Juli 2019 Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN.Sbw. yang dimohonkan banding tersebut;

    Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

    Unsur Barang siapa2. Unsur Jika Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaanpelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri3.
    Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lainBahwa dari fakta hukum dapat disimpulkan jika dikaitkan dengan dakwaaanJaksa Penuntut Umum yang menguraikan tentang cara Terdakwa melakukanpenganiayaan pada saksi korban WULAN KANTARI dengan carasebagaimaan dituangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwadinyatakan bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimanamaksud pasal pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.Bahwa penganiayaan diatur dalam Bab XX Kitab UndangUndang hukumPidana (KUHP)
    belum tercapai dan beberapa saat kemudian ketika Terdakwa masihberusaha menggorok leher saksi korban tibatiba datang mertua Terdakwayaitu ibu kandung saksi korban dan langsung merebut pisau yang dihunusTerdakwa dan terlepas dari penguasaan Terdakwa dan datang pulabeberapa orang warga dan terdakwa ketakutan lanjut melarika diri, dengandemikian pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar sesuai dengananalisis fakta hukum sebagaimana tertuang dalam surat Tuntutan PenuntutUmum telah terpenuhinya unsur
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 25-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 830/PID/2023/PT SBY
Tanggal 15 Agustus 2023 — Pembanding/Terdakwa : Drs. HARIRIS NURCAHYO M.si Bin KASIRIN (Alm) Diwakili Oleh : Jainul Arifin, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum : RISKA APRILIANA, S.H.
59 — 16
  • SK Pengurus Besar Nahdatul Ulama Nomor : 161/PB.01/A.II.01.22/99/12/2022 tentang Pengesahan Badan Pelaksana Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama Kota Mojokerto tanggal 28 Desember 2022 ;
    Keputusan Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Raden Wijaya Mojokerto Nomor : 10.7/SK/PPPT-RW/XI/2020 tentang Pemberhentian Dosen dan Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto ;
    Surat Keputusan Nomor : 40/SK/PPPT-RW/VI/2016 tentang Penetapan Pembantu Ketua, Unsur
    Pelaksana Akademik, Unsur Pelaksana Administrasi dan Unsur Penunjang Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto;
    Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto Nomor 16 Tahun 2008 tengang Perubahan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pembantu Ketua, Unsur Pelaksana Akademik, Unsur Pelaksana Administrasi, Unsur Penunjang dan Unsur Lain ;
    Salinan Asli Akta Notaris Diana Uchrowiyah, S.H
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-11-2022 — Putus : 04-05-2023 — Upload : 05-05-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2023 — Penggugat:
Dr.Ir.H. Fadel Muhammad
Tergugat:
1.AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI (ketua DPD RI)
2.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
175 — 66

  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi

    Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 TENTANG PENGGANTIAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DARI UNSUR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2024, tertanggal
    18 Agustus 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 TENTANG PENGGANTIAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DARI UNSUR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2024, tertanggal 18 Agustus 2022;

    • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp413.000,00 (Empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Umum Penggelapan
Register : 19-04-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 30-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 37/PID/2016/PT PTK
Tanggal 30 Mei 2016 — MUHAMMAD RUSDI bin MUHAMMAD ABU
88 — 34
  • Menyatakan Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RUSDI bin MUHAMMAD ABU, yang telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, akan tetapi bukan merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana ;2. Melepaskan terdakwa tersebut, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslaag van Alle recht vervolging) ;3. Memulihkan nama baik / hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula 4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan ;5.
    No.66 K/Pid/1959,tanggal 1181959, menetapkan perbuatan menggerakkan orangsupaya membuat hutang sebagai unsur pasal 378 ditujukan terhadaporang yang digerakkan agar supaya membuat hutang, bukan terhadaporang yang mengerakkan, si penggerak supaya membuat hutang tidakmelanggar pasal 378 KUHP;Wanprestasi ini pada dasarnya dapat terjadi karena 4 hal :1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkanperjanjian;2. Terlambat memenuhi kuwajiban;3.
    Unsur Objektif delik yang terdiri atas : (a)Unsur barang siapa, (b ). Unsur menggerakkan orang lain agar oranglain tersebut menyerahkan suatu benda / memberikan utang /menghapuskan piutang; dan (c).
    Unsur cara mengerakkan orang lainyakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipumuslihat / rangkaian kebohongan.Dengan demikian untuk dapat menyatakan terdakwa sebagai pelakumembuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri danperbuatan orang tersebut telah terbukti unsur unsur tindak pidanapenipuan baik unsur subjektif maupun objektifnya.
    Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan( memakai nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan )Unsur poin 3 diatas yaitu mengenai upaya / cara adalah unsur utamauntuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikansebagai penipuan.
    Hal ini sebagai kaidah dalam YurisprudensiMahkamah Agung No. 1601 K / Pid / 1990 tanggal 26 juli 1990, yangmenyebutkan : Unsur pokok delict penipuan ( ex pasal 378 KUHP ) adalah terletakpada cara / upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untukmenggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang .Dalam kasus yang terkait dengan adanya perjanjian maka harusdiketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan denganmenggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaiankebohongan, sudah ada sejak
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 16-02-2024 — Putus : 08-05-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 742/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 8 Mei 2024 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 13

  • Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dalil gugatan Penggugat

Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 28-06-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 05-09-2013
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 61-K/PMT.III/BDG/ AD/VI/2013
Tanggal 14 Agustus 2013 — Sertu Saharuddin 31950532650373
40 — 12
  • Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 43-K/PM.III-16/AD/III/2013 tanggal 15 Mei 2013 sekedar mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amarnya berbunyi menjadi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN, SERTU NRP. 31950532650373 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan 3.
    Unsur Kesatu: Barang siapa .2. Unsurkedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengakusebagai miliknya sendiri barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain .3.
    Unsur Ketiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukankarena kejahatan.8MenimbangBahwa mengenai unsurunsur kesatu Barang siapa tersebut MajelisHakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa pada dasarnya kata Barang siapa menunjukkan kepada siapaorangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yangdidakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yangharus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagaisubyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat
    masihberstatus dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinasTNI AD dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.MenimbangBahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatanyang didakwakan ini dalam kapasitas jabatannya sebagai Ba Intel Kodim1407/Bone, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehinggadinilai dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengandemikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab.Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
    Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti sipelakutelah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajibanhukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukumpositif atau peraturan yang berlaku.as Yang dimaksud mengaku sebagai milik sendiri adalah unsur inimerupakan bentuk tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa yang dilarangdan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur melawan hukumdalam hal ini akan jelas bahwa sipelaku/ Terdakwa tidak dapatmenunjukan suatu
    Nonci, Saksi1 Hanapi menderita kerugian sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dengan demikian perbuatanTerdakwa ini tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.11MenimbangDengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keduaDengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiribarang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telahterpenuhi.Bahwa mengenai unsurunsur ketiga Tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan Majelis Hakim mengemukakanpendapatnya
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Umum
Register : 18-04-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 37/PID/2016/PT PT PTK
Tanggal 30 Mei 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Muhammad Rusdi bin Muhammad Abu
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Susan Rosalina S, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Hariyono, SH
84 — 32

  • MENGADILI :

    • Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
    • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 1 /Pid.B/2016/PN.Sbs tanggal 24 Maret 2016 yang dimintakan banding ;

    MENGADILI SENDIRI :

    1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin MUHAMMAD ABU, yang telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, akan tetapi bukan merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana ;
    2. Melepaskan terdakwa tersebut
      No.66 K/Pid/1959,tanggal 1181959, menetapkan perbuatan menggerakkan orangSsupaya membuat hutang sebagai unsur pasal 378 ditujukan terhadaporang yang digerakkan agar supaya membuat hutang, bukan terhadaporang yang mengerakkan, si penggerak supaya membuat hutang tidakmelanggar pasal 378 KUHP; Wanprestasi ini pada dasarnya dapat terjadi karena 4 hal :1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukanberdasarkan perjanjian;2. Terlambat memenuhi kuwajiban;3.
      Unsur Objektif delik yang terdiri atas : (a)Unsur barang siapa, (b ). Unsur menggerakkan orang lain agar oranglain tersebut menyerahkan suatu benda / memberikan utang /menghapuskan piutang; dan (c).
      Unsur cara mengerakkan orang lainyakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipumuslihat / rangkaian kebohongan.Dengan demikian untuk dapat menyatakan terdakwa sebagai pelakumembuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri danperbuatan orang tersebut telah terbukti unsur unsur tindak pidanapenipuan baik unsur Subjektif maupun objektifnya.
      Hal ini berarti dalamkontek pembuktian unsur subjektif misalnya, karena pengertiankesengajaan pelaku penipuan ( opzet ) secara teori adalah mencakupmakna willen en wittens ( menghendaki dan atau mengetahui ), makaharus dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :e Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum.
      Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan( memakai nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan )Unsur poin 3 diatas yaitu mengenai upaya / cara adalah unsur utamauntuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikansebagai penipuan.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 30-11-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI
Tanggal 4 Januari 2018 — Pemohon:
IR.SARJONO
791 — 725

  • M E N G A D I L I,

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ; --------------------------------
    2. Menyatakan Kebijakan (diskresi) Pemohon yang memperpanjang waktu kontrak dengan membuat Addendum I Surat Perjanjian atas Tambahan Waktu Kontrak untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang,Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo Nomor : 521/263/SP/IV/DPT/2015, tanggal 21 Deember 2015 dan cara pembayarannya tidak ada unsur
    Penyalahgunaan Wewenang ; ----------------------------------------------------
  • Menyatakan Kebijakan (diskresi) Pemohon yang membuat Nota Dinas Nomor : 521.21/247/IV/DPTP/2016, tanggal 16 Mei 2016, perihal Permohonan Pemeriksaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Tahun Anggaran 2015 dan tindak lanjutnya tidak ada unsur Penyalahgunaan Wewenang ; --------------------------------------------------------------
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
    PEMOHON; Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ; Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 2/PENMH/P/PW/2017/PTUN.JBI, tanggal 30 November 2017 Tentang PenetapanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonanuntuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yangHalaman 1 dari 42 halamanPutusan Perkara Nomor : 2/P/PW/2017/PTUN.JBIdilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Keputusandan/atau Tindakan; Penetapan Hakim
    Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor : 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakanPengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan adaatau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan olehPejabat Pemerintahan ; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 21 ayat (2) UndangUndangNomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanmenyatakan : Badan dan/atau.
    Pejabat Pemerintahan dapatmengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atauHalaman 2 dari 42 halamanPutusan Perkara Nomor : 2/P/PW/2017/PTUN.JBItidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusandan/atau Tindakan ;3.Bahwa Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang meyatakan : Pasal 10 ayat (1) : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalihbahwa hukum tidak ada
    Bahwa atas dasar tersebut Pemohon mempunyai kepentingan untukmengajukan pengujian ada atau tidaknya unsur penyalahgunaanwewenang terhadap keputusan dan/atau tindakan yang sudah Pemohonlakukan ; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Perma No. 4/2015 menyatakansebagai berikut ; Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikanoleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapatmengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutanagar Keputusan dan/atau
    penyalahgunaan Wewenang.(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud padaayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahanadministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karenaadanya unsur penyalahgunaan Wewenang.e.