Ditemukan 244 data
194 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jugamelanggar hak asasi manusi Penggugat yaitu sebagaimana yang dilindungioleh konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 yangtelah diamandemen keempat, yang menyebutkan sebagai berikut :e Pasal 28D ayat (2) UndangUndang Dasar 1945 yang telahdiamandemen keempat :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapanhukum.III.B.
SARTJE PATTINAYA
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
163 — 61
untuk mendukung dalilnya tersebut diatas Penggugat menyajikan beberapa Peraturan Perundangundanganyaitu : Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB),yang dalam Hukum Pidana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP,Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuanpidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.Pasal 28 UndangUndang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun1945,Penjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2019 tentang HakAsasi Manusi
484 — 228
., MH;Putusan No. 05/Pdt.Sus.HKI/MERK/2017/PN.Niaga.Sby Halaman 64 dari 6765Menimbang bahwa oleh karena Merek milik Penggugat tidak sama denganMerek milik Tergugat maka Tergugat untuk mendapatkan miliknya yaitu GREENSTAR, RED STAR, BLUE STAR dari Adi Wijaya Komarjono dan telah terdaftar DIKementrian Hukum dan ham Asasi Manusi RI cq Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis serta bersertifikat adalahdengan beretikad baik;Menimbang bahwa mengenai dalil dari
251 — 142
Fotocopy keputusan menteri Hukum dan Hak Azasi Manusi RepublikIndonesia nomor : AHU06990.AH.01.02.tahun 2008 tentang persetujuan aktaperubahan anggaran dasar perseroan PT. BETA GOLDLAND, diberi tanda :T1.c.;4. Fotocopy perjanjian pengikatan jual beli nmor ; 936/BG/PPJBTB/III/ 2010,tanggal 5 April 2010, diberi tanda : T2.;5.
36 — 10
benar baik secara hukum dunia maupunsecara hukum akhirat, karena menurut Tergugat apabila tidak adaHal. 27 Putusan No.0153 /Pdt.G/2018/PA.Sel.11.12.13.aturan hukum maka manusia pasti menjadi binatang saling makan dansaling sakiti, tapi justru karena aturan hukum maka segala aturan yangberkaitan dengan hukum itu sendiri sehingga manusia bisa menjadibenar, bila mana manusia itu mengikuti aturan hukum itu denganbenar, tapi juga bila mana manusia itu tidak mengikuti aturan hukumyang sebenarnya maka manusi
1146 — 712
untuk merek 5DAYS CHOCOLATE, dan Nomor Pendaftaran IDM000661498 untuk merek5 DAYS CROISSANT CREAMY CHOCOLATE telah didaftarkan atasdasar unsur itikad tidak baik (bad faith, te kwader trouw), dan akibathukumnya oleh karena itu harus dibatalkan dari Daftar Umum Merekpada Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) jo.Pasal 21 ayat (1) dan (3) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentangMerek dan Indikasi Geografis, dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusi
86 — 16
dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlahsebaga balas dendam melainkan bermaksud memberikan pelajarndan mendidik kepada terdakwa agar setelah menjalani pidanaterdakwa dapat memperbaiki diri di Kemudian harie Bahwa sesSuai dengan system pembinaan yang dianut diIndonesia, pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak bolehberakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkansi terpidana tetap terpelihara dan terbna harkat danmartabatnaya sebagai manusia seutuhnyae Bahwa dalam membina dan membangun manusi
Pembanding/Tergugat : AMAQ SUMINI Diwakili Oleh : RIKI RIYADI, SH
Pembanding/Tergugat : SALIHI Diwakili Oleh : RIKI RIYADI, SH
Terbanding/Penggugat : HAJJAH MARINAH
Terbanding/Penggugat : ANHAR ALIAS MAMIQ SATAR
Terbanding/Penggugat : MARYAM
Terbanding/Penggugat : MAHAR
Terbanding/Penggugat : SAHARUDIN
Terbanding/Penggugat : SAHIR
Turut Terbanding/Tergugat : AMIN Alias AMAQ AMIN
77 — 61
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI No.AHU 26AH.01.08 tahun 2016 tetntang Pembatalan keputusan Menteri Hukum danHAM RI No.AHU.00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum PerkumpulanNahdhatul Wathan ; (T6).Put.No.223/PDT/2017/PT.MTR61Bahwa didalam keputusan tersebut jelas sekali menyebutkan SusunanPengurus adalah : Hj Siti Raihanun Zainudin AM sebagai Ketua UmumNahdhatul Wathan ( NW).Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membacadan meneliti serta mempelajari
1.CHRIS KANTER,
2.Tuan THEODORE HUTASOIT
3.Nyonya JANE ANTHONETA RAPA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.Donny Pradono Suleiman
2.Ratna Dewi Antarina
488 — 202
Nama : Cahyo Rahadian Muzhar.Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, KementerianHukum dan Hak Asasi Manusi;. Nama : Daulat Pandopotan Silitonga.Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum Umum;. Nama : Hendra Andy Satya Gurning.Jabatan : Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;. Nama : Amien Fajar Ocham.Jabatan : Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;.
1.TITO SUPRATMAN,SH
2.wesli sirait
Terdakwa:
WARYON Bin SRIYANTO
49 — 25
bertentangan dengan undangundang, dengan katalain semua tindakan yang bertentangan dengan undangundang atau suatutindakan /perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undangundangmerupakan perbuatan yang dilarang oleh undangundang,Penyalah guna adalahorang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukumsebagaimana dimaksud (Pasal 1 Butir 15 UU nomor 35 tahun 2009) UU RI Nomor35 Tahun 2009 Tetang Narkotika Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KetuaMahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusi
Dr. H. Dasrizal, MP.
Tergugat:
1.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
2.Hardizon Bahar sebagai Ketua dan Edi Suarto sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat
241 — 173
Indra Jaya SH sebagai Turut Tergugat ;7) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi sebagai Turut Tergugat II;Bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah mumpunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriPadang Nomor: 112/Pdt.G/2019/PN.Pdg tertanggal 4 Februari 2020 JoHalaman 13 dari 89 halaman Putusan Nomor 120/G/2021/PTUNJKTPutusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 226/PDT/2020/PT.PDG tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya memutuskan sebagaimana berikut:1)2)3)4
274 — 2
Di lobang ke2: (jarak 10 meter) dari lobang ke1, ditemukanpotongan bagian dada tanpa tangan dari bagian leher sampaidengan ulu hati, potongan kaki dari telapak kaki sampai denganlutut dan potongan kepala manusi (ternyata korban bernama Sdr.Hartono).c.
Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
145 — 50
ditandatangani dan keberlakuan SuratKeputusan Bersama tersebut berlaku kedepan bukanberlakukebelakang atau surut.Masih menurut Penggugat bahwa untuk mendukung dalilnya tersebutdi atas Penggugat menyajikan beberapa Peraturan Perundangundangan yaitu : Pasal 2 Algemene Bepalingen van WetgevingvoorIndoneise (AB), yang dalm Hukum Pidana dicantumkan dalamPasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 28 UndangUndang Dasar NegaraRepuplik Indonesia Tahun1945, Penjelasan Pasal 4 UndangUndangNomor 39 Tahun 2019 tentang Hak Asasi Manusi
116 — 59
Bukti T , T Il, T Ill, T N2 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hakhalaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan No 326/Pdt.G/2014/PN.Jkt Pst3.4.2:6.Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C24610 HT.01.01.TH.2006, tertanggal23 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MenteriHukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, mengesahkan Akta PendirianPerseroan Terbatas PT.
198 — 161
BINA KUALITA TEKNIK tanggal 30Desember 2002 Nomor 10 yang telah mendapat persetujuan dariMenteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesiatanggal 5 Juni 2003 Nomor : C1250 HT.01.04.TH.2002;bahwa permohonan tersebut telah diusulkan untuk dikabulkandiberikan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu selama 30 (tigapuluh) tahun sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan KotaHalaman 67 dari 128 halaman Putusan No.175/G/2016/PTUNJKTAdministrasi Jakarta Timur Nomor 38/HGB/BPN.31.75. 2010tanggal 5 Juli
57 — 17
oleh gugatan Penggugat, Sehinggasudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Eksepsi Gugatan TIDAK JELAS Dan RANCU ;Pada petitum angka 4 gugatan, Penggugat memohon : Menyatakanperbuatan hukum Tergugat II s/d Tergugat VIII yang mengatasnamakan dirisebagai Pembina dan Pengurus Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabayasebelum ada pengesahan Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya dariDepartemen hukum dan Hak Asasi Manusi
PT. PRANATA REJEKI SUKSES
Tergugat:
1.PT SERE TRINITATIS PRATAMA
2.Sdr SAM HWAT
3.Sdr HENDRA NG
4.PT MARDHATILLAH INDO PERSADA
5.Sdr HADI SUYITNO
6.YAYASAN DARUSSALAM
7.NOTARIS PPAT MARDIAH RASYID SH MKn
76 — 25
Dan dirubah denganAkta perubahan No.33 tertanggai 07 Febuari 2011 dan Pengesahan dariMenteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI Nomor AH U 15864 AH.01.01tahun 2011 pada tanggai 29 Maret 2011 dan Dirubah dengan Akteperubahan No.3 tanggai 3 April 2012 yang telah diterima dan dicatat dalamdatabase sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hakasasi manusi RI no.
Doktor Dokter Ida Bagus Gede Fajar Manuaba
Tergugat:
1.Dokter Ida Ayu Ratih Wulansari Manuaba
2.Dokter Ida Ayu Chandranita Manuaba Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Magister Manajemen
3.Dokter Ida Bagus Surya Manuaba
4.Hajjah Sri Subekti
Turut Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
188 — 125
PENGAWAS: Ketua : Anak Agung Gede Sayang Dwija;+ Bukti P6;Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusi RI Nomor AHU0003396.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal06 Maret 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YayasanKeluarga Manuaba (Akta Pendirian Yayasan Keluarga Manuaba Nomor 02,Tanggal 05 Maret 2015);82* Bukti P7= T.L,II,III3 = T.1V6;Menimbang, bahwa bukti P7 = T.I,II,III3 = T.IV6, berupa Surat dariTergugat , Il dan Ill Konvensi selaku Pembina Yayasan Keluarga
129 — 194
FIG tanggal 28Pebruari 2008.512 1 (satu) lembar foto copy Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi RItentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28Pebruari 2002.513 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 068/SK/KLA/2007 tanggal 24Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Maimun KelurahanAUR berikut foto copy KTP atas nama Hansen.Halaman 49 dari 142 hal.
FIG tanggal 28Pebruari 2008.512 1 (satu) lembar foto copy Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi RItentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28Pebruari 2002.513 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 068/SK/KLA/2007 tanggal 24Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Maimun KelurahanAUR berikut foto copy KTP atas nama Hansen.514 1 (satu) lembar foto copy SIUP Besar Nomor : 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3September 2008 atas nama perusahaan
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
87 — 42
Oleh karena itu,hakim tidak boleh menolak upaya koreksi atas kesalahan penegak hukumyang melanggar hak asasi manusi hanya dengan alasan karena tidak adadasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundangundangan secara tegas. Keadaan ini sesuai dengan peran hakim dalammenemukan hukum yang diberi tempat seluasluasnya oleh peraturanperundangundangan.